ge 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018 Page 1 LAKIP 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Data Umum Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efesien dan akuntabel untuk menyikapi semua itu. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pulubala selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan PulubalaKabupaten Gorontalo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudanakuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaiankinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dansasaran dengan target yang telah ditetapkan. SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan SKPD tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertangungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksaaan visi, misi dan strategi oraganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Blimbing sebagai bagaian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Pulubala yang terdiri dari berbagai komponen.
54
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Data Umumpungut perlengkapan kantor lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ge 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 1
LAKIP 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Data Umum
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin
terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih
cepat, efektif, efesien dan akuntabel untuk menyikapi semua itu. Dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman
penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas
Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pulubala selaku unsur pembantu pimpinan,
dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan
daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka di
terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan PulubalaKabupaten
Gorontalo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP).
Penyusunan LAKIP Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 yang dimaksudkan
sebagai perwujudanakuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaiankinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dansasaran dengan
target yang telah ditetapkan.
SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam
mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan SKPD tersebut dapat
melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan
kewajiban untuk mempertangungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksaaan
visi, misi dan strategi oraganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Blimbing sebagai bagaian dari instansi pemerintah
memiliki kewajiban untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Pulubala yang terdiri dari berbagai komponen.
ge 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 2
LAKIP 2018
Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada Kecamatan Pulubala pada tahun 2018, berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh
suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan
sebagai tolok ukur.
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah,
yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah
diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 (Ayat 1), dimana Kecamatan sebagai
Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat padatingkat kewilayahan. Sesuai dengan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tugas pokok dan fungsi Camat lebih
strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2009.
Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan,
maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta
didukung adanya pembagian tugas dantanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kecamatan.Dimasa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada
persoalanyang strategis yang bersifat makro. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan,
termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan
oleh para Camat.
Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas
dan kapasitas Camat untuk :
1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi
mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah
dilimpahkan.
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di
wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat
sasaran dan tepat manfaat
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Pulubala diberi kewenangan untuk
menyelenggarakan kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan langsung
kepada masyarakat kewenangan tersebut meliputi bidang :
1) Bidang Pemerintahan
2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Lingkungan Hidup
3) Bidang Kesejahteraan Sosial
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5) Bidang Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
6) Bidang Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
ge 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 3
LAKIP 2018
Dan sesuai dengan bidang-bidang tersebut diatas memiliki fungsi dan tanggung
jawab yang saling berhubungan.
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
Dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tugas serta memberikan dukungan
kepada organisasi-organisasi lain untuk hidup dan berdayaguna maka guna pencapaian hal
tersebut perlu Struktur-struktur Kecamatan Pulubala untuk melaksanakan fungsi-fungsi
dimaksud. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 60
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja
Kecamatan Tipe A bahwa Kantor adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Gorontalo.
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pulubala Kabupaten
Gorontalo sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016
dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
CAMAT
a. Tugas
Camat mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan serta membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan
pembinaan sosial politik dalam negeri;
b) Pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan;
c) Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana,
perekonomian, produksi dan distribusi.
d) Pembinaan kesejahteraan sosial;
e) Pembinaan ketenteraman, ketertiban wilayah dan lingkungan hidup;
f) Pembinaan pelayanan umum;
g) Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga;
h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
ge 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 4
LAKIP 2018
SEKRETARIS KECAMATAN
a. Tugas :
Sekretaris mempunyai tugas membantu camat melakukan pengelolaan
kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi,
mngevaluasi dan melaporkan, menyelenggarakan anggaran rutin keuangan, umum
dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan
fungsinya.
b. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretaris
mempunyai fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b) Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka
penyusunan evaluasi dan pelaporan;
c) Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan
perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan
kepustakaan;
d) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
program; dan
e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A dalam Pasal 8
Sekretaris, membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, dan
mengendalikan rencana program kegiatan, mengelola keuangan dalam rangka
belanja kegiatan kantor, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas,
melaksanakan pengelolaan aset, serta tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan.
b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi yang meliputi surat menyurat, mengarsipkan, mengagendakan,
melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan rumah
tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat
pungut perlengkapan kantor lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai,
Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai,
mengoordinasikan penatalaksanaan hukum dan pelayanan jabatan fungsional, serta
tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan.
ge 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 5
LAKIP 2018
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
a. Tugas :
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan umum, membina keagrariaan, sosial politik dalam negeri, administrasi
kependudukan, pemerintahan Desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas-tugas
lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
b. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi:
a) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pemerintahan Desa;
b) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
administrasi kependudukan;
c) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
d) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
keagrariaan;
e) Pengolahan data dan evaluasi data di bidang pemerintahan;
f) Pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan; dan
g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a. Tugas
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan
pembinaan masyarakat di bidang sarana dan prasarana, perekonomian, produksi dan
distribusi, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan dan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan distribusi;
b) Penyiapan dan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
perekonomian yang meliputi perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian,
pertanian, perindustrian dan perdagangan, usaha informal dan kehutanan serta
peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;
c) Penyiapan dan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan lingkungan
hidup;
d) Pengolahan data dan evaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
e) Pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
f) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pemberdayaan masyarakat desa; dan
g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan
ge 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 6
LAKIP 2018
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
a. Tugas
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Mengoordinasikan Penyusunan
Program Dan Melaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Serta Melaksanakan Tugas-
Tugas Lainnya Sesuai Dengan Tugas Kedinasan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kesejahteraan
Sosial mempunyai fungsi :
a) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan
pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan
olahraga;
b) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
c) Pengolahan data dan evaluasi data di bidang kesejahteraan sosial;
d) Pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
e) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial; dan
f) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
a. Tugas
Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
Melakukan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, Mengoordinasikan Pengelolaan Dan
Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah Kecamatan Dan Desa, Serta Melaksanakan
Tugas-Tugas Lainnya Sesuai Dengan Tugas Kedinasan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi
Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah;
b) penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan
aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja;
c) pengolahan data dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
d) pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
e) penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat; dan
f) penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pengelolaan
serta pengendalian lingkungan hidup;
g) penyusunan program pengadaan sarana prasarana penunjang;
h) pengolahan data dan evaluasi data pengelolaan serta pengendalian lingkungan
hidup;
i) pelayanan masyarakat di bidang kebersihan dan persampahan;
j) penyelenggaraan kegiatan administrasi pengelolaan serta pengendalian lingkungan
hidup; dan
k) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan
ge 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 7
LAKIP 2018
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pulubala adalah berdasarkan pada
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
Bagan : Struktur Organisasi Kecamatan Pulubala
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dibentuk sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Oragnisasi dan
Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo bahwa Kantor adalah Kantor Kecamatan
di Kabupaten Gorontalo dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 30
Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja
Kecamatan Tipe A. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan.
Sedangkan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Dimana
kedudukan, tugas dan fungsi membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah
Kecamatan yang terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Seksi Kesejateraan Sosial
f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Lingkungan Hidup
g. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
h. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
i. Kepala Desa
j. Sekretaris Desa
CAMAT
Kasie
Pemerintahan
SEKCAM
Kasie Pemberdayaan
Masyarakat
Kasie Kesejahteraan
Sosial
Kasie Trantib & Lingkungan
Hidup
Kasubag Perencanaan
& Keuangan
Kasubag Umum Dan
Kepegawaian
ge 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 8
LAKIP 2018
Stratifikasi potensi kepegawaian pada Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo
Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Komposisi Pegawai
Secara keseluruhan jumlah personil Pegawai Kecamatan Pulubala sampai bulan
Desember 2018 adalah sebanyak 25 orang ditambah dengan 16 orang Kepala Desa dan 3
orang Sekdes PNS dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi
Kecamatan Pulubala adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 1.1 sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Komposisi Pegawai Kecamatan Pulubala
Selang Desember 2018
No Kedudukan Dalam Organisasi Komposisi
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
1. Camat - 1 1
2. Sekretaris 1 - 1
3. Kepala Seksi Pemerintahan 1 - 1
Staf Pendudukung PNS 1 1 2
4 Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa - 1 1
Staf Pendudukung PNS 2 - 2
5 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - 1 1
Staf Pendudukung PNS - 1 1
6 Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban
Dan Lingkungan Hidup 1 - 1
Staf Pendudukung PNS 1 - 1
7 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan
Keuangan 1 - 1
Staf Pendudukung PNS 1 1 2
8 Kepala Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian - 1 1
Staf Pendudukung PNS 1 1 2
9 Kepala Desa 10 1 11
10 Sekretaris Desa (PNS) - 4 -
11 Pegawai Penunjang Program Kegiatan
(PPPK) Daerah 2 1 3
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Pulubala
ge 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 9
LAKIP 2018
2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Dari komposisi Pegawai Kecamatan Pulubala yang keseluruhan berjumlah 33 orang
terdapat :
23 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
0 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
3 orang Non PNS
Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Pulubala
menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2
sebagai berikut :
ge 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 10
LAKIP 2018
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan
Selang Desember 2018
No Status Kepegawaian
Gol / Ruang
Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Pulubala Staf
Camat Sekretaris Seksi Pemerintahan
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Seksi Kesejahteraan
Sosial
Seksi Trantib
Dan Lingkungan
Hidup
Sub Bagian
Perencanaan Dan
Keuangan
Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Pegawai Negeri Sipil
Pembina IV/b 1 - - - - - - - 1
Penata Tkt. I III/d - 1 1 - 1 1 - - 3
Penata III/c - 1 - - - - - 1 2
Penata Muda Tkt. I III/b - - - - - - 1 - 1
Penata Muda III/a - - - - 1 - 1 - 2
Pengatur Tkt. I II/d - - 1 - - - - - 1
Pengatur II/c - - - - 1 1 - - 2
Pengatur Muda Tkt I II/b - - 1 - 2 - - - 3
Pengatur Muda II/a - - - 1 - - - - 1
Juru Tkt I I/d - - - - - 1 - - 1
Juru I/c - - - - - - - - -
Juru Muda Tkt I I/b - - - - - - - -
Juru Muda I/a - - - - - - - -
2. PPPK Daerah - - - - - 1 1 - 2 4
Jumlah 1 1 3 2 6 4 1 3 21
ge 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 11
LAKIP 2018
3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Mengacu pada klasifikasi status Pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan
oleh pegawai Kecamatan Pulubala, adalah sebagai berikut :
Pegawai Negerri Sipil (PNS) terdapat :
1 orang berpendidikan S-2
8 orang berpendidikan S-1
- orang berpendidikan D-4
- orang berpendidikan D-3
13 orang berpendidikan SMA/sederajat
1 orang berpendidikan SMP/Sederajat
- orang berpendidikan SD/Sederajat
Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Pulubala
menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana
ditunjukkan pada tabel 1.3
ge 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 12
LAKIP 2018
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan
Selang Desember 2018
No Status
Kepegawaian
Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Pulubala
Staf Camat Sekretaris
Seksi Pemerintahan
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Seksi Kesejahteraan
Sosial
Seksi Trantib
Dan Lingkungan
Hidup
Sub Bagian
Perencanaan Dan
Keuangan
Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Pegawai Negeri Sipil
1. Srata 3 - - - - - - - -
2. Srata 2 - S2 - - S2 - - - 3
3. Srata 1 S1 - - S1 S1 - - 3
4. Diploma 4 - - - - - - - - -
5. Diploma 3 / 2 - - - - - - - - -
6. SMA/Sederajat - - SLTA SLTA SLTA SLTA - - 10
7. SLTP/Sederajat - - SLTP - - - - - 1
8. SD/Sederajat - - - - - - - - -
2. PPPK Daerah
1. Srata 1 - - - - - - - - 2
2. SMA/Sederajat - - - - - - - - 2
Jumlah 1 1 2 2 2 1 - - 22
ge 13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 13
LAKIP 2018
4) Kondisi Demografis Kecamatan Pulubala
Kecamatan Pulubala merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Pulubala terletak di sebelah Barat dari Kecamatan
Pulubala dan Kecamatan Boliyohuto. Kecamatan terletak : 0,300 Lintang Utara, 1.000
Lintang Selatan, 1220 Bujur Timur, 123,300 Bujur Barat.
