1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana strategis Badan ketahanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, yang merupakan bagian dari Badan Ketahanan Pangan dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam lingkup Ketahanan Pangan Daerah sesuai dengan surat keputusan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasidan tata kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Sejalan dengan perubahan paradigma kepemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka tindakan selayaknya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan koordinasi, perumusan kebijakan, penyediaan, distribusi dan penganekragaman konsumsi dan kewaspadaaan pangan diwilayahnya, sehingga dengan penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru yang merupakan bagian dari program pembangunan daerah diharapkan dapat membantu Bupati dalam menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan kabupaten. Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan pendekatan kinerja dan akan digunakan sebagai acuan dalam skala prioritas untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan tindakan yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, semakin menipisnya sumber daya, semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus menuntut kinerja dan koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru untuk tegar dan kuat berkompetensi, karena akan lebih banyak peluang dan kesempatan yang juga diiringi dengan ancaman. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat kewenangan pengelolaan pemerintah dan pembangunan sepenuhnya berada di daerah propinsi dan kabupaten, maka dengan penyusunan rencana strategi (Renstra) merupakan jawaban nyata dan langkah awal untuk mmelakukan kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
28
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - barrukab.go.id filePENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana strategis Badan ketahanan Pangan Kabupaten Barru Tahun ... Organisasi dan Tata Kerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana strategis Badan ketahanan Pangan Kabupaten Barru Tahun
2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten
Barru, yang merupakan bagian dari Badan Ketahanan Pangan dalam membantu Bupati
untuk penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam lingkup Ketahanan Pangan
Daerah sesuai dengan surat keputusan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang
pembentukan organisasidan tata kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang ada.
Sejalan dengan perubahan paradigma kepemerintahan yang menekankan antara
lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka tindakan selayaknya dapat dipertanggung
jawabkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011. Badan Ketahanan
Pangan Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada
Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan
pangan koordinasi, perumusan kebijakan, penyediaan, distribusi dan
penganekragaman konsumsi dan kewaspadaaan pangan diwilayahnya, sehingga
dengan penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru yang
merupakan bagian dari program pembangunan daerah diharapkan dapat membantu
Bupati dalam menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan kabupaten.
Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru disusun sesuai dengan
kebutuhan daerah dengan pendekatan kinerja dan akan digunakan sebagai acuan
dalam skala prioritas untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan
tindakan yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.
Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan
meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, semakin menipisnya
sumber daya, semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus menuntut kinerja
dan koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru untuk tegar dan kuat
berkompetensi, karena akan lebih banyak peluang dan kesempatan yang juga diiringi
dengan ancaman. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat kewenangan
pengelolaan pemerintah dan pembangunan sepenuhnya berada di daerah propinsi dan
kabupaten, maka dengan penyusunan rencana strategi (Renstra) merupakan jawaban
nyata dan langkah awal untuk mmelakukan kinerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barru dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2
1.2 Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan,
3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028,
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2013,
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029,
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 –
2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barru sebagai berikut :
a. Untuk mewujudkan program strategi yang telah tersedia dalam ketahanan
pangan.
b. Tersedianya rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan badan
ketahanan pangan selama lima tahun
c. Untuk menjadi tolak ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Ketahanan Pangan.
3
d. Meningkatkan daya pikir, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa
depan.
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berhasil guna
f. Merupakan komitmen bersama antar eksekutif dan legislatif terhadap program-
program pemantapan ketahanan pangan daerah setempat.
1.4 Hubungan Renstra Badan Ketahanan Pangan Dokumen Perencanaan.
1 Keterkaitan Renstra Badan Ketahanan Pangan dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya.
Bagian ini menjelaskan hubungan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Barru dengan dokumen perencanaan lainnya yang meliputi :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2010-2015,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2015 dan rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) satu Tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barru Tahun 2010-
2030, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 Tahun
dan memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang menjadi dokumen
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah setiap 5
tahun sekali.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Barru
Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai penjabaran dari RPJM dan memuat visi, misi,
gambaran umum, kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan
eksternal, arah kebijakan, strategis dan indikasi sumber pembiayaan menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJD) dan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rencana Strategis SKPD Kabupaten Barru, menjadi pedoman penyusunan kerja
tahunan SKP.
2 Keterkaitan Renstra Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan hirarki dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi acuan
penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah RPJMD) menjadi acuan Badan
Ketahanan Pangan Kabupaten Barru untuk penyusunan rencana strategis.
Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru menjadi acuan bagi
penyusunan rencana kerja yang disusun setiap tahunnya.
4
1.5 Sistematika Penulisan
BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Hubungan Renstra BKP Dengan Dokumen Perencanaan
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Ketahanan Pangan 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKP
2.2 Sumber Daya BKP
2.3 Capaian Kinerja BKP
BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan.
