1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan lalu lintas perjalanan sehingga pengangkutan tersebut dijadikan sebagai suatu kebutuhan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini juga mulai meningkat. Negara Indonesia merupakan negara Kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai macam daerah pariwisata sehingga banyak para wisatawan yang tertarik untuk datang menikmati daerah wisata tersebut. Mengingat hal tersebut sarana transportasi sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin berkunjung ke suatu tempat dalam hal ini dari satu pulau ke pulau lain, sehingga kini banyak terdapat penyedia jasa angkutan khususnya angkutan kapal laut. sarana pengangkutan sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Hal tersebut mengingat bahwa sering kali aktifitas terjadi di sentra-sentra tertentu. Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan adalah adanya pengangkut dan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Antara pengangkut dan penumpang terdapat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang
25
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah I.pdfTujuan dari usaha pengangkutan ialah untuk mencari nilai tambah atau keuntungan, maka kegiatan perjanjian pengangkutan kemudian dikategorikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat
penting dalam memperlancar kegiatan lalu lintas perjalanan sehingga
pengangkutan tersebut dijadikan sebagai suatu kebutuhan bagi kehidupan
masyarakat sehari-hari. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu
pengetahuan, di bidang teknologi, serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan
nasional kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini juga mulai meningkat.
Negara Indonesia merupakan negara Kepulauan yang di dalamnya terdapat
berbagai macam daerah pariwisata sehingga banyak para wisatawan yang tertarik
untuk datang menikmati daerah wisata tersebut. Mengingat hal tersebut sarana
transportasi sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin berkunjung ke suatu
tempat dalam hal ini dari satu pulau ke pulau lain, sehingga kini banyak terdapat
penyedia jasa angkutan khususnya angkutan kapal laut. sarana pengangkutan
sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam
melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Hal tersebut mengingat bahwa sering kali
aktifitas terjadi di sentra-sentra tertentu.
Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan adalah adanya pengangkut
dan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Antara pengangkut dan penumpang
terdapat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun
yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah persetujuan dimana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang
2
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan
penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi
didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan
mengikat.1
Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ini terkandung
dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat
KUHPerdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur-unsur yaitu adanya
perbuatan, dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
dan mengikatkan dirinya.
Pengangkutan sebagai perjanjian merupakan perjanjian timbal balik antara
pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri
untuk membayar uang angkutan.2
Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah sebuah perjanjian
timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu dengan selamat tanpa
berkurang jumlah dari barang yang dikirimkan, sedangkan pihak lainnya
1 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, cet. IV, Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 46. 2 H.M.N. Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan,
Jakarta, h.2.
3
(pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu
untuk pengangkutan tersebut.3
Dalam perjanjian pengangkutan bukti adanya perjanjian pengangkutan yaitu
biasanya dalam wujud surat angkutan berupa tiket penumpang. Surat angkutan ini
bersifat mengikat pengangkut dan penumpang, sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah,
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Kegiatan pengangkutan dalam hal ini khususnya pengangkutan laut tidak
hanya bersifat hukum perdata tetapi juga hukum publik, karena di dalam
perjanjian pengangkutan juga terkait tentang keselamatan pelayaran. Hukum
pengangkutan menyangkut hukum perjanjian yang merupakan suatu perjanjian
sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang bersifat terbuka dan
menganut asas atau prinsip konsensualitas, kebebasan berkontrak, serta juga
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat
KUHD). Tujuan dari usaha pengangkutan ialah untuk mencari nilai tambah atau
keuntungan, maka kegiatan perjanjian pengangkutan kemudian dikategorikan di
dalam istilah jual beli perusahaan, dalam arti perbuatan yang direncanakan lebih
dulu tentang untung ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukaan. Jual
beli ini tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi untuk kepentingan perusahaan atau
jabatannya dalam perusahaan itu.4
3 Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Cet. II, Rinka Cipta,
Jakarta, h. 26. 4 H. Djafar Al Bram, 2011, Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku I): Pengertian,
Asas-Asas, Hak Dan Kewajiban Para Pihak, Cet. I, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pancasila, Jakarta, h.1.
4
Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba
di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang
ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan
dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan,
sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang
dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit
atau meninggal dunia. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya
manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan
manusia dan pelaksanaan pembangunan.5
Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran menyatakan “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkatnya.” kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 menyatakan perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab
atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal berupa :
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut
c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut
atau
d. kerugian pihak ketiga.
5 Abdulkadir Muhammad, op.cit, h.18.
5
Jika perusahaan pengangkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian
itu bukan disebabkan oleh kesalahannya maka dia dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh dari tanggung jawabnya. (Pasal 41 ayat (2)).
Menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran disebutkan “perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan
asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut berlaku bagi semua kegiatan
angkutan di perairan, dalam hal ini khususnya termasuk juga dalam kegiatan
pengangkutan perairan menggunakan kapal wisata. Pengangkutan laut yang
berwawasan pariwisata ini menjadi sorotan utama bagi wisatawan, mengingat hal
tersebut sudah sepantasnya yang menjadi prioritas utama perusahaan
pengangkutan di perairan khususnya dalam kegiatan pariwisata adalah keamanan
dan keselamatan penumpang. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab
banyaknya ada permasalahan dari pihak penumpang terhadap kerugian yang
ditimbulkan akibat pengoperasian kapal. Seperti misalnya kasus tentang
kecelakaan kapal yang mengakibatkan cedera hingga kematian penumpang, hilang
atau rusaknya barang bawaan penumpang, maka dari itu perusahaan
pengangkutan di perairan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami
penumpang yaitu keselamatan barang dan penumpang berupa kematian atau
lukanya penumpang akibat pengoperasian kapal.
