BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang I.pdf · menyediakan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi.Ada beberapa bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia yaitu perusahaan perseorangan,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang

sedang berkembang. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

memiliki potensi untuk meningkatkan devisa negara karena Bali merupakan kota

pariwisata. Sebagian besar masyarakat di Bali dapat dikatakan cukup mampu karena

telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan jalan mendirikan

perusahaan yang bergerak di segala bidang.Bali selalu berkembang setiap tahunnya

begitu pula dengan pembangunan infrastrukturnya, maka dari itu banyak masyarakat

di Bali yang ahli dalam pembangunan infrastruktur mendirikan suatu perusahaan yang

bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini didirikan agar mereka mampu

bersaing dalam tender yang diadakan oleh pemerintah dalam pengadaan proyek

pembangunan salah satu infrastruktur di Bali.

Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor

mulai dari faktor ekonomi dan politik. Perkembangan ekonomi makro sangat

berpengaruh terhadap perkembangan jasa konstruksi di Indonesia hal ini terlihat pada

saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 pasar jasa konstruksi yang

sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 13,71 persen per tahunnya mengalami

kemerosotan hingga mencapai angka minus 36,4 persen dan ini termasuk dampak

yang paling parah dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain seperti pertanian.

Perusahaan jasa konstruksi mengalami kesulitan yang cukup berat pada saat itu

karena jumlah pekerjaan konstruksi berkurang drastis selain itu proyek-proyek

ditangguhkan dan bahkan dihentikan oleh pemilik proyek dan juga pemilik proyek

mengalami kesulitan untuk membayar kontraktor.

Selain faktor ekonomi, perkembangan jasa konstruksi di Indonesia juga sangat

dipengaruhi oleh perkembangan politik dalam negeri maupun luar negeri. Sejak

diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) sejak tahun 2003 mengakibatkan

kontraktor dalam negeri bersaing dengan kontraktor-kontraktor asing dalam

memperebutkan proyek-proyek pada pasar konstruksi di Indonesia.

Dalam dimensi akademis, secara operasional wilayah kerja jasa konstruksi

dapat dikelompokkan kedalam empat bidang, yaitu;1

1. Bidang Arsitektural, yang meliputi perumahan dan permukiman, gedung dan

pabrik, pertamanan dan juga interior.

2. Bidang Teknik Sipil, meliputi drainase dan jaringan pengairan, jalan,

jembatan, landasan, lokasi pengeboran darat, bendungan, reklamasi, dan lain-

lain.

3. Bidang mekanikal, meliputi instalasi tata udara, AC, pelindung kebakaran,

instalasi lift dan escalator, instalasi industri dan pembangkit, dan lain-lain.

4. Bidang tata lingkungan, yang meliputi bangunan pengolahan air bersih dan

pengolahan limbah, reboisasi atau penghijauan serta pengeboran air tanah.

Setiap kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi berada dibawah

naungan suatu badan usaha.Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Lembaga Pengaturan

Jasa Konstruksi Nasional yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya

menyediakan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi.Ada beberapa bentuk badan usaha

yang dikenal di Indonesia yaitu perusahaan perseorangan, Firma (Fa), Perseroan

1Irwan Kartiwan, Kamajaya Al Katuuk, dan Hendra N. Soenardji, 2010, Wajah Jasa

Konstruksi di Indonesia (Tinjauan Keberpihakan), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 4.

Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT).Ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan oleh seseorang dalam mendirikan suatu badan usaha yaitu;2

a. jenis usaha apa yang akan dijalankan;

b. ruang lingkup usaha suatu badan usaha;

c. pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan usaha;

d. besarnya risiko pemilikan;

e. batas-batas pertanggungjawaban dalam pelunasan utang-utang perusahaan;

f. besarnya investasi atau modal yang ditanamkan;

g. cara pembagian laba atau keuntungan;

h. jangka waktu berdirinya badan usaha;

i. peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan badan usaha tersebut.

