BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemukiman dan ...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemukiman dan perumahan adalah kebutuhan utama atau primer yang harus dipenuhi oleh

manusia. Perumahan dan pemukiman tidak hanya dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup,

tetapi lebih jauh adalah proses bermukim manusia dalam rangka menciptakan suatu tatanan

hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri. Namun demikian belum

semua anggota masyarakat dapat menikmati dan memiliki rumah yang layak, sehat, aman dan

serasi.Oleh karena itu, upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk

menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dengan harga terjangkau.1

Rumah atau tempat tinggal yang layak adalah kebutuhan yang paling penting bagi seluruh

masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya pemerintah lupa bahwa masih banyak

masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.Untuk selanjutnya dalam rangka

untuk peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan

pemukiman, serta meningkatkan efektivitas dalam penggunaan tanah terutama pada lingkungan

atau daerah yang padat penduduknya, maka perlu dilakukan penataan atas tanah, sehingga

pemanfaatan dari tanah betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.2Secara implisit,

kebutuhan tersebut diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang

menegaskan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

1 Andi Hamzah, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta, h. 27

2 Andrian Sutedi, 2012, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, h. 162

maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan

bahwa : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu

unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan akan perumahan, yang

merupakan kebutuhan dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia. setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat

strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya

membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional

melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang

untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber

daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungan, baik dilingkungan hunian perkotaan maupun lingkungan hunian perdesaan, dan

menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perumahan

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang meliputi perencanaan perumahan,

pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan.Pengaturan

hukum mengenai perumahan saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 2011).

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 memberi pengertian mengenai

perumahan yaitu : “Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.” Di dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan

mengenai pemukiman yaitu :“Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan

perdesaan.”Harga tanah dan bahan bangunan yang semakin meningkat, membuat kepemilikan

rumah sangat berat bagi sebagian orang.Untuk itu membeli rumah secara kredit, yang biasa

disebut Kredit Kepemilikan Rumah ( selanjutnya disingkatKPR), menjadi pilihan memiliki

rumah yang terjangkau bagi banyak orang. Penjualan rumah dengan cara KPR ini sering

digunakan oleh pengembang (developer) yang menawarkan beberapa unit rumah kepada calon

pembeli. Seringkali rumah yang ditawarkan pengembang itu dalam kondisi belum terbangun,

yaitu masih berupa kapling-kapling tanah.Pembangunan baru dimulai setelah ada calon pembeli

yang memesan rumah itu. Sistem ini dinamakan pre project selling yaitu cara penjualan properti

oleh pengembang sebelum bangunan fisik selesai dibangun.3

Minat masyarakat untuk memiliki rumah dengan sistem KPR semakin meningkat, namun hal

ini tidak diikuti dengan pemahaman mengenai proses hukum yang terkait dengan kepemilikan

rumah itu. Proses hukum pemilikan rumah berturut-turut mulai dari Surat Pesanan (selanjutnya

3 Anonim, Pakar Hukum : Apakah Kuasa Dalam PPJB Termasuk Dalam Kategori Kuasa Mutlak?,

http://m.propertykita.com/ diakses pada 10 Maret 2015, Pukul 08.00 WITA

disingkat SP), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB), Berita Acara Serah

Terima (selanjutnya disingkat BAST), Akta Jual Beli (selanjutnya disingkat AJB), sampai

dengan terbitnya sertipikat. Surat Pemesanan merupakan surat yang berisi pemesanan rumah

bagi masyarakat yang serius ingin membeli. Surat pemesanan ini merupakan transaksi awal

sebab setelah calon pembeli menandatanganinya harus membayar biaya-biaya seperti biaya

pemesanandan uang muka (selanjutnya disingkatdown payment/DP).Selain itu, calon pembeli

harus tunduk dan terikat pula dengan syarat dan ketentuan dalam surat pemesanan

tersebut.Selanjutnya, setelah pembeli membayar sejumlah tertentu (biasanya 30% dari harga

rumah), maka dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut

ditandatangani oleh para pihak beserta saksi-saksi. Dalam proses ini, Surat Pemesanan menjadi

bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli.4

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal

balik dalam mana pihak yang satu (si penjual ) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu

barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

09/KPTS/1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, dinyatakan

bahwa ada dua pihak dalam perjanjian, yaitu :

