BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak lepas dari
permasalahan ekonomi. Dilihat dari lapisan masyarakatnya, banyak
kalangan menengah ke bawah yang masih kurang mampu untuk memenuhi
kewajibannya. Salah satu solusi yang dilakukan oleh masyarakat
untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan gadai.Gadai
merupakan suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu
barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan
kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin
suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk
mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada
kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara
benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.[footnoteRef:1] Gadai
diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). [1:
https://www.academia.edu/6731186/Hak_Gadai]
Gadai terjadi karena adanya unsur-unsur timbulnya hak debitur
yang disebabkan perikatan utang-piutang, dan adanya penyerahan
benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai jaminan
yang diberikan oleh kreditur.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan gadai dan dasar hukumnya?2.
Bagaimana contoh putusan mengenai gadai beserta analisisnya?
1.3Tujuan Penulisan
1.Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan gadai dan apa yang
menjadi dasar hukum dari gadai tersebut?2.Untuk mengetahui
bagaimana contoh putusan mengenai gadai dan mengetahui bagaimana
analisis terhadapnya?
1.4Metode Penulisan
1. Studi PustakaPenulis melakukan studi pustaka dengan cara
membaca buku maupun artikel-artikel mengenai pemilu yang terdapat
di internet.
BAB IIPEMBAHASAN
2.1.1 Hukum Jaminan
Hukum Jaminan di dalam KUHPerdata tidak didefinisikan secara
khusus. Hukum Jaminan menurut literatur yaitu Zakerheidrecht atau
Hukum Jaminan/Hak Jaminan. Hukum Jaminan dapat dirumuskan melalui
pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. Menurut J. Satrio, Hukum
Jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang
jaminan-jaminan seorang kreditur terhadap seorang debitur.
Macam-macam jaminan yaitu Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jaminan
Umum dapat dilihat dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.
Jaminan Khusus diatur dalam pasal 1133 KUHPerdata dimana diatur
bahwa dalam Jaminan Khusus terdapat timbulnya hak yang didahulukan,
hak preferent dapat timbul karena :1. Ketentuan Undang-undang,
pasal 1134 KUHPerdata2. Diperjanjikan, yang terbagi lagi menjadi 2
(dua), yaitu :a) Jaminan PeroranganProf. Soebekti mengatakan bahwa
Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan
seorang pihak ketiga untuk pemenuhan kewajiban debitur. b)Jaminan
KebendaanJaminan Kebendaan adalah jaminan yang memberikan pada
kreditur atas suatu kebendaan milik debitur, dimana kreditur
mendapatkan hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur
wanprestasi.Jaminan kebendaan atas benda bergerak yaitu Gadai dan
Fidusia, sedangkan jaminan kebendaan atas benda tetap yaitu Hipotek
dan Hak Tanggungan.
2.1.2 Gadai
Gadai menurut pasal 1150 KUHPerdata adalah hak yang diperoleh
kreditur atas benda bergerak yang diserahkan padanya oleh debitur
yang memberikan kekuasaan pada kreditur untuk mengambil pelunasan
dari barang dengan hak preferent. Menurut Prof. Sri Soedewi, gadai
adalah hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak untuk
menjamin suatu hutang. Objek gadai adalah semua benda bergerak baik
yang bertubuh maupun tak bertubuh. Untuk benda bergerak yang tak
bertubuh diatur dalam pasal 1153 KUHPerdata, dimana gadai tersebut
kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir harus diberitahukan pada
orang yang mempunyai kewajiban membayar, pemberitahuan tersebut
dapat dituntut bukti tertulisnya dan mengenai izin serta pemberian
gadainya oleh orang yang berkewajiban tersebut.
