`BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang 1
64
Embed
BAB I - Kulon Progo Regency · Web viewMesin ketik 2 Baik 2 Baik 2 Baik 10 Pesawat telepon 1 Baik 2 Baik 3 Baik 11 Papan nama 1 Baik 1 Baik 1 Baik 12 Meja kerja/rapat/komputer 19
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
`BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dengan melibatkan masyarakat.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:
Yang termasuk dalam lingkup sarana dan prasarana adalah gedung
perkantoran; peralatan baik peralatan yang menunjang perkantoran; maupun
peralatan yang mendukung ketugasan. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki 2 kompleks gedung. Kompleks
gedung utama menempati gedung eks Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan
Umum dengan luas bangunan kurang lebih 3.000 m2 yang beralamat di Jalan
Kawijo No 5. Pengasih. Dan kompleks gedung ke 2 menempati gedung
pemadam kebakaran dengan luasan 1500 m2 yang berlokasi di Jl. Sugiman
Nomor 24 Watulunyu Wates. Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah
memiliki beberapa ruangan yang masih dapat difungsikan seperti pada table
2.3
Tabel 2.3
Kondisi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kulon Progo 2011-2013
No. Jenis Asset
2011 2012 2013Jumlah (Unit)
Kondisi Baik % Jumlah
(Unit)Kondisi
Baik % Jumlah (Unit)
Kondisi Baik %
1 Gedung 1 Baik 2 Baik 2 Baik
2 Kendaraan roda 2 2 Baik 4 Baik 6 Baik
3 Kendaraan roda 4 2 Baik 2 Baik 7 Baik
12
No. Jenis Asset
2011 2012 2013Jumlah (Unit)
Kondisi Baik % Jumlah
(Unit)Kondisi
Baik % Jumlah (Unit)
Kondisi Baik %
4 Kendaraan roda 6 0 - 1 Baik 2 Baik 5 Mobil PBK 2 Baik 2 Baik 2 Baik 6 Wireless 0 - 0 - 1 Baik
7 Laptop/Komputer 3 Baik 6 Baik 7 Baik
8Printer Injek/laser jet 3 Baik 5 Baik 5 Baik
9 Mesin ketik 2 Baik 2 Baik 2 Baik
10 Pesawat telepon 1 Baik 2 Baik 3 Baik
11 Papan nama 1 Baik 1 Baik 1 Baik
12
Meja kerja/rapat/komputer 19 Baik 19 Baik 33 Baik
13 Kursi rapat/metal 22 Baik 22 Baik 37 Baik
14 Almari kayu/Kaca 2 Baik 3 Baik 5 Baik
15 Filing cabinet 0 - 0 - 4 Baik
16 Rak kayu 0 - 0 - 1 Baik
17 Brankas 1 Baik 1 Baik 1 Baik
18 LCD Proyektor 1 Baik 1 Baik 1Rusa
k
19 Kamera 1 Baik 1 Baik 2 Baik
20 Kipas angin 0 - 0 - 4 Baik 21 Televisi 0 - 0 - 2 Baik 22 White board 2 Baik 2 Baik 3 Baik 23 Jam dinding 0 - 0 - 1 Baik 24 Jaket tahan panas 5 Baik 5 Baik 5 Baik 25 Helm plastik 5 Baik 5 Baik 5 Baik 26 Perahu karet 3 Baik 3 Baik 3 Baik 27 Mesin perahu karet 1 Baik 1 Baik 1 Baik 28 GPS 1 Baik 1 Baik 1 Baik
29
Tenda kanvas/regu/Keluarga 23 Baik 31 Baik 31 Baik
30 Velbet 35 Baik 40 Baik 40 Baik
31 Rompi pelampung 20 Baik 20 Baik 20 Baik 32 Handy Talky ( HT ) 0 - 0 - 8 Baik
33Alat pendukung komunikasi 0 - 0 - 1 Baik
Data diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tersebut sampai saat ini sebagian besar masih dalam kondisi baik.
