1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usada Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang transportasi untuk umum dalam negeri yang meliputi angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan non barang. Begitu pula dengan perkembangan yang terjadi di PT. Kereta Api Indonesia Bandung, konsep pembangunan yang dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung di tujukan pada pelayanan jasa khususnya jasa angkutan Kereta Api. Untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik dibutuhkan suatu manajemen yang baik. Peranan manajemen dibagian administrasi keuangan sangatlah penting. Oleh karena itu, tugas pegawai atau pejabat administrasi keuangan itu sendiri adalah mengkoordinir dan mencatat pekerjaan yang berhubungan dengan bagian keuangan baik masalah pendapatan atau pengeluaran. Dengan adanya kegiatan yang harus di biayai terlebih dahulu atau harus di biayai tunai oleh pejabat yang melaksanakan yang disebut dengan uang muka dinas tetap atau sementara. Setelah uang muka dinas tetap itu dipakai untuk biaya operasional,pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan pada saat menyerahkan bukti pengeluaran untuk meminta penggantian.
52
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - …media.unpad.ac.id/thesis/170103/2009/170403090144_1_9635.pdf · Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. ... Proposal memberikan definisi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usada
Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang transportasi untuk umum
dalam negeri yang meliputi angkutan penumpang, angkutan barang, dan angkutan
non barang. Begitu pula dengan perkembangan yang terjadi di PT. Kereta Api
Indonesia Bandung, konsep pembangunan yang dilakukan di PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Bandung di tujukan pada pelayanan jasa khususnya jasa
angkutan Kereta Api.
Untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik dibutuhkan suatu manajemen
yang baik. Peranan manajemen dibagian administrasi keuangan sangatlah penting.
Oleh karena itu, tugas pegawai atau pejabat administrasi keuangan itu sendiri
adalah mengkoordinir dan mencatat pekerjaan yang berhubungan dengan bagian
keuangan baik masalah pendapatan atau pengeluaran.
Dengan adanya kegiatan yang harus di biayai terlebih dahulu atau harus di
biayai tunai oleh pejabat yang melaksanakan yang disebut dengan uang muka
dinas tetap atau sementara. Setelah uang muka dinas tetap itu dipakai untuk biaya
operasional,pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan pada saat menyerahkan
bukti pengeluaran untuk meminta penggantian.
2
Salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan biaya
perusahaan adalah dengan diadakannya pengendalian biaya oleh pihak yang
berwenang dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Salah satunya biaya yang
harus dikeluarkan adalah uang muka dinas, karena pengeluaran biaya ini
merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang harus ditingkatkan untuk
menunjang kegiatan perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas
Akhir dengan judul : “Proses Pertanggungjawaban Pengeluaran Uang Muka Dinas
di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat Bandung”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis mencoba
merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan proses pertanggungjawaban uang
muka dinas di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pertanggungjawaban uang muka dinas di PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) Bandung.
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban uang
muka dinas di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses
pertanggungjawaban uang muka dinas di PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Bandung.
3
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penulisan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis
yaitu memenuhi salah satu persyaratan menempuh Tugas Akhir dan memperoleh
gelar AMD (Ahli Madya) SPS Administrasi Keuangan di program Diploma III
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penulis Laporan Tugas Akhir yang
dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pertanggungjawaban uang
muka dinas di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.
2. Untuk mengetahui keterkaitan teoritis dengan praktik dalam proses
pertanggungjawaban uang muka dinas di PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Bandung.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses
pertanggungjawaban uang muka dinas di PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Bandung.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dihadapi dalam proses pertanggungjawaban uang muka dinas di PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.
1.4. Kegunaan Penulisan
Kegunaan yang dapat diambil dari kegiatan praktek kerja lapangan ini
adalah sebagai berikut:
4
1. Penulis
1. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Proses
Pertanggungjawaban Pengeluaran Uang Muka Dinas di PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Bandung.
2. Sebagai studi perbandingan antara teori yang didapat dalam perkuliahan
dengan praktik kerja sesungguhnya.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Tugas Akhir pada SPS
Administrasi Keuangan di program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
2. Perusahaan
Sebagai bahan masukan untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung,
dalam kaitannya dengan objek yang diteliti dan dibahas.
3. Teoritis
Memberikan sumbangan dan wawasan terhadap Ilmu Administrasi
Keuangan dalam Proses Pertanggungjawaban Pengeluaran Uang Muka Dinas di
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.
1.5. Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data
1.5.1 Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan penulis adalah menggunakan metode
deskriptif. Menurut Nazir yang dimaksud Metode Deskriptif adalah:
5
“suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu
sistem, dan pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang
yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara
sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki”. (Nazir, 2003:54)
Pendapat lain dikemukakan oleh Nawawi:
“metode deskriptif adalah suatu proses atau cara menyelesaikan masalah
penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang sedang diselidiki
(seseorang, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan
fakta-fakta yang actual pada saat sekarang”. (Nawawi, 1995:67)
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Studi Pustaka
Menurut Nawawi yang dimaksud dengan Studi Pustaka adalah:
“pengumpulan data dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis dengan
mempelajari dan membaca pendapat para ahli yang berhubungan dengan
masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran teoritis untuk
menunjang penyusunan dan pembahasan”. (Nawawi, 1992:7)
Penulisan ini dilakukan dalam usaha pengumpulan data dan menjadi bahan
perbandingan dalam melakukan pembahasan. Penulis mencoba mencari informasi
dari berbagai sumber data kepustakaan untuk mendapatkan pendapat dari para ahli
dari buku-buku yang ada di perpustakaan kampus mengenai berbagai pengertian
yang berhubungan dengan Administrasi dan Proses Pertanggungjawaban
Pengeluaran Uang Muka Dinas.
6
2. Studi Lapangan
Menurut Mardlis yang dimaksud dengan studi lapangan adalah:
“pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik
dan realistis tetang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-
tengah kehidupan masyarakat”. (Mardlis, 1995:28)
Studi lapangan yang dilakukan penulis, yaitu secara langsung ke lapangan
untuk mengadakan pengamatan dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan
perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang
Proses Pertanggungjawaban Pengeluaran Uang Muka Dinas di PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil data yang
sebenarnya yang ada diperusahaan.
Penelitian ini merupakan usaha pengumpulan data dengan melakukan data
dengan malakukan praktek kerja lapangan secara langsung pada objek penelitian
dengan cara sebagai berikut:
A. Observasi
Menurut Nawawi yang dimaksud dengan observasi adalah :
“Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang
tampak dalam suatu gejala-gejala pada objek penelitian.” (Nawawi,
1995:74)
Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka maka observasi yang
dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai
kegiatan dan keadaan perusahaan tempat penulis melakukan praktik kerja
7
lapangan, serta mencatat segala informasi yang dapat mendukung dalam
penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
B. Wawancara
Menurut Mardlis dalam bukunya Metode Penelitian Pendekatan Suatu
Proposal memberikan definisi bahwa :
“Wawancara (interview) adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-
cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan
pada si peneliti.” (Mardlis, 2002:64)
Menurut Nazir yang dimaksud wawancara adalah :
“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara
dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang
dinamakan interview guide (panduan wawancara).” (Nazir, 2003:193-194)
Adapun wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan mengadakan
Tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang memberikan data atau
informasi yang diperlukan dalam pengamatan, khususnya para pihak yang
menangani langsung urusan pencatatan dan pembimbing di perusahaan tempat
penulis melakukan praktik kerja lapangan.
8
1.6. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja
1.6.1. Lokasi Praktek Kerja
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilakukan oleh penulis di PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) di jalan. Stasiun Timur No.14, Bandung.
1.6.2. Waktu Praktek Kerja
Adapun lama waktu praktek kerja lapangan selama 40 hari terhitung dari
tanggal 18 Febuari sampai dengan 19 April, dengan ketentuan jam praktek kerja
lapangan disesuaikan dengan jam kerja kantor tersebut dengan 5 hari kerja dari
hari senin sampai hari jumat, sedangkan waktu kerja mulai pukul 08:30-12:00.
9
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Administrasi Keuangan
Kata administrasi berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari kata
“ad” yang mempunyai arti sama dengan “to” yang berarti ke atau kepada,
dan “ministratie” sama artinya dengan “to serve” yang berarti melayani,
membantu, atau mengarahkan. Dalam hal ini kata administrasi diartikan
sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani,
mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan.
Menurut Siagian dalam bukunya “Filsafat Administrasi” :
“Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua
orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” (1994 : 3)
Ulbert Silalahi dalam bukunya “Studi Tentang Ilmu Administrasi”
mengemukakan pendapatnya ilmu administrasi dalam arti sempit sebagai
berikut : “Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan
pencatatan data secara informasi secara sistematis dengan maksud untuk
menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali
secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi
dalam arti lebih tepat disebut tata usaha (Crerical Work, Office Work)”
11
Adapun pengertian administrasi menurut Munawardi
Reksohadiprawiro, yang dikutip oleh Ulbert Silalahi dalam bukunya “Studi
Tentang Ilmu Administrasi”, mengemukakan bahwa : “Administrasi berarti
Tata Usaha yang mencakup setiap penyaluran yang rapi dan sistematis
serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh
pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta
dengan fakta lainnya.” (1994 :6)
Drs. Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi
Administrasi menyatakan : “Administrasi adalah suatu proses yang ada
pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta,
sipil atau militer, usaha yang besar atau usaha yang kecil dan yang lain
sebagainya serta kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama
untuk menyelesaikan tujuan bersama.” (1996 : 2)
Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa yang dimaksud dengan
administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan yang sudah ditentukkan melalui rangkaian aktivitas
tertentu.
Keuangan adalah administrasi yang mengurusi keluar masuknya
uang dalam suatu lembaga. Sedangkan pengertian uang sendiri adalah alat
tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah. Keuangan
berarti berhubungan dengan uang. Berikut ini diungkapkan beberapa
pengertian keuangan, diantaranya adalah :
12
“Keuangan adalah segala bentuk kekayaan atau harta benda yang dapat
dinilai dengan uang.” (Mamesah, 1995 : 13)
Badudu dan Zain mengemukakan bahwa : “Keuangan adalah segala hal
yang menyangkut uang .” (Badudu dan Zain, 1996 : 157)
Pengertian lain dikemukakan oleh Arsjad, dkk yaitu sebagai berikut :
“Makna Keuangan atau finance yaitu menggambarkan segala kegiatan
didalam mencari sumber-sumber dana (source of fund) dan kemudian
bagaimana dana-dana tersebut digunakan (use of fund) untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu.” (Arsjad, 1992 : 2)
Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa keuangan
merupakan suatu proses dalam pengelolaan uang, dimulai dari pencairan
sumber-sumber dana sampai dengan pendayagunaan sumber-sumber dana
tersebut seefesien dan seefektif mungkin dalam rangka pencapaian tujuan.
Administrasi Keuangan sangat penting sekali didalam rangka
peningkatan dan mempertahankan konitnuitas perusahaan. Administrasi
Keuangan adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan keuangan.
2.2 Proses Pertanggungjawaban Pengeluaran Uang Muka Dinas
Handayaningrat mengemukakan pengertian Proses adalah :
“Serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai
berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan.” (Handayaningrat, 1989 : 20)
Sedangkan menurut Siagian pengertian Proses adalah :
13
“Sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak
diketahui.” (Siagian, 1989 : 3)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Proses mengandung pengertian :
“Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau
rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan
produk.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 899)
Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa Proses adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu
hasil atau tujuan.
Pengertian tanggung jawab menurut Arifin P.Soeria Atmaja adalah :
“Kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban sehingga memikul kerugian
(bila dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi”
(Atmaja, 1986:42).
Pengertian pertanggungjawaban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah
“Memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya bila ada kealahan”
(Poerwadarminta, 1997:104).
Pengeluaran adalah expenditure yaitu pembayaran yang dilakukan saat ini
untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa
keuntungan (untung), jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap,
pengeluaran itu disebut pengeluaran modal, jika dilakukan untuk biaya operasi,
pengeluaran itu disebut pengeluaran operasional, biaya tunai tersebut untuk
mendapatkan barang, jasa, atau hasil usaha.
14
Uang muka menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005:1233) uang muka
merupakan uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian,
panjer, persekot.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005:265) dinas adalah bagian
kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu, tugasnya pun mengurusi
segala sesuatu yang bersangkutan dengan jawaban (pemerintah) bukan swasta.
Uang Muka Dinas adalah dana berupa uang tunai (kas) yang disediakan
khusus secara resmi/sah, guna membiayai pengeluaran perusahaan, yang atas
dasar pertimbangan untuk dapat menciptakan efisiensi, mengarah pada upaya
pencapaian sasaran, mengurangi birokrasi dengan tetap menjaga keamanan harta
perusahaan, dan menanggulangi adanya kebutuhan atau kewajiban mendesak
(tidak dapat dihindari), perlu/harus dibayar secara tunai lebih dahulu sebelum
pengesahan pengeluaran dari perusahaan secara formal melalui pejabat tertentu
yang memperoleh wewenang, sesuai dengan peraturan perusahaan.
2.3 Ruang Lingkup Uang Muka Dinas
2.3.1 Uang Muka Dinas Tetap
Dalam Surat Edaran Keuangan (SK) Nomor 11/KU.401/KA-96 tentang
Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) pengertian Uang Muka Dinas Tetap adalah
uang tunai dalam jumlah relative kecil yang harus disediakan melalui seorang
pejabat untuk melaksanakan kegiatan yang harus dibiayai terlebih dahulu atau
harus dibiayai secara tunai, serta harus segera dipertanggungjawabkan pada saat
15
diminta penggantian kembali/ditutup karena penggantian pejabat, penggantian
tahun anggaran atau karena tidak diperlukan lagi.
2.3.2 Uang Muka Dinas Sementara
Uang tunai harus disediakan melalui seorang pejabat untuk melaksanakan
kegiatan yang tidak terprogram sangat mendesak dan harus dibiayai terlebih
dahulu atau harus dibiayai secara tunai, serta harus segara dipertanggungjawabkan
pada saat diminta penggantian kembali atau diperbaharui/ditutup karena
penggantian pejabat, penggantian tahun anggaran atau karena tidak diperlukan
lagi. Sehingga terlihat jelas perbedaan Uang Muka Dinas Tetap (UMDT) dengan
Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) yaitu apabila pelaksanaan UMDT
dilaksanakan secara rutin pada setiap bulannya, sedangkan pelaksanaan UMDS
tidak secara rutin atau tidak terprogram, karena terdapat kebutuhan yang sangat
mendesak.
2.4 Hubungan Administrasi dengan Proses Pertanggungjawan Pengeluaran
Uang Muka Dinas
Proses pertanggungjawaban merupakan proses dari pelaksanaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Dengan adanya ketiga fungsi
administrasi tersebut maka proses pertanggungjawaban itu sendiri dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kesalahan maupun penyimpangan yang
tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksud dari
proses pertanggungjawaban itu sendiri bukan untuk mencari kesalahan terhadap
orangnya tetapi mencari kebenaran terhadap hasil dari pelaksanaan pekerjaannya,
16
dengan tujuan agar hasil pelaksaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna
(efisien) dan berhasil guna (efektif) dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.
17
BAB III
OBJEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN
3.1 Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
Dalam pengembangan bidang transportasi di negara indonesia,pemerintah
menyediakan sarana dan prasarana pelayanan transportasi baik darat, laut maupun
udara. Salah satu jasa tranportasi darat yang dimiliki pemerintah adalah Angkutan
Kereta Api. Berdasarkan peraturan pemerintah No.19 tahun 1998 sejak tanggal 1
juni 1999 telah dialihkan usahanya dari PERUMKA menjadi PT. Kereta Api
Indonesia (Persero). Pemerintah memberi wewenang dan tanggung jawab kepada
PT. Kereta Api untuk menyelenggarakan jasa angkutan kereta api di Indonesia.
Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama
pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum’at tanggal 17 Juni 1864 oleh
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele.
Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische
Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari
Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas
jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.
Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen -
Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan
kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk
18
membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau
pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh de-ngan pesat. Kalau
tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405
Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.
Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874),
Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan
tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara
Makasar--Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya
Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan,
meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km)
sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan
studi pembangunan jalan KA.
Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811
Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang
Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan
Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.
Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067
mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota.
Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473
Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83
km antara Bayah - Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya,
dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan
19
selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang,
25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan,
serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya
bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus
1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api”
(AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa
bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan
pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya,
menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian
berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur
tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi
ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta
dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI).
Dan sekaramg seperti yang kita ketahui perkeretaapian di Indonesia
dikenal dengan nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
3.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi perusahaan : Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus
pada pelayananan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder.
Misi Perusahaan : Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis
usaha penunjangnnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik
20
untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan
kelestarian lingkungan berdasarkan 5 nilau utama : integritas, professional,
pelayanan prima, keselamatan, inovasi.
3.3 Unit-unit kerja, Tugas Pokok dan Fungsi PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Kantor Pusat
A. Direktorat Keuangan
Direktorat Keuangan adalah satuan organisasi dilingkungan Kantor Pusat
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Bandung.
B. Manajing Director of Finance
Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan
secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi Pendanaan,
Penganggaran, Treasury, termasuk investasi jika pindah di Pasar uang dan / Pasar
modal, Penagihan, Akuntansi Manajemen, Perpajakan, Akuntansi Keuangan, dan
Konsulidasi Laporan Keuangan Anak Perusahaan, Akuntansi Biaya,
Pengendalian, Verifikasi Pendapatan dan Pelaporan Kas Pendapatan Perusahaan,
Pengawasan Keuangan atas Pendapatan dan rekening Koran kas Pendapatan
Perusahaan, pengawasan dan pembinaan,pemeriksaan kas Pusat dan Daerah serta
mengintegrasikan, mengkonsulidasikan unit organisasi di bawahnya.
21
Manajing Director of Finance bertanggung jawab atas:
a. Pengupayaan sumber pendanaan Perusahaan untuk program rutin dan
pengembangan bisnis perusahaan, pengendalian dan pendistribusian dana,
pendayagunaan kas perusahaan, pengurusan ingklaring (Kebeanan) dan
administrasi pengadaan barang impor serta penyusunan peraturan
keuangan.
b. Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKA Kantor Pusat,
Daerah Operasional, Divisi Regional, UPT dan Penyusunan RKA
perusahaan.
c. Penyelenggaraan tata laksana perbendaharaan (Rupiah dan Valuta Asing)
dan Pengelolaan tata usaha Kas Kantor Pusat, evaluasi/verifikasi dokumen
pembayaran dan pengesahan pembayaran internal dan eksternal di Kantor
Pusat, pembinaan penagihan di daerah.
d. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat, Laporan Keuangan
Perusahaan, Penyusunan Laba rugi Fiskal dan Laporan Ekstern lainnya,
Penyusunan sistem Akuntansi, peraturan Akuntansi, Pengkonsulidasian
laporan Keuangan Anak perusahaan serta pelaksanaan pembuatan laporan
Manajemen, Evaluasi, Sosialisasi dan pengurusan PPn dan PPh.
e. Pelaporan Akuntansibiaya PSO, Non PSO dan IMO, TAC & Kinerja
Operasi serta Evaluasidan pelaporan.
f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keuangan atas pendapatan dan
piutang angkutan penumpang, angkutan barang, pendapatan dan piutang
22
pengusahaan asset, pengelolaan administrasi pemeriksaan kas serta
pembinaan dan pengawasan kompetensi pemeriksaan kas.
Selain menjalankan tugas pokok dan tanggungjawabnya, Manajing Director
of Finance melaksanakan pembinaan terhadap unit organisasi di bawahnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya, Manajing
Director of Finance, di bantu oleh 6 (enam) VP, yaitu:
1. VP. Corporate Finance (KF)
Tugas pokok tanggungjawab mengupayakan sumber pendanaan perusahaan
untuk program rutin dan program pengembangan bisnis perusahaan,
megendalikan dan mendribusikan dana, pendayagunaan kas perusahaan,
pengurusan Ingklaring (kepabeanan) dan administrasi pengadaan barang impor
serta penyusunan peraturan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya VP. Corporate Finance
(KF) dibantu oleh 3 (tiga) manajer, yaitu:
1. Manajer Corporate Finance (KFC) yang bertanggungjawab atas
pendanaan internal dan pengupayaan sumber pendanaan eksternal
perusahaan serta mengkoordinir dan evaluasi Feasibilty Study.
2. Manejer Finance Regulation (KFR) yang bertanggungjawab atas
penyusunan peraturan keuangan, pengendalian dan pendistribusian dana
serta pendayagunaan dana kas perusahaan.
23
3. Manajer Import Administrasion (KFI) yang bertanggungjawab atas
pengelolaan L/C dan tatalaksana Ingklaring (kepabeanan) serta barang
impor.
2. VP. Budgeting (KA)
Tugas pokok dan tanggungjawab merencanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan RKA Kantor Pusat, Daerah Operasi, Divisi Regional,
UPT dan menyusun RKA Perusahaan, mengevaluasi otorisasi dan pelaksanaan
anggaran Kantor Pusat serta mengendalikan Anggaran Perusahaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya, VP. Budgeting (KA)
dibantu oleh 3 (tiga) manajer, yaitu:
1. Manajer Budget Program (KAP) yang bertanggungjawab atas
penyusunan RKA Kantor Pusat, Daerah Operasi, Divisi Regional, UPT
dan penyusunan RKA.
2. Manajer HQ Budget Otorization (KAO) yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan evaluasi otorisasi dan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat.
3. Manajer Budget Control and Evaluation (KAC) yang
bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi anggaran perusahaan
dan laporan pelaksanaannya.
24
3. VP. Financial Administration (KW)
Tugas pokok dan tanggungjawab menyelenggarakan tata laksana
perbendaharaan dan pengelolaan tat usaha Kas Kantor Pusat, mengevaluasi /
verifikasi dan melaksanakan pembayaran internal dan eksternal di Kantor Pusat,
membina penagihan di Daerah, membuat kebijakan dan pelaksanaan penagihan
piutang pengusahaan asset serta administrasi piutang pengusahaan asset serta