CV. Panca Karya Utama adalah salah satu badan usaha yang berdomisili di

Kabupaten Jembrana yang bergerak dalam jasa konstruksi.CV. Panca Karya Utama

sebagai penyedia jasa konstruksi menjalankan usaha-usaha dalam bidang

pemborongan, perencanaan dan pelaksanaan segala macam pekerjaan bangunan dan

tehnik termasuk jembatan, jalan dan pengairan, pekerjaan-pekerjaan penggalian,

penimbunan tanah dan pengukuran, pemasangan instalasi listrik, air minum dan

mesin-mesin serta pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu. Sebagai penyedia

jasa konstruksi, CV. Panca Karya Utama sering mengadakan kerjasama untuk

melaksanakan konstruksi bangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun

swasta.Biasanya Pemerintah atau swasta sebagai pengguna jasa akan mengadakan

tender untuk sebuah pekerjaan yang ditujukan bagi penyedia jasa. Selanjutnya para

penyedia jasa akan bersaing satu sama lain untuk memenangkan tender tersebut

dengan cara memberikan harga yang paling efisien atas suatu pekerjaan. Saat ini

2M. Fuad et.al., 2000, Pengantar Bisnis, cet. II, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 64

perbedaan harga penawaran para penyedia jasa pada saat tender bukan lagi berkaitan

dengan perbedaan harga barang maupun upah suatu pekerjaan melainkan harga

penawaran tersebut berkaitan dengan efisiensi pengerjaan pekerjaan tersebut.3Pada

dasarnya pengadaan barang dan jasa yang melibatkan antara pihak pengguna

barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa memiliki kepentingan yang berbeda.Pihak

pengguna barang/jasa mengehendaki memperoleh barang/jasa dengan harga yang

semurah-murahnya sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan

barang/jasa sesuai dengan kepentingan barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan

yang setinggi-tingginya.Dua kepentingan ini akan sulit dipertemukan apabila kedua

belah pihak tidak memiliki pengertian dan kemauan untuk mencapai

kesepakatan.4Setelah mencapai suatu kesepakatan selanjutnya pihak pengguna jasa

dan penyedia jasa akan membentuk suatu kontrak yang disebut dengan kontrak kerja

konstruksi.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi, yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan

dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hubungan hukum yang terjadi antara

pengguna jasa dan penyedia jasa akan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak

dan kewajiban diantara para pihak.5 Biasanya kontrak akan diawali dengan suatu

proses negosiasi sebagai upaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk

mempertemukan sesuatu yang diinginkan yaitu melalui proses tawar

3H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi,

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1 4Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya,

Sinar Grafika, Jakarta, h. 9 5Salim H.S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu,

Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90

menawar. 6 Pembentukan suatu kontrak erat kaitannya dengan asas-asas didalam

perjanjian, salah satunya adalah asas proporsionalitas.Asas proporsionalitas dalam

kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari hak dan kewajiban para pihak sesuai

dengan proporsi atau bagiannya masing-masing.Asas proporsionalitas digunakan

terhadap seluruh hubungan kontraktual baik pada tahap prakontraktual, tahap

pembentukan kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak.Dalam suatu kontrak, asas

proporsionalitas tidak menekankan pada keseimbangan hasil namun lebih

menekankan pada pembagian proporsi hak dan kewajiban para pihak.7

Fungsi pengaturan kontrak bisnis adalah untuk menjamin adanya pertukaran

hak dan kewajiban yang proporsional bagi para pihak sehingga dengan demikian akan

terjalin hubungan yang adil dan menguntungkan. Namun dalam kenyataannya masih

terjadi perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan

sengketa.Pada jasa konstruksi, sengketa biasanya dapat timbul disebabkan karena

klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan

penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan

baik teknis maupun manajerial dari para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia

jasa.8Salah satu sengketa yang terjadi yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah

keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik pasar Gilimanuk yang

diselenggarakan oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Jembrana sebagai pengguna jasa dan dikerjakan oleh CV. Panca Karya