6
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipilih judul dalam skripsi ini
yaitu “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap kerugian penumpang kapal wisata
akibat terjadinya kecelakaan : Studi Pada PT. Wahana Gili Ocean Fast Boat di
Klungkung ”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang dapat diangkat untuk
selanjutnya diteliti dan dibahas yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian
penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan ?
2. Bagaimanakah cara menentukan besarnya ganti kerugian kepada
penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan ?
1.3. Ruang Lingkup Masalah
Untuk menghindari penyimpangan serta pengumpulan data yang tidak
diperlukan dalam penulisan serta agar nantinya penelitian yang dilaksanakan lebih
mendalam maka ruang lingkup yang akan dibahas dibatasi pada.
1. Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang kapal wisata
dalam hal terjadinya kecelakaan.
2. Cara menentukan besarnya ganti kerugian kepada penumpang kapal
wisata akibat terjadinya kecelakaan.
1.4. Orisinalitas Penelitian
Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang kapal wisata
akibat terjadinya kecelakaan : Studi Pada PT. Wahana Gili Ocean Fast Boat di
Klungkung, merupakan karya asli hasil pemikiran sendiri yaitu dari hasil
7
membaca beberapa literatur. Bahwa sebelumnya sudah terdapat penelitian yang
sejenis di Universitas Udayana yaitu :
No Penulis Judul Masalah
1.
Alfitra
Pangenyori,
2015
Tanggung Jawab
Perusahaan Angkutan
Bus Terhadap
Kecelakaan
Penumpang Tidak
Resmi Dalam
Angkutan Bus Antar
Kota Antar Provinsi :
Studi Pada P.O Restu
Mulya Denpasar
1. Bagaimanakah pengawasan
pihak perusahaan angkutan
terhadap awak bus yang
menaikkan penumpang
tidak resmi ?
2. Bagaimanakah tanggung
jawab perusahaan angkutan
bus apabila terjadi
kecelakaan terhadap
penumpang tidak resmi ?
2. 2.
I Putu
Ananta
Wijaya,
2015
Tanggung Jawab
Pengangkut Terhadap
Kecelakaan
Penumpang Angkutan
Umum Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan
Jalan
1. Bagaimanakah bentuk
pengaturan pengangkutan
penumpang umum yang
menurunkan penumpang
tidak sesuai dengan izin
trayek ?
2. Bagaimanakah tanggung
jawab dalam hal terjadinya
kecelakaan lalu lintas pada
angkutan umum yang
menurunkan penumpang di
tempat yang tidak
seharusnya akibat
permintaan penumpang
sendiri
1.5. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini secara garis besarnya dapat diperinci sebagai
berikut.
a. Tujuan umum.
- Untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab pengangkut
terhadap keselamatan penumpang kapal wisata dalam hal terjadinya
kecelakaan.
8
- Untuk mengetahui tentang bagaimana pemberian ganti kerugian
kepada penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan.
b. Tujuan khusus.
- Untuk memahami tentang bagaimana tanggung jawab pengangkut
terhadap keselamatan penumpang kapal wisata dalam hal terjadinya
kecelakaan.
- Untuk memahami tentang bagaimana pemberian ganti kerugian kepada
penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan.
1.6. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
a. Manfaat teoritis.
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan
pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan
dengan masalah pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami
penumpang kapal.
b. Manfaat praktis.
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih
jauh mengenai bagaimana kesesuaian antara teori yang telah diperoleh di
bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan skripsi
ini.
9
1.7. Landasan Teoritis
Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang atau commodity of
goods dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pengangkut
menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang
membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.6
Pengangkutan berasal dari suatu perjanjian pengangkutan. Perjanjian
pengangkutan merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil antara pengangkut
dan penumpang dan memiliki timbal balik antara pihak-pihak yang melakukan
perjanjian. Pengangkut berjanji untuk mengangkut penumpang serta barang-
barang bawaannya ke tempat tujuan dan penumpang berkewajiban untuk
membayar biaya-biaya pengangkutan.
Konsep dari pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu sebagai berikut.
1. Pengangkutan sebagai usaha (business),
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process).
Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir
dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan
adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba, tujuan kegiatan perjanjian
pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-
pihak, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh
keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan.7
6 Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka
Cipta, Jakarta, h.1. 7 Abdulkadir Muhammad, op.cit, h.1.
10
Kegiatan memindahkan tersebut dapat dibedakan ke dalam dua pengertian,
yaitu :
1. dalam arti luas, menyangkut :
a. memuat penumpang ataupun barang ke dalam alat pengangkut
b. membawa apa yang diangkut ke tempat tujuan
c. menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.
2. sedangkan dalam arti sempit meliputi pemindahan barang atau
penumpang dari terminal (apabila melalui jalur darat), dari pelabuhan
(apabila menggunakan jalur laut), dan bandara (apabila menggunakan
jalur udara) ke tempat tujuan.8
Subjek hukum dari pengangkutan terdiri dari pengangkut, pengirim,