1. Pihak Perusahaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman atau Developer atau Pelaku

Usaha yang bertindak sebagai penjual rumah; dan

2. Pihak Konsumen selaku pembeli rumah.

Dalam banyak praktek membuat surat perjanjian sering dimasukan klausul sebagai

berikut: jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain dapat

4ibid

membatalkan perjanjian. Sebenarnya klausul semacam ini tidak perlu dimasukan kedalam

perjanjian, karena hukum perdata telah menerapkan prinsip umum dalam perjanjian

berupa syarat batal.Suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian (semua

perjanjian) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1266 KUHPerdata: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan

yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Syarat

batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya

dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan

perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi). Klausul semacam ini

dianggap selalu ada dalam setiap perjanjian, sehingga meskipun suatu perjanjian tidak

menentukannya dalam bunyi pasal-pasalnya, prinsip ini tetap berlaku.

Tetapi keberlakuan prinsip ini tidak serta merta.Meskipun syarat bataldianggap selalu berlaku

pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan

harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.Pihak yang menuduh pihak

lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan.Tanpa adanya putusan

pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian

dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Dalam banyak perjanjian pula Pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata(selanjutnya

disingkatKUHPerdata) tersebut seringkali dikesampingkan. Dalam praktek, banyak perjanjian

memasukan klausul sebagai berikut: perjanjian ini mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan

1267 KUHPerdata. Maksud dari klausul tersebut adalah agar para pihak dapat membatalkan

perjanjiannya secara sepihak tanpa perlu mengajukan pembatalan melalui pengadilan.Karena

Pasal 1266 KUHPerdata berlaku secara mutlak, maka percuma saja memasukan klausul tersebut

karena ujung-ujungnya pembatalan itu harus ditempuh juga lewat pengadilan.5

Dalam penelitian skripsi ini mengetengahkan sebuah fenomena hukum yang terjadi pada PT.

Bali Dewata Mas, dimana konsumennya membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati

sebelumnya dengan pihak PT. Bali Dewata Mas selaku Developer, hal ini tentunya menimbulkan

kerugian bagi pihak Developer, karena pembangunan atas rumah yang sebelumnya sudah

disepakati dalam perjanjian telah mulai direalisasikan. Tentunya dalam hal ini menarik untuk

dikaji mengenai perlindungan bagi pihak developer itu sendiri.Berdasarkan latar belakang yang

telah diuraikan diatas maka menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini dengan

mengangkat judul “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT Bali

Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan.”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak diangkat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara

sepihak oleh konsumen kepada PT. Bali Dewata Mas sebagai pengembang perumahan?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pengembang dalam hal adanya

pembatalan perjanjian secara sepihak?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar atau melenceng dari pokok

permasalahan, maka diperlukan adanya batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan

dibahas yaitu sebagai berikut:

5Legal Akses, Syarat Batal Perjanjian, http://www.legalakses.com/syarat-batal-perjanjian/, diakses pada 18 Mei

2015, Pukul 10.00 WITA

Pada permasalahan pertama dibahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian

yang dilakukan secara sepihak dan pada permasalahan kedua membahas mengenai bentuk

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengembang apabila konsumen membatalkan

perjanjian jual beli secara sepihak.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudulPembatalan Perjanjian Secara

Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT Bali Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahanadalah

sepenuhnya hasil pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 3

(tiga) skripsi sebagai referensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan dengan penelitian

ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

No NAMA & NIM JUDUL RUMUSAN MASALAH

1 Wulan Cinta

Utami

09600122

Tanggung Jawab Hukum

Developer Terhadap Pembeli

Perumahan Terkait Belum

Dipenuhinya Perizinan Menurut

Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 Tentang

Perumahandan Kawasan

Permukiman

1. Bagaimana akibat hukum

terhadap perumahan yang

dibangun di atas tanah yang

belum mendapatkan izin?

2. Bagaimana tanggungjawab

developer terhadap pembeli

atas tanah perumahan yang

belum mendapatkan izin?

3 Dimas Surya

Harja

2008-20-058

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Rumah Antara Konsumen

Dengan Pengembang

(Developer) Sebagai Upaya

Perlindungan Konsumen Dalam

Bidang Perumahan Di

Kabupaten Kudus

1. Bagaimanakah pelaksanaan

perjanjian jual beli rumah

antara konsumen dengan

pengembang (developer)

sebagai upaya perlindungan

konsumen dalam bidang

perumahan di Kabupaten

Kudus

2. Bagaimanakah penyelesaian

sengketa bila pengembang

(developer) terjadi

wanprestasi dalam

pelaksanaan perjanjian jual

beli rumah antara konsumen

dengan pengembang?