Para pihak dalam gadai adalah sebagai berikut :a) Pemberi gadai
(debitur)b) Penerima gadai
Sifat dan tujuan hak gadai, yaitu :1) Hak preferent yaitu hak
untuk didahulukan dari debitur lain2) Bersifat kebendaan3) Accesoir
yaitu sebagai perjanjian ikutan4) Menjadi pelunasan hutang5) Tidak
dapat dibagi-bagi, seluruh benda menjadi satu kesatuan6)
Inbezitstelling
Syarat sahnya gadai yaitu :1) Harus ada penyerahan atas benda
yang dijadikan jaminan (inbezitselling).2) Benda yang digadaikan
harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai (debitur)
Untuk syarat sahnya perjanjian gadai sama halnya dengan syarat
sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer
yang menentukan antara lain:1. Adanya kata sepakat2. Adanya
kecakapan3. Adanya hal tertentu4. Adanya kausal atau sebab yang
halal[footnoteRef:2] [2: http://www.pps.unud.ac.id/]
Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka gadai mempunyai
sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu:1. Selalu mengikuti bendanya
(droit de suit)2. Yang terjadi terlebih dahulu didahulukan dalam
pemenuhannya (droit de preference)3. Dapat dipindahkan, dan4.
Mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhan
melebihi kreditur-kreditur lainnya [footnoteRef:3] [3: Titik
Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 178.]
Proses terjadinya gadai, yaitu :a) Benda bergerak berwujud.
Untuk perjanjian hutang piutang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lisan
dan tertulis. Untuk yang tertulis, bentuknya dapat berupa akte
dibawah tangan atau akta otentik. Menurut pasal 1151 KUHPerdata,
persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan semua alat-alat
pembuktian yang diperbolehkan untuk membuktikan adanya perjanjian
pokok. Barang yang dijadikan jaminan harus dilepaskan dari
kekuasaan pemberi gadai (pasal 1152 KUHPerdata).b) 1. Untuk surat
piutang atas nama ada syarat-syarat tertentu, yaitu :a. harus ada
perjanjian gadaib. harus ada pemberitahuan pada debitur yang
mempunyai kewajiban melakukan pembayaran
2. Untuk piutang atas tunjuk, syarat nya adalah :a. harus ada
perjanjian gadaib. harus ada endosemen yaitu surat piutang
diserahkan
3. Pada cessie (pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh
(intangible goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di
sini biasa berbentuk piutang atas nama), tunduk pada ketentuan
pasal 613 KUHPerdata. Cessie dilakukan melalui akta otentik atau
akta di bawah tangan, akta tersebut sebagai bukti telah
dilakukannya pemindahan hak. Pada cessie syarat untuk keabsahannya
yaitu pemberitahuan pada debitur, syarat ini dibutuhkan dengan
tujuan agar debitur sadar adanya pengikat berupa cessie.
Hak dan kewajiban penerima gadai :1. Berhak menahan barang
barang yang dijaminkan baik mengenai jumlah pokok, bunga.2. Berhak
atas pelunasan dari pengikatan penjualan hasil eksekusi penjual
barang yang dijaminkan, caranya dapat berupa dijual sendiri atau
dilelang.3. Berhak mendapat ganti rugi atas biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk menyelamatkan barang jaminan.4. Berhak
menggadaikan lagi jika sudah menjadi kebiasaan, misalnya gadai
surat-surat sero obligasi.5. Bertanggung jawab atas hilangnya atau
susutnya barang jaminan karena kelalaiannya.6. Dalam hal barang
jaminan akan dijual maka harus ada pemberitahuan pada debitur.7.
Berkewajiban memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan
setelah mengambil pelunasan hutangnya.8. Mengembalikan barang
jaminan jika hutang lunas berikut bunga dan biaya.
Perbedaan gadai menurut KUHPerdata dengan Hukum adat, yaitu:a.