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan
Kabupaten Kulon Progo memiliki 8 ancaman bencana berupa: longsor;
banjir; cuaca ekstrim; kekeringan; gempa bumi; Tsunami; Kebakaran; dan
Banjir Lahar dingin. Ancaman longsor rentan terjadi pada musim penghujan di
13
daerah pegunungan menoreh meliputi kecamatan Kalibawang; Samigaluh;
Girimulyo; Kokap; dan sebagian kecamatan Pengasih. Sedangkan kekeringan
rentan terjadi pada musim kemarau di daerah pegunungan menoreh meliputi
kecamatan Kalibawang; Samigaluh; Girimulyo; Kokap; dan sebagian
kecamatan Pengasih. Longsor adalah bencana yang paling sering terjadi di
kabupaten Kulon Progo. Tipologi longsor di kabupaten Kulon Progo adalah
longsor kecil-kecil dengan intensitas rapat bergantian di berbagai lokasi di
kawasan pegunungan menoreh.
Ancaman banjir rentan terjadi pada musim penghujan di wilayah dataran
rendah seperti kecamatan Temon; kecamatan Panjatan; kecamatan Wates;
kecamatan Galur; dan kecamatan Lendah, namun untuk bencana banjir
bandang rentan mengancam daerah pegunungan Menoreh seperti daerah yang
terancam tanah longsor. Ancaman cuaca ekstrim; gempa bumi; kebakaran bisa
terjadi di semua wilayah Kabupaten Kulon Progo. Khusus cuaca ekstrim,
biasanya terjadi setiap pergantian musim, baik musim hujan ke musim kemarau
maupun sebaliknya. Ancaman Tsunami terdapat di wilayah pesisir pantai
selatan yang meliputi kecamatan Temon; Wates; Panjatan; dan Galur.
Walaupun probabilitas kejadian tsunami lebih kecil daripada kejadian tanah
longsor namun implikasinya lebih kompleks, sehingga ancaman tsunami ini
juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Informasi dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Kabupaten Kulon
Progo adalah Kabupaten peringkat 19 dari 151 Kabupaten/Kota yang memiliki
ancaman tsunami dengan kategori ancaman sangat tinggi.
2.3.2 Jenis Pelayanan
Secara umum, pelayanan yang diampu oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah melindungi seluruh
masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari semua ancaman bencana. Pelayanan
kepada masyarakat diupayakan melalui dua cara yaitu:
1) Upaya pengurangan resiko bencana
2) Penanganan pasca bencana
Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya pengurangan
resiko bencana adalah:
a) Peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi penerbitan Kebijakan
pengurangan resiko bencana (perda; perbup; SK bupati; rencana
14
kontigensi; rencana operasi; SOP; dll) serta pemenuhan Sarana dan
Prasarana Penanggulangan Bencana
b) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi peningkatan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat (sosialisasi; lokakarya; kampanye; dll), Desa
tangguh bencana,Sekolah siaga bencana, dll.
Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan
Pasca bencana adalah:
a) Penanganan darurat bencana meliputi evakuasi dan pencarian korban,
penanganan pengungsi (logistic; kesehatan; fasum; fasos; dll) serta
penanganan darurat fasum – fasos
b) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi rehabilitasi dan
rekonstruksi dibidang fisik dan non fisik
Tabel 2.4
program/kegiatan yang dilaksanakan 2012/2013
Program / Kegiatan 2012 Program / Kegiatan 2013
1 Program : Pelayanan administrasi perkantoran 1 Program : Pelayanan administrasi
perkantoran a Penyediaan jasa surat menyurat a Penyediaan jasa surat menyurat
b Penyediaan komunikasi,sumber air dan listrik. b Penyediaan komunikasi,sumber air
dan listrik.
c Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional c Jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasional
d Penyediaan jasa administrasi keuangan. d Penyediaan jasa administrasi keuangan.
e Penyediaan jasa kebersihan kantor e Penyediaan jasa kebersihan kantor
f Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja. g Penyediaan ATK g Penyediaan ATK
h Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dokumen. h Penyediaan barang cetakan dan
pengandaan dokumen.
i Penyediaan komponen instalasi kantor. i Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan.
k Penyediaan makanan dan minuman rapat. k Penyediaan makanan dan minuman
rapat.
l Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah l Penyediaan koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
m Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah m Penyediaan koordinasi dan konsultasi
dalam daerah n Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. n Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. o Pengadaan Mebeluer o Penyediaan jasa pelayanan kantor p Pengadaan Peralatan Kantor q Pengadaan Perlengkapan Kantor 2 Program : Peningkatan Sarana dan 2 Program : Peningkatan Sarana dan
15
Prasarana Aparatur. Prasarana Aparatur. a Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor a Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
b Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional. b Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
c Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor. c Pengadaan peralatan gedung kantor
d Pengadaan Peralatan komunikasi
e Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
f Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
3Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. a Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
b Penyusunan laporan keuangan semesteran. b Penyusunan laporan keuangan
4 Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. 4 Program : Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD. a Penyusunan renstra SKPD. a Penyusunan rencana kerja SKPD b Penyusunan rencana kerja SKPD
c Monev, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan.
5 Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 5 Program : Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan. a Pencegahan dan pengendalian Bahaya
Kebakaran a Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
6Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
6Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
a Pemantauan dan Penyebar luasan informasi potensi bencana alam. a Pemberdayaan PUSDATIN /
PUSDALOPS
b Penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi. b Sosialisasi dan pemantauan potensi
bencana
c Respon tanggap darurat kejadian bencana alam. 7 Program : Respon Tanggap Darurat
d Pengurangan resiko berbasis masayarakat a Penanganan tanggap darurat bencana
alam
e Penyusunan formulasi kebijakan penanggulangan bencana b Manajemen distribusi logistik dan
prasarana
f Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlenggapan kantor c Penilaian kerusakan, kerugian akibat
bencana
g Kegiatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam 8 Program : Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Bencana a Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana
2.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Pelayanan di bidang bencana merupakan sebuah pelayanan yang sulit
diukur karena karakteristik satu jenis bencana yang berbeda dengan bencana
yang lain sehingga penangannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal
16
yang rumit dan tidak dapat di prediksi dengan pasti semisal diprediksi akan
terjadi bencana kekeringan malah yang terjadi adalah bencana cuaca ekstrim
dsb. Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo
diukur dari:
1) Capaian penanganan Bahaya Kebakaran dengan target sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Terlaksananya fasilitasi dan kordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
12 bulan 12 bulan 100
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi penanganan tanggap darurat bencana alam
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penanganan tanggap darurat bencana alam.
12 bulan 12 bulan 100
Tersedianya sarana prasarana respon tanggap darurat bencana dan terdistribusikannya logistik bagi pemenuhan kebutuhan dasar korban
Tersedianya sarana prasarana respon tanggap darurat bencana dan terdistribusikannya logistik bagi pemenuhan kebutuhan dasar korban
12 bulan 12 bulan 100
Terwujudnya kaji cepat dan verifikasi perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
Terlaksananya kaji cepat dan verifikasi perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
12 bulan 12 bulan 100
Terwujudnya pengendalian, Terlaksanya pengendalian, pertolongan dan evakuasi
12 bulan, 4 kali
12 bulan, 4 kali 100
17
pertolongan dan evakuasi korban bahaya kebakaran, simulasi dan pengadaan seragam.
korban bahaya kebakaran, simulasi dan engadaan seragam
simulasi, 15 stel seragam
simulasi, 15 stel seragam
Terwujudnya sosialisasi pengurangan bencana dan sistem penanggulangan bencana di masyarakat / siswa serta tercetaknya peta an leaflet pengurangan resiko bencana
Terlaksananya sosialisasi pengurangan bencana dan sistem penanggulangan bencana di masyarakat / siswa serta tercetaknya peta dan leaflet pengurangan resiko bencana
10 kali, 3 leaflet @ 50 buah, peta bahaya 60 buah
10 kali, 3 leaflet @ 50 buah, peta bahaya 60 buah
100
Terwujudnya pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPS
Terlaksananya pemberdayaan PUSDATIN /PUSDALOPS
210 ob 12 bulan, 21 stel seragam
210 ob 12 bulan, 21 stel seragam
100
Tabel 2.6Capaian Kegiatan Urusan BPBD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator KinerjaCapaian Kegiatan
%
Realisasi Keuangan Kegiatan
%1 2 3 4
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Terlaksananya fasilitasi dan kordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
100 99
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi penanganan tanggap darurat bencana alam
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penanganan tanggap darurat bencana alam.
