1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkn pula governance yang menyentuh pula mengenai pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yangf mewakili sistem politik suatu negara. 1 Kebijakan publik merupakan hal yang sangat diperlukan bagi pembangunan skala nasional. Tanpa sebuah kebijkan, sistem pembangunan di negara Indonesia tidak akan bisa bersaing dan mebuat segala ketepatan berarah. Segala bentuk proses penyelenggaraan pembangunan di Indonesia tergantung bagaiamana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan publik sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh kegiatan warganya. Namun setiap kebijakan 1 Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014, hal 3
17
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitiandigilib.uinsgd.ac.id/11294/4/4_Bab1.pdf · Latar Belakang Penelitian Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, ... produksi ikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti
government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkn pula governance
yang menyentuh pula mengenai pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada
intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial
dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk,
masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi,
kompromi bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan
kepentingan-kepentingan yangf mewakili sistem politik suatu negara.1
Kebijakan publik merupakan hal yang sangat diperlukan bagi pembangunan
skala nasional. Tanpa sebuah kebijkan, sistem pembangunan di negara Indonesia
tidak akan bisa bersaing dan mebuat segala ketepatan berarah. Segala bentuk
proses penyelenggaraan pembangunan di Indonesia tergantung bagaiamana
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan publik sendiri
merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati
dan berlaku mengikat seluruh kegiatan warganya. Namun setiap kebijakan
1 Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014, hal 3
2
tentunya perlu adanya sebuah penilaian setelah dilakukanya sebuah kebijakan
tersebut.2
Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan didalam proses
kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan
atau program itu berjalan dengan baik atau tidak, dan evaluasi juga merupakan
langkah dari proses suatu kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi
kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas sebelumnya yaitu
pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-
aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dampak dari suatu evaluasi
kebijakan dapat mempengaruhi produkivitas dari sebuah sasaran kebijakan, baik
atau buruk. Itulah merupakan dampak produktivitas dari sebuah kebijakan.
Permalasahan mengenai target dari sebuah kebijakan bukan saja hanya pada
kalangan masyarakat kumuh perkotaan namun juga terdapat pada masyarakat
pesisir nelayan yang dimana segala peraturan mengenai tata cara penangkapan
sampai pada jenis ikan yang ditangkap diatur dalam peraturan kementrian
perikanan dan kelautan. Para masyarakat akan bisa merasa sejahtera dalam
bidangnya sebagai nelayan apabila memang kebijakan yang diatur oleh
pemerintah mampu memberikan rasa adil terhadap nelayan dalm menjalankan
profesinya sebagai nelayan. Sebagian besar tugas dalam proses perumusan
kebijakan terletak pada pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin
oleh seorang menteri disuatu departemen.selain proses ini melibatkan berbagai
2 H. Djoemad Tjiptowardojo, Kebijakan Publik dalam Perspektif Demokrasi, Bandung: STIA Bagasasi Bandung, 2014, hal 181
3
lembaga pemeritahan, lembaga non pemerintahan juga biasanya terlibat terutama
pada proses pengusulan isu dan agenda kebijkan serta pengevaluasianya.3
Implikasi atau dampak dari sebuah kebijakan adalah untuk mendapatkan
suatu perubahan yang baik dalam menjalankan seluruh aktifitas yang dilakukan
oleh para masyarakat nelayan.4 Karena produktivitas yang baik akan didapatkan
jika masyarakat nelayan bisa lancar dalam melaksanakan pekerjaanya sebagai
nelayan, dan itu menjadi urusan yang paling penting dalam perjalanan usaha para
masyarakat nelayan. Media atau faktor terpennting dalam hal peningkatan
produktivitas ini adalah kebijakan pemerintahnya sendiri mengenai aturan tentang
perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009. Maka dari
itu perlunya data utama yang dapat mendukung dalam penelitian ini.
Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPI Cilateureun (Unit
Pelaksanaan Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan) tercatat jumlah produksi
tangkapan ikan yang dihasilkan oleh nelayan setiap tahunnya mengalami
fluktuasi, namun terjadi penurunan drastis dari hasil tangkapan yang terjadi pada
tahun 2012 sampai tahun 2014. Berdasarkan observasi awal dilihat dari data hasil
produksi ikan UPTD PPI Cilauteuren tahun 2012-2014 ada permasalah fluktuasi
angka produksi yang berdampak pada bagaimana pemerintah mengevaluasi dari
kebijkan Peraturan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.
Permasalahan dan fenomena secara umum dikemukakan laporan UPTD PPI
Cilauteureun yang merujuk pada LAKiP DISNAKANLA Kab. Garut tahun
anggaran 2009 – 2014 diantaranya :
3 Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014, hal 23 4 Ibid hal 3
4
TABEL 1.1
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH
KEBIJAKAN PROGRAM
1. Optimalisasi pelatihan dan
pembinaan pelaku usaha peternakan,
perikanan dan kelautan;
1. Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
2. Pengembangan kawasan sentra
perikanan dan peningkatan sarana
prasarana produksi;
2. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
3. Pembinaan kelompok nelayan dan
peningkatan sarana prasarana usaha
kelautan;
3. Program Pemberdaya Masyarakat
dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
4. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan sumberdaya alam
secara lestari
4. Program Pemberdaya Masyarakat
dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
5. Pembinaan dan penataan
kelembagaan usaha masyarakat serta
penguatan aspek pasar
5. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
6. Peningkatan daya saing produk
melalui penerapan teknologi tepat
guna
6. Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar Sumber : LAKiP Disnakanla dan Data Produksi UPTD PPI Cilauteureun
Kecenderungan pemerintah dalam menangani permasalahan seperti yang
digambarkan di tabel 1.1 itu salah satunya karena kendala sinergi produktivitas
dalam pengelolaanya. Sehubungan dengan cukup berlimpahnya potensi SKA
(sumber kekayaan alam) di laut dan implementasi kebijakan UU Nomor 22/1999
(telah direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan di Daerah.
