perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup terutama Manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Disamping itu tanah merupakan aset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, oleh karena itu tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukan kedaulatan bangsa yang bersangkutan (Mudjiono, 2007:458). Dari kasus yang banyak terjadi, jelas sekali, bahwa tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan bagi negara yang bercorak agraris seperti Negara Indonesia. Gejolak ini merupakan causa prima terjadinya peningkatan penghargaan masyarakat terhadap tanah (Mukmin Zakie, 2011:188). Di dalam masyarakat agraris hubungan antara manusia dan tanah bersifat religio- magis-kosmis, yaitu hubungan antara manusia dan tanah yang menonjolkan penguasaan kolektif (Mukmin Zakie, 2011: 189). Hal ini dipertegas dengan pendapat Sonny Djoko Marlijanto yang menyatakan hubungan antara tanah dengan Negara Indonesia bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang (Sonny Djoko Marlianto, 2010 :1). Hubungan antara tanah dengan Negara Indonesia dijadikan dasar bagi pihak penyelenggara negara untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai daerah. Amartya Sen sebagaimana dikutip oleh Eman Ramelan menjelaskan bahwa pembangunan pada hakekatnya bukanlah sebuah proses
14
Embed
BAB I Latar Belakang Masalah - digilib.uns.ac.id fileAmartya Sen sebagaimana dikutip oleh Eman Ramelan menjelaskan bahwa pembangunan pada hakekatnya bukanlah sebuah proses perpustakaan.uns.ac.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah merupakan salah satu anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam kehidupan
makhluk hidup terutama Manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan
hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber
daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Disamping itu tanah merupakan
aset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, oleh karena itu tanah
memegang peranan penting yang mampu menunjukan kedaulatan bangsa
yang bersangkutan (Mudjiono, 2007:458).
Dari kasus yang banyak terjadi, jelas sekali, bahwa tanah memegang
peranan sentral dalam kehidupan bagi negara yang bercorak agraris seperti
Negara Indonesia. Gejolak ini merupakan causa prima terjadinya peningkatan
penghargaan masyarakat terhadap tanah (Mukmin Zakie, 2011:188). Di
dalam masyarakat agraris hubungan antara manusia dan tanah bersifat religio-
magis-kosmis, yaitu hubungan antara manusia dan tanah yang menonjolkan
penguasaan kolektif (Mukmin Zakie, 2011: 189). Hal ini dipertegas dengan
pendapat Sonny Djoko Marlijanto yang menyatakan hubungan antara tanah
dengan Negara Indonesia bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara
cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang (Sonny
Djoko Marlianto, 2010 :1).
Hubungan antara tanah dengan Negara Indonesia dijadikan dasar bagi
pihak penyelenggara negara untuk menentukan kebijakan-kebijakan
pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di
berbagai daerah. Amartya Sen sebagaimana dikutip oleh Eman Ramelan
menjelaskan bahwa pembangunan pada hakekatnya bukanlah sebuah proses
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sumberdaya
masyarakat. Tapi ditujukan pada pemberdayaan dan pengembangan
kemampuan masyarakat. (Eman Ramelan, 2008:1). Dalam tulisannya Eman
Ramelan juga menjelaskan konteks yang agak berbeda juga dapat dilihat
dalam tujuan pembangunan yang diarahkan pada pencapaian masyarakat
yang adil dan makmur. Kemakmuran berdimensi physic-biologis dan bersifat
ekonomis, seperti yang dikemukakan oleh Richard Postner bahwa sebagai
konsep ekonomi, kemakmuran akan banyak berurusan dengan hal-hal yang
bersifat kebendaan dan kekayaan materil, sedangkan keadilan lebih bersifat
psikologis dan subyektif (Eman Ramelan, 2008:2).
Pembangunan yang bersifat physic dalam artian meningkatkan
kemakmuran dan atau kesejahteraan masyarakat luas, dapat dilakukan dengan
melakukan pembangunan infrastruktur, yang antara lain dilakukan dengan
pembuatan jalan raya baru, peningkatan kualitas dan kelas jalan raya,
pembangunan pasar, pelabuhan jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya.
Maka tersedianya infrastruktur yang memadai dapat menggerakan roda
perekonomian lebih optimal yang berpengaruh pada peningkatan pendapat
serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan atau
kemakmuran masyarakat (Eman Ramelan, 2008:2).
Namun seringkali untuk membangun suatu infrastruktur, banyak negara
diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan akan tanah, maka perlu
melakukan suatu perbuatan pemerintah yang sah (legitimate dan justified),
dapat dipertanggungjawabkan (accountable and responsible) dan
bertanggung jawab (liable) (Safi, 2010:173). dimana secara aplikatif dapat
dilakukan dengan kegiatan “mengambil” tanah atau biasa disebut kegiatan
pengadaan tanah (pembebasan tanah).
Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara
teoritik didasarkan pada azas atau prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua
subsistem: Pertama pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan
umum, Kedua pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan
umum (komersial) (Imam Koeswahyono, 2008:4). Menurut Maria S.W.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Sumardjono pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk
memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi
kepentingan umum. Pada prinsipnya proses pengadaan tanah melalui kegiatan
pembebasan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang
memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan
untuk kegiatan pembangunan (Maria S.W. Sumardjono, 2008: 280). Untuk
memberikan kepastian hukum negara melakukan kegiatan pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan, maka perlu dibuat suatu peraturan
perundang-undangan yang menjabarkan secara jelas mengenai ketentuan-
ketentuan yang dapat dimengerti terutama terhadap masyarakat yang
kehilangan hak atas tanah.
Hal pertama yang berkaitan ketika negara melakukan kegiatan pengadaan
tanah yaitu konsep kepentingan umum, khususnya bagaimana peraturan
perundangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan telah mengatur kriteria tersebut di berbagai negara.
Pembahasan mengenai prinsip-prinsip kepentingan umum dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan pembangunan menjadi penting karena : (Adrian
Sutedi, 2008: 48-49).
1. Dalam sarana pembangunan, terutama pembangunan di bidang materiil,
baik di kota maupun di desa banyak memerlukan tanah, misalnya
pembuatan gedung sekolah, pelebaran jalan, semuanya memerlukan
tanah sebagai sarana utamanya;
2. Sebagai titik tolak di dalam pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan
pencabutan hak atas tanah. Untuk mendapatkan tanah dalam rangka
penyelenggaraan atau untuk keperluan pembangunan, harus dilaksanakan
dengan hati-hati dan dengan cara yang bijaksana;
3. Setelah lahirnya otonomi daerah, dalam rangka untuk menampung
aspirasi masyarakat di daerah, kepentingan umum dalam penafsirannya
harus disesuaikan dengan masyarakat setempat, sikap pemerintah tidak
dibenarkan secara parsial memihak bagi kepentingan golongan tertentu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
saja, tetapi dilakukan secara menyeluruh baik untuk kepentingan
masyarakat pedesaan maupun kepentingan masyarakat.
Istilah kepentingan umum seringkali menjadi perdebatan dalam
kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pemegang hak atas
tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu bukan untuk kepentingan
umum melainkan untuk kepentingan swasta, sedangkan pihak yang
memerlukan tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu benar-benar
untuk kepentingan umum. Menurut Christina Tri Budhayanti tanpa adanya
kriteria yang jelas mengenai konsep kepentingan umum dalam pengadaan
tanah, maka akan dapat menimbulkan berbagai penafsiran untuk mengisi
kriteria tersebut. Jika hal ini dilakukan, tidak mustahil bahwa setiap kegiatan
umum lebih jauh lagi akan menjadikan pemegang hak atas tanah akan
menjadi korbannya (Christina Tri Budhayanti, 2012). Problem yuridis yang
menggambarkan buruknya penetapan kepentingan umum di Indonesia salah
satunya adalah jalan tol. Dalam penyelenggaraan jalan tol, peran negara
digantikan oleh kepentingan bisnis. Negara justru membiarkan jalan umum
rusak dan semrawut sehingga pengguna jalan umum yang memiliki aset lebih
beralih ke jalan tol, sedangkan rakyat biasa tidak dapat mengaksesnya dengan
leluasa. Dengan beralih pengguna ke jalan tol, mengakibatkan keuntungan
usaha bisnis tol semakin membesar. Dan keuntungan tersebut merupakan
keuntungan pengusaha itu sendiri, bukan diperuntukan bagi sebesar-besarnya.
Hal kedua yang berkaitan ketika negara melakukan kegiatan pengadaan
tanah adalah pemberian ganti rugi yang diterima oleh masyarakat sebagai
akibat dari kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. pemberian
ganti rugi yang dilakukan oleh negara telah diatur dalam pengaturan hukum
dimana berisikan ketentuan mengenai bentuk-bentuk ganti rugi hingga proses
penyelesaian sengketa ganti rugi. Problem yuridis yang menggambarkan
buruknya penetapan konsep ganti rugi di Negara Indonesia adalah dengan
memberlakukan mekanisme konsinyasi, dimana konsinyasi sebagai alternatif
penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah justru tidak menyelesaikan
masalah, melainkan mendatangkan konflik baru dalam pembebasan tanah,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
karena pihak dari pemerintah yang terlibat langsung dalam pembangunan
seakan-akan mengakhiri konflik pembebasan tanah dengan menitipkan di
Pengadilan Negeri.
Menilik penerapan di berbagai negara lain juga telah mempunyai
pengaturan hukum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan, salah satunya adalah Negara Inggris. Sejak tahun 1909 Negara
Inggris telah membuat pengaturan hukum yang menegaskan bahwa otoritas
perencanaan pembangunan (local authorities) berwenang untuk membuat
rencana perencanaan kota yang tertuang dalam suatu rencana tata ruang
wilayah bagi daerahnya (Michael Purdue, 2006:492). Hingga menetapkan
pengaturan hukum Town and country planning Act 1947 yang kemudian
disempurnakan dalam Town and Country Planning Act 1952 dengan
memperkenalkan pengaturan hukum berbasis tata kelola kota modern
(modern urban planning) yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola kota
lebih modern dari sebelumnya (Robert Jones, 1982:4).
Sebagai tindak lanjut dari penerapan tata kelola kota modern (modern
urban planning), maka Negara Inggris membuat suatu pengaturan hukum
adanya pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan, melalui kegiatan
pembebasan tanah yang dalam proses perkembangan historisnya tidak
mengkodifikasikan kedalam satu peraturan-perundang-undangan saja, namun
mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai proses
pengadaan tanah yang memuat konsep kepentingan umum didalamnya, serta
peraturan perundangan-undangan mengenai proses ganti rugi sebagai akibat
adanya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
Melihat penetapan pengaturan hukum mengenai konsep kepentingan
umum dan pemberian ganti rugi di Negara Indonesia belum berjalan dengan
baik, maka penulis tertarik untuk menkonstruksikan dengan pengaturan-
pengaturan pengadaan tanah yang memuat konsep kepentingan umum dan
pemberian ganti rugi di Negara Inggris, maka hal ini menjadi menarik untuk
dikaji melalui penelitian dengan judul “KONSTRUKSI HUKUM ATAS
KEPENTINGAN UMUM DAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
TANAH (STUDI PERBANDINGAN HUKUM TANAH INDONESIA
DAN INGGRIS)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk
membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada
rumusan masalah yaitu:
Bagaimana seharusnya pengaturan kepentingan umum dan ganti rugi yang
layak yang dihasilkan dari hukum tanah Negara Indonesia dan Negara
Inggris?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian diperlukan karena terikat dengan perumusan masalah
dan judul dari penelitian itu sendiri. Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal
yang dicapai baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk membuat model pengaturan hukum terhadap konsep
kepentingan umum dan konsep ganti rugi layak yang telah dihasilkan
di dalam pelaksanaan hukum tanah negara Indonesia dan negara
Inggris terhadap pengadaan tanah.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian sebagai bahan untuk
menyusun skripsi sebagai persyaratan dalam mencapai gelar
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan
serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di lapangan
hukum.
c. Untuk memperdalam berbagai teori hukum yang telah penulis
dapatkan di Fakultas Hukum, khususnya di bidang hukum pertanahan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
D. Manfaat Penelitian
Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian
ini dapat memberikan manfaat. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan
oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut.
Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam memahami
model pengaturan hukum yang layak mengenai konsep kepentingan
umum yang sesuai dan pemberian ganti rugi yang layak dalam
kegiatan pengadaan tanah bagi Negara Indonesia kedepannya.
b. Memperkaya referensi penulisan tentang hukum pertanahan.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh
penulis.
b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan
ilmu yang diperoleh.
c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan
serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan
masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum
yang timbul. oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian
di dalam kerangka know-how di dalam hukum, bukan sekedar know-about.
Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan
isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:60). Hasil yang
dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya
atas isu yang diajukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 83).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Agar suatu penelitian ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka
diperlukan suatu metode yang tepat. Metode penelitian yang digunakan oleh
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (legal
research) adalah kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai
norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu
sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang
sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau
prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:47).
Penggunan jenis penelitian hukum (legal research atau
rechtsonderzoek) menekankan pada konsep hukum, norma hukum dan
validitas aturan hukum untuk memberikan penjelasan yang detail
terhadap masalah yang dirumuskan oleh penulis. dalam penelitian ini.
Penulis akan membuat suatu model pengaturan hukum terhadap konsep
kepentingan umum dan konsep ganti rugi yang layak dalam pengadaan
tanah dari temuan harmonisasi hukum terhadap konsep kepentingan
umum dan konsep ganti rugi dalam pengadaan tanah yang telah
dihasilkan oleh Negara Indonesia dan Negara Inggris.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
preskriptif. Ilmu hukum bukan termasuk kedalam ilmu deskriptif,
melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Objek ilmu hukum adalah
koherensi antara norma-norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan
hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act)
individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42).
Sebagai ilmu yang bersifat preskptif maka dapat dikaji bagaimana
seharusnya model pengaturan hukum terhadap konsep kepentingan
umum dan konsep ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah dengan
mempelajari sisi koherensi antara norma-norma hukum dan prinsip
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
hukum serta antara aturan hukum dan norma hukum, dari temuan
harmonisasi hukum pengaturan hukum pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan oleh Negara Indonesia dan Negara Inggris
yang memuat konsep kepentingan umum dan konsep ganti rugi
didalamnya.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki berpendapat
pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum
adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan kasus