1.1 Batas Administrasi Kecamatan Pulubala
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Boliyohuto
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Biluhu
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulubala
Gambar 1.1 Peta Kecamatan Pulubala
ge 14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 14
LAKIP 2018
1.2 Luas Wilayah Kecamatan Pulubala
Luas Wilayah Kecamatan Pulubala adalah ±124,76 KM2 yang memiliki
10 Desa dan jumlah penduduk ± 9.889 Jiwa, keadaan s/d Desember 2018.
Tabel 1.4 Data Luas Kecamatan dan Jumlah Dusun
Selang Desember 2018
No Desa Luas
Wilayah (KM2) Jumlah Dusun
1 2 3 4
1. Pulubala 19.00 4
2. Tridarma 8.50 3
3. Ponggongaila 5.50 3
4. Molalahu 18.27 2
5. Molamahu 9.10 3
6. Bakti 15.40 5
7. Toyidito
8. Ayumolingo 14.50 3
9 Bukit Aren 12.24 4
10 Mulyonegoro 16.75 6
11 Puncak 5.50 2
Jumlah 124,76 KM2 35
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Pulubala
ge 15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 15
LAKIP 2018
Jumlah penduduk Kecamatan Pulubala selang 31 Desember 2018
berjumlah 9.953 jiwa dengan komposisi yang tidak berimbang antara
penduduk Laki-laki dan Perempuan dengan perbandingan 50,52 % penduduk
Laki-laki dan 49,43 % penduduk perempuan. Kondisi komposisi penduduk
dapat terlihat pada tabel berikut :
Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Desa Kecamatan Pulubala Selang Desember 2018
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
1. Pulubala 662 640 1.302
2. Tridarma 412 411 823
3. Molamahu 407 411 818
4. Molalahu 424 397 821
5. Pongongaila 354 345 699
6. Bakti 785 730 1.515
7. Puncak 375 380 755
8. Mulyonegoro 608 596 1.204
9. Ayumolingo 774 787 1.561
10. Bukit Aren
11. Toyidito 195 196 391
Jumlah 4.996 4.893 9.889
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Pulubala
Tabel 1.6 Struktur Penduduk Kecamatan Pulubala
Selang Desember 2018
No Kelompok Umur Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. 0 s/d 4 285 285 570
2. 5 s/d 9 404 436 840
3. 10 s/d 14 537 548 1.085
4. 15 s/d 19 566 542 1.108
ge 16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 16
LAKIP 2018
5. 20 s/d 24 511 511 1.022
6. 25 s/d 29 415 370 785
7. 30 s/d 34 375 348 723
8. 35 s/d 39 380 348 728
9. 40 s/d 44 360 361 721
10. 45 s/d 49 285 269 554
11. 50 s/d 54 246 230 476
12. 55 s/d 59 202 182 384
13. 60 s/d 64 166 178 344
14. 65 keatas 264 285 549
Jumlah 4.996 4.893 9.889
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Pulubala
Tabel 1.7 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa Kecamatan Pulubala
Selang Desember 2018
Kecamatan Jumlah
Kepala Keluarga Keterangan
1 2 3
1. Pulubala 334
Sumber Data : Seksi Pemerintahan
Kecamatan Pulubala
2. Tridarma 286
3. Molamahu 225
4. Molalahu 208
5. Pongongaila 213
6. Bakti 452
7. Puncak 242
8. Mulyonegoro 384
9. Ayumolingo
10. Bukit Aren 421
11. Toyidito 120
Jumlah 2,885
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Pulubala
ge 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 17
LAKIP 2018
Sedangkan berdasarkan tenaga kerja, di Kecamatan Pulubala dominan
terserap di bidang pertanian berjumlah 5,488 %, dibidang Perkebunan
berjumlah 19,248 %, bidang Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0,168 %,
Perikanan sebanyak 5.488 %. serta instansi pemerintah menyerap ± 0,723 %
dan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut
Tabel 1.8 Lapangan Usaha Kecamatan Pulubala
Selang Desember 2018
No Lapangan Usaha %
1 2 3
1. Pertanian 5,488 %
2. Pertambangan dan Galian 0,278 %
3. Industri Pengolahan & Kehutanan 0,129 %
4. Perkebunan 19,248 %
5. Angkutan 0,500 %
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 2,595 %
7. Konstruksi 0,815 %
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 0,168 %
9. Instansi Pemerintah ; PNS & TNI/ABRI 0,723 %
10. Peternakan 0,129 %
11. Perikanan 5,488 %
Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Pulubala
ge 18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 18
LAKIP 2018
Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Selang Desember 2018
No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk
1 2 3
1. Perguruan Tinggi 113
2. SMA/MA 264
3. SMP/MTs 515
4. SD/MIM 1.029
5. TK/PAUD 419
6. Perguruan Tinggi 113
Sumber Data : Kantor Cabang Diknas Kecamatan Pulubala
5) Potensi Unggulan Kecamatan Pulubala
1. Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
Sektor Perikanan dan Pertanian sampai saat ini masih tetap merupakan
basis utama pembangunan daerah. Pada Kecamatan Pulubala potensi Perikanan
menjadi sektor unggulan hal ini dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang
lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha yang ada. Luas areal pertanian
adalah 2,765,153 Ha dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 50,67 % dari
seluruh angkatan kerja Kecamatan Pulubala. Adapun Luas Panen pada dan
Palawija di Kecamatan Pulubala pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
ge 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 19
LAKIP 2018
Tabel 1.10
Luas Panen Padi dan Palawija di Kecamatan Pulubala Selang Tahun 2018
No Komoditi Luas Panen (Ha) Produksi
(Ton) 1 2 3 4
1. Padi Sawah 29,16 5.495.98
2. Jagung 84,362 21819.21
3. Tomat 8,00 70,00
4. Cabe 18,00 16,00
5. Terong 20,00 18,00
6. Kacang Panjang 20,05 25,00
7. Bawang Merah 10.00 16.00
8. Kacang Hijau 20,2 22,20
9. Pisang 28,870 -
10. Mangga 2.470 -
11. Pepaya 1.78 -
12. Langsat 8,00 -
13. Nangka 1,011 -
14. Durian 18 -
15. Ubi Kayu 8.00 208,00
16. Ubi Jalar 2.50 48,00
17. Kedelai 1,80 5.4
18. Kacang Tanah 9,00 97,60
19. Kelapa 9,50 -
20. Cengkeh 7,00 -
21. Kakao 5,30 -
22. Kemiri 3,40 -
23. Kopi 2,50 -
24. Jambu Mente 1,00 -
Jumlah 2,765,153 138,235
Sumber Data : BP3K Kecamatan Pulubala Dan BPS Kabupaten Gorontalo
ge 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 20
LAKIP 2018
2. Potensi Peternakan
Pada sektor Peternakan, populasi ternak yang menjadi unggulan
Kecamatan Pulubala pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.11
Populasi Ternak Di Kecamatan Pulubala Selang Tahun 2018
No Jenis Ternak Jumlah (Ekor)
1 2 3
1. Sapi 2.060
2. Kambing 850
3. Kuda 9
4. Ayam Buras 8.661
5. Itik 605
Sumber Data : BP3K Kecamatan Pulubala Dan BPS Kabupaten Gorontalo
1.4 Permasalahan Utama
Adapun permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
Pulubala Kabupaten Gorontalo adalah :
1. Belum optimalnya basis data yang terpadu, Data merupakan piranti yang sangat
penting dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan bagi penentu kebijakan.
2. Tidak tersedia tempat pembuangan akhir untuk sampah untuk wilayah
Kecamatan Pulubala.
3. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpulan analisa
data indeks kepuasan masyarakat.
4. Kemampuan sumber daya aparatur Desa sebagai penyelenggara belum Optimal.
ge 21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 21
LAKIP 2018
1.5 Sistematika Penyajian
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan
Sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Data Umum
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Permasaahan Utama
1.5 Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Umum
2.2 Visi Dan Misi
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis
2.4 Arah Kebijakan
2.5 Program Dan Kegiatan
2.6 Penetapan Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Pengukuran Kinerja
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja
3.4 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018
- Evaluasi Kinerja Tahun 2018
ge 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 22
LAKIP 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan
dari pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara
sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya
melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi
Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya
lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis,
nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis
dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat
cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah bahwa penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian
kewenangan pemerintah pusat yang lebih besar kepada daerah melalui mekanisme dan
tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa
mengurangi kewenangan yang diberikan. Salah satu wujudnya adalah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana jangka panjang, menengah dan
tahunan.
ge 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 23
LAKIP 2018
2.2 Visi Dan Misi
1. Visi
Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi
Gorontalo Tahun 2012-2018 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025 serta
memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal
(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta
memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi
Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
Pernyataan visi di atas terdiri dari 2 frasa besar yakni : “Terwujudnya
Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang
Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses
tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi state of the
art (saat ini) ke kondisi state of arrival (kondisi harapan). Jadi terminologi
terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke kondisi yang
dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak dirubah dari kondisi
kini ke kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan
hebat, luar biasa, yang menunjukkan kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk
kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025
Kabupaten Gorontalo, yaitu “KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN
MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari proses
perubahan yang menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran berupa
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan
akronim dari GEnerasi Membangun Insan CemerLANG.
“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG
MENUJU MASYARAKAT MADANI”
ge 24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 24
LAKIP 2018
b. Masyarakat Madani
Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung
tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang ditopang oleh penguasaan
iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.
2. Misi
Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah
pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas selanjutnya
dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021,
sebagai berikut :
a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun
sumber daya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta
SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal
yang siap menghadapi era globalisasi.
b. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga,
serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil,
adil, efektif, efisien, akuntabel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.
c. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mewujudkan
kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keunggulan
daerah yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
d. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan
Hidup.
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan
melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis
kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis
kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang
berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi,
keberlanjutan, integrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan dan
kesetaraan.
ge 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 25
LAKIP 2018
e. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun
kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga eksternal
(lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan
di Kabupaten Gorontalo.
Dari 5 (lima) Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021,
Kantor Camat Pulubala Kabupaten Gorontalo masuk pada Misi 2 yaitu
Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih Dan Dinamis. Untuk
mendukung misi tersebut Kecamatan Pulubala telah menetapkan hal-hal utama yang
harus mendapatkan perhatian untuk pencapaian misi tersebut, yaitu sebagai
berikut :
1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Tercapainya Pelayanan Publik Yang Berkualitas
3. Transparan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan Pulubala.
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis
A. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) s/d 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi
serta analisis Strategis. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pulubala
Kabupaten Gorontalo adalah :
1. Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Dan Berdaya Guna.
B. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur dan waktu yang lebih pendek, maka dibuat Sasaran yang hendak dicapai
Pemerintah Kecamatan Pulubala dalam pelaksanaan program-program yang telah
ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan.
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas.
ge 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 26
LAKIP 2018
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pulubala
Tahun 2018
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.
Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Dan Berdaya Guna
Indeks
Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Pulubala
Meningkatnya
Pelayanan Prima Di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pulubala
7 9,55 7 9,55 80,38 90 95 99
Persentase Layanan Sesuai SOP
79,55 %
80,55 %
85,55 %
90,55 %
95,55 %
100 %
Penyerapan Anggaran
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas
SAKIP Kecamatan C CC B BB A AA
Prosentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK/APIP
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
ge 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 27
LAKIP 2018
2.4 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan sebagai bentuk pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
Dimana dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan
secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam
pembangunan. Dasar kebijakan Pemerintah Kecamatan Pulubala dalam pelaksanaan
pemerintahannya didasarkan pada pencapaian peningkatan Kinerja Aparat Kecamatan
dan Desa yang demokratis, bersih dan berwibawa sesuai dengan Renstra 2016-2021.
Sejalan dengan semangat reformasi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo senantiasa dilandaskan pada kebijakan yang
mengarah pada upaya-upaya demokratis termasuk di dalamnya upaya peningkatan proses
dan percepatan desentralisasi sehingga penyusunan program dan pembinaan Kecamatan
Pulubala haruslah mengacu pada prinsip kesesuaian program dengan kndisi objektif
daerah dan menjadi sumber inspirasi dalam perumusannya dan semangat dalam
pelaksanaannya. Dalam kerangka ini, maka Kecamatan Pulubala memposisikan diri
sebagai fasilitator, komunikator dan motivator bagi proses demokrasi dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat. Selain itu pelaksanaan berbagai kebijakan yang mengacu pada
tupoksi masing-masing seksi dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang
pada dasarnya merupakan penjabaran dari beberapa misi sebagai berikut :
1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis.
3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian.
4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup
5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah.
2.5 Program Dan Kegiatan
Program merupakan program kerja operasional yang pada dasarnya merupakan
upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja
operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi
waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-
langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.
ge 28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 28
LAKIP 2018
Adapun program dan kegiatan kerja operasional sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.6 Penetapan Kinerja 2018
Penetapan Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan
wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola
program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada
kegiatan instansi yang tidak terarah
Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja Perangkat
daerah (SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-
indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil
atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun perjanjian kinerja ini diatur dalam Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran
MenPAN Nomor 31 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan
kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II atau SKPD sampai ke
pimpinan SKPD atau kepala daerah.
ge 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 29
LAKIP 2018
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulubala Tahun 2018 mengacu pada
dokumen Renstra Kecamatan Pulubala Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Pulubala telah menetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Kecamatan Pulubala
Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
100 %
Prosentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pulubala
85
Prosentase Tingkat Kepatuhan Aparatur
100 %
2
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas
Prosentase Kelancaran Pelayanan Kependudukan (KK dan Mutasi)
100 %
Prosentase Keluhan / Aduan Keamanan Dan Ketertiban Yang Ditidaklanjuti
100 %
Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
100 %
Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
100 %
Prosentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 %
Prosentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya
100 %
ge 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 30
LAKIP 2018
Rencana Kinerja Kecamatan Pulubala tahun 2018 telah disusun dalam Rencana
Kerja dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang
merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 yang disertai dengan
rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan; baik yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif.