Utama sebagai penyedia jasa. Berdasarkan kasus ini penulis tertarik untuk membahas

penelitian yang diberi judul “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

6 Jeremy G. Thorn, 1995, Terampil Bernegosiasi, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, h. 7 7 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.32 8Nazharkan Yasin, op.cit., h.84

Kerja Konstruksi (Studi Kasus Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Konstruksi FisikPasar Gilimanuk oleh CV. Panca Karya Utama)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimanapenerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan kontrak kerja

konstruksi pembangunan proyek pembangunan pasar Gilimanuk?

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi yang terjadi

antara CV. Panca Karya Utama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kabupaten Jembrana?

1.3. Ruang lingkup Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka harus diadakan pembatasan

terhadap ruang lingkup permasalahan.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

terjadinya penyimpangan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam usulan

penelitian ini.

Ruang lingkup masalah dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Terhadap permasalahan pertama, ruang lingkupnya meliputi penerapan asas

proporsionalitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kontrak

kerja konstruksi.

2. Terhadap permasalahan kedua, ruang lingkupnya meliputi upaya penyelesaian

sengketa antara CV. Panca Karya Utama dengan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berdasarkan asas

proporsionalitas.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli atau orisinil

karena belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas mengenai

penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi.Hal ini dapat

diketahui setelah penulis melakukan penelusuran judul-judul skripsi yang

telah ada di ruang skripsi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana

serta melalui penelusuran judul-judul skripsi melalui media internet. Namun

demikian terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai penerapan

asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu:

NO JUDUL RUMUSAN MASALAH PENELITI

1 Tesis yang berjudul

Penerapan Asas

Proporsionalitas

dalam Kontrak

Komersial pada

Perjanjian Kemitraan

Inti-Plasma.

1. Bagaimana hubungan

hukum serta kedudukan

hukum para pihak (pihak

inti/perusahaan besar dan

pihak plasma/peternak)

dalam skema kemitraan

Inti-plasma berdasarkan

perjanjian yang telah ada?

2. Bagaimana perlunya

diterapkan asas

proporsionalitas pada

perjanjian tersebut?

3. Bagaimana penerapan asas

proporsionalitas pada

Maya Hasanah,

Universitas

Indonesia,

Tahun 2011.

perjanjian kemitraan Inti-

plasma pada tahap pra

kontrak dan pembentukan

kontrak?

2 Penerapan Asas

Proporsionalitas

dalam Kontrak Jasa

Konstruksi (Studi

Kasus PT. Duta

Graha Indah

melawan PT. Slipi

Sri Indopuri)

1. Apakah yang dimaksud

dengan asas proporsional

dan fungsinya dalam suatu

perjanjian jasa konstruksi?

2. Bagaimanakah penerapan

asas proporsionalitas dalam

suatu perjanjian jasa

konstruksi?

3. Bagaimanakah mengukur

asas proporsionalitas dalam

suatu perjanjian jasa

konstruksi?

Edu Vitra

Zuardi, Fakultas

Hukum

Universitas

Indonesia,

Tahun 2011

Usulan Penelitian

NO JUDUL RUMUSAN MASALAH PENELITI

1 Penerapan Asas

Proporsionalitas

dalam Kontrak Kerja

Konstruksi (Studi

Kasus

Keterlambatan

1. Bagaimana penerapan asas

proporsionalitas dalam

pelaksanaan kontrak kerja

konstruksi pembangunan

proyek pembangunan pasar

Gilimanuk?

Ida Ayu Nanda

Pramasari,

Fakultas

Hukum,

Universitas

Udayana, Tahun

Penyelesaian

Pekerjaan

Konstruksi Fisik

PasarGilimanuk oleh

CV. Panca Karya

Utama)

2. Bagaimana upaya

penyelesaian sengketa

kontrak kerja konstruksi

yang terjadi antara CV.

Panca Karya Utama dengan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Jembrana?

2011.

1.5. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam

bidang penelitian.

2. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak kerja

konstruksi.

3. Untuk menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya

mengenai penerapan asas proporsionalitassuatu kontrak kerja konstruksi.

b. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam

suatu kontrak kerja konstruksi.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya penyelesaian sengketa

kontrak kerja konstruksi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kabupaten Jembrana dengan CV. Panca Karya Utama.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis

maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi

mengenai asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksi.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa

sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya dalam bidang ilmu

hukum tentang perjanjian.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada pengguna jasa

konstruksi dan penyedia jasa konstruksi tentang penerapan asas

proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya penyelesaian

sengketa kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1.7. Landasan Teoritis

A. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji

pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa

inilah yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara orang tersebut yang

dinamakan dengan perikatan.9 Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu

hubungan hukum mengenai harta benda diantara dua pihak dimana salah satu pihak

berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak yang

lain berhak untuk menuntut janji tersebut.10 Menurut M. Yahya Harahap perjanjian

adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak

untuk satu pihak untuk menuntut prestasi dan pihak yang lain diwajibkan untuk

menunaikan prestasi. 11 Ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka

artinya para pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan yang seluas-

luasnya untuk mengadakan perjanjian dan isinya ditentukan oleh para pihak yang

mengadakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

kesusilaan dan ketertiban umum.12

Semua kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian harus memenuhi

syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.Syarat sahnya

perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari syarat subjektif dan syarat

objektif.Syarat subjektif sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat mereka

yang mengikatkan dirinya artinya pihak yang mengadakan perjanjian harus

mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan harus dinyatakan dan

perjanjian itu dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut terjadi karena paksaan

(dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Menurut Sudargo Gautama,

kesepakatan merupakan syarat terpenting dari sebuah perjanjian sebab secara umum

tidak diperlukan bentuk formal agar suatu perjanjian mengikat secara formal kecuali

hukum menentukan secara khusus contohnya dalam pendirian suatu Perseroan harus

9 R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 1 (selanjutnya disebut R. Subekti

I) 10 R. Wirjono prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, h. 4. 11 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h.6. 12Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Grasindo,

Jakarta, h. 34

dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. 13Syarat subjektif yang kedua yaitu

adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian.Apabila syarat subjektif

ini tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.Selanjutnya syarat objektif

sahnya suatu perjanjian yang pertama yaitu perjanjian harus tentang suatu hal tertentu

artinya suatu perjanjian harus menentukan hal yang jelas atau tertentu untuk dapat

menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.Syarat objektif yang

kedua yaitu harus didasarkan atas sebab yang hal yaitu tidak melanggar undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum.Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka

perjanjian batal demi hukum.

Saat terjadinya perjanjian merupakan salah satu hal yang penting untuk

diperhatikan. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang saat terjadinya suatu

perjanjian yaitu;14

1. Teori kehendak (wilstheori) yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada

saat pihak penerima menyatakan kehendaknya, misalnya dengan menulis

surat.

2. Teori pengiriman (verzendtheori) yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi

pada saat pernyataan kehendak itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3. Teori pengetahuan (vernemingstheori) yang menyatakan bahwa pihak yang

menawarkan seharusnya mengetahui bahwa tawarannya yang diberikan telah

diterima.

4. Teori kepercayaan (vertrouwentheori) yang menyatakan bahwa pernyataan

kehendak itu dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

B. Asas-asas dalam Perjanjian

13Ibid, h. 35 14Mariam Darus Badrulzman, 1997, Hukum Bisnis, Eresco, Jakarta, h. 98.

Selain memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian suatu kontrak yang dibuat

oleh para pihak harus memperhatikan beberapa asas didalam perjanjian diantaranya;

a. Asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian dianggap telah terjadi apabila

telah adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian.Asas konsensualisme yang menekankan pada kata sepakat ini

berangkat dari pemikiran bahwa pihak-pihak yang berhadapan didalam suatu

kontrak adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen, tanggung jawab dan

memiliki itikad baik yang berlandaskan pada satu kata dan satu

perbuatan.Asas konsensualisme memiliki karakter universal yaitu unsur

kesepakatan yang terbentuk dari adanya penawaran dan penerimaan.15

b. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan

perjanjian, bebas menentukan hal-hal didalam perjanjian dan juga bebas untuk

menentukan bentuk kontraknya tersebut. Kebebasan untuk mengadakan

perjanjian ini biasanya meliputi;

1. kebebasan untuk menentukan kehendak menutup atau tidak menutup

perjanjian;

2. kebebasan untuk memilih pihak mana yang ditujukan untuk menutup

perjanjian tersebut;

3. kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian;

4. kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis maupun

tidak tertulis;

5. kebebasan untuk menentukan cara mengakhiri atau menutup

perjanjian.16

15Agus Yudha Hernoko,op.cit, h. 123 16Samuel M.P Hutabarat, loc.cit.

c. Asas daya mengikat kontrak ataupacta sunt servanda yaitu suatu kontrak yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya.Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya artinya undang-undang menempatkan dan mengakui bahwa

posisi para pihak yang ada didalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-

undang. Namun perbedaannya adalah terkait dengan daya berlakunya karena

undang-undang berlaku dan mengikat semua orang dan bersifat abstrak

sedangkan kontrak hanya berlaku terbatas pada kontraktan atau pembuat

kontrak.Selain itu kontrak juga dibuat oleh kontraktan untuk melakukan

perbuatan konkret.17 Niewenhuis menyatakan bahwa asas daya mengikat suatu

kontrak pada situasi tertentu dibatasi oleh dua hal yaitu;

1. Daya mengikat suatu perjanjian dibatasi oleh itikad baik para pihak

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

2. Adanya daya paksa atau overmacht yang menyebabkan apabila timbul

wanprestasi didalam suatu perjanjian maka bagi salah satu pihak

misalnya kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan, baik

pemenuhan, ganti rugi maupun pengakhiran perjanjian. Namun karena

adanya daya paksa atau overmacht maka gugatan kreditor akan

disampingkan karena ketiadaan prestasi berada diluar kesalahan

debitor.18

d. Asas Itikad Baik yaitu dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Hoge Raad

dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 memberikan rumusan bahwa

perjanjian harus dilaksanakan “volgens de eisen van redelijkheid en

17Agus Yudha Hernoko, op.cit. h. 128 18Ibid. h. 129

billijkheid” artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan

kepantasan. 19 Menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik terdiri dari dua

macam yaitu;20

1. Itikad baik yang terjadi pada saat mulai berlakunya suatu hubungan

hukum. Dalam konteks ini hukum akan memberikan perlindungan

kepada para pihak yang memiliki itikad baik sedangkan bagi pihak

yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab terhadap segala

risiko yang terjadi.

2. Itikad baik yang terjadi pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang telah diatur dalam hubungan hukum. Dalam konteks

ini itikad baik tersebut bersifat objektif dan dinamis mengikuti

perbuatan hukum sekitarnya.

Selain asas-asas standar tersebut, dalam pembuatan perjanjian juga harus

memperhatikan beberapa asas-asas lain yaitu asas proporsionalitas, asas kepercayaan,

asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas kepastian

hukum.21 Salah satu asas lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah asas

proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah dasar atau landasan bagi para pihak

dalam pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan bagiannya masing-masing.Asas

proporsionalitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu kontrak mulai dari

pembuatan kontrak hingga pelaksanaannya. Adapun fungsi asas proporsionalitas

yaitu;22

19Ibid, h. 135 dikutip dari P.L Werry, 1990, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di

Netherland, Percetakan Negara RI, Jakarta, h. 9 20Ibid. h. 137 21Abdul R. Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus),

Prenada Media Group, Jakarta, h. 46 22Pranoto, 2013, “Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai

Antisipasi Terjadinya Sengketa” Jurnal Privat Law Fakultas Hukum UNS Edisi 02, Oktober 2013, h.

89 dikutip dari Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang

Mediantama, Yogyakarta, 2008, h. 173

1. Asas proporsionalitas berfungsi dalam tahap pra kontak yaitu asas

proporsionalitas memberikan peluang atau kesempatan bagi para pihak untuk

melakukan negosiasi dalam menentukan pertukaran hak dan kewajiban dengan

itikad baik atau good faith.

2. Asas proporsionalitas berfungsi dalam tahap pembentukan kontrak artinya

asas proporsionalitas menjamin adanya kesetaraan maupun kebebasan para

pihak dalam menentukan proporsi hak dan kewajiban.

3. Asas proporsionalitas berfungsi dalam pelaksanaan kontrak artinya asas

proporsionalitas menjamin terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban sesuai

dengan proporsi yang telah ditentukan oleh para pihak.

Menurut M. Yahya Harahap asas proporsionalitas berkaitan juga dengan beban

pembuktian yaitu asas proporsionalitas dapat membantu hakim dalam memberikan

justifikasi mengenai putusan terhadap perkara yang dimaksud karena dalam asas

proporsionalitas ditentukan bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah.23

C. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian

Hakekat dari suatu perikatan adalah pemenuhan prestasi.Prestasi adalah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.Menurut Pasal

1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.Setiap kewajiban prestasi yang dipenuhi oleh

debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability) yang artinya debitur

mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya.Jaminan

ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Menurut

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua harta kekayaan

debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada

23M. Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya

disingkat M. Yahya Harahap II), h. 507.

menjadi pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Jaminan ini disebut dengan jaminan

umum.Selanjutnya yang disebut dengan jaminan khusus adalah tanggung jawab

berupa jaminan harta kekayaan dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban

debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam

perjanjian atau hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak dalam putusannya.24

Selain prestasi, suatu perikatan erat kaitannya dengan istilah

wanprestasi.Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie artinya

tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan baik perikatan yang lahir dari

perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang.25 Selain itu wanprestasi

dapat diartikan antara lain;

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

2. Debitur memenuhi prestasi tetapi keliru;

3. Debitur memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu atau terlambat.

Selain ketiga pengertian tersebut, Prof. Soebekti menambahkan pengertian

wanprestasi yaitu debitur melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh

dilakukannya.26

Dalam hal terjadinya wanprestasi terdapat dua kemungkinan alasan hingga

terjadinya wanprestasi yaitu;27

1. Wanprestasi disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan

maupun karena kelalaian;

2. Wanprestasi disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure) sehingga

wanprestasi berada diluar kesalahan debitur.

24Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 17 25Ibid, h. 20 26Ibid, h. 21 27Ibid.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam

penyusunan suatu karya tulis. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data

yang diperlukan dalam penelitian ilmiah dan cara untuk mengolah data tersebut

menjadi suatu karya ilmiah. Maka dari itu suatu metode penelitian harus dilakukan

secara baik dan benar agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang berkualitas dan

dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum.Metode

penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan aturan

yang ada dalam buku-buku metode penelitian hukum dan juga berdasarkan buku

pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian

ini adalah penelitian empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala yang

dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis akan

menjelaskan mengenai fakta yang terjadi didalam masyarakat yang menunjukkan

adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein.

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus

(the case approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis

konsep hukum (analytical & conceptual approach).Pendekatan kasus dilakukan

untuk melihat kasus yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan jasa

konstruksi.Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi

didalam masyarakat serta masalah yang terdapat didalamnya khususnya dalam

kontrak kerja konstruksi.Pendekatan analisis konsep hukum (analytical &

conceptual approach) dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum, teori-teori

hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin yang membahas tentang

permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu tentang jasa konstruksi.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam

penelitian ini menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok

tertentu, penyebaran gejala maupun hubungan ada atau tidaknya hubungan antara

gejala yang satu dengan gejala yang lainnya.Dalam penelitian deskriptif suatu

hipotesis tidak mutlak diperlukan karena teori-teori, ketentuan-ketentuan

peraturan, norma-norma hukum serta sumber lainnya sudah cukup

memadai.Penelitian deskriptif ini dapat membentuk teori baru maupun

memperkuat teori yang sudah ada.

d. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian empiris terdiri dari dua jenis data yaitu data

primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung

dari sumber di lapangan baik dari responden maupun informan.Sedangkan data

sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan yang telah

terdokumentasikan sebagai bahan hukum.28 Data sekunder terdiri dari tiga bahan

hukum yaitu;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian

internasional, konvensi ketatanegaraan, putusan pengadilan, Keputusan

Tata Usaha Negara maupun hukum adat.Dalam penelitian ini bahan

hukum primer yang digunakan yaitu:

28Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo

Persada, Jakarta, h.30.

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan

Jasa Konstruksi

7. Peraturan Lembaga Pengaturan Jasa Konstruksi Nasional

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum,

jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang

termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum serta

internet dengan menyebut nama situsnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, kamus

ilmiah maupun kamus ensiklopedia yang bermanfaat untuk

memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik

studi dokumen dan teknik wawancara.

1. Teknik Studi Dokumen yaitu teknik yang digunakan pada awal penelitian

baik dalam penelitian normatif maupun penelitian empiris.Teknik studi

dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan penelitian khususnya tentang jasa konstruksi.

2. Teknik Wawancara yaitu teknik yang paling sering digunakan dalam

penelitian empiris. Teknik wawancara dilakukan dengan cara merancang

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden maupun

informan agar mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian.

e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting

karena hasil yang berasal dari sampel penelitian merupakan hasil generalisasi atas

populasi. Apabila tidak tepat dalam menentukan populasi dan sampel penelitian

maka hasil generalisasinya akan menjadi tidak akurat dan sulit

dipertanggungjawabkan. Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian

sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi untuk

diteliti.Dalam penelitian ini populasinya adalah para pihak yang terlibat dalam

kontrak kerja konstruksi kegiatan pembangunan pasar Gilimanuk.Selanjutnya

sampel penelitiannya adalah perwakilan dari pihak pengguna jasa dan penyedia

jasa.

Tahap selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel atas populasi

penelitian.Teknik pengambilan sampel ini dapat dibedakan menjadi dua jenis

yaitu teknik probability sampling dan teknik non probability sampling. Dalam

penelitian ini digunakan teknik non probability sampling untuk menentukan

pengambilan sampelnya karena sesuai dengan ciri umum dari teknik non

probability sampling yaitu tidak semua elemen dalam populasi mendapat

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pengambilan sampel dengan

teknik non probability dengan bentuk purposive sampling ini dilakukan pada para

pihak yang terlibat didalam kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan pasar

Gilimanuk karena didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi

kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari

populasinya.

f. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian empiris dikenal dua jenis model analisis data yaitu

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam

suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.Dalam analisis kualitatif

data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari kata-kata, sukar diukur

dengan angka, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data

menggunakan pedoman wawancara dan observasi.Sedangkan analisis kuantitatif

diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang

dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori

dan data yang terkumpul terdiri terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur

dengan angka.

Penelitian ini diolah dengan analisis kualitatif atau dikenal juga dengan

analisis deskriptif kualitatif maka dari itu keseluruhan data yang terkumpul baik

yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara akan diolah dan

disusun secara sistematis dan disertai dengan analisis menggunakan literatur

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.