3.2 Isu-isu Strategis
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan Dan Sasaran
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
5.1 Program dan Kegiatan
5.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
5.3 Pendanaan Indiktif
BAB VI : Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 6.1 Pedoman Transisi
6.2 Kaidah Pelaksanaan
BAB VIII : PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN KAB. BARRU
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2011 tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru,
Kedudukan Badan Ketahanan Pangan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru mempunyai tugas pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan daerah
sesuai asas ekonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang ketahanan pangan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
Ketahanan Pangan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan pangan;
d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Barru terimplementasi dalam terwujudnya konsumsi pangan setiap orang yang cukup
untuk memenuhi kebutuhannya dalam memelihara kesehatan dan aktifitasnya.
Disamping semboyan empat sehat lima sempurna terpenuhi, unsur pangan yang
beragam, bergizi dan berimbang (3B) juga harus terpenuhi.
Oleh karena itu penyuluhan kepada petani dianggap sangat efektif untuk
mencapai visi, misi dan tujuan ketahan pangan. Mengingat jumlah penduduk yang lebih
dominan berstatus sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang masih sangat
rendah, sehingga masih diperlukan penyuluhan kepada mereka, disamping dari segi
kuantitas yang banyak, berarti dengan menyentuh petani berarti telah menyentuh
sekitar 80% penduduk Kabupaten Barru.
Salah satu langkah untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah
dengan persiapan sumber daya manusia, sebagai pelaku pembangunan pertanian yang
tangguh, terdidik, mandiri dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan pertanian.
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, melalui program kerjanya akan
memberikan bekal bagi para masyarakat atau kelompok tani, berupa peningkatan
pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk pelatihan dan peningkatan wawasan.
Melalui program ketahanan pangan dengan bantuan tenaga teknis, visi,misi dan
tujuan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru di implementasikan dalam program
masing-masing bidang :
6
1. Bidang Kelembagaan dan ketersediaan Pangan yang terdiri dari :
a. Sub Bidang Distribusi Ketersediaan Pangan.
b. Sub Bidang Permodalan dan Kelembagaan Pangan.
2. Bidang Penganekaragaman dan Kewaspadaan Pangan yang terdiri dari :
a. Sub Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan.
b. Sub Bidang Kewaspdaan Pangan dan Gizi.
3. Sekretariat
Melaksanakan urusan administrasi umum, pelayanan administrasi kepada
seluruh organisasi dalam lingkup kantor, penyusunan program, administrasi
kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana, keamanan kantor dan
urusan rumah tangga kantor.
7
8
2.2. Sumber Daya Meliputi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan
dan organisasi kelembagaan :
1. Sumberdaya Aparatur
Sumberdaya aparatur memegang peranan penting dalam melaksanakan kegiatan
Badan Ketahanan Pangan. sebanyak 16 Orang Struktural dengan penyebaran
sebagai berikut :
A. Berdasarkan Jabatan Struktural :
1) Kepala Badan : 1 Orang
2) Sekretaris : 1 Orang
a. Sub Bagian Penyusunan Program : 0 Orang
b. Sub Bagian Keuangan : 0 Orang
c. Sub Bagian Umum : 0 Orang
3) Kepala Bidang Kelembagaan Ketersediaan Pangan : 1 Orang
a. Sub Bidang Distribusi Ketersediaan Pangan : 0 Orang
b. Sub Bidang Permodalan dan Kelembagaan Pangan : 0 Orang
4) Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi
dan Kewaspadaan Pangan : 1 Orang
a. Sub Bidang Penganekaragaman : 0 Orang
b. Sub Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan : 0 Orang
B. Berdasarkan Pangkat/Golongan :
- Struktural :
1) Golongan IV : 3 Orang
2) Golongan III : 8 Orang
3) Golongan II : 5 Orang
4) Golongan I : 0 Orang
C. Berdasarkan Jenjang Pendidikan :
1) Pasca Sarjana (S2) : 1 Orang
2) Sarjana (S1) : 9 Orang
3) Sarjana Muda (D III) : 1 Orang
4) SLTA : 5 Orang
5) SLTP : 0 Orang
6) SD : 0 Orang
D. Berdasarkan Umur :
1) > 51 Tahun : 2 Orang
2) 41 – 50 Tahun : 9 Orang
3) 31 – 40 Tahun : 1 Orang
4) 21 – 30 Tahun : 4 Orang
5) < 20 Tahun : 0Orang
9
E. Berdasarkan Jenis Kelamin :
1) Pria :12 Orang
2) Wanita : 4 Orang
F. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti :
Jenis pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang Tempat