1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan asas hukum (rechtstaat). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada pengecualian. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara- negara. 1 Sehingga, segala tindakan atau perbuatan seluruh individu tanpa terkecuali harus mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Negara berdasarkan asas hukum ini harus mengacu pada hukum yang baik dan adil tanpa ada pengecualian. Berbicara mengenai keadilan, Negara sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) begitu pula menyangkut Hak Asasi Anak yang di implementasikan dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung dengan beberapa ketentuan-ketentuan lain. Anak adalah manusia dan merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan karena pada hakikatnya 1 Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, Ilmu Negara, Bandar Lampung : PKKPU FH Universitas Lampung, 2013. hal. 2.
17
Embed
BAB I PENDAHULUAN...1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan asas hukum …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia
adalah negara berdasarkan asas hukum (rechtstaat). Sebagai negara hukum, maka
Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin
kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan
tidak ada pengecualian. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut
sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai
kekuasaan tertinggi di dalam negara- negara.1 Sehingga, segala tindakan atau
perbuatan seluruh individu tanpa terkecuali harus mengacu pada ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Negara berdasarkan asas
hukum ini harus mengacu pada hukum yang baik dan adil tanpa ada pengecualian.
Berbicara mengenai keadilan, Negara sangat menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia (HAM) begitu pula menyangkut Hak Asasi Anak yang di
implementasikan dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
didukung dengan beberapa ketentuan-ketentuan lain.
Anak adalah manusia dan merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa
untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan
khusus dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan karena pada hakikatnya
1Yulia Neta dan M. Iwan Satriawan, Ilmu Negara, Bandar Lampung : PKKPU FH
Universitas Lampung, 2013. hal. 2.
2
anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang
menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak
merupakan generasi muda yang mempunyai potensi yang diharapkan dapat
mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih
maju dan makmur sehingga patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi
kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang
jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa
akan sulit pula dibayangkan.2Berbicara mengenai anak, merupakan hal yang
sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang,
dan dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap
hidup bangsa pada masamendatang.3 Defisini anak menurut Undang-undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.
Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak banyak sekali terjadi
hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan
yang menjurus kepada tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut “juvenile
delinquency”yang diartikan dengan anak cacat sosial. Definisi anak nakal yaitu
anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.4Masa anak adalah masasedang
mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk
2Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung, PT. Alumni, 2010, hal. 1.
3Wigati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hal. 5.
4Ibid., hal. 19.
3
menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik
lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka
dalam konteks kehidupan bermasyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, anak mencari dan menuntut kemandirian dan
tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri,
sehingga apabila mereka salah dalam menentukan cara untuk menentukan jati diri
mereka sendiri maka kenakalan-kenakalan itulah yang muncul dan kerap
dilakukan oleh anak bahkan sampai menjurus pada tindak pidana. Suatu
kenakalan yang dilakukan oleh anak, akan berakibat anak tersebut akan
berhadapan dengan hukum yang berlaku. Kenakalan yang dilakukan oleh anak
sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasatidak
nyaman dalam lingkungannya, hal itu dianggap bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu
sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela, keadaan seperti itu
tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat
cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya
penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.
Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan
unsur memberatkan, atau anak melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam
Pasal 365 KUHP yang merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian
dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur
memberatkan.Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi
ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan
akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat
4
menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-
cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat
modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana,
dan cenderung luput dari jeratan hukum; yang lebih parah lagi banyak kasus-
kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga
dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus dimasa depan.5
Pada hakekatnya, pencurian dengan unsur memberatkan adalah perbuatan
yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan unsur
memberatkan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral
masyarakat.Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang
berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana
pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) “yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.6
Tindak pidana pencurian sendiri tergolong dalam beberapa jenis, salah
satunya yang akan dibahas yaitu tindak pidana pencurian dengan unsur
memberatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Pencurian
dengan pemberatandapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai
suatu pencurian dengan cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari
itu di ancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari
5Ibid., hal. 18.
6Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,Bandung, PT. Refika
Aditama, 2003, hal.15.
5
hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yag diancamkan.7Ancaman
pidana ini juga berlaku untuk pelaku tindak pidana pencurian dengan unsur
memberatkan yang mana pelakunya adalah anak. Apabila dalam menanggulangi
berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu mempertimbangkan kedudukan
anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.
Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan
berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat
memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak, orang tua dan masyarakat
sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan,
dan pengembangan perilaku tersebut. Pada hakikatnya anak tidak dapat
melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan
kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi
dan kondisi anak, khususnya dalam hal pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang
asing bagi dirinya.Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang,
berpastisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana
disebutkan Undang-undang Perlindungan Anak, khususnya anak yang memiliki
masalah dengan hukum, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana.
Perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan yang lainnya
sangat dibutuhkan bagi perkembangan seorang anak didalam menjalani
kehidupannya.
7Ibid., hal. 19.
6
Seorang anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri
dari keadaan yang mengancam, oleh sebab itu merupakan suatu kewajiban dan
tanggung-jawab yang tidak dapat lepas begitu saja dari orang tua dan orang-orang
di lingkungan sekitar maupun negara untuk melindungi seorang
anak.Perlindungan anakadalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak
dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.8 Dengan definisi yang lebih dalam
yaitu, selain melindungi, juga mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum
agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan memberi
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya
untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.9
Berbicara mengenai perlindungan anak, konsep perlindungan hukum bagi
anak berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem dilakukan
secara sistematik yang meliputi, substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.
Konsephukum yang sistematik ini juga menjadi poin penting dan perlu diterapkan
dalam proses peradilan pidana anak karena perlindungan hukum adalah perbuatan
melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu
atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi, dan politik,
baik secara preventif maupun represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam
upaya mewujudkan keadilan karena proses peradilan pidana anak harus