.

Pada penelitian Wulan Cinta Utami membahas tentang Tanggung Jawab Hukum Developer

Terhadap Pembeli Perumahan Terkait Belum Dipenuhinya Perizinan Menurut Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sedangkan dalam

penelitian ini membahas tentangPembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada

PT Bali Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan.

Dalam permasalahan pertama dalam penelitian Wulan Cinta Utami sama sama mengenai akibat

hukum tetapi dalam penelitian Wulan Cinta Utami mengetengahkan akibat hukum terhadap

perumahan yang dibangun di atas tanah yang belum mendapatkan izin, sedangkan dalam

penelitian ini membahas tentang akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan

secara sepihak oleh konsumen kepada PT. Bali Dewata Mas sebagai pengembang perumahan.

Sedangkan dalam permasalahan kedua penelitian Wulan Cinta Utami mengetengahkan tentang

tanggung jawab developer terhadap pembeli atas tanah perumahan yang belum mendapatkan

izin.Dalam penelitian ini permasalahan yang kedua membahas tentang bentuk perlindungan

hukum terhadap pengembang dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara sepihak.Dengan

demikian penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Pada penelitian Koko Hermawan membahas tentang Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan

Dengan Klausula Eksonerasi.Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentangPembatalan

Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT Bali Dewata Mas Sebagai Pengembang

Perumahan.

Dalam permasalahan pertama penelitain Koko Hermawan membahas mengenai perjanjian jual

beli perumahan dalam bentuk kontrak baku berklausula eksonerasi sah ditinjau dari Kitab

Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian

ini mengetengahkanakibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak

oleh konsumen kepada PT. Bali Dewata Mas sebagai pengembang perumahan.

Sedangkan dalam permasalahan kedua penelitian Koko Hermawan mengetengahkan tentang

akibat hukum apabila perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi tidak

dipenuhi oleh konsumen. Dalam penelitian ini permasalahan kedua membahas tentang bentuk

perlindungan hukum terhadap pengembang dalam hal adanya pembatalah perjanjian secara

sepihak.Dengan demikian penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Pada penelitian Dimas Surya Harja membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah

Antara Konsumen Dengan Pengembang (Developer) Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Dalam Bidang Perumahan Di kabupaten Kudus.Sedangkan dalam penelitian ini membahas

tentangPembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT Bali Dewata Mas

Sebagai Pengembang Perumahan.

Dalam permasalahan pertama penelitian Dimas Surya Harja membahas mengenai pelaksanaan

perjanjian jual beli rumah antara konsumen dengan pengembang (developer) sebagai upaya

perlindungan konsumen dalam bidang perumahan di kabupaten kudus.Dalam penelitian ini

mengetengahkanakibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak

oleh konsumen kepada PT. Bali Dewata Mas sebagai pengembang perumahan.

Sedangkan dalam permasalahan kedua penelitian Dimas Surya Harja mengetengahkan tentang

penyelesaian sengketa bila pengembang (developer) terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan

perjanjian jual beli rumah antara konsumen dengan pengembang.Dalam penelitian ini

permasalahan kedua membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pengembang

dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara sepihak.Dengan demikian penelitian tersebut

berbeda dengan penelitian ini.

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah dalam kerangka pengembangan ilmu hukum

sehubungan dengan paradigma science as a process(ilmu sebagai suatu proses). Dalam

penelitian ini ilmu hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai kebenaran.Dalam hubungannya

dengan pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen.Paradigma ilmu tidak akan berhenti

dalam penggaliannya atas kebenaran dalam bidang perjanjian dan perumahan, khususnya yang

berkaitan dengan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT Bali

Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuiakibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara

sepihak antara pengembang dengan konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai bentukperlindungan hukum

terhadap pengembang dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara sepihak.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perjanjian dan Hukum Perdata terutama

yang berkaitan denganPembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT Bali

Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan.Adapun manfaat teoritis yang hendak dicapai

yaitu:

(a) Sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum tentang perumahan

(b) Untuk mengetahui masalah masalah dalam kepemilikan rumah

(c) Asas-asas perjanjian kepemilikan rumah

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pihak Pengembang

Bagi pihak pengembang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

agar lebih berhati-hati juga dalam menerima konsumen yang hendak membeli rumah

hal ini untuk menghindari kerugian apabila dikemudian hari pihak konsumen secara

tiba-tiba membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya namun

rumah sudah mulai dibangun .

