Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan , pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di kabupaten Probolinggo khususnya. Selanjutnya untuk setiap tahunnya , Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.
31
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · 2019. 8. 28. · Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional.
Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk
jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengan
(RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.
Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan
dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat
dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan
sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di
daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang
dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada
masyarakat di kabupaten Probolinggo khususnya.
Selanjutnya untuk setiap tahunnya , Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (RENJA-OPD) adalah merupakan dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD
mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.
Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD
dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja
OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan
Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran
berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam
penyusunan RAPBD OPD yang bersangkutan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Orgnisasi Perangkat
Daerah (RENJA – OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
Undang Nonmor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonssentrasi
dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Mentri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPFD ;
17. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Timur Tahun
2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa
Timur Tahun 2014 – 2019 sebagiamana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019;
24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Probolinggo;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan SKPD,
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam
pembangunan daerah. Renja OPD tahun 2019 dipergunakan pula
sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019. Adapun
Tujuan disusunnya renja tahun 2019 adalah untuk :
1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategi jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan
wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja
program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada
pemerintah daerah.
1.4. Sistematika Renja - OPD
Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (Renja–OPD) Dinas Komunikasi dan nformatika
Kabupaten Probolinggo tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Memuat pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara
Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
Renja OPD dengan Renja Kementerian/ Lembaga (K/L)
dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
perubahan.
1.2. Landasan Hukum
Memuat undang- undang, peraturan daerah dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),
kewenangan OPD Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran OPD Dinas Komunikasi dan
Infromatika.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.
1.4. Sistematika Penulisan
Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
renja OPD tahun 2017 dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun 2018) mengacu pada APBD
tahun 2018.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis
OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan Fungsi
pelayanan OPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD Memuat isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan
analisis gambaran pelayanan OPD.
Renja Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional
maupun provinsi sebgaimana dimaksud, yaitu
penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas
dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja OPD.
3.3. Program dan Kegiatan
Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian
garis besar mengenai rekapitulasi kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan
kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah
maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan
pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan pariwisata
dan industri, berlandaskan keunggulan SDM dan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang
komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan
Informatika meliputi :
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas
layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus
pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam
menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan
penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,
budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika
yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi
birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan
informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.
Adapun arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tertuang
dalam visi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yaitu:
"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik
melalui TIK di Jawa Timur". Misi yang menjadi tanggung
jawab Dinas Kominfo dengan mengacu pada misi ke empat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu: “Meningkatkan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” yang dititik
beratkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), dan tata
pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme
pelayanan publik. Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang
dan tanggung jawabnya dan dalam rangka mendukung program
– program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo
harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PROBOLINGGO BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA ,
BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING “,
Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti
dengan menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui
Tatanan Kehidupan Yang Tentram dan Toleran ;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
Melalui Peningkatan Kualitas Sunberdaya Manusia dan
Menurunkan angka kemiskinan ;
3. Mewujudkan keadilan Melalui Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Bersih ;
4. Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningklatan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan .
Adapun tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo pada
tahun 2019 adalah “ Meningkatkan Daya Saing Pembangunan
Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang
Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Daerah
dibidang Persandian, dan urusan Pemerintah Daerah dibidang
Statistik.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan
Informatika mempunyai merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan
urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan
Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 2. Meningkatkan Implementasi Electronic Goverment Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian adalah :
1. Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Meningkatnya layanan Data Statistik Daerah
3. Meningkatnya Layanan tekhnologi Informasi dan
Komunikasi
3.3 Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
melaksankan tiga urusan yaitu Urusan komunikasi dan
informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian. Adapun
program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga non PNS
Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah terbayar honor
Non PNS selama 14 bulan
b. Kegiatan Jasa Administrasi kepegawaian
Adapaun Indikator Kinerja Kegiatan Ini adalah terlaksananya
pengelolaan keuangan dan aset selama 12 bulan
c. Kegiatan Jasa Sarana dan Prasarana kantor
Adapun Indikator Kinerja kegiatan ini adalah untuk
pembelian belanja modal
d. Kegiatan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah jenis
layanan administrasi Perkantoran ditargetkan sebanyak 15
Jenis, yaitu: Penyediaan bahana alat tulis kantor, penyediaan
alat listrik dan elektronik, penyediaan perangko, materai dan
benda pos lainnya, penyediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih, penyediaan belanja telepon kantor, belanja
listrik kantor, belanja surat kabar, belanja kawat/ faksimili/