Rencana Kerja Anggaran ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan
target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap
indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan
merupakan wahana pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam
pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.
Pemerintah Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo untuk Tahun 2018
mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dengan kegiatan operasionalnya melalui 2 (dua)
Program Utama yang harus dilaksanakan, dimana masing-masing Sasaran Strategis
memiliki indikator kinerja yang masing-masing sebagai berikut :
1. Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan
.
Indikator Kinerja :
- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pulubala, sebesar 85 %
- Persentase Layanan Sesuai SOP, sebesar 85,55 %
- Penyerapan Anggaran, sebesar 82,97 %
2. Sasaran II : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas
Indikator Kinerja :
- SAKIP Kecamatan, Nilai sebesar B
- Prosentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK/APIP, sebesar 100 %.
ge 31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 31
LAKIP 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban suatu
Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki.Kecamatan
Pulubala selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang
disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintah Kecamatan Pulubala dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sementara untuk Pengukuran Capaian
Kinerja digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu
kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada
Tahun 2018. Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk
membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam
melaksanakan kegiatan.Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran,
program dan kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran rencana kinerja yang
akan diperbandingkan dengan realisasi. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau
kegagalan capaian kinerja setiap sasaran.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran
pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang dapat dilihat
pada tabel berikut :
ge 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 32
LAKIP 2018
Tabel 3.1 Tingkat Pencapaian Kinerja Dari Masing – masing Indikator
Sasaran Strategis
Dari tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo
memiliki 2 (Dua) sasaran dimana dari 2 sasaran tersebut telah Sangat Berhasil
dilaksanakan.
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo juga melakukan review terhadap Indikator
Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pulubala Kabupaten
Gorontalo tahun 2018.
NO. SASARAN
STRATEGIS
SKALA PENGUKURAN ORDINAL
SANGAT BERHASIL
(85 S/D100)
BERHASIL (70 S/D
84)
CUKUP BERHASIL
(55 S/D 69)
TIDAK BERHASIL
(< 55)
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan
100 %
- - -
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas
100 %
- - -
ge 33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 33
LAKIP 2018
3.2 Pengukuran Kinerja
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik
dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang
akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai
dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Pulubala diukur berdasarkan
tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang
diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran
dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan
realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target
dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir PK ( Pengukuran Kinerja). Kemudian
atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan
dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi
Kecamatan Pulubala untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran
diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :
Tabel 3.2
Capaina Pengukuran Kinerja Sasaran LAKIP Tahun 2018
NO CAPAIAN KINERJA INTERPRESTASI
1 2 3
1 85 % Sampai 100 % Sangat Berhasil
2 70 % Sampai 80 % Berhasil
3 55 % Sampai 69 % Cukup Berhasil
4 Kurang dari 55 % Tidak Berhasil
ge 34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 34
LAKIP 2018
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian
kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapaianya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam Laporan ini, Kecamatan Pulubala dapat menggambarkan penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing - masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2016 -2021 maupun Rencana Kerja
Tahun 2018.
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja
Secara umum Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.
Tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2
(dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan maka
pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo adalah sebagai
berikut :
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Kecamatan Pulubala
Tahun 2018.
Adapun capaian kinerja tahun 2018 sesuai target kinerja yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Pulubala Tahun 2018
No Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 84,64
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Bulan 12 12
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bulan 12 12
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tahun 1 1
ge 35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 35
LAKIP 2018
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100 100
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit 2 2
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Unit 4 4
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Unit 7 7
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Unit 1 1
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Unit 1 1
Pelaporan Laporan Kinerja 2018 Pemantapan dari Laporan Kinerja sebelumnya
melalui Renstra / RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021. Dalam menunjang
pelaksanaan tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
yang setiap tahun meningkat ditahun 2018 dengan banyaknya pelatihan-pelatihan
kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan di Kecamatan Pulubala dengan
adanya ASN pindahan dan Pegawai baru.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.
Secara umum Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai Visi dan Misi Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021
sebanyak 2 (lima ) sasaran. Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana
Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator
kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1
(satu) tahun terakhir di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.
ge 36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pulubala Tahun 2018
Page 36
LAKIP 2018
Adapun perbandingan realisasi Kinerja tahun ini dengan Realiasasi Kinerja
Tahun Lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir