1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dituntut secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing. Untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah serta meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka salah satu upayanya adalah agar pemerintah daerah diberi kewenangan dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan karena faktor keuangan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah secara nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam bidang keuangan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sesuai dengan pasal
58
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - eprints.ulm.ac.ideprints.ulm.ac.id/70/1/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah... · disebabkan karena faktor keuangan merupakan salah satu faktor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun
2009 dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dituntut secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan
kewenangan serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing.
Untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah serta meminimalkan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka salah satu
upayanya adalah agar pemerintah daerah diberi kewenangan dalam bidang
keuangan. Pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
disebabkan karena faktor keuangan merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian
dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui
kemampuan daerah secara nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri.
Kemandirian dalam bidang keuangan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan
otonomi daerah yang bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal
dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari
kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sesuai dengan pasal
2
157 dalam UU No.32 Tahun 2004, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah
terdiri dari : a) pendapatan asli daerah (PAD), yaitu hasil dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain
PAD yang sah; b) dana perimbangan; dan c) lain-lain pendapatan daerah yang
sah .
Salah satu sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin
untuk membangun suatu daerah yang otonom adalah sumber pembiayaan yang
berasal dari PAD. PAD merupakan pendapatan pemerintah daerah yang
bersumber dari aktivitas komponen sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi
untuk dikelola secara maksimal yang meliputi hasil dari penerimaan pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan komponen PAD yang
telah ditetapkan adapun komponen yang paling utama dalam memberikan
kontribusinya terhadap PAD serta perlu dikelola secara maksimal adalah hasil
dari pajak daerah dan retribusi daerah, karena semakin besar pajak dan retribusi
daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula
PAD nya.
Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ketentuannya diatur dalam
Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yaitu UU No.28 Tahun 2009 yang menggantikan UU No.18
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang
perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
3
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan
retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pajak daerah dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi
signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup
kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh
LPEM-UI bekerja sama dengan Clean Urban Project, RTI (2000) menunjukkan
walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi
sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil. Penelitian ini sekaligus
membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan
dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat
(DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan
pembantuan) masih jadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah (Jati,
2003).
Dengan melihat pentingnya peran pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap penerimaan pendapatan asli daerah bagi daerah-daerah di Indonesia,
khususnya Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 11 Kabupaten dan 2 Kota
yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah masing-masing
daerah, maka peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di seluruh Kabupaten
dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, dengan judul :
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
4
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
penerimaan PAD seluruh Kabupatern dan Kota yang ada di Provinsi
Kalimantan Selatan ?
2. Kabupaten dan Kota manakah yang paling besar memberikan kontribusi bagi
penerimaan PAD pemerintah daerahnya masing-masing. ?
1.3 Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan
yang diharapkan, maka penulis hanya menitikberatkan pada masalah kinerja
keuangan tentang kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan,
dengan data Realisasi APBD pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1. Pengertian Pajak
Menurut Undang - Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 yaitu
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang,
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli
diantaranya adalah sebagai berikut Waluyo (2007:2) :
1. Feldman : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Smeets : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang
individual,dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau
barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.
4. Rochmat Soemitro, S.H. : Pajak adalah iuran kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada unsur-
unsur yang melekat dalam pajak, diantaranya sebagai berikut :
1. Iuran wajib dari rakyat (orang pribadi maupun badan) kepada negara;
2. pembayarannya harus berdasarkan undang-undang;
6
3. sifatnya dapat dipaksakan;
4. tidak adanya kontraprestasi (jasa timbal balik) secara langsung kepada
pembayar pajak;
5. digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.2. Fungsi Pajak
Menurut Suandy (2009:13) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :
1. Fungsi Finansial (Budgetair)
Fungsi budgetair/finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke
kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara. Dengan kata lain pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi
pemerintah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Fungsi regulerend/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk
mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik
dengan tujuan tertentu. Contohnya pajak yang dikenakan terhadap minuman
keras tarif yang ditetapkan lebih tinggi dikarenakan agar dapat mengurangi
konsumsi minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah,
dikarenakan agar mengurangi gaya hidup yang konsumtif.
2.1.3. Asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam
Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiri into the Nature and Cause of
the Wealth of Nations pada abad ke-18 menyatakan bahwa pemungutan pajak
didasarkan pada, (Suandy, 2009 : 27) :
1. Equality
Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di
bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini, suatu negara tidak
diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak.
7
Maksudnya, dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan
sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
2. Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal
kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah
mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai
pembayarannya.
3. Convenience of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak
untuk membayarnya, yaitu saat yang paling dekat dengan saat Wajib Pajak
menerima penghasilan/keuntungan.
4. Economic of Collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin,
jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak
itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya
yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.
2.1.4. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutnya
Pajak yang dipungut dapat dikelompokkan dalam berbagai kelompok
(Mardiasmo, 2009 : 5) :
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai
contoh pajak penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak pertambahan
nilai.
2. Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri
atas pajak Propinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
8
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota, contohnya
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009 : 2) untuk menghindari hambatan atau
perlawanan dalam pemungutan pajak, maka pemungutan pajak harus
memenuhi syarat-syarat dibawah ini :
1. Syarat Keadilan
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan
banding kepada Majelis pertimbangan Pajak.
2. Syarat Yuridis
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia pajak
diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan
hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.
3. Syarat Ekonomis
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dalam hal
kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.
4. Syarat Finansiil
Pemungutan pajak harus efisien, dimana sesuai dengan fungsi budgetair
yaitu biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah
dari hasil pemungutannya.
2.1.6. Pendapatan Asli Daerah
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam
desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan
daerah bersumber dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
9
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen terpenting
dari sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, karena semakin tinggi
penerimaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah maka akan
dinilai semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam
menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah
penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah (Halim, 2008) :
1. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis
pajak daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-
undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi. Jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai
dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang
mencakup :
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD.
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/BUMN.
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis
pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :
a. Hasil penjualan aset daeraha yang tidak dipisahkan.
b. Jasa giro.
c. Pendapatan bunga.
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
10
e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibatdari
penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiahterhadap mata
uang asing.
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
h. Pendapatan denda pajak.
i. Pendapatan denda retribusi.
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
k. Pendapatan dari pengembalian.
l. Fasilitas social dan umum.
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2.1.7. Pajak Daerah
2.1.7.1. Pengertian Pajak Daerah
Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari UU No.18 Tahun
1997 dan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000
tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.1.7.2. Jenis-jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan undang-undang
terbaru yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah
11
menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 34/2000, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu :
1. Berikut adalah yang termasuk dalam Pajak Provinsi :
a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan ke dalam badan usaha.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.
e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut
oleh Pemerintah.
2. Berikut adalah yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota:
a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran.
b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran.
c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau
badan yang dapat dinikmati oleh umum.
e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik
dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.
g. Pajak Parkir, yaitu pajak ataas penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12
h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2.1.7.3. Tarif Pajak Daerah
Penetapan tarif pajak daerah telah diatur dalam UU No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut adalah
tarif pajak yang termasuk dalam Pajak Provinsi dan Pajak
Kabupaten/Kota :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi, untuk kepemilikan
kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling
tinggi sebesar 2%; untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah 2%
dan paling tinggi sebesar 10%.Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
angkutan umum dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling
tinggi sebesar 1%. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat
dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling
tinggi sebesar 0,2%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi
masing-masing untuk penyerahan pertama sebesar 20% sedangkan
penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk
kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak
menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi
masing-masing untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% sedangkan
penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling
tinggi sebesar 10%, khusus untuk bahan bakar kendaraan umum
dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pribadi.
13
4. Pajak Air Permukaan
Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
5. Pajak Rokok
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
6. Pajak Hotel
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
7. Pajak Restoran
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
8. Pajak Hiburan
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, khusus
untuk hiburan berupa pagelaran busana dan sebagainya tarif pajak
ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, sedangkan untuk hiburan
kesenian rakyat/tradisional, tarif pajak ditetapkan paling tinggi
sebesar 10%.
9. Pajak Reklame
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
10. Pajak Penerangan Jalan
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar
10%.Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, untuk penggunaan tenaga
listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling
tinggi sebesar 25%
12. Pajak Parkir
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
13. Pajak Air Tanah
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
14. Pajak Sarang Burung Walet
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar
10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
paling tinggi sebesar 5%.
2.1.8. Retribusi Daerah
2.1.8.1. Pengertian Retribusi Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat
ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
14
Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi
daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara
ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan
memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
2.1.8.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Berlakunya undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah
yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya
sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa
sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh
15
lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.
Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30
jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke
dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
a) Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau
diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan. Jenis retribusi jasa umum adalah :
1) Retribusi layanan kesehatan;
2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil;
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6) Retribusi pelayanan pasar;
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus;
11) Retribusi pengolahan limbah cair;
12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13) Retribusi pelayanan pendidikan;
14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jenis retribusi jasa usaha yakni:
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2) Retribusi pasar grosir/pertokoan;
3) Retribusi tempat pelelangan;
4) Retribusi terminal;
5) Retribusi tempat khusus parkir;
6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
7) Retribusi rumah potong hewan;
8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
10) Retribusi penyeberangan di air;
11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh
16
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jenis retribusi perizinan tertentu yakni :
1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
3) Retribusi izin gangguan;
4) Retribusi izin trayek;
5) Retribusi izin usaha perikanan.
2.1.8.3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi sebagai berikut
(Mardiasmo, 2009:17) :
1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara
efisien dan berorientasi pada harga pasar;
3) Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.
2.1.9. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam PAD
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan
retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan
penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang
merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan
(Sidik, 2002).
17
Dengan adanya kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah yang terus dikembangkan dan disempurnakan oleh
pemerintah dewasa ini, sangat diharapkan bahwa kontribusi pajak daerah dan
retribusi daerah dimasa yang akan datang memiliki kontribusi yang signifikan
terhadap penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah demi
kelancaran pembiayaan untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah
yang otonom.
2.1.10. Pemerintahan Daerah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi. Daerah provinsi terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah
kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan
daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya
yang menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan
18
pemerintahan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
2.1.10.1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia
setelah provinsi. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Struktur
pemerintahan di daerah kabupaten terdiri dari kecamatan, kelurahan dan desa.
Kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah
kabupaten yang menyatu dalam hal pembuatan kebijakan dan anggaran
dengan pemerintah daerah, sementara Desa merupakan daerah otonom
tersendiri di wilayah daerah kabupaten, sehingga memiliki anggaran sendiri.
Kota juga merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia
setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota. Pemerintahan kota
terdiri atas pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kota. Dahulu di Indonesia istilah kota dikenal dengan daerah tingkat II
kotamadya. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian digantikan oleh Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), istilah daerah
tingkat II kotamadya pun diganti dengan kota saja. Untuk daerah kota,
struktur pemerintahan yang dibentuk adalah terdiri dari kecamatan dan
kelurahan.
19
2.1.10.2. Perbedaan Karakteristik Kabupaten dan Kota
Kabupaten dan kota merupakan daerah yang memiliki kewenangan
serta tingkat yang sama dalam urusan pemerintahan daerah. Akan tetapi
daerah kabupaten dan daerah kota merupakan daerah otonom yang tersendiri
di wilayah daerah provinsi. Memiliki kewenangan serta tingkat yang sama
bukan berarti tidak ada perbedaan diantara kedua daerah tersebut.
Berikut ini beberapa perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten
dan daerah kota yang dapat dilihat sebagai pembeda dari keduanya,
diantaranya dari aspek luas wilayah, kependudukan, mata pencaharian
penduduk, struktur pemerintahan, sosial budaya, dan perekonomian.
Tabel 2.1
Perbedaan Karakteristik antara Kabupaten dan Kota
Dilihat dari aspek Kabupaten Kota
Luas Wilayah relatif lebih luas lebih sempit
Kependudukan kepadatan penduduk lebih
rendah
kepadatan penduduk
lebih tinggi
Mata Pencaharian
Penduduk
didominasi oleh sektor
pertanian
didominasi oleh sektor
industri, perdagangan
dan jasa
Struktur
Pemerintahan
dibentuk kecamatan,
kelurahan, dan desa, akan
tetapi desa merupakan
daerah otonom tersendiri
di wilayah daerah
kabupaten
dibentuk kecamatan dan
kelurahan
Sosial Budaya memiliki tingkat
pendidikan dan kesehatan,
serta pelayanan publik
yang cukup baik
tingkat pendidikan dan
kesehatan, serta
pelayanan publiknya
lebih tinggi dari kab
Perekonomian rata-rata Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB)
lebih rendah sehingga
berimplikasi pada proporsi
sumber pendapatan asli
daerah (PAD)
aktivitas ekonomi dan
pendapatan (income)
lebih besar
Sumber : http://eddyyusran.blogspot.com/2012/05/beberapa-perbedaan-