1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Suatu organisasi besar, seperti pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan subdinas-subdinas. Pusat pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Manajerial sebagai pusat pertanggungjawaban, sebagai budget holder, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran (Kusuma, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010 pasal 1 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP ialah suatu perangkat institusi daerah dalam menegakkan Perda (Peraturan Daerah) serta menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sedangkan anggota atau aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja disebut Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
10
Embed
BAB I PENDAHULUANrepository.unissula.ac.id/9060/5/4.BAB I.pdf · rencana strategis,mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai bagian diorganisasi, mengarahkan tanggung jawab kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Suatu organisasi besar, seperti pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai
suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat
dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil
hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan
subdinas-subdinas. Pusat pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi dasar
perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit
yang bersangkutan. Manajerial sebagai pusat pertanggungjawaban, sebagai
budget holder, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran
(Kusuma, 2013).
Menurut Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010 pasal 1 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
yang disingkat Satpol PP ialah suatu perangkat institusi daerah dalam
menegakkan Perda (Peraturan Daerah) serta menegakkan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, sedangkan anggota atau aparat dari Satuan Polisi
Pamong Praja disebut Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan Perda serta
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2
Salah satu wewenang Satuan Polisi Pamong Praja ialah melakukan
pengelolaan serta memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum terhadap
semua elemen dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dalam
pengembanan tugas dapat berjalan dengan mudah, tepat dan lancar. Satuan Polisi
Pamong Praja juga memiliki wewenang mengkoordinir penyusunan laporan
keuangan, pelaksanaan budaya kerja, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja
Keuangan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang
berlandaskan pada ketetapan serta prosedur yang berlaku yang dapat bermanfaat
bagi pertanggungjawaban Pelaksanaan kinerja. (http://info.metrokota.go.id/kantor
-sat-pol-pp/)
Undang-undang No 25 tahun 2004 pasal 7, menerangkan bahwa setiap
SKPD diwajibkan melakukan pembukuan mengenai Rencana Kerja (Renja) yang
disusun dengan berlandaskan Restra SKPD (Rencana Strategi) serta berpedoman
pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan kemudian dijadikan
landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Menurut Asri (2011:6) Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal
dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam
perencanaan, koordinasi dan pengawasan sedangkan anggaran (budget) menurut
Afiah (2010:166) ialah suatu rancangan keuangan secara periodik yang dibuat
berlandaskan dengan program yang telah ditetapkan serta disahkan sebelumnya.