1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Sumber daya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan tercukupi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara. Sebagai negara agraris, Indonesia telah memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakatnya dan memiliki peran yang sangat penting, karena Setelah kemerdekaan tahun 1945 menghadapi masalah mendasar di bidang hukum pertanahan, yaitu terdapatnya masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah pertanian yang meningkat terus di dorong oleh pertambahan penduduk. Bali sebagai salah satu daerah sektor pertanian yang cukup luas dan selama ini sangat banyak potensi sumberdaya alamnya tentu dikenal sebagai daerah yang sangat mengandalkan sektor pertaniannya dalam pembangunan dan dari sektor ini pulalah Bali dikenal sebagai daerah pertanian dan pariwisata. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 (3) disebutkan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
24
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah I.pdf · hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan ... keterkaitkannya dengan aspek-aspek teknis seperti agronomi, ekologi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya
bermata pencaharian di bidang pertanian, sebenarnya negara ini diuntungkan karena
dikaruniai kondisi alam yang mendukung sehingga bisa menanam sepanjang tahun.
Sumber daya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi
negara yang makmur dan tercukupi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya.
Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peran
sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara.
Sebagai negara agraris, Indonesia telah memanfaatkan sumberdaya alam
untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakatnya dan memiliki peran yang sangat
penting, karena Setelah kemerdekaan tahun 1945 menghadapi masalah mendasar di
bidang hukum pertanahan, yaitu terdapatnya masalah kepemilikan tanah yang tidak
proporsional dan kebutuhan tanah pertanian yang meningkat terus di dorong oleh
pertambahan penduduk. Bali sebagai salah satu daerah sektor pertanian yang cukup
luas dan selama ini sangat banyak potensi sumberdaya alamnya tentu dikenal sebagai
daerah yang sangat mengandalkan sektor pertaniannya dalam pembangunan dan dari
sektor ini pulalah Bali dikenal sebagai daerah pertanian dan pariwisata. Dalam
Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 (3)
disebutkan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
2
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, disini
jelas tersirat bahwa termasuk juga lahan pertanian seharusnya mendapatkan
perlindungan dari Negara, selain karena fungsinya sebagai sumber pangan bagi
masyarakat, juga merupakan mata pencaharian penduduk. Selain itu masyarakat bali
juga memiliki organisasi tradisional pertanian yakni subak. Dalam Pasal 18B (2)
UUD 1945 disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” jelas Subak sebagai salah
satu bentuk organisasi tradisional yang merupakan bentuk kesatuan masyarakat
hukum adat harus mendapatkan perlindungan oleh Negara.
Tindakan alih fungsi lahan pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya
manusia di dunia dengan mengenal bermacam-macam sesuatu yang di kehendaki
demi mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidupnya seperti pangan, sandang,
dan sebagainya. Namun kebutuhan itu terus meningkat seiring dengan bertambahnya
populasi manusia. Oleh karenanya dengan kebutuhan ini berarti menghendaki lebih
banyak lagi lahan pertanian yang perlu dirubah baik fungsi, pengelolaan sekaligus
menyangkut kepemilikannya.
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib
menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Beralih fungsinya tanah pertanian menjadi
3
tanah non-pertanian merupakan fenomena yang sering terjadi. Pertumbuhan suatu
kota, yang berakibat pada peningkatan kebutuhan tanah akan membawa implikasi
terhadap semakin pesatnya aktivitas ekonomi di luar bidang pertanian. Sejalan
dengan hal tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pola aktivitas
manusia yang menutup ruang untuk bergerak berakibat pada pergeseran perubahan
lahan. Pertanian adalah main sector yang menompang perekonomian di provinsi Bali.
Pembangunan yang berkembang pesat terutama di sektor pariwisata
menyebabkan peralihan fungsi tanah pertanian tidak bisa di hindari. Alih fungsi tanah
yang berakibat berkurangnya luas sawah terjadi hapir di semua kecamatan di kota
Denpasar dengan laju yang cukup pesat.Indonesia menganut pola pembangunan
berkelanjutan sustainable development. Batasan pengertian tentang pembangunan
berkelanjutan telah dikemukakan dengan jelas oleh Brundtland yang menyebutkan
bahwa pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang mampu memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam
memenuhi kebutuhan mereka.”1
Kemajuan pesat yang telah dicapai Bangsa Indonesia dalam bidang industri,
jasa dan properti tidak sebanding dengan perkembangan dalam sektor pertanian.
Salah satu penyebabnya adalah karena tanah pertanian (lahan pertanian) yang
menjadi tempat gantungan hidup dan sumber penghidupan petani sebagian besar
dikonversi menjadi lahan industri dan lahan perumahan yang praktis membutuhkan
1
Prasetijo Rijadi, 2005, Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Kota
Berkelanjutan, cetakan I, Airlangga University Press, Surabaya, hal.1.
4
ketersediaan tanah yang tidak sedikit. Disamping itu masih banyak terdapatnya
kepemilikan tanah yang tidak proporsional karena sebagian besar tanah-tanah
pertanian dimiliki oleh penguasa absentee yang berdomisili di kota-kota atau di
tempat lain jauh dari tanah miliknya dengan cara mengupayakan multi identitas, tidak
saja pemilikan tanah pertanian di luar kecamatan tetapi juga adanya pemilikan di luar
kabupaten, sehingga banyak pemilik tanah yang tidak mengerjakan atau
mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian miliknya.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dimaksudkan untuk secara
langsung maupun tidak langsung memberikan jaminan bagi terwujudnya hak-hak
baik bagi orang perorangan maupun kelompok, namun demikian dalam kenyataan
tidak semua peraturan perundang-undangan mendukung tujuan tersebut, bahkan
mungkin bertentangan dengan semangat. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat (UUPA) yang
diterbitkan dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sejak semula berciri populis. “Sebagai
Undang-Undang nasional pertama yang dihasilkan 15 (lima belas) tahun setelah
kemerdekaan RI, ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Pokok
Agraria merupakan perwujudan dari sila-sila pancasila.”2
Dalam perjalanan waktu terjadi pergeseran kebijakan pertanahan dari yang
semula berciri populis kearah kebijakan yang cenderung prokapital yang terjadi
2
Maria S.W. Sumardjono, 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, PT
Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal.1
5
karena pilihan orientasi kebijakan ekonomi, terutama sejak tahun 1970-an. Pada awal
berlakunya UUPA sudah mulai terasa adanya gejala ketimpangan pemilikan dan
penguasaan tanah. Perbandingan antara ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam
yang langka di satu sisi, dan pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai
pemenuhan kebutuhannya akan tanah di sisi lain, tidak mudah dicari titik temunya.
Tanah pertanian merupakan bagian dari penataan ruang kota dengan tujuan
pendukung bagi perekonomian Bali. Tanah pertanian membuat perkotaan menjadi
seimbang antara alam dan lingkungan hidup yang berguna untuk kepentingan
masyarakat. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana
pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.
Dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan Bali pada umumnya terhadap pertanian
tersebut, dirasa sulit untuk mencapai swasembada pangan, melihat laju alih fungsi
tanah pertanian yang tinggi tiap tahunnya dan kurangnya ruang terbuka hijau dapat
dipastikan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan
perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih tidak dapat seimbang antara
dan lingkungan hidup.
Kepemilikan lahan tidak hanya penting untuk pertanian saja melainkan juga
bagi penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di
dalamnya untuk keperluan-keperluan kawasan industri dan pabrik maupun dipakai
sebagai pemukiman. Dilema yang dihadapi tentang peruntukan lahan pada sektor
pertanian seringkali bersaing dengan sektor lain seperti industri, pemukiman dan
perdagangan. Penguasaan dan pemilikan lahan pertanian sering di katakan sebagai
6
masalah yang rumit. Di mana menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi,
demografi, hukum, politik, dan sosial. Bahkan kerumitan itu akan bertambah dengan
keterkaitkannya dengan aspek-aspek teknis seperti agronomi, ekologi, dan lain
sebagainya.
Tabel pengurangan luas lahan pertanian di Kota Denpasar.
TAHUN LUAS
2008 2.717 Ha
2009 2.693 Ha
2010 2.632 Ha
2011 2.597 Ha
2012 2.519 Ha
Sumber Data : Data BPS Provinsi Bali.
Dari gambaran tabel tersebut di atas dapat diketahui terjadi pengurangan luas
lahan pertanian yang signifikan di wilayah Kota Denpasar. Di mana pengurangan ini
terjadi terus menerus setiap tahunnya, padahal pemerintah Kota Denpasar sudah
mengatur perlindungan lahan pertanian ini dalam bentuk Peraturan Daerah tentang
RTRW Kota Denpasar.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka adanya penelitian ini dimaksud
untuk menentukan apakah faktor-faktor penyebab tanah pertanian berkurang dan
bagaimanakah pelaksanaan dan penerapan ketentuan tentang peraturan peruntukan
lahan untuk pertanian, yang setiap tahun mengalami pengurangan di kota Denpasar.
Sehingga penelitian ini mengetengahkan judul “TINDAKAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR DALAM MENANGGULANGI BERKURANGNYA TANAH
PERTANIAN DI KOTA DENPASAR.”
7
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan ketentuan peruntukan tanah pertanian yang
mengalami pengurangan?
2. Apakah faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tanah pertanian di
Kota Denpasar berkurang?
