LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional. Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan
35
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - … dinkes 2014/LAKIP... · 1.1 Latar Belakang Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan ... sedimen tua yang terintrusi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut
diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan,
terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan
terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator
status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan
demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung
percepatan pembangunan nasional.
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan
nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri
serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global.
Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus
memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah
pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan
lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan
diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).
Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 2
aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya
adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance),
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor
IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-
azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib
pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan
kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata
ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan
kawasan strategis cepat tumbuh.
Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak
strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan
berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak
yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen
pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 15
menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara
nasional.
Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain:
penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada
pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan,
perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri
pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan
serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian
masyarakat Banten.
Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025
dan RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi
aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:
“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan
Iman dan Takwa”
Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi
Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup
regional, nasional, maupun global.
2.1.2 Misi
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan
ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada
pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang
terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian
masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan
aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan
suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan
pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 16
infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian
dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja
sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan
kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,
menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah
serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat
dan cerdas.
Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah
diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business)
berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas
kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan
agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata,
yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur
dan kemampuan keuangan daerah.
Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan
mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi
termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka
mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip
pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui
peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan,
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta
infrastruktur wilayah dan kawasan.
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5
(lima) Misi sebagai berikut:
Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan
Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan
wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 17
peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan;
Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas
pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang
Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI,
ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas,
agamis dan berdaya saing;
Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku
Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk
mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang
sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan
peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun
Banten;
Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah
yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih,
ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah
ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada
setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan
dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan
arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan
wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi
dimaksud.
Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pada pelaksanaan
masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 2.1 berikut :
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 18
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Provinsi Banten
TUJUAN SASARAN
Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
1 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;
2 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
3 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten;
4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
5 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur;
6 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;
7 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;
8 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;
9 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya.
Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
1 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
2 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
3 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal;
4 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
5 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing
1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;
2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 19
TUJUAN SASARAN
wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
3 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin
4 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
5 Meningkatnya kesetaraan gender;
6 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;
1 Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
3 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
4 Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;
5 Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah
Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
1 Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
2 Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3 Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
5 Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
6 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;
7 Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan;
8 Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 20
2.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012-2017
2.2.1 Visi
untuk mengawal arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-
2017, dengan mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan,
tantangan, dan peluang yang ada, maka Dinas kesehatan Provinsi Banten
menetapkan Visinya yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Banten Sehat Yang Mandiri
Berlandaskan Iman Dan Taqwa”
Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
Terwujudnya Masyarakat Banten, merupakan wujud betapa besarnya
komitmen terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan
suku, agama, ras, dan aliran atau golongan atau strata sosial;
Sehat Yang Mandiri, merupakan cerminan dari suatu keadaan
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap
orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi untuk menolong
dirinya sendiri, keluarga dan orang lain;
Berlandaskan Iman dan Taqwa, merupakan do’a kita bersama sebagai
persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang
agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada
tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan
pada bidang kesehatan atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan
kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan
ketaqwaan
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 21
2.2.2 Misi
Misi merupakan peran strategi yang diinginkan dalam pencapaian
visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 didasarkan pada isu-isu
strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Provinsi Banten.
Adapun misi yang diusung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten
untuk masa 2012-2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan mendekatkan akses
pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan
berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
2.2.3 Strategi
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan
yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau
langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik
yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi
merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan pemograman.
Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Banten;
2. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten;
3. Mengoptimalisasi fungsi fasilitasi dan koordinasi Pembangunan bidang
kesehatan.
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 22
2.2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan
organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD tahun 2014-2017. Indikator
Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja
yang ada dalam RPJMD tahun 2014-2017 yang memiliki fokus pada
perspektif stakeholder. Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi
Banten yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2014-2017
sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
No Indikator Kinerja Utama Target 2014
1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 67.30
2 Angka Kematian Bayi (/1.000 KH) 27.60
3 Angka Kematian Ibu (/100.000 KH) 125
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014
Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada
tahun 2014 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat
dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut :
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 23
Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2014
NO PROGRAM Indikator Kinerja Target
Kinerja (%) KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak
Presentasi Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 85,00
(target pusat)
1 Bina Gizi Masyarakat
Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Nakes Yang Terlatih (Cakupan PN)
90,00 2 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu & Reproduksi
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 91,00 3 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
2
Pembinaan Upaya Kesehatan
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
70,00 4 Pemberdayaan Masyarakat & Promosi Kesehatan
Persentase RSUD & Swasta Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin 90,00 5 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK 100,00 6 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 100,00 7 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
3
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universal Children Imunization) Di Bawah 1 Tahun Di Desa/Kelurahan
93,00 8 Pembinaan Surveliance, Epidemiologi, Imunisasi & Penanggulangan Wabah
Prevalensi HIV <0,5 9 Pengendalian Penyakit Menular
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 24
NO PROGRAM Indikator Kinerja Target
Kinerja (%) KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) Persentase Kasus Baru Tuberkolosis Paru (BTA Positif) yang Disembuhkan
90,00 Langsung 98,88
Angka Penemuan Kasus Malaria per1000 Penduduk >1 10 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
30,00 11 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase Cakupan Penduduk Yang Terakses Air Minum Berkualitas
76,00 12 Penyehatan Lingkungan
4 Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Industri Formal & Informal Yang Mendapatkan Promosi Kesehatan Kerja
200 13 Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan & Surveilance Kesehatan Kerja
Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Pekerja 50,00 14 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja & Masyarakat Di Lingkungan Kerja
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
85,00 15 Peningkatan Pelayanan Labkesda
5 Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat Buffer Di Provinsi Banten 100,00 16 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Yang Berkualitas
100,00 17 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi
6
Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan Binaan Yang Terakreditas
100,00 18 Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Terlaksananya Puskesmas Yang Melaksanakan SIKDA 123 19 Peningkatan Kajian, Informasi dan
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 25
NO PROGRAM Indikator Kinerja Target
Kinerja (%) KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) Pengembangan Upaya Kesehatan
Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja 40,00 20 Peningkatan Program Kesehatan Kerja & Olah Raga
Persentase Sarana dan Prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
50,00 21 Peningkatan Kesehatan Jiwa
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
100,00 22 Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan, Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2014
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun
2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2014
dengan realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2014 dapat
diilustrasikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2014
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET RPJMD URAIAN
Angka Harapan Hidup (Tahun) 67.30
Angka Kematian Bayi (1/1.000 KH) 27.60
Angka Kematian Ibu (1/1.000 KH) 125
1
Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi Masyarajat, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Reproduksi, Anak dan Reproduksi
1 Persentase Balita Ditimbang Berat
Badannya (D/S)) 85.00
2 Persentase Ibu bersalin yg ditolong
oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN
) 90.00
3 Cakupan Kunjungan Neonatal
pertama (KN1) 91.00
2
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat, Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan & Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
4 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
70,00
5 Persentase RSUD & Swasta Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin
90,00
6 Meningkatnya Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK
100,00
7 Peningkatan Kemampuan teknis
PONED bagi petugas Puskesmas 90.00
3
Meningkatnya Pembinaan Di Bidang Surveilans Epideimologi, Imunisasi & Panggulangan Wabah, Menurunnya Angka Kesakitan,
8
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (universal child imunization) Di Bawah 1 Tahun Di Suatu Desa/Kelurahan
100,00
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 27
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET RPJMD URAIAN
Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Meningkatnya Pencegahan & Penanggulanagan Penyakit Bersumber Binatang, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Berbasis Lingkungan, Monitoring Keadaan Makanan & Jajanan
9 Prevalensi HIV < 0,5
10 Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) Yang Disembuhkan
90,00
11 Angka Penemuan Kasus Malaria per1000 Penduduk
≤ 1
12
Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
40
13 Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas
76.00%
4
Menigkatnya Upaya Kesehatan Di RS & Labkesda, Meningkatnya Pembinaan Promosi Kesehatan & Surveilans Kesehatan Kerja, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja & Masyarakat Di Lingkungan Kerja
14 Jumlah Industri Formal & Informal Yang Mendapatkan Promosi Kesehatan Kerja
200
15 Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Pekerja
50,00
4
Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock Serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan
16 Persentase ketersediaan obat buffer di provinsi banten
100.00%
17 persentas sarana kesehatan, produksi dan distribusi kefarmasian yang berkualitas
60.00%
18
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan pada Masyarakat di RS dan Labkesda Provinsi
100,00
5
Meningkatnya Ketersediaan & Mutu SDM Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Daerah, Meningkatnya Kajian & Pengembangan Bidang Kesehatan, Meningkatnya Pengembangan Upaya Kesehatan, Pembinaan, Pembiayaan & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
19 Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan Binaan Yang Terakreditas
100,00
20 Terlaksananya Puskesmas Yang Melaksanakan SIKDA
123
21 Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja
40,00
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 28
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET RPJMD URAIAN
22 Persentase Sarana dan Prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
50,00
23
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
100,00
24 Presentase RS yang melaksanakan
PONEK 100.00%
3.1 Pengukuran Dan Analisis Kinerja
Dalam pelaksanaan pembangunan Indikator keberhasilan di tentukan oleh
capaian kinerja suatu Program. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No.
239 Tahun 2003, maka untuk mengambarkan keberhasilan / kegagalan suatu
pembangunan atau kegiatan maka telah di sepakati suatu skala pengukuran
ordinal pencapaian kinerja dalam Lima kategori sebagai Berikut :
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Ordinal
NO KLASIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA PREDIKAT
1 Lebih dari 80 % Sangat baik
2 70 % - 79 % Baik
3 60 % - 69 % Sedang
4 50 % - 59 % Kurang baik
5 Kurang dari 50 % Buruk
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 29
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu pembangunan atau
pelaksanaan program dan kegiatan dapat di ukur tingkat keberhasilan atau
kegagalannya. Adapun Penjabaran capaian masing masing program
pembangunan atau kegiatan di Dinas kesehatan dapat tergambarkan sebagai
berikut :
Tabel 3.3 Capaian Program Pembangunan
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI
% URAIAN
1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
1 Pembinaan Gizi Masyarakat
1 Persentase Balita Ditimbang Berat
Badannya (D/S)) 85.00% 71,38% 83,98
2 Petrsentase Balita Gizi Buruk yang
Mendapatkan Perawatan 100.00% 100,00 100.00
3 Persentase Ibu bersalin yg ditolong
oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) 90.00% 86,75 100.77
4 Cakupan Kunjungan Neonatal
pertama (KN1) 91.00% 86,75 95,33
2
Aparatur Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas dan Masyarakat
5 Peningkatan Kemampuan teknis
PONED bagi petugas Puskesmas 90.00% 91.40 101.55
6 Presentasi Puskesmas yang Melakukan
Revitalisasi Puskesmas 15.00% 15.00% 100.00
3
Cakupan Penduduk yang Terakses Air Minum Berkualitas
7 Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas
76.00% 65.00% 85.53
8 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
90.00% 71.00% 78.00
9 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
70.00% 75.00% 107.14
10 Jumlah desa yang melaksanakan STBM 10 Desa 87 desa 870.00
4
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
11 Persentase ketersediaan obat buffer di provinsi banten
100.00% 99,65% 99.65
12 persentas sarana kesehatan, produksi dan distribusi kefarmasian yang berkualitas
60.00% 51% 85.00
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 30
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI
% URAIAN
5
Rumah Sakit di Provinsi Banten dan Petuga Medis Rumah Sakit
13 Presentase RS yang melaksanakan
PONEK 100.00% 99.24 99.24
6 Masyrakat Provinsi Banten
14 Presentase RSUD dan Swasta yang
Melayani Pasien Penduduk Miskin 90.00% 94.95 105.50
7 Aparatur RS Labuan dan Masyarakat
15 Presentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS Provinsi dan Labkesda
Provinsi Banten (Dana DAK) 85.00% 0.24 0.28
8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Labkesda Provinsi Banten
16
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan pada Masyarakat di RS dan Labkesda Provinsi
100.00% 85.49 85.49
9
Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Daerah
17 Terlaksananya puskesmas yang melaksanakan SIKDA (RPJMD & RENSTRA 2012-2017)
123 92 74.79
10
Meningkatnya Kajian dan pengembangan Bidang Kesehatan
18
Jumlah produk/ model/ standar/ formula di bidang Humaniora,kebijakan Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat (Renstra 2012-2017)
2 3 150.00
11 Meningkatnya Pengembangan upaya kesehatan
19
Presentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau kesehatan olahraga (Renstra 2012-2017)
80.00% 60.00 75.00
12
Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat
20 Presentasi Sarana dan Prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (Renstra 2012-2017)
50.00% 0 0
13
Tertanggulanginya Penyakit Menulat dan Tidak Menular
21
Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI Universal Child Immunization dibawah 1 Tahun/kelurahan
100.00% 80.30 80.30
22 Persentase yang respon KLB kurang
24 jam 100.00% 100 100.00
23 Prevalensi HIV >0.5% 0,43 86.00
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 31
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI
% URAIAN
24 Persentase Kasus Baru Tuberkulosis
Paru (BTA Positif) yang disembuhkan 90.00% 89 99.90
25 Presentasi Kasus Paru (BTA) Positif
yang ditemukan 82.00% 69.90 85.24
26 Angka penemuan kasus malaria per
1.000 Penduduk <1 0
27 Presentasi puskesmas yang
melaksanakan program pengendalian
Penyakit Tidak Menular (PTM)
30.00% 100 100.00
28 Persentase Rumah Tangga
Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS)
70.00% 70 100.00
29 Persentase Desa Siaga Aktif 70.00% 70 100.00
14
Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Umum di Lingkungan Kerja
30 Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Pekerja
50.00% 20 40.00
31 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kemampuannya
200 Orang 200 100.00
15
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
32 Persentase Penduduk miskin yang Memiliki Jaminan Kesehatan
100.00% 5.51 5.51
33
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
100.00% 5.51 5.51
16
Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan
34 Persentase Institusi Pendidikan
Kesehatan yang Terkreditasi 100.00% 85 85.00
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 32
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI
% URAIAN
17
Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Umum di Lingkungan Kerja
35 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan 100.00% 85.50 85.50
36
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian,
Produksi, dan Distribusi 100.00% 90.20 90.20
18
Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Kesehatan
37
Rasio penyediaan barang dan Jasa
perkantoran serta pelayanan
ketatausahaan dan kerumahtanggan
pada Dinas Kesehatan Provinsi
Banten dalam 1 ( satu ) tahun
100.00% 74.79 74.79
38
Rasio penyediaan barang dan Jasa
perkantoran serta pelayanan
ketatausahaan dan kerumahtanggan
pada BKTK Dinas Kesehatan Provinsi
Banten dalam 1 ( satu ) tahun
100.00% 100 100.00
39
Rasio penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi di dalam
dan luar daerah pada dinas
kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100.00% 100 100.00
40
Rasio penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi di dalam
dan luar daerah pada BKTK dinas
kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100.00% 100 100.00
41
Rasio pembangunan, pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
dan prasarana aparatur pada Dinas
kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100.00% 79.25 79.25
42
Rasio pembangunan, pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
dan prasarana aparatur pada BKTK
Dinas kesehatan dalam 1 ( satu )
tahun
100.00% 100 100.00
43
Rasio Pembinaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian pada
Dinas kesehatan dalam 1 ( satu )
tahun
100.00% 100.00
% 100.00
44
Rasio Pembinaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian pada
BKTK Dinas kesehatan dalam 1 (
satu ) tahun
100.00% 100,00
% 100.00
19 Ketersediaan Data dan Informasi
45 Penyediaan Data Pembangunan
Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 1 Paket 1 Paket 100.00
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 33
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI
% URAIAN
Pembangunan
20
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
46
Rasio ketersediaan dokumen
perencanaan, penganggaran, evaluasi
dan pelapora pembangunan
kesehatan
100.00% 100 100.00
21
Ketersediaan Dok Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan
47
Rasio ketersediaan dokumen
pengelolaan anggaran, aset daerah
dan penyusunan laporan keuangan
dan aset daerah
100.00% 100 100.00
Jumlah anggaran Rp. 147,787,181,350
Jumlah Realisasi Anggaran Rp. 98,250,497,875
Dari tabel di atas dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan pada
Tahun 2014, diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Kematian Ibu
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) serta Umur Harapan Hidup (UHH) masing-masing
masik ke dalam kategori “sangat Baik”.
Selain dapat dilihat jumlah seluruh Indikator Kinerja Mikro yaitu sebanyak 47
(Empat puluh Tujuh) indikator, dengan kategori capaian indikator sangat baik
berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) indikator, kategoriu Baik sebanyak 5 (Lima)
indikator. Kategori sedang sebanyak 0 idikator, kategor buruk sebanyak (Lima)
indikato. Dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih. Hal ini
menunjukkan capaian indikator Kenirja Dinas Kesehatan Tahun 2014 termasuk
kedalam kategori Sangat Baik, yaitu lebih dari 78%
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 34
BAB IV
PENUTUP
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan
laporan yang memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Banten selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance
results) Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja
(performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)
bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Dari Keseluruhan 47 (Empat Puluh Tujuh) Indikator Kinerja rata-rata
capaian Indikator Kinerja sebesar 105,05%, dan dapat di kategorikan Sangat
Baik, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen dari Dinas Kesehatan
Provinsi Banten untuk mewujudkan Visi dan Misinya.
Secara umum berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Banten dengan nilai Sangat Baik, meskipun ada beberapa hal
terutama dalam pencapaian sasaran program yang masih perlu di tekan dimasa
yang akan datang mendatang.
Selain itu juga di rasakan perlu untuk meningkatkan peran serta
stakeholder dalam upaya mendukung program pembangunan kesehatan. Upaya
pendekatan lintas program dan lintas sektoral serta pemberdayaan masyarakat
dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan sangat
mempengaruhi berhasil tidaknya suatu pembangunan.
Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Intansi Kinerja (LAKIP) merupakan
media pertanggungjawaban Dinas Kessehatan Provinsi Banten dalam
LAKIP Dinkes Provinsi Banten Tahun 2014 35
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Kami sadar bahwa dalam
penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Kinerja (LAKIP) Dinas kesehatan
Provinsi Banten masih banyak kekurangannya. Pada masa mendatang Dinas
Kesehatan Provinsi Banten akan menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat
menggambarkan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian
upaya diatas diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan
secara mudah, dengan biaya terjangkau dan berkualitas.
Demikian yang dapat kami susun, semoga LAKIP Dinas Kesehatan
Provinsi Banten dapat mendukung dalam penyusunan LAKIP Pemerintah daerah