Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingsin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Buleleng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari percapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
19
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - bulelengkab.go.id fileKinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. ... c. Pemeriksaan, ... Inspektorat dipimpin oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut
didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi
dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur
pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja
diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari
sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,
akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingsin dicapai pada lingkup
pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden
nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Buleleng diwajibkan untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat
Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari percapaian kinerja, visi, misi, realisasi
pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
2
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Buleleng Kedudukan Tugas Pokok
dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008
tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan
Bupati Buleleng Nomor 39 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Buleleng dan diubah dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng No 70
Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Buleleng. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pembangunan, kemasyarakatan,
pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan urusan desa.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Buleleng
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan,
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
b. Perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di
daerah, pemerintahan desa/kelurahan serta tugas pemerintah kabupaten meliputi
bidang pemerintahan, sosial politik, perekonomian, kesejahteraan social, aparatur,
pendapatan daerah, kekayaan daerah dan perusahaan daerah;
c. Pemeriksaan, pengusutan atas laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau
penyalahgunaan dibidang pemerintahan, sosial politik, perekonomian,
kesejahteraan sosial, aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan perusahaan
daerah;
d. Pelaksanaan pengujian dan penilaian tugas pengawasan atas laporan keuangan
setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
e. Pengelolaan tata usaha Inspektorat.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh
Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur
Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur
Organisasi sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
3
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Buleleng
1.2 Rencana Strategis
Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Buleleng , diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat pengawas yang
profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna memberikan pelayanan yang
prima. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2012 s.d
2017, visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah
sebagai berikut :
A. Visi dan Misi
Visi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah Terwujudnya Aparatur yang
Baik yaitu Profesional, Transparan, Akuntabel, Memiliki Kredibilitas dan Bebas KKN.
Visi Inspektorat mengandung makna bahwa Inspektorat sebagai lembaga
pengawas fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra yang independen dan
akuntabel bagi SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Inspektorat dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang
profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan
pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.
Misi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah :
1) Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan secara komprehensif;
2) Mewujudkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
INSPEKTUR
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB
BAGIAN
KEUANGAN
KEPALA SUB
BAGIAN
PERENCANAAN
KEPALA SUB
BAGIAN UMUM
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
4
3) Mewujudkan profesionalisme aparatur pengawasan yang beriman, bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdedikasi dan bertanggung jawab.
B. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan ;
dan
2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.
b. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dan atau diharapkan Inspektorat
Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih; dan
2) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.
C. Cara pencapaian tujuan dan sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka
Inspektorat Kabupaten Buleleng menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui
kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran .
Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2016 adalah penjabaran dari pada program
Inspektorat Kabupaten Buleleng yaitu:
a. Program Pendukung terdiri atas:
1) Program Pelayanan Administrasi Keuangan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Perencanaan Anggaran SKPD
b. Program Utama bidang pengawasan terdiri atas:
1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program ini adalah penjabaran kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Buleleng setiap tahunnya yang merupakan Rencana Strategis 5
(lima) tahunan Inspektorat Kabupaten Buleleng.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
5
1.3 Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 disusun sesuai dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, secara umum menjelaskan keadaan umum Inspektorat, dengan
penekanan kepada aspek strategis Inspektorat serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun 2016.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Inspektorat untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Inspektorat sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja Inspektorat.
Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat serta
langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan
kinerja.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA KINERJA
Pada tahun anggaran 2016 Inspektorat Kabupaten Buleleng telah membuat
Rencana Kinerja Tahunan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang
akan dicapai sebagai berikut :
A. Sasaran Strategis
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih; dan
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi;
A. Indikator Kinerja
1) Opini BPK;
2) Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan: dan
3) Prosentase SKPD mencapai nilai B.
2.2 PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji. Rencana Kinerja Tahunan sangat
penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember
2015 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 66 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30
Desember 2015, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30
Agustus 2016 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 40 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng No 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Agustus
2016, Inspektorat Kabupaten Buleleng telah didukung beberapa program dan kegiatan
yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2016 dengan sasaran
strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
7
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya pemerintahan yang
bersih
Opini BPK WTP
Prosentase rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang
diselesaikan
80%
2 Peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi SKPD mencapai nilai B B
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Rp. 1.189.510.990 Sumber dana
DAU dan PAD
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan pertanggung jawaban yang
mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan
Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Buleleng . Pengukuran tingkat
capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2016 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target sasaran strategis berikut
indikator kinerjanya.
Dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng
mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan
indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome.
a. Input
1) Dana
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Buleleng tahun anggaran 2016 didukung dengan dana sebesar Rp 7.372.692.000,00
terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung Rp 3.825.692.000,00 dengan realisasi Rp
3.803.153.219,00
b. Belanja langsung Rp 3.547.000.000,00 dengan realisasi Rp 3.526.922.062,00
2) SDM
Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
pada tahun 2016 sebanyak 54 orang dimana 44 orang merupakan PNS dan 10 orang
adalah tenaga kontrak.
3) Sarana
Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng
adalah Komputer, Laptop, Printer, kamera digital, alat ukur dan kendaraan
operasional.
4) Obyek Pemeriksaan
Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 92 obrik sesuai dengan PKPT 2016 yang
terdiri dari 4 Badan, 8 Dinas, 80 Desa dan 15 pemeriksaan khusus/kasus, serta 39
SKPD sebagai sample evaluasi LAKIP.
b. Output
Jumlah audit yang dilaksanakan sebanyak 92 obrik, 15 pemeriksaan khusus/kasus dan
sampai dengan bulan Desember 2016 penyelesaian rekomendasi BPK RI sebanyak 994
rekomendasi, 1 laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD, 1 laporan hasil review LAKIPDA
dan 1 laporan review LKPD 2015.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
9
c. Outcome
Peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka penyelesaian kasus – kasus pengaduan
masyarakat, prosentase cakupan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus indikator kinerja utama
yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis
organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU ) di Inspektorat Kabupaten Buleleng di uraikan
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
CAPAIAN
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TARGET
AKHIR
RENSTRA
CAPAIAN
TAHUN
2016
TERHADAP
TARGET
AKHIR
RENSTRA
(%)
TARGET REALISASI %
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih
Opini BPK WTP WTP - - WTP 100
Persentase
rekomendasi
hasil
pemeriksaan
BPK yang
diselesaikan
79,11% 80% 81.34% 101.67% 95% 82.57%
2
Peningkatan
akuntabilitas
kinerja instansi
Persentase
SKPD
mencapai nilai
B
85 90 90 100 100 -
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja Capaian Sasaran
A. Sasaran I : Terwujudnya pemerintahan yang bersih
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI antara lain melakukan
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016
10
pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan
keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan
prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif
selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan pemeriksaan atas
laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun