BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangkotabogor.go.id/uploads/images/2020/transparansi/... · 2020. 9. 14. · TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara ... Undang-Undang

LKIP Kantor Kesbangpol Kota Bogor 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana digariskan dalamInstruksi Presiden Republik Indonesia

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan, diwajibkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) untuk meunyampaikan laporan kinerja sebagai wujud

pertanggungjawaban organisasi setiap akhir tahun anggaran. Pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

didasarkan pada suatu perencanaan.

Setiap laporan kinerja Instansi pemerintah dibuat dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya.Pelaksanaan kebijakan yang

dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan

sesuatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya

keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu

meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk memenuhi asas akuntabilitas tersebut serta dalam rangka

menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Bogorpada akhir Tahun Anggaran 2019menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

1.2 BidangKewenangan dan Perangkat dan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2015

tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Jabatan Struktural di

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maka mempunyai kewenangan dan

fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

2. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor terletak di Jalan

Kesehatan Nomor 2 Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bogor, Nomor 04 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang


mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 Nomor 89, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor

4871) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

terdiri dari : 1). Kepala Kantor; 2). Kepala Sub bagian Tata Usaha; 3). Seksi

Pembauran; 4.) Seksi Penanganan Masalah Strategis; 4). Seksi Pembinaan

Politik.

Bagan Struktur Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

Sumber : Perda Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2014 Tentang OrganisasiPerangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor ditunjang oleh 15 (lima belas) orang personil dan 1 (satu) orang

Tenaga Kerja Kontrak. Apabila dilihat dari segi kuantitas jumlah personil

tersebut belum memadai, dari segi kualitas pun kemampuan dan kompetensi

para personil yang ada perlu ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dilaksanakan secara berjenjang

dan berkesinambungan.

Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Kepala

Seksi Pembauran

Kepala Seksi Pembinaan

Politik

Kepala Seksi Penanganan Masalah

Strategis

Kasubag Tata Usaha

Kepala Kantor


1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan,

menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan, dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Kantor,

dengan fungsi sebagai berikut :

a. merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan, dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Kantor.

b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan teknis operasional di seksi pembauran, seksi

penanganan masalah strategi, seksi Pembinaan politik.

2) Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program

Kantor, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan

keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai

berikut:

a. Penyelenggaraanpengkoordinasian perencanaan dan program Kantor.

b. Perencanaan dan program Sub tata usaha.

c. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

3) Kasi Pembauran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi

pembauran, dengan fungsi sebagaiberikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan

yang meliputi ketahanan ideologi negara dan bela negara serta

wawasan kebangsaan.

b. Melaksanakan program mediasi, komunikasi, dan fasilitasi dalam

kegiatan ketahanan ideologi negara dan bela negara serta wawasan

kebangsaan dan pembauran bangsa.

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam usaha

menangai permasalahan pembauran antara warga negara indonesia

ketutunan, warganegaraasing denga warga negara indonesia. Hak

Azasi Manusia (HAM), Suku, Agama dan Ras ( SARA).


4) KasiPenanganan Masalah Strategimempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi,

komunikasi, dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan

kerjasama intelijen serta penanganan konflik, dan

pengawasan lembaga/orang asing, dengan fungsi sebagai

berikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi

kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik

dan pengawasan lembaga/orang asing.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan

fasilitasi dalam kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.

5) Kasi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian kebijakan,mediasi, komunikasi,

dan fasilitasi dibidang fasilitasi parpol dan pemilu serta

fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik, lsm dan

ormas dengan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi

fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan dan

pendidikan budaya politik, lsm dan Ormas.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan

fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi

kelembagaan dan pendidikan budaya politik, lsm dan ormas.

1.3 Isu Strategis yang Berpengaruh

Isu merupakan permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini

publik yang harus segera dicari penyelesaiannya.Isu ini dapat berskala

makro atau skala mikro.Isu–isu yang berkembang di masyarakat harus

didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar

dan strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang

menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.


Isu - isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Ketahanan Ideologi Negara

Menurunnya kebanggan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi nasional.

2. Wawasan Kebangsaan

Menurunnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan di kalangan

masyarakat terutama generasi muda.

3. Bela Negara

Menurunnya rasa cinta tanah air dan bela negara.

4. Nilai-nilai sejarah kebangsaan

Terjadinya pergeseran nilai–nilai kehidupan dalam masyarakat

dikarenakan melupakan sejarah perjuangan bangsa.

5. Pembauran dan Kewarganegaraan

Konflik bernuansa SARA dan tindakan diskriminatif terhadap warga

negara yang bertentangan dengan hak–hak sipil sebagaimana yang

diamanatkan dalam UUD 1945.

1.4 Dasar Hukum

PenyusunanLaporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor Tahun 2017 mengacu kepada :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas KKN;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Bogor;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi, Tata Kerja, dan Jabatan Struktural di Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik;


8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Bogor disusundengan sistematika sebagai berikut :

1. IKHTISAR EKSEKUTIF

Terdiri dari ringkasan kinerja, kendala yang dihadapi, strategi

pemecahan masalah.

2. BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah

1.3 Isu Strategis yang Berpengaruh

1.4 Dasar Hukum

1.5 Sistem Penyajian

2 BAB II : Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan

2.2 PerjanjianKinerja

3 BAB III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Evaluasi dana Analisis Capaian Kinerja

4 BAB IV : Penutup

5 Lampiran


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Menetapkan Perencanaan Strategismerupakan langkah awal yang

perlu dilakukan oleh intansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

masyarakat yang diselaraskan sebagai landasan bagi penetapan Rencana

Kinerja selama tahun anggaran.Dalam dokumen renstra juga tercantum visi,

misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan, serta program organisasi,

dengan mempertahankan factor kekuatan, tantangan, hambatan serta

peluang yang membentang didepan.

Dalam rangka merealisasikan kewenangan sesuai ketentuan yang

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015

–2019 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan. Segala sumberdaya digunakan secara

terarah guna mewujudkan visi. Mengacu kepada visi pembangunan Kota

Bogo rtahun 2015 – 2019, yaitu “Menjadikan Bogor sebagai Kota

Nyaman, Beriman, dan Transparan”. Dalammewujudkan visi

pembangunan Kota Bogor maka diperlukan misi. Diantara enam misi

pembangunan Kota Bogor terdapat misi “Mengokohkan peran moral

agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani”

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogormendukung misi yang ke-enam pada visi pembangunan Kota Bogor

2015 – 2019. Oleh karena itu ditetapkanlah visi Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Bogor, yaitu“Terwujudnya penyelenggaraan

Pemerintahan dan terpeliharanyanya Kesatuan Bangsa di Kota Bogor “

2.1.2 Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

Dalam mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor tersebut maka ditetapkanlah misi– misi sebagai berikut :

Misi satu : Memberdayakandan meningkatkan kapasitas Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat

(ormas) dalam menyelenggarakan pembangunan mental / non

fisik.


Misi dua : Memfasilitasi perkembangan partisipasi dan demokratis.

Misi tiga : Mendukung terciptanya komunikasi antar lembaga politik dan

stabilitas politik yang dinamis, sehat, dan demokratis.

Misi empat : Melaksanakan upaya pemeliharaan semangat persatuan dan

kesatuan bangsa.

2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan cara pencapaiannya

Tujuan yang ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan dan hasil

analisis SWOT, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Satu : Pembeberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

organisasi masyarakat (ormas) dalam menyelenggarakan

pembangunan mental / nonfisik.

Dua : Mewujudkan perkembangan partisipasi dan demokratis.

Tiga : Mewujudkan komunikasi antar lembaga politik / stabilitas yang

dinamis, sehat dan demokratis.

Empat : Mewujudkan pemeliharaan semangat persatuan dan kesatuan

bangsa.

Sasaran strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

Periode 2015 – 2019 yang disusun untuk selama lima tahun kedepan, yaitu :

Satu : Meningkatnya keberdayaan LSM dan ormas dalam

penyelenggaraan pembangunan.

Dua : Terciptanya perkembangan partisipasi dan demokratisasi.

Tiga : Meningkatnya komunikasi antar lembaga politik dan stabilitas

politik yang dinamis, sehat, dan demokratis.

Empat : Meningkatnya pemeliharaan semangat persatuan dan kesatuan

bangsa.

2.1.4 Kebijakan dan Program

2.1.4.1 Kebijakan

1) Fasilitasi bagi pembinaan parpol, ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh

agama, dan aparatur.

2) Fasilitasi bagi upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan

pembauran bangsa.

3) Fasilitasi bagi upaya meningkatkan deteksi dini kerawanan

Ipoleksosbudhankam.


4) Fasilitasi bagipeningkatan pemberdayaan masyarakat dan aparat tramtib

dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.

5) Fasilitasi bagi upaya peningkatan akuntabilitas dan pelayanan internal

berkualitas.

6) Fasilitasi bagi upaya peningkatan pelayanan organisasi Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Bogor

2.1.4.2 Program

Berikut ini adalah program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa,

Politik dan Politik Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 – 2019 :

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4) Program Pengembangan wawasan kebangsaan

5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat

7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Sasaran Strategis dan Indikator kinerja

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

hasil. Perwujudan tersebut hanya dapat terjadi dengan pencapaian target

kinerja tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Di

dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor

Tahun 2019 ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikatorkinerja sebagai

berikut :

1) Frekuensi dialog lintas agama, target 12 kali dalam setahun.

2) Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi.

3) Prosentasi pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA.

4) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang berkualitas dalam

pelaksanaan pembangunan;

5) Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan

dalam aktivitas pembangunan masyarakat.


2.2.2 Program, Kegiatan,dan Anggaran

Selain daripada sasaran strategis dan indikator kinerjanya, di dalam

Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun

2019 dicantumkan program, kegiatan, dan anggaran sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Inventaris KantorRp.75.000.000

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris KantorRp.79.600.000

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD.Rp.819.784.599

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPDRp. 3.600.000

4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Rp.

24.947.000

b. Pembinaan FKUB, FPK dan Penguatan Kelembagaan Forum Bela Negara Rp. 58.618.600

c. Peningkatan Wawasan Kebangsaan Rp.1.950.000

d. Peningkatan Kapasitas Ormas Rp. 40.400.000

5) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ( Banprov Jawa Barat Tahun 2019) Rp. 150.000.000

b. Verifikasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Rp. 2.000.000

c. Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019 Rp. 32.680.000

d. Sosialisasi Pilkada 2019, Pilpres dan Pileg 2019 Bagi Masyarakat dan OrmasRp. 282.900.000

6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

a. Pembinaan bagi Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban UmumRp. 17.100.000

b. Monitoring dan Penertiban Spanduk dalam Rangka Ketertiban UmumRp. 900.000

c. Monitoring Pengawasan Kegiatan Pengumpulan Massa Rp. 1.080.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

intansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi intansi, sebagaimana ditetapkan

dalam undang undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Ditindaklanjuti

pula dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Pengukuran Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa indikator

kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur baik kuantitas maupun

kualitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat

mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaranstrategis

instansi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi.Pengukuran tersebut merupakan hasil dari

suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator

kinerja berupa indikatorkeluaran (output) dan hasil (outcome).

Sebagaimana diuraikan bahwa indikator kinerja adalah suatu ukuran

kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk melihat

tingkat keberhasilan secara menyeluruh, perlu disusun dan ditetapkan

indikator kinerja yang dapat diukur dan dapat menggambarkan tingkat kinerja

pada setiap tahapan pembangunan, yaitu baik pada tahapan perencanaan,

tahap pelaksanaan, maupun pada tahap operasi dan pemeliharaan.

Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, serta

berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2019 ini,

maka evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor telah

menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Bogor

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Kota Bogor Tahun 2015 –2019 yang mendukung visi dan misi Pemerintah

Kota Bogor.

Untuk membuat kesimpulan terhadap hasil Evaluasi Kinerja pada

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor digunakan skala

pengukuran kerja dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

80 – 100 = Baik

55 – 79 = Sedang

<55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Hasil pengukuran tersebut menghasilkan capaian kinerja sasaran

strategis yang merupakan pencerminan pencapaian visi dan misi Kantor

Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Bogor. Adapun rumus yang digunakan

untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran adalah :

Persentase Pencapaian Kinerja= Realisasi

Rencana x 100%

Berdasarkan pengukuran kinerja kagiatan dalam pengukuran kinerja,

dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk

memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan

dan pencapaian sasaran.Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai

dengan skala pengukuran ordinal, setelah evaluasi kinerja dilanjutkan

analisis efesien dan efektifitas. Analisis efesiensi dilakukan dengan

membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini mengambarakan tingkat efesiensi yang dilakukan

dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu

input tertentu. Efisiensi terjadi jika realisasi masukan yang lebih dari target,

realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi

masuknya yang sesuai dengan targetnya.Hal ini juga menunjukkan bahwa

realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara

sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisisi juga

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap)yang terjadi,

baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan

masalah yang telah dan akan dilaksanakan.


3.2 Evaluasi dana Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor tahun 2019 yang mendukung pada

pencapaian Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor,

dapat disimpulkan sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target

Tahun

2018

Capaian

Tahun

2018

% Target

Tahun

2019

Capaian

Tahun

2019

%

1 Meningkatnya nilai

– nilai keagamaan

dalam kehidupan bermasyarakat

Angka

Kriminalitas <0,145 0,00048 199,67 <0,146 0,00047 196,78

2 Meningkatnya nilai-nilai

kebhinekaan dan

harmonisasi antar

umat beragama, antar suku, ras, dan

golongan

Persentase

deteksi dini

permasalahan

intoleransi

100 100 100 100 100 100

Prosentase

tingkat

kemudahan

mendirikan

tempat ibadah

100 100 100 100 100 100

Prosentase

pencegahan

dan

penanganan

terjadinya

konflik SARA

100 100 100 100 100 100

Berdasarkan table tersebut diatas bahwa persentase capaian kinerja

pada indikator sasaran untuk:

1. Angka kriminalitas di Kota Bogor pada tahun 2019 mencapai 0,00047.

Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Nilainya diperoleh dari total kasus kriminal yang terjadi di Kota Bogor

sepanjang tahun 2019. Jumlahnya 495 kasus kekmudian dibagi dengan

jumlah penduduk yang mencapai 1.041.901 jiwa. Dibanding tahun 2018,

jumlah kasus kriminal di Kota Bogor mengalami peningkatan, karena

pada tahun 2018 tercatat hanya 491 kasus. Peningkatan kasus kriminal

ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor, karena semakin

banyaknya kasus kriminal mempengaruhi jumlah angka kriminalitas. Hal


itu bisa menjadi indikator keamanan di Kota Bogor yang menghawatirkan

dan berkurangnya rasa aman masyarakat.Oleh karena itu Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor bersama Unsur Tekait terus

berupaya menekan angka kriminalitas. Sepanjang tahun 2019 upaya

yang dilakukan antara lain: melakukan pemetaan titik-titik rawan tindak

kriminalitas dan memonitor wilayah secara rutin dan intensif. Selain itu

juga membina aparatur wilayah bidang keamanan dan ketertiban

sebagai upaya deteksi dini, melaksanakan koordinasi lintas sektoral

terkait antisipasi dan pencegahan tindak kriminalitas serta meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum

di lingkungan wilayahnya.

2. Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi pada tahun 2019

dapat terealisasi 100%. Hal ini karena sepenjang tahun 2019,di

wilayah Kota Bogor tidak muncul permasalahan intoleransi. Untuk

mewujudkan kondisi yang penuh toleransi, telah dilakukan berbagai

upaya diantaranya :

1. Membangun sinergitas dan koordinasi dengan seluruh instansi

terkait;

2. Mengoptimalkan beberapa forum dialog, baik dengan unsur

masyarakat maupun lintas sektor serta bersinergi dengan muspida;

3. Mengoptimalkan peran Forum Pembauran Kebangsaan serta

Forum Kewaspadaan Dini Daerah; dan

4. Melaksanakan sosialisasi bela negara bagi pemuda.

Demikian pula dengan pencegahan dan penanganan terjadinya

konflik SARA, yang pada tahun 2019 mencapai 100%. Capaian

tersebut diperoleh karena sepanjang tahun 2019, di Kota Bogor tidak

ada konflik SARA. Untuk mencegah timbulnya konflik tersebut, telah

dilakukan beberapa upaya. Pertama, melaksanakan koordinasi secara

intensif dan efektif dengan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB), untuk mendeteksi secara dini permasalahan

keagamaan.Kedua berkoordinasi dengan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) untuk mendeteksi secara dini permasalahan

terkait ras/etnis di Kota Bogor.Ketiga, bermitra dengan lembaga-


lembaga non pemerintah (NGO) dalam melaksanakan dialog

kerukunan umat beragama sampai di tingkat kecamatan.Upaya-upaya

itu sangat membantu Pemerintah Kota Bogor dalam mempertahankan

serta meningkatkan toleransi di Kota Bogor.

Selanjutnyauntuk persentase tingkat kemudahan mendirikan tempat

ibadah.Pada tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Pada tahun 2019

permohonan izin tempat ibadah yang disampaikan melalui Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tercatat untuk sebanyak 8 unit

tempat ibadah, terdiri dari 7 masjid dan 1 gereja. Masing-masing

adalah Masjid Yayasan Al Falah Kelurahan Kedung Badak, Masjid Al

Madinah Kelurahan Katulampa, Masjid Al Anshor Kelurahan Cilendek

Barat, Masjid AL Muslimun Kelurahan Bantarjati, Masjid Ashim Bin

Umar Al Khottob Kelurahan Mekar Wangi, Masjid Al Ikhlas Kelurahan

Kencana, Masjid At Takwa Kelurahan Bantarjati, serta GKI Bogor Baru

Kelurahan Babakan.

Semua permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor

9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Ada

berbagai upaya yang dilakukan untuk merealisasikan tingkat

kemudahan mendirikan tempat ibadah sampai 100%. Upaya itu antara

lain, melakukan pertemuan rutin tiap bulan antara FKUB dengan umat

beragama, melaksanakan sosialisasi regulasi pendirian rumah ibadat

kepada seluruh elemen masyarakat, melaksanakan rapat koordinasi

tingkat kota dengan instansi terkait, serta mengikuti rapat koordinasi

FKUB tingkat nasional.


3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran pengelolaan belanja daerah untuk melaksanakan

program dan kegiatan pada Kantor Kesbang dan Politik Kota Bogor

tahun anggaran 2019sebesar Rp. 3.884.080.216,-( Tiga milyar delapan

ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu dua ratus enam

belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.304.169.541,-

(Tiga milyar tiga ratus empat juta seratus enam puluh sembilan ribu

lima ratus empat puluh satu rupiah). Adapun rincian alokasi dan

realisasinya adalah sebagai berikut :

No. Uraian

Tahun2019

Target (Rp)

Realisasi(RP) %

1. Belanja Tidak Langsung 2.576.420.017 2.076.574.873 80,60

2. Belanja Langsung 1.307.660.199 1.263.594.668 97,00

Jumlah 3.884.080.216 3.340.169.541 86,00

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019

dengan alokasidanrealisasi anggaran adalah sebagaiberikut :

No. Uraian

Tahun2019

Target (Rp)

Realisasi(RP)

%

1. ProgramPeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1. PengadaanInventarisKantor 75.000.000 69.527.272 92,70

2. PemeliharaanRutin/BerkalaInventarisKantor

79.600.000 76.463.000 96,06

2. ProgramPelayananAdminsitrasiPerkantoran

1. Pengelolaan RT SKPD 819.784.599 799.788.309 97,56

3. ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerja dan Keuangan

1. PenyusunanPerencanan dan Pelaporan SKPD

3.600.000 3.600.000 100

4. ProgramPengembanganWawasanKebangsaan

1. Bina Ideologi dan WawasanKebangsaanBagiPelajar;

24.947.000 24.947.000 100

2. PembinaanForumKerukunanUmatBeragama (FKUB) dan ForumPembauranKebangsaan (FPK);

58.618.600 58.618.600 100

3. PeningkataanWawasanKebangsaan; 1.950.000 1.950.000 100


No. Uraian

Tahun2019

Target (Rp)

Realisasi(RP)

%

4. Peningkatan Kapasitas Ormas. 40.400.00 38.400.000 95,05

5. ProgramPendidikanPolitikMasyarakat

1. Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ( Banprov Jawa Barat 2019

150.000.000 140.990.487 93,99

2. VerifikasiBantuanKeuanganBagiPartai

PolitikKotaBogor;

2.000.000 2.000.000 100

3. Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019

32.680.000 28.230.000 86,38

6. ProgramPeningkatanKeamanan dan KenyamananLingkungan

1. PembinaanbagiAparatur Wilayah BidangKeamanan dan KetertibanUmum;

17.100.000 17.100.000 100

2. Monitoring dan PenertibanSpandukdalamRangkaKetertibanUmum

900.000 900.000 100

33.. Monitoring Pengawasan Kegiatan Pengumpulan Massa

1.080.000 1.080.000 100


BAB VI

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi selama tahun

anggaran 2019.Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres No.7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil analisis kenerja diperoleh gambaran tentang capaian pada

masing-masing sasaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Angka kriminalitas di Kota Bogor pada tahun 2019 mencapai 0,00047.

Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan

2. Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi pada tahun 2019

dapat terealisasi 100%.

3. pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA, yang pada

tahun 2019 mencapai 100%.

4. Persentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah. Pada tahun

2019 dapat terealisasi 100%..

Dengan merujuk pada kajian diatas dapat disimpulkan bahwa secara

umum kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor di tahun 2019

relatif baik meskipun dalam pelaksanaan masih ditemui adanya kendala

berupa terbatasnya anggaran untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan

sebagaimana yang direncanakan. Dalam mengatasi kendala-kendala di atas

maka di tahun yang akan datang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bogor akan melakukan koordinasi lebih baik lagi dengan seluruh pihak-pihak

terkait dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan LKIP

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor agar optimal di masa yang

akan datang, dengan menetapkan indikator kinerja dalam penyusunan DASK

akan lebih dilengkapi sebagaimana isi amanat dalam Surat Keputusan

Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Demikian laporan ini dibuat dan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan

masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang terkait.

Kepala,

Drs. Dadang Sugiarta, MSi Pembina Tk. I

NIP. 19660330 198609 1 002

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangkotabogor.go.id/uploads/images/2020/transparansi/... · 2020. 9. 14. · TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara ... Undang-Undang

Documents