100 94,35
Tersedianya sarana prasarana respon tanggap darurat bencana dan terdistribusikannya logistik bagi pemenuhan kebutuhan dasar korban
Tersedianya sarana prasarana respon tanggap darurat bencana dan terdistribusikannya logistik bagi pemenuhan kebutuhan dasar korban
100 15,99
Terwujudnya kaji cepat dan verifikasi perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
Terlaksananya kaji cepat dan verifikasi perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
100 96,48
Terwujudnya pengendalian, pertolongan dan evakuasi korban bahaya kebakaran, simulasi dan
Terlaksanya pengendalian, pertolongan dan evakuasi korban bahaya kebakaran, simulasi dan pengadaan seragam
100 77,61
18
pengadaan seragam.
Terwujudnya sosialisasi pengurangan bencana dan sistem penanggulangan bencana di masyarakat / siswa serta tercetaknya peta an leaflet pengurangan resiko bencana
Terlaksananya sosialisasi pengurangan bencana dan sistem penanggulangan bencana di masyarakat / siswa serta tercetaknya peta dan leaflet pengurangan resiko bencana
Berdasarkan table 2.10 tersebut. Target kinerja yang kurang adalah capaian
peningkatan penanggulangan bencana karena pada tahun 2012-2013 BPBD relative
sangat baru, sehingga masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang sangat
terbatas. Selain itu paradigma penanggulangan bencana masih responsive, belum
preventif. Sedangkan target kinerja pasca bencana di dalam Rencana Strtegis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah tercapai dengan baik
karena indikator penanggulangan bencana dihitung berdasarkan kejadian yang terjadi.
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD2.4.1 Tantangan
Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya
kuantitas kejadian bencana dari tahun-ke tahun di Kabupaten Kulon Progo
membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana
Pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka
panjang.Oleh sebab tersebut pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk
Badan Penanggulangan Bencana yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam
upaya penanggulangan bencana.
Selain meningkatnya kuantitas jumlah kejadian bencana, Kabupaten Kulon
Progo ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat
pembangunan, oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana juga harus
ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis. Masih banyak tantangan
yang harus dihadapi terkait pelayanan penanggulangan bencana di segala bidang
1) Penanganan penanganggulangan bencana belum sinergis dengan penegakan
peraturan perundang-undangan di kawasan rawan bencana
2) Ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
3) Komitmen semua komponen dalam hal penanggulangan bencana
4) Banyaknya jenis dan intensitas bencana
2.4.2 Peluang
Peluang badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan
Bencana Di Kabupaten Kulon Progo masih terbuka sangat lebar, banyaknya
kejadian bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi
bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma
penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang
membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan atau direncanakan, tidak
gobyakan setelah terjadi bencana baru bertindak. Karena hal demikianlah
penanggulangan bencana berjalan komprehennsif, simultan, dan handal karena
banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.
24
Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan
bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra Bencana, Pada saat Terjadi
Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap Pra Bencana, berupa Program dan
kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana,
mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan.
Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan Bencana harus memiliki
kapasitas dan sitem yang sudah handal.Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi
Bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan
korban, harta benda, dan pemenuhan dasar korban bencana.Setelah semua
teratasi, dimulailah Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan
penghidupan dan kehidupan masyarakat.Hal tersebut belum dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk
menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah:
1) Kuatnya Komitmen dari BNPB dan BPBD DIY Dalam Penaggulangan
Bencana
2) Semakin sadarnya masyarakat bahwa pendekatan preventif lebih efektif
daripada pendekatan responsive untuk mengurangi korban, dan kerugian
akibat bencana.
3) Kuatnya lembaga masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan
bencana
25
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah SKPD yang
memiliki tugas dan fungsii yang besar tetapi minim kewenangan. Bencana
berimplikasi terhadap semua sector, oleh sebab itu upaya pengurangan resiko
bencana; penanganan pasca bencana harus dilakukan di semua sector meliputi
pemerintah, swasta; dan masyarakat. Harus dan tidak boleh ditawar,
penanggulangan bencana tidak boleh dibebankan kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah semata. Penanggulangan bencana harus dibebankan kepada
segenap SKPD di Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat; kalangan swasta /
korporasi; dan masyarakat itu sendiri.
