1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang baik. Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak kearah tingkat ekonomi yang lebih baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas. Keberadaan sektor perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berkaitan dengan itu, stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang
24
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah · 2017-04-01 · Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. ... Bagaimana hubungan hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi
secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat
mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan
masyarakat adil dan makmur baik dari segi materiil maupun spiritual yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya
pertumbuhan perekonomian yang baik. Oleh karena itu dukungan dari berbagai
bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah bidang perbankan, karena fungsi
utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan
dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak kearah tingkat
ekonomi yang lebih baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi
harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas. Keberadaan sektor perbankan
di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru
tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun
merupakan catatan keberhasilan perbankan.
Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam
perekonomian demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Berkaitan dengan itu, stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi
stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang
2
terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada akhir 1990-an.1
Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana
yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang
bersangkutan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan
merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat
diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang
perbankan menyatakan bahwa bank sebagai lembaga penghimpun dana dari
masyarakat baik dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu,
dimana pada idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung
(basic/dasar) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.2
Dapat dikatakan bahwa fungsi bank yang terutama dalam perekonomian
adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dengan tepat dan cepat serta
menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan
efisien.3 Sebagai suatu lembaga keuangan, bank juga merupakan sarana yang
menyediakan alat pembayaran yang dapat digunakan secara cepat dan aman,
dengan adanya fungsi bank ini, maka setiap pihak yang menggunakan jasa
perbankan pasti memiliki kepercayaan kepada bank. Demikian juga sebaliknya
1 Dahlan Siamat, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan
Perbankan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi V, Jakarta, Hal. 177 2 Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hal. 169 3 Zulkarnain Sitompul, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan
Tentang Pendirian LPS di Indonesia, FHUI, Jakarta, Hal. 1
3
bank harus tetap menjaga kepercayaan tersebut agar dapat menjalankan fungsinya
paling tidak karena dua alasan yaitu : pertama meningkatkan efisiensi penggunaan
bank, kedua mencegah terjadinya bank yang berjalan tidak stabil (bank runs and
panic).4 Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus
demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan
dana.
Kepercayaan terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu
kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut
tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum
dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta penjaminan simpanan nasabah
bank. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan
para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai lembaga intermediasi
dan penyedia jasa-jasa perbankan. Apabila bank kehilangan kepercayaan
masyarakat, kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan. Akibatnya, bank
tersebut menjadi bank gagal yang dapat dicabut izin usahanya. Atas dasar
pertimbangan tersebut, baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang
terlibat dalam pengaturan dan pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.5
Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan
merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan
ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan
4 Ibid, Hal. 2 5 Dahlan Siamat, Loc.Cit
4
pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan
kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah
dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan
pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan.
Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jika industri perbankan dalam kondisi
yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap
perekonomian suatu Negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka
akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu Negara bahkan
kepada sektor lainnya.
Pada awal juli 1997, terjadi depresiasi mata uang Baht Thailand yang
memberikan dampak berupa proses penularan regional (contagion effect) ke
Negara-negara asia lainnya seperti Korea, Malaysia, dan Filipina tak terkecuali
Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan krisis yang meluas kepada seluruh sector
kehidupan, termasuk krisis perbankan yaitu melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap mata uang Baht, Peso dan Ringgit.
Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 Bank dinilai oleh otoritas
perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut
izinnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memiliki
5
kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri
Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia.6
Pencabutan izin usaha bank tersebut mengakibatkan kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk. Sebagai tindak lanjut
dari pencabutan izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut
melalui proses likuidasi bank. Likuidasi bank terhadap 16 bank tersebut, pada saat
itu ternyata menimbulkan domino effect antara lain didahului dengan adanya rush
disektor perbankan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
nasional menjadi terpuruk.7 Keadaan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan
atas dana yang disimpannya.
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu
perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem
penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan
meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan.8
Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan
dana, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan
pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali ke pemiliknya. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal pengaturannya pun mengacu pada
6 Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Likuidasi Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adrian Sutedi I), Hal.