LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali sekaligus merupakan pusat kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan penting sebagai sektor penunjang strategis. Harapan masyarakat terhadap peranan sektor perhubungan di Kota Denpasar adalah terwujudnya pelayanan yang lancar, aman, nyaman, terjangkau serta aksesibilitas di semua komponen pelayanan sektor perhubungan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan perencanaan sistematis sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan di sektor perhubungan. Perencanaan strategis sektor perhubungan di Kota Denpasar tahun 2016 merupakan bagian dari perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 s/d 2016. Perencanaan strategis tersebut berpijak pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Denpasar, dan sebagai tindaklanjut dari perencanaan strategis tersebut telah ditetapkan pula Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Repetada dengan jangka waktu 1 Tahun.
35
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang · administrasi berbatasan dengan 2 Kabupaten yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi di Kabupaten Badung serta Kecamatan Sukawati
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali sekaligus merupakan pusat
kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang
menjadikan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab
itu sektor perhubungan memegang peranan penting sebagai sektor penunjang
strategis.
Harapan masyarakat terhadap peranan sektor perhubungan di Kota
Denpasar adalah terwujudnya pelayanan yang lancar, aman, nyaman,
terjangkau serta aksesibilitas di semua komponen pelayanan sektor
perhubungan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, karena
diperlukan perencanaan sistematis sebagai pedoman untuk melaksanakan
pembangunan di sektor perhubungan.
Perencanaan strategis sektor perhubungan di Kota Denpasar tahun
2016 merupakan bagian dari perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 tahun
yaitu dari tahun 2016 s/d 2016. Perencanaan strategis tersebut berpijak pada
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar
Pembangunan Kota Denpasar, dan sebagai tindaklanjut dari perencanaan
strategis tersebut telah ditetapkan pula Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah atau disebut Repetada dengan jangka waktu 1 Tahun.
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 2
1. 2 Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas
di Pemerintah Kota Denpasar dan Keputusan Walikota Nomor 350 Tahun
2001 yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
perhubungan dan bertanggungjawab kepada Walikota Denpasar.
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar,
yang juga dijabarkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor Nomor 33
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota
Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah :
“Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan”.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan kota
Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas
Perhubungan
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 3
1.4 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun
2008 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar,
maka sebagai berikut adalah struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota
Denpasar, yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat Dinas yang terdiri dari :
i. Sub Bagian Perencanaan Program, Data dan Informasi
ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
iii. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Dinas Lalu Lintas yang terdiri dari :
i. Seksi Manajemen Lalu Lintas
ii. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
iii. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
d. Bidang Angkutan yang terdiri dari :
i. Seksi Angkutan Darat
ii. Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan
iii. Seksi Terminal dan Pelabuhan
e. Bidang Sarana dan Prasarana Uji yang terdiri dari :
i. Seksi Perbengkelan
ii. Seksi Akreditasi Sarana dan Prasarana Uji
iii. Seksi Kelaikan jalan
f. Bidang Pengendalian Operasional yang terdiri dari :
i. Seksi Penegakan Hukum dan Penyidikan
ii. Seksi Patroli dan Pengawasan
iii. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
g. Unit Pelaksana Teknis Terminal Barang
Kasubag Tata Usaha UPT Terminal barang
h. Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang
Kasubag Tata Usaha UPT Terminal Penumpang
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 4
i. Unit Pelaksana Teknis Pengujian kendaraan bermotor
Kasubag Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
j. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Transportasi Darat
Kasubag Tata Usaha UPT Pelayanan Transportasi Darat
k. Kelompok Jabatan Fungsional
1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
1.5.1 Kondisi Geografis
Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang terletak di
wilayah Pulau Bali bagian selatan, merupakan kota pusat
pemerintahan, pendidikan, perdagangan maupun aktifitas lainnya. Kota
Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan dimana
terbagi menjadi 10 desa/kelurahan pesisir dan 33 desa/kelurahan bukan
pesisir.
Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 km² yang terletak pada
koordinat geografis 0835’31” - 0844’49” Lintang Selatan dan
11510’23” - 11516’27” Bujur Timur. Kota Denpasar secara
administrasi berbatasan dengan 2 Kabupaten yaitu Kecamatan Kuta
Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi di Kabupaten Badung serta
Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar.
Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2013 tercatat adalah
846.200 jiwa dengan jumlah penduduk 6.622 jiwa per kilometer
persegi.
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 5
Wilayah Kota Denpasar secara administrasi berbatasan dengan dua
Kabupaten yaitu Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Adapun
batas-batas wilayah admnistrasi tersebut adalah sebagaimana berikut :
Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Gianyar
Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Badung
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Badung
Sebelah Barat dengan Kabupaten Badung
1.5.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi
a. Sarana Transportasi
Perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor (car ownership) di
Kota Denpasar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun
2014 jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar mencapai
1.255.635 unit, dengan rincian sebagai berikut :
Mobil Penumpang : 170.633 unit
Mobil Barang : 44.478 unit
Bus : 2.180 unit
Sepeda Motor : 1.038.344 unit
b. Prasarana Transportasi
Jalan dan jembatan merupakan prasarana pokok yang mendukung
mobilitas penduduk maupun sistem transportasi, berdasarkan data
tahun 2015 panjang jalan di kota Denpasar adalah 665,777 Km
yang terdiri dari :
Jalan Negara/Nasional sepanjang 46.570 Km
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 6
Jalan Propinsi sepanjang 52,100 Km
Jalan Kota sepanjang 486.084 Km
Jumlah jembatan yang ada sampai tahun 2015 adalah 134 Unit
dengan rincian sebagai berikut :
Jembatan Negara/Nasional 24 unit
Jembatan Propinsi 24 unit
Jembatan Kota 86 Unit
Sedangkan menurut konstruksinya, pada tahun 2015 jembatan di
Kota Denpasar terdiri dari :
Jembatan beton 74 unit
Besi 2 unit
Boog 10 unit
Karakteristik jaringan jalan di Kota Denpasar pada dasarnya adalah
Grideron atau kisi-kisi dengan pusat kota adalah Lapangan Puputan
Badung. Karakteristik lain dari jaringan jalan di Kota Denpasar adalah
ruas jalan relatif sempit dengan jarak persimpangan satu dan lainnya
berdekatan sehingga menimbulkan banyak konflik kendaraan.
Pada kordon luar (outer cordon) jaringan jalan terdapat Jalan Lingkar
Luar Timur (East Ring Road) atau By Pass yang diberi nama By Pass
Ngurah Rai, sedangkan Jalan Lingkar barat (Western Ring Road) pada
Jalan Mahendradata.
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 7
1.5.3 Fasilitas Lalu Lintas
Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas bagi masyarakat
Denpasar khususnya Pengguna Jalan, Pemerintah Kota Denpasar
khususnya Dinas Perhubungan telah memberikan pelayanan berupa
penyediaan fasilitas lalu lintas, adapun jumlah dan jenis fasilitas lalu
lintas sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Rambu Lalu Lintas dan RPPJ : 3.094 unit.
Traffic Light : 67 unit.
Warning Light : 28 unit.
Pelican Crossing : 7 unit.
Marka Jalan : 60.273 m2
Cermin Tikungan : 93 unit.
Pagar Pengaman : 5520 m
Kelancaran arus lalu lintas merupakan tujuan dari pembangunan di sektor
transportasi sehingga kegiatan-kegiatan sektor lain khususnya yang berkaitan dengan
perekonomian dapat berakselerasi secara optimal. Indikator yang dapat dilihat untuk
menilai lancarnya arus lalu lintas adalah minimnya tingkat kemacetan dan tingginya
aksesibilitas. Permasalahan transportasi di Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari
perkembangan daerah di sekelilingnya yang merupakan daerah tangkapan (catchment
area). Bagaimanapun juga mobilitas penduduk antar kota di wilayah daerah
tangkapan kota Denpasar tersebut atau dikenal sebagai kawasan SARBAGITA
(Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) sudah sangat tinggi.
Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 8
oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antar kota antar wilayah kota tersebut. Untuk
dapat meningkatkan mobilitas tersebut maka tuntutan terhadap sarana dan prasarana
perhubungan merupakan hal yang sangat penting.
Ketidakseimbangan antara prasarana jalan dan volume lalu lintas yang ada
akan menimbulkan banyak permasalahan, misalnya : masalah perparkiran di badan
jalan (on street parking), kemacetan di ruas jalan dan antrian kendaraan pada
persimpangan-persimpangan. Demikian pula halnya dengan sarana angkutan umum,
dengan meningkatnya pemilikan jumlah kendaraan pribadi maka peran angkutan
umum menjadi semakin tersingkirkan. Saat ini share perjalanan yang menggunakan
angkutan umum kurang dari 4% dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh
masyarakat, prosentase tersebut adalah berdasarkan penelitian/studi yang dilakukan
oleh P3KT BUIP. Pendekatan penyediaan Prasarana (supply) kurang efektif lagi
diterapkan mengingat lahan pengembangan infrastruktur jalan sangat terbatas,
didorong laju perekonomian meningkat pesat sehingga menyebabkan masyarakat
dengan mudah menentukan moda yang digunakan. Sudah saatnya pemerintah Kota
Denpsasar melakukan pengaturan pergerakan orang maupun barang di jalan (traffic
demand management) dengan pembatasan aksesibilitas kendaraan pribadi dan
meningkatkan pelayanan angkutan umum.
Menyikapi hal tersebut seyogyanya Pemerintah Kota Denpasar saat ini mempunyai
political will khususnya terkait dengan perencanaan angkutan umum yang handal
untuk menjawab semua tantangan penyelenggaraan sektor perhubungan guna
mewujudkan pembangunan sistem perhubungan yang berwawasan budaya, lancar,
aman, nyaman dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat.
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2016 9
BAB II
RENCANA KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 V i s i
Melihat tantangan yang begitu kompleks maka untuk
mewujudkan pembangunan sistem perhubungan, sebagaimana
dikemukakan dalan bab sebelumnya, maka perlu disusun suatu rencana
strategis.
Rencana strategis dengan jangka waktu 5 tahun tersebut telah
ditetapkan guna memberikan pedoman penyelenggaraan