Berbagai permaslahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah:
a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang
komprehensif di Kabupaten Kulon Progo, padahal Landasan Hukum dan
kebijakan adalah power dari BPBD
Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan
responsif ke pendekatan preventif padahal hampir semua daerah di
kabupaten Kulon progo merupakan daerah rawan bencana.
Belum optimalnya sinkronisasi program penanggulangan bencana
b. Dalam aspek Kelembagaan
BPBD adalah lembaga yang berfungsi koordinatif, untuk eksekusi ada di
SKPD teknis.
c. Dalam aspek Ketugasan:
Perlunya banyak jenis standar operasional prosedur penanganan bencana
26
Alur prosedur birokrasi yang berbelit-belit
Sumber daya manusia yang terbatas.
Tuntutan kesegeraan pelayanan korban bencana
Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kulon Progo
Aspek Kajian
Capaian Kondisi saat
ini
Standar yang digunakan
pada koordinasi Permasalahan
Pelayanan SKPD
Internal Eksternal
Gambaran Pelayanan SKPD
perumusan kebijakan penanggulangan bencana
UU No. 24 Tahun 2007PP No. 21 Tahun 2008PP No. 22 Tahun 2008Permendagri No. 33 Tahun 2006Permendagri No. 46 Tahun 2008Permendagri No. 27 Tahun 2007Perka BNPB No. 3 Tahun 2008Perda DIY no 8 hun 2010
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan bencana
bencana adalah isu global
perubahan paradigma penanganan responsif ke prefentiv
pengkoordinasian penanggulangan bencana
cakupan ketugasan yang luas
bencana merupakan urusan bersama
pengurangan resiko bencana membutuhkan investasi
kewenangan kelembagaan yang terbatas
munculnya berbagai komunitas penanggulangan bencana
Kajian Terhadap Renstra BPBD DIY
sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana
UU No 24/2007Permendagri No 22 Tahun 2008Perda DIY No 8 Tahun 2010
banyaknya jenis ancaman bencana di kabupaten
Wilayah rawan bencana di DIY Berimbang
Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan Penanggulangan Bencana
Kajian Terhadap Renstra BNPB RI
Koordinasi Penanggulangan Bencana
UU No 24/2007Permendagri No 22 Tahun 2008
keterbatasan sumber daya manusia
kesesuaian kebutuhan antara kabupaten dengan pusat
penyeragaman kapasitas BPBD Kabupaten yang satu dengan yang lain
LainDinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal1 2 3 4 51 Penanggulangan
adalah isu yang seksi di dunia internasional selain HAM; Gender; Demokrasi
Isu penanggulangan bencana menjadi isu yang penting karena indonesia berada di ring of fire dan berada di antara 2 samudra besar yang berpotensi tsunami
Penanggulangan Bencana dibagi menjadi pra, saat, dan pasca bencana
2 pembangunan dengan pendekatan pengurangan resiko
Pengurangan resiko bencana sudah mulai di aplikasikan dalam pembangunan
isu pengurangan resiko bencana menjadi salah
27
NoIsu Strategis Lain-
LainDinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal1 2 3 4 5
bencana menjadi trend di negara-maju untuk meminimalkan resiko
satu kajian dalam perencanaan tata ruang
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program RPJMD
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun
2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan
dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk
Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016, maka dirumuskan 6 misi
pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui
peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam
arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu
pada pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan.
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan
penegakan hukum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai SKPD yang memiliki fungsi
perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Operasionalisasi tugas dan fungsi BPBD tersebut mendukung pencapaian visi
pembangunan Kulon Progo 2016 selaras dengan misi ke 5.
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
28
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
NoMisi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 5
Mewujudkan Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
pendekatan penanggulangan bencana masih bersifat responsif.
Belum optimalnya sinkronisasi program penanggulangan bencana
investasi pengurangan resiko bencana berbiaya tinggi
Luasnya Daerah Pelayanan Bencana
Teridentifikasinya daerah rawan bencana
Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab pemerintah; swasta; dan masyarakat
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencanaProgram Peningkatan keamanan dan kenyamanan LingkunganProgram Tanggap Darurat BencanaProgram Rehabilitasi dan dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3.3 Telaah Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI
Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui
pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara
bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam
menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan
Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di
bidang ini adalah: Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.
Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang
nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya
koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan
terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran
masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam
berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Sesuai kondisi faktual
lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut
kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal
(peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana secara sistematis dan bertahap yang
menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan
29
untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB
dirumuskan sebagai berikut :
1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh.
Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama
yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah,
pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan
dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.
3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Visi dan misi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di padukan
dengan Visi dan misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam
kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Visi instansi yaitu:
“Terwujudnya suatu masyarakat DIY yang peka, tanggap dan tangguh terhadap
bencana menuju Hamemayu Hayuning Bawono”.
Dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan, maka Misi dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
1. Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana yang
komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, berbasis pada masyarakat;
1. Kebijakan Penanggulangan Bencana yang preventive
30
Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke
preventiv, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam
pengurangan resiko bencana daripada merespon bencana yang terjadi.
2. Sinergitas Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan
komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua
pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus
dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya
penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-
potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung
hukum penanggulangan bencana di kabupaten kulon progo.Upaya
Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu
mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai
tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.
3. Peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana
Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga,
pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang
akan terjadi.
31
BAB IVVISI MISI TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan misi BPBD
Visi BPBD adalah : Terwujudnya Ketangguhan Kulon Progo dalam Menghadapi Bencana.
Sedangkan Misi BPBD adalah : Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
Untuk mewujudkan visi ketangguhan Kabupaten Kulon Progo dalam
menghadapai bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan kabupaten
kulon progo untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah
pembangunan yang lebih baik. Visi tersebut bermuara kepada upaya tujuan
melindungi masyarakat dari bencana. Tujuan-tujuan yang ingin disasar oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana berikut:
1. Terwujudnya kenyamanan lingkungan
2. Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana yang komperhensif
3. Terwujudnya upaya penanganan bencana yang terencana, terpadu, dan
handal
Tabel. 4.1
Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan BPBD
NO
.TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN (%)
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 -5 -6 -7 -8 -9
1 Meningkatnya
Perlindungan
dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Terwujudnya
ketangguhan
dan
Kesiapsiagaan
Bencana
Persentase
Desa
Tangguh
Bencana
6,06 12,12 18,18 30,30 36,36
32
4.3 Strategi dan Kebijakan BPBD
Tabel. 4.2Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD
Visi Terwujudnya Ketangguhan Kulon Progo dalam Menghadapi Bencana
Misi: Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana
NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3 5 6
1 Meningkatnya
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam melalui
ketangguhan dan
kesiapsiagaan bencana
Terwujudnya
Ketangguhan dan
Kesiapsiagaan
Bencana
Peningkatan
jumlah desa
tangguh bencana
Meningkatkan
jumlah desa
tangguh bencana
33
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD maka rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program
serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.
34
35
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD BPBD Kabupaten Kulon Progo
(Tahun 2012 - 2014)
Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSatuan 2012* 2013* 2014
target Rp target Rp target
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase Desa Tangguh Bencana
19 03 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya pertolongan kebakaran dan pencarian korban
% 20 20 17.954.800 20 43.114.100 20
19 03 15 09 Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran
Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
bulan 12 12 17.954.800 12 43.114.100 12
19 03 15 17 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakarn
Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
unit 2 0 0 0 0 1
19 03 22 Program Pencegahan
Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam
Meningkatnya kinerja pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
kali 15 11 63.127.100 10 99.863.300 13
19 03 22 15 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam/Sosialisasi
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurang resiko bencana alam
kali 3 50.052.100 1 99.863.30 3
4 9 0 0 2 Penerapan Aspek-
aspek Kebencanaan dalam pembangunan daerah bencana
Terlaksananya rapat persiapan penerapan as[pek-aspek kebencanaan dalam pembangunan daerah bencana
kali 10 2 13.075.000 0 0 0
19 03 22 16 Pengurangan Resiko Berbasis Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas desa tangguh bencana
desa 1 0 0 0 0 10
19 03 22 18 Pengembangan Sistem pengurangan resiko bencana
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya sistem peringatan dini tsunami
Unit 0 0 0 0 0 1
19 03 25 Program Respon
Tanggap DaruratMeningkatnya respon yang cepat dimasyarakat