Bunyi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
tentang perikanan, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004
yang berada di Pasal 1 adalah :
Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis
perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang
5
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan, yang
selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus
dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.5
Bunyi yang tertera di Pasal 2 mengenai kebijakan pengelolaan ikan adalah :
Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:manfaat, keadilan,
kinerja pengawas, penilaian atas rencana masa depan, penilaian atas
tanggapan pegawai, pelanggan dan pihak ketiga lainya”.9
Menurut Weiss, “Evaluasi digambarkan sebagai upaya dimana
didalamnya mencakup beberapa pendekatan alternatif dan kegiatan-
kegiatan”. Dalam konteks Public Policy, maka evaluasi merupakan sebuah
landasan atau alasan untuk menciptakan perbaikan atau kemajuan sosial.10
Menurut teori diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah
pemerikasaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari
kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin
dicapai.
Bertumpu pada teori diatas, evaluasi menurut Weiss, mengandung
unsur atau dimensi penting yaitu :
8 Ismail Nawawi, Public Policy Analisis, Strategi Advokasi teori dan Praktek, Surabaya:PMN,
2009, hal 155 9 Ibid, hal 156 10 Djoemad Tjiptowrdojo, Kebijakan Publik Dalam Perspektif Demokrasi, Bandun:STI
Administrasi Bagasasi Bandung, 2010, hal 184
14
1. Untuk mengukur dampak, dengan metodologi riset yang
digunakan.
2. Dampak, dikatakan bahwa dampak menekankan pada suatu hasil
dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan
atau standar.
3. Perbandingan antara dampak, dengan tujuan menekankan pada
kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah
dilaksanakan dengan baik.
4. Tujuan sosial, memberikan kontibusi pada pembuatan keputusan
selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai
tujuan sosial dari evaluasi.11
1.6.2. Variabel (Y) Produktivitas
Menurut Jhon Soeprihanto mengatakan “Produktivitas sebagai
perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber
daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi dengan sumber
daya yang digunakan”.12
Muchdarsyah, mengutarakan “Produktivitas diartikan sebagai
hubungan antara hasil nyata maupun fisik atau jasa dengan masukan yang
sebenarnya”.13
11 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Malang:Banyumedia Publishing, 2011, hal 114 12 ibid 13 Sedarmayangti, Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau
Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya, Bandung:Bandar Maju, 2011, hal 196
15
Arouf, mengutarakan “Produktivitas adalah rasio antara efektivitas
menghasilkan keluaran dan efisiensi penggunaan sumber masukan”.14
Greenberg mengatakan “Produktivitas adalah perbandingan antara
totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama
periode tersebut”.15
Kligner dan Nanbaldian menyatakan bahwa “Produktivitas merupakan
fungsi perkalian dari usaha pegawai, yang didukung dengan motivasi yang
tinggi, dengan kemampuan pegawai, yang diperoleh melalui latihan-
latihan”.16
Menurut teori diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa produktivitas
adalah bagaiamana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa
setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.
Jhon Bernandin dan Joyce E.A Rusell menyatakan bahwa ada
beberapa dimensi faktor yang mempengaruhi produktivitas diantaranya
:Knowledge atau pengetahuan, Skills atau keahlian, Abilites atau
kemampuan, Attitudes atau sikap, Beahaviors atau lingkungan17
Keterkaitan yang linear antara masalah dengan produktivitas ini
adalah bahwa telah di atur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tetntang
perikanan mengenai pengelolaan sumber daya pesisir yang dimana para
nelayan harus dibina dan diberikan pelajaran mengenai aturan dan tata cara
14 Ibid hal 198 15 Ibid 16 DR. Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:C.V Andi
Offset, 2003, hal 160 17 Ibid.
16
penangkapan ikan yang sesuai serta sikap yang dijadikan modal untuk
menciptakan lingkungan pesisir nelayan yang baik dan kondusif.
Evaluasi Kebijakan merupakan variabel bebas yang membentuk
produktivitas sebagai variabel terikat. Berdasarkan pemikiran diatas, maka
penulis menggambarkan model kerangka penelitian yang lebih rinci,sebagai
berikut :
GAMBAR 1.2
MODEL KERANGKA PEMIKIRAN
1.7. Hipotesis
Menurut Ulber Silalahi “Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif
atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis
diuji secara empiris.18
18 Ulber silalahi,Metode Penelitian Sosial , Bandung,Refika Aditama, 2012,hlm.160
Variabel X Evaluasi
Kebijakan
Weiss (1972:4) : 1. Mengukur dampak. 2. Dampak pada hasil.
3. Perbandingan antara
dampak. 4. Tujuan sosial.
Variabel Y Produktivitas Jhon Bernandin dan Joyce E.A
Rusell : 1. Knowledge atau pengetahuan. 2. Skills atau keahlian.
3. Abilites atau kemampuan.
4. Attitudes atau sikap. 5. Beahaviors atau lingkungan.
17
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan diatas, penulis
mengajukan hipotesis sebagai berikut:
“ADANYA HUBUNGAN ANTARA EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN
2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PRODUKTIVITAS
PENGOLAHAN HASIL LAUT DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN