1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara yang tidak lagi mengenal batasan teritorial. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Dengan memanfaatkan keadaan perdagangan bebas yang terjadi, Negara- negara saling berlomba untuk memajukan pembangunan ekonomi mereka dengan mengadakan perdagangan luar negeri. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang terjadi adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Ketika suatu negara berusaha secara maksimal mengendalikan pasar untuk kepentingannya, maka telah terjadi hubungan antara politik dan ekonomi. Kegiatan politik ekonomi dalam perdagangan internasional ini sangat rentan menimbulkan konflik.
17
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah. I.pdfAda berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang ... kepentingannya,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi
yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin
berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara yang
tidak lagi mengenal batasan teritorial. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam
bertransaksi.
Dengan memanfaatkan keadaan perdagangan bebas yang terjadi, Negara-
negara saling berlomba untuk memajukan pembangunan ekonomi mereka dengan
mengadakan perdagangan luar negeri. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara
atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang
internasional. Fakta yang sekarang terjadi adalah bahwa perdagangan internasional
sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan
kuat. Ketika suatu negara berusaha secara maksimal mengendalikan pasar untuk
kepentingannya, maka telah terjadi hubungan antara politik dan ekonomi. Kegiatan
politik ekonomi dalam perdagangan internasional ini sangat rentan menimbulkan
konflik.
2
Konflik atau sengketa dalam hubungan internasional sangat rentan terjadi. Benturan
kepentingan politik suatu negara dengan negara lain, serta adanya pelanggaran terhadap perjanjian
dalam lingkup multilateral maupun billateral, dapat menjadi penyebab timbulnya suatu konflik
atau sengketa internasional. Dalam hukum internasional, terdapat berbagai cara yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional yang terjadi. Penyelesaian sengketa
dengan damai hingga penggunaan kekerasan, dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu
sengketa internasional oleh suatu negara. Penggunaan penyelesaian sengketa dengan kekerasan,
memang disarankan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference
pada tahun 1899 dan 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat,
konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara
menggunakan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.
Namun disisi lain penggunaan penyelesaian sengketa secara damai yang banyak digunakan
dalam menyelesaikan sengketa internasional, baik publik ataupun privat banyak memiliki
kekurangan atau kelemahan dalam prosesnya. Salah satunya penyelesaian sengketa yang sudah
dikenal sejak lama adalah penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi di pengadilan. Proses
ligitasi mempunyai beberapa kelemahan seperti, (a) hanya menghasilkan putusan yang bersifat
menang-kalah, (b) memakan waktu yang banyak, (c) juga tidak sedikit memakan biaya yang
banyak. Proses-proses tersebut pastinya banyak dihindari oleh negara-negara, organisasi
internasional dan aktor non-negara demi menghemat waktu, tenaga, biaya dan kemungkinan
sesuatu yang fatal terjadi kedepannya. Selain itu penggunaan skema negosiasi dalam penyelesaian
sengketa juga memiliki kelemahan dalam prosesnya salah satunya adalah, negosiasi tidak pernah
tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras. Penggunaan negosiasi juga berarti menutup
3
kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya apabila salah satu pihak berkedudukan lemah
tidak ada pihak yang membantunya.
Keberadaan organisasi internasional yang secara khusus menangani permasalahan
penyelesaian sengketa, dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus
sengketa perdagangan internasional, salah satu contoh organisasi internasional yang mengatur
mengenai permasalahan ini adalah organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization)
disingkat juga WTO. WTO adalah organisasi yang berbasiskan aturan-aturan yang merupakan
hasil perundingan. Pembentukan WTO dilandasi untuk mengatur perdagangan pada tingkat
internasional, yang salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat
konflik atau sengketa yang timbul dari perdagangan internasional.
Organisasi-organisasi seperti ini pada umumnya menyediakan panel atau suatu badan yang
bersifat sementara (ad hoc) yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
Penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional banyak dilakukan oleh negara anggota,
hingga negara yang bukan merupakan anggota organisasi tersebut. Keputusan akhir yang
dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa dapat bersifat mengikat atapun hanya sebatas masukan
bagi negara-negara yang bersengketa.
Dalam perdagangan internasional penyelesaian sengketa dengan berlandaskan itikad baik
(good faith) atau penggunaan jalur damai, dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik lain yang
dapat mengancam kedamaian antar negara. Itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip
fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa.1 Apabila salah satu negara sebagai
pihak yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan sengketa yang
1Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya
disingkat Huala Adolf I), h. 198.
4
terjadi, maka penyelesaian sengketa sangat sulit dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk menyelesaikan sengketa tersebut yakni dengan penggunaan skema kekerasan.
Tindakan reprisals terhadap negara lain yang dalam kegiatan perdagangannya melakukan
pelanggaran terhadap aturan atau suatu perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan
kerugian sangat wajar dilakukan. Reprisals merupakan upaya paksa yang digunakan untuk
memperoleh jaminan ganti rugi yang terbatas pada penahanan orang atau benda. Salah satu bentuk
reprisals yang dapat digunakan adalah embargo ekonomi. Embargo biasanya digunakan sebagai
hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Penggunaan
embargo terhadap suatu negara dapat menyebabkan tekanan besar terhadap perekonomian negara
tersebut, sehingga menimbulkan kondisi dimana negara yang diembargo mengikuti kemauan
negara yang melakukan embargo. Skema ini dapat digunakan sebagai penyelesaian sengketa
perdagangan apabila jalan damai tidak berhasil.
Rusia pernah mengumumkan sebuah embargo satu tahun atas komuditas perdagangan
ikan, susu, buah-buahan dan sayuran dari Uni Eropa, AS dan negara-negara Barat lain sebagai
pembalasan atas sanksi ekonomi tindakan Moskow di Ukraina.2
Sengketa perdagangan internasional memerlukan penanganan dan pemberian solusi yang
cepat dalam penyelesaiannya. Sehingga mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
diperlukan pengkajian terhadap penggunaan skema embargo dalam penyelesaian sengketa
perdagangan internasional agar diperoleh suatu kejelasan dan kepastian hukum terhadap
penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu maka penulis tertarik
2 Bisnis Daily News, Petani EU Terpukul Dampak Sanksi Rusia, Diakses pada tanggal: 9 Januari 2015,