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

referensi bagi masyarakat khususnya mengenai hukum perjanjian.Bagi kalangan

mahasiswa penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi yang ingin

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli perumahan ditinjau dari

aspek hukumnya.

1.7 Landasan Teoritis

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan

apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

Teori hukum dapat digunakan ”untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan

konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian

hukum.”6Menurut pendapat Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, teori adalah ”suatu penjelasan

yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenaisuatu fenomena atau teori juga

merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya

umum.”7

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar

menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun

hukum positif dengan menggunakan interdisipliner. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum

positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.8

6 Salim H.S., 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta, h. 54

7 Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar,

Yogjakarta, h. 134 8Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum (edisi revisi), Cahaya Atma Pusaka, Yogjakarta,h. 87.

Landasan teoritis atau kerangka teori adalah upaya untuk mengidentifikasi, konsep-konsep

hukum, asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai

sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Untuk membahas permalasahan

yang diangkat dalam skripsi ini maka digunakan beberapa teori hukum, diantaranya yaitu:

1) Teori Perjanjian

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan

hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu

perikatan antara dua orang yang membuatnya. Pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan

itu.”9Dalam penelitian ini digunakan teori perjanjian karena berkaitan dengan pembatalan

perjanjian secara sepihak oleh konsumen.Pendapat lain juga dikemukakan oleh R. Setiawan yang

menyatakan bahwa persetujuan adalah “suatu perhubungan hukum, dimana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadapsuatu orang atau lebih.”10

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan perjanjian yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kehendak (wilstheorie)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adana perjanjian adalah kehendak. Meskipun

demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan.Oleh

karena itu suatu kehendak harus dinyatakan.Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara

kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suattu perjanjian. Kelemahan dari teori ini

adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan.

9Subekti R, 2002,Hukum Perjanjian, Cet. XIII, Intermasa, Jakarta, h. 1

10Setiawan. R, 2000,Pokok – pokok Hukum Perikatan, Cet. XII, Bina Cipta, Bandung, h.49

Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh

orang lain.Teori kehendak ini digunakan untuk menganalisa permasalahan pertama yaitu akibat

hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak antara pengembang

dengan konsumen.

b. Teori Pernyataan (verklaringstheorie)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang.

Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnyaterdapat didalam benak

seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dikenali oleh pihak lain tidak mungkin

menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian,

maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar terikatnya seseorang

terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut menurut

teori ini, jika ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan

menghalangi terbentukanya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap

kelemahan teori kehendak.Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena teori pernyataan

hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang.Sehingga

terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan

pernyataan.

c. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan.Oleh karena itu

teori ini juga dapat disebut sebagai teori pernyataan yang diperlunak.Menurut teori ini, tidak

semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian

apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat menimbulkan

kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Dengan kata lain, hanya

pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan

perjanjian. Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian tergantung pada kepercayaan

atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang

diungkapkan.Teori kepercayaan digunakan untuk menganalisa permasalahan pertama yaitu

akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak antara pengembang

dengan konsumen.

d. Teori Kesepakatan (Konsensualitas)

Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa sebuah kontrak sudah

terjadi dan karenannya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang

unsur pokok dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai

kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Banyak

pertanyaan, kapan saatnya kesepakatan dalam perjanjian itu terjadi. Kesepakatan itu akan timbul

apabila para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama berada disatu satu

tempat dan disitulah terjadi kesepakatan itu. Akan tetapi dalam praktek tidak sedemikian sering

terjadi, dan banyak perjanjian terjadi melalui surat menyurat, sehingga juga timbul persoalan

kapan kesepakatan itu terjadi. Hal ini penting dikarenakan untuk perjanjian-perjanjian yang

tunduk pada azas konsensualitas, saat terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadinya

perjanjian.Kekuatan mengikat dari suatu kontrak adalah “lahir ketika telah adanya kata sepakat,

atau dikenal dengan asas konsensualitas, dimana para pihak yang berjanji telah sepakat untuk

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian hukum.”11

Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim

dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan

11

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung 2000, Hal.214

penawaran (efferter) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat

dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwa mungkin ia tidak membaca menjadi

tanggungjawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.12

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum atau rechtszekerheid menurut J.M.Otto, dalam buku Tatiek Sri Djatmiati

terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :13

a. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan negara.

b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan

berpegang pada aturan hukum tersebut.

c. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum.

d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan

hukum tersebut.

e. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Pengertian kepastian hukum dalam buku Peter Mahmud Marzuki dengan mengutip pendapat

Van Apeldorn menyatakan sebagai berikut:

Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk

masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-

pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah

yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.

Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang

bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman.14

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang

bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

12

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta Cet VI. 1979, Hal.29-30. 13

Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, h.18. 14

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 59.

dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan

hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang

serupa yang telah di putuskan.15

Teori kepastian hukum terkait dengan permasalahan pertama

dalam skripsi ini yaitu apabila ada pihak yang membatalkan perjanjian secara

sepihak.Pembatalan perjanjian ini tentunya mempunyai akibat hukum bagi para piak yang terikat

di dalamnya.Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan pertama mengenai

akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak antara pengembang dengan

konsumen, dan permasalah kedua mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pengembang

dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara sepihak.Dengan tujuan untuk menjamin

kepastian hukum dari pihak pengembang perumahan.

3) Teori Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang

dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.Hak dan kewajiban yang timbul dari

hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa

aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum

dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang

akanmendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan

merasa aman.

15 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 158

(selanjutnya disebut Peter II)

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa “hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah

dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

sosial.”16

Berdasarkan uraian diatas, orang yang lemah dimaksudkan yaitu masyarakat yang

awam tentang hukum dan juga bagi masyarakat yang tidak mampu.Lemah disini artinya

masyarakat memerlukan perlindungan dari tindakan–tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian

bagi dirinya.

Menurut Fitzgerald, beliau menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa “hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat

karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”17

Kepentingan

hukum adalah “mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.”18

Menurut

Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”19

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini tentunya didasari oleh teori perlindungan hukum

yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dimana perlindungan hukum yang dilakukan dalam

wujud perlindungan hukum preventif, artinya “ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya

pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum.Upaya pencegahan ini diimplementasikan dengan

membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.”20

Ada dua macam bentuk perlindungan

hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.Preventif artinya

16

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, h. 55 17

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53 18

Ibid, h. 69 19

Ibid, h. 54 20

Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, Persada, Jogjakarta, h.200

perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan

hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu

pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili

kepentingan masyarakat.Dalam kaitannya dengan penelitian dalam skripsi ini, pihak Developer

tentunya juga perlu mendapatkan perlindungan hukum apabila pihak konsumen tiba-tiba

membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya secara sepihak.Teori

perlindungan hukum untuk mengkaji permasalah kedua mengenai bentuk perlindungan hukum

terhadap pengembang dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara sepihak. Digunakannya

teori perlindungan hukum bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukumapa yang diberikan

oleh Undang–undang kepada pengembang perumahan dalam hal pembatalan perjanjian secara

sepihak antara pengembang perumahan dengan konsumen.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum

empiris, yaitu “penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau

kontrak) secara in action/in abstractopada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat

(in concreto).”21

Penelitian empiris harus dilakukan dilapangan dengan metode dan teknik

21

Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134

penelitian lapangan yaitu mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan para pihak yang

berkaitan langsung.Dalam kaitannya dengan penelitian skripsi ini maka penelitian dilakukan di

PT. Bali Dewata Mas.Dengan mengkaji pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan

oleh konsumen kepada pengembang perumahan.

1. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar

sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Pendekatan

yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

Morris L. Cohen and Kent C. Olson dalam bukunya yang berjudul Legal Research

menyatakan bahwa: “legal research is an essential component of legal practice. It is the

process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze

that law”22

dalam terjemahan bebasnya bahwa penelitian hukum yang berdasarkan kaidah

perundang-undangan sebagai suatu hal yang penting dalam penerapan hukum secara

praktek. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang–undangan (UUD NRI

Tahun1945, KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/1995

tanggal 23 Juni 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual beli Rumah) untuk mengkaji

pembatalan perjanjian secara sepihak antara pengembang perumahan dengan konsumen.

22Morris L. Cohen and Kent C. Olson, 2000, Legal Research, http://www.opensiuc.lib.siu.edu, diakses pada 20 Mei

2015, Pukul 13.00 WITA

b. Pendekatan analitis (Analytical Approach). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan

analitis untuk mengkaji permasalahan pertama mengenai akibat hukum terhadap

pembatalan perjanjian oleh konsumen yang dilakukan secara sepihak antarapengembang

dengan konsumen dan permasalahan kedua mengenai bentuk perlindungan hukum

terhadap pengembang dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara sepihak.

c. Pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dalam penelitian hukum bertujuan

“untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik

hukum.”23

Dalam pendekatan kasus dilakukan di PT Bali Dewata Mas Denpasar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang

bersifat deskriptif analitis bertujuan “untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,”24

maka dapat diambil data obyektif karena ingin

menggambarkan kenyataan yang terjadi pada PT. Bali Dewata Mas dalam menyelesaikan

permasalahan konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data primer, yaitu “data yang diperoleh terutama dari penelitian yang dilakukan

langsung didalam masyarakat.”25

Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian

ini dengan melakukan penelitian yang berlokasi di PT. Bali Dewata Masatas kasus

yang terjadi dimana developer mengalami kerugian karena konsumen tiba-tiba

membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak. Penelitian ini menggunakan teknik

23

Mukti Fadjar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar,

Yogjakarta, h. 185-190 24

Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto

II) h. 10. 25

Ibid, h. 156

wawancara dengan informan dan responden yang ada pada lokasi penelitian tersebut.

Informan, adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang

dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Informan diperlukan didalam

penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Responden, adalah

“seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait

secara langsung dengan data yang dibutuhkan.”26

2. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaandengan menggunakan bahan-

bahan hukum sebagai berikut:27

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

(d) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/1995 tanggal

23 Juni 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah

(e) Literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli

dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

(f) Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.28

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode

wawancara dengan mengambil sampel secara Non Random Sampling, yaitu suatu cara

26

Ibid, h. 174 27

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 24.

28

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2004, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 120

menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam

penelitiannya. Sesuai dengan judul dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini sampel

yang digunakan yaitu PT. Bali Dewata Masdengan mewawancarai para direktur atau staff yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan konsep – konsep hukum

antara lain teknik studi dokumen melalui kepustakaan dipergunakan dengan cara mencatat data-

data yang bersumber pada bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder yang

berupa buku-buku tulisan dari para sarjana dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum

dan kamus bahasa indonesia.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Adapun lokasi Penelitian dalam penyusunan penelitian ini pada PT. Bali Dewata

Mas.Terpilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada PT Bali Dewata Mas

terjadi permasalahan sebagaimana yang hendak dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

Dalam Penelitian ini metode sampel yang digunakan adalah sampel secara Non Random

Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk

sendiri sampel dalam penelitiannya. Sesuai dengan judul dalam penulisan skripsi ini maka dalam

penelitian ini sampel yang digunakan yaitu PT. Bali Dewata Mas.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik penentuan informan dengan menggunakan

metode snowball sampling yang dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari sampel

sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu dengan mencari

informan kunci, kemudian informan berikutnya yang akan dijadikan sampel tergantung dari

rekomendasi yang diberikan oleh informan kunci. Yang diawali dengan menunjuk sejumlah

informan yaitu informan yang mengetahui, memahami, dan berpengalaman sesuai dengan objek

penelitian ini yakni Direktur PT. Bali Dewata Mas dan Bidang Pemasaran PT. Bali Dewata

Mas.Peneliti menentukan sampel di PT. Bali Dewata Mas, memilih informan kunci yaitu dengan

mencari Direktur kemudian informan berikutnya tergantung pada rekomendasi dari direktur

tersebut, menyangkut orang – orang yang mengetahui, memahami dan berpengalaman dalam

objek dari penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan pada PT

Bali Dewata Mas sehingga siap pakai untuk dianalisa.29

Setelah data dikumpulkan kemudian

data diolah secara kualitatif dengan melakukan studi perbandingan antara data di PT. Bali

Dewata Mas dengan data kepustakaan sehingga akan diperoleh data yang bersifat saling

menunjang antara teori dengan praktik.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan tersebut, digunakan metode analisis deskriptif,

yaitu “menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan.”30

Dalam metode analisis deskriptif, setelah data dianalisis

kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan tentangakibat

hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak antara pengembang

dengan konsumen dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengembang dalam hal adanya

pembatalan perjanjian secara sepihak.

29Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 72

30Suharsini Arikunto, 1986, Prosedur Penelitian, Bina Aksara, Jakarta, h. 194.