1.3. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini terbatas pada faktor penyebab
yang mempengaruhi tanah pertanian berkurang di kota Denpasar. Selain itu dibatasi
juga pada tindakan Pemerintah kota Denpasar dalam menanggulangi berkurangnya
tanah pertanian di kota Denpasar. Berbagai permasalahan yang timbul didalam
masayarakat merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan penyelesaian
melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkannya. Kenyataan ini
melukiskan, bahwa kebijaksanaan merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan
kewajiban guna mengurusi kepentingan masyarakat.
1.4. Orisinalitas
Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia
pendidikan Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan
orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul
penelitian tesis atau disertai dahulu sebagai pembanding. Adapun dalam penelitian
8
kali ini, peneliti akan menampilkan 1 Skripsi dan 1 Tesis terdahulu yang
pembahasannya berkaitan dengan “Tindakan pemerintah kota Denpasar dalam
menanggulangi berkurangnya tanah pertanian di kota Denpasar”.
Tabel 1.4.1 Daftar Penelitian Sejenis
No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. Pelaksanaan alih
fungsi tanah
pertanian menjadi
perumahan di
Pemda Bantul
Putri Dresthiana
Werdoyo
(Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan
Kalijaga
Yogyakarta), Tahun
2014
1. Bagaimana pelaksanaan alih
fungsi tanah pertanian
menjadi perumahan di Pemda
Bantul?
2. Apa upaya-upaya Pemda
Bantul dalam mengatasi alih
fungsi tanah pertanian
menjadi perumahan di Bantul
yang semakin meningkat?
2. Kewenangan
pemerintah dalam
menetapkan
penguasaan dan
pemilikan luas
tanah pertanian
Ni Nyoman Mariadi
(Mahasiswa
Program Studi
Magister Hukum
program
Pascasarjana
Universitas Udayana
Denpasar), Tahun
2010
1. Apa dasar kewenangan
pemerintah dalam
menetapkan batas maksimum
dan batas minimum
penguasaan dan pemilikan
luas tanah pertanian?
2. Apa konsekwensi yuridis
terhadap penguasaan dan
pemilikan tanah pertanian
yang melampaui batas
maksimum dan/atau dibawah
batas minimum?
9
Table 1.4.2 Daftar Penelitian Penulis
No. Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1. Tindakan
pemerintah kota
Denpasar dalam
menanggulangi
berkurangnya
tanah pertanian di
kota Denpasar
Gede Rendy
Purnama Putra
Darmada
(Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas
Udayana), Tahun
2014
1. Bagaimanakah pengaturan
ketentuan peruntukan tanah
pertanian yang mengalami
pengurangan?
2. Bagaimana faktor-faktor
penyebab yang
mempengaruhi tanah
pertanian di kota denpasar
berkurang?
Judul skripsi dari Putri Dresthiana Werdoyo (Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tahun 2014 yaitu Pelaksanaan
alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan di Pemda Bantul berbeda dengan
penelitian ini, perbedaannya apabila skripsi tersebut membahas tentang alih fungsi
tanah pertanian menjadi perumahan sedangkan dalam penelitian ini membahas
tentang penerapan hukum terhadap alih fungsi tanah pertanian.
Lebih lanjut kepada tesis Ni Nyoman Mariadi (Mahasiswa Program Studi
Magister Hukum program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar), Tahun 2010
dengan judul Kewenangan pemerintah dalam menetapkan penguasaan dan pemilikan
luas tanah pertanian dimana dalam tesis tersebut dibahas tentang kewenangan
10
pemerintah dalam penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian. Sedangkan berbeda
dengan penelitian ini dengan judul Tindakan pemerintah kota Denpasar dalam
menanggulangi berkurangnya tanah pertanian di kota Denpasar.
1.5. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan ataupun maksud tertentu,
adapun yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah:
1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara
tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada
bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengetahui sejauh mana Tindakan pemerintahan terhadap
pengurangan tanah pertanian di kota Denpasar.
b. Tujuan Khusus
Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah:
1. Untuk memahami pengaturan ketentuan peruntukan tanah pertanian yang
mengalami pengurangan di kota Denpasar.
2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi tanah pertanian di Kota
Denpasar berkurang di kota Denpasar.
11
1.6. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1. Untuk dapat memperkaya pengembangan teori ilmu pengetahuan guna
menambah pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum pemerintahan
2. Untuk memperoleh pemahaman dan gambar tentang hukum pemerintahan
b. Manfaat Praktis
1. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka
menerapkan suatu kebijaksanaan dalam menyempitnya tanah pertanian.
2. Untuk dapat dipakai sebagai acuanbagi para praktisi hukum terkait dengan
kebijaksanaan pemerintah.
1.7. Landasan Teoritis
Dalam setiap penelitian selalu disertai dengan teori-teori, konsep-konsep,
maupun pandangan-pandangan para ahli yang berpengaruh sebagai landasan
pemikiran penelitian. Pandangan-pandangan para ahli tersebut dipakai untuk
mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini secara teoritis dengan mengkaji