Menurut KUHPerdata1. Barang dilepas dari kekuasaan debitur.2. Jika
debitur lalai, tidak boleh memperjanjikan barang yang digadaikan
otomatis dimiliki debitur.b. Menurut hukum adat1. Ada 2 (dua)
bentuk yaitu borreg dan cekelan. Barang jaminan tetap dilunasi
debitur.2. Dalam bentuk cekelan, tidak dilarang untuk
memperjanjikan barang yang digadaikan menjadi milik kreditur jika
debitur lalai.
Hapusnya Gadai : Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang.
Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran
penyalahgunaan dari pemegang gadai. Karena benda yang digadaikan
dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada
pemberi gadai. Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi
pemilik benda yang digadaikan. Karena dieksekusi oleh pemegang
gadai. Karena lenyapnya benda yang digadaikan. Karena hilang benda
yang digadaikan.
2.2Contoh Putusan dan Analisisnya
PUTUSANNo. 502 K/PDT/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat
kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :AMAQ ATI,
bertempat tinggal di Dusun Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya
Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding ;melawan1. INAQ RENDAH ;2. INAQ SINE, keduanya
bertempat tinggal di Dusun Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya
Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;Para Termohon Kasasi dahulu para
Penggugat/para Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca
surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat-surat
tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat telah digugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai
para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada
pokoknya atas dalil-dalil :Bahwa para Penggugat ada memiliki
sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Beleka, Desa Beleka,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercantum
daIam Pipil No. ..., Persil No. ....., Klas ..... Luas 40 are,
dengan batas-batas :Sebelah utara : sawah Amaq Nurasim ;Sebelah
selatan : sawah Amaq Alur ;Sebelah timur : sawah Amaq Jumidi
;Sebelah barat : sawah Amaq Roh ;Yang untuk selanjutnya disebut
sebagai : Tanah Sengketa ;Bahwa sekitar dalam tahun 1984, tanah
sawah sengketa tersebut di atas para Penggugat telah gadaikan
kepada seorang laki-Iaki bemama : AMAQ JU, dari Dusun Keselet, Desa
Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan
harga gadai 3 (tiga) ton padi cerai ;Bahwa masa gadai tanah sawah
sengketa kepada Sdr. Amaq Ju, hanya berlangsung 6 (enam) tahun
yaitu dari tahun 1984 s/d tahun 1990, oleh karena oleh Sdr. Amaq
Ati (Tergugat) berkali-kali meminta kepada para Penggugat untuk
menebus tanah sawah sengketa milik para Penggugat kepada Sdr. Amaq
Ju, akan tetapi para Penggugat tidak mau dan tidak mengizinkan
untuk menebusnya dengan alasan apapun ;Bahwa ternyata secara
diam-diam Sdr. Amaq Ati (Tergugat) dengan cara memaksakan kehendak
dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai orang yang paling berhak
atas tanah sawah sengketa telah menebus tanah sawah sengketa yang
Penggugat gadaikan kepada Sdr. Amaq Ju sebagaimana harga gadai yang
Penggugat gadai kepada Sdr. Amaq Ju yaitu sebesar 3 (tiga) ton padi
cerai ;Bahwa setelah Penggugat merasa mampu untuk menebus dan
meminta kembali tanah sawah sengketa yang dikuasai. Sdr. Amaq Ati
(Tergugat) yaitu sekitar dalam tahun 2000, akan tetapi Tergugat
tetap bertahan dan tidak mau ditebus dengan bermacam-macam alasan
yang dibuat-buat dengan penuh kebohongan ;Bahwa kendatipun Sdr.
Amaq Ati tidak mau ditebus atas tanah sawah sengketa, para
Penggugat sering kali mencoba bahkan berkali-kali namun ternyata
Sdr. Amaq Ati (Tergugat) tetap pula bertahan dengan bermacam-macam
dalih dan alasan yang dibuat-buat ;Bahwa penyelesaian terhadap
tanah sawah sengketa secara kekeluargaan sulit ditempuh, sehingga
para Penggugat pernah mencoba penyelesaian melalui Kepala Desa
setempat bahkan melalui Camat Praya Timur, namun ternyata seIalu
menempuh jalan buntu, sehingga dengan demikian ber-dasarkan anjuran
serta sesuai dengan surat pengantar dari Camat Praya Timur
tertanggal 25 September 2007, Nomor : 140/290/PTR, para Penggugat
dianjurkan untuk menggugat melalui Pengadilan Negeri Praya sebagai
instansi yang punya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
perkara yang bersangkutan ;Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan
bukti-bukti yang cukup akurat, dan untuk itu kiranya mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau MajeIis Hakim
yang ditunjuk dapat memberikan putusan serta merta yaitu putusan
yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding
ataupun kasasi ;Bahwa Penggugat merasa khawatir atas tindakan tidak
baiknya dari Tergugat yang dengan sengaja ingin memindahtangankan
tanah sengketa kepada pihak lain yang akan merugikan pihak
Penggugat, sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri dan
mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu kiranya dapat diletakkan
sita jaminan atas objek sengketa, guna untuk menjamin gugatan
Penggugat ;Bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat
sejak tahun 1990 telah berlangsung selama 17 tahun, sehingga
sebagaimana ketentuan undang- undang, kelebihan masa gadai
penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat telah
berlangsung selama 10 tahun, dari kelebihan masa gadai atas tanah
sawah sengketa para Penggugat menderita kerugian atas hasil tanah
sengketa tersebut yang kalau diperhitungkan setiap tahunnya
menghasilkan 3 ton padi gabah kering, yang mana kalau
diperhitungkan total secara keseluruhan kerugian para Penggugat
adalah 10 x 3 ton = 30 ton (300 kwintal), yang mana kalau
diperhitungkan dengan uang, maka harga per 1 kwintal sebesar
Rp.200.000,- x 300 kwintal = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) ;Bahwa sedangkan selain hasil panen padi tersebut di atas
adapula menghasilkan tanaman tembakau yang rata-rata tiap tahunnya
menghasil-kan uang sejumlah Rp.10.000.000,- x 10 tahun =
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;Bahwa jadi total secara
keseluruhan kerugian yang diderita para Penggugat baik dari hasil
tanaman padi maupun tembakau adalah Rp.60.000.000,- +
Rp.100.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta
rupiah) ;Bahwa penguasaan atas kelebihan dari masa gadai atas tanah
sawah sengketa oIeh Tergugat adalah penguasaan tanpa hak untuk itu
sebagai-mana ketentuan hukum yang berlaku, kiranya sungguh patut
Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para
Penggugat dalam keadaan kosong tanpa uang tebusan atau beban apapun
;Bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sawah
sengketa yang diatas namakan Tergugat adalah surat-surat yang tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu harus
dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa
sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka segala biaya yang
timbul akibat perkara ini harus pula dibebankan kepada Tergugat
;Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Majelis
Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat
memberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah
sawah sengketa adalah milik para Penggugat;3. Menyatakan menurut
hukum bahwa tanah sawah sengketa telah tergadai kepada Sdr. Amaq Ju
sejak tahun 1984 s/d tahun 1990 dengan harga gadai 3 (ton) padi
cerai ;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah menebus tanah
sawah sengketa milik para Penggugat kepada Sdr. Amaq Ju tanpa
sepengetahuan dan seizin para Penggugat sekitar dalam tahun 1990
;4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa
oleh Tergugat telah berlangsung selama 17 tahun ;6. Menyatakan
menurut hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa selama
kelebihan masa gadai adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu pula
harus dihukum untuk menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan
kosong kepada para Penggugat tanpa uang tebusan dan beban apapun
;7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang
berkaitan atas tanah sawah sengketa yang diatasnamakan Tergugat
adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum ; 8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah
diletakkan atas tanah sawah sengketa adalah sah dan berharga ; 9.
Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan
terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi
(uitvoerbaar bij voor- raad) ;10. Menghukum Tergugat atau kepada
barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan
dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat sebagai orang
yang paling berhak dengan tanpa uang tebusan atau beban apapun, dan
jika dipandang perlu dapat memohon bantuan pihak Kepolisian ;11.
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hasil tanah
sawah sengketa selama penguasaan tanpa hak, yang ditotal secara
keseluruhan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta
rupiah) ;12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya
yang timbul aki- bat perkara ini ;Dan atau diberikan putusan yang
seadil-adilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut,
Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan yaitu putusannya
No. 39/Pdt.G/2007/PN.PRA, tanggal 01 April 2008 adalah sebagai
berikut :1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;2.
Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah milik
para Penggugat ;3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah
sengketa telah tergadai kepada Sdr. Amaq Ju, sejak tahun 1984 s/d
tahun 1990 dengan harga gadai 3 ton padi cerai ;4. Menyatakan
menurut hukum bahwa Tergugat telah menebus tanah sawah sengketa
milik para Penggugat kepada Sdr. Amaq Ju tanpa sepengetahuan dan
seijin para Penggugat sekitar dalam 1990 ;5. Menyatakan menurut
hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat telah
berlangsung selama 17 tahun ;6. Menyatakan menurut hukum bahwa
penguasaan tanah sawah sengketa selama kelebihan masa gadai adalah
penguasaan tanpa hak, untuk itu pula harus dihukum untuk
menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong kepada para
Penggugat tanpa uang tebusan dan beban apapun ;7. Menyatakan
menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan atas tanah
sawah sengketa yang diatas namakan Tergugat adalah tidak sah dan
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 8. Menghukum
Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari
padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa
kepada para Penggugat sebagai orang yang paling berhak dengan tanpa
uang tebusan atau beban apapun, dan jika dipandang perlu dapat
memohon bantuan pihak Kepolisian ; 9. Menolak gugatan selain dan
selebihnya ;10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.782.000,- (tujuh ratus
delapan puluh dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Mataram dengan putusan No. 105/PDT/2008/PT.MTR, tanggal 10
Oktober 2008 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini
diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 November
2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Desember 2008
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi
No.18/PDT-KASASI/2008/PN.PRA, yang dibuat oleh Panitera Penga-
dilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2008 ;Bahwa setelah itu
oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 Desember
2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/
Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;Menimbang,
bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat
diterima ;Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
ialah :Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, maka Pemohon
Kasasi/Tergugat asal akan memaparkan sedikit tentang posita
bantahan terdahulu, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat
pada dasarnya berawal dari hasil musyawarah beberapa sesepuh
masyarakat baik itu dari tokoh agama dan ataupun tokoh masyarakat
yang mungkin istilah klasiknya di dalam hukum adat sasak lebih
dikenal krama gubuk ;Bahwa krama gubuk ini adalah merupakan produk
hukum yang dibuat oleh sesepuh masyarakat sasak, yang sudah barang
tentu dari semua pemeluk- pemeluk adat itu sendiri harus tunduk dan
patuh atas hasil keputusan krama gubuk itu sendiri ;Bahwa berangkat
dari hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi akan mempergunakan
hasil krama gubuk sebagai alasan-alasan utama dalam risalah memori
kasasi ini, yang mana hasil krama gubuk tersebut telah terungkap
pula sebagai fakta hukum dimuka persidangan, yang untuk jelasnya
sebagai beri- kut :1. Bahwa Pemohon Kasasi ditingkat peradilan
pertama telah mengajukan alat bukti baik secara formil maupun
materiil :- Bukti formil yaitu 2 (dua) buah alat bukti antara lain
:1. Foto kopi SPPT tanggal 08 Februari 2007 (diberi tanda bukti
T-1) ;2. Foto kopi Silsilah Keturunan Inaq Layu alias Inaq Ogang
(diberi tanda bukti T-2) ;- Bukti materiil yaitu 2 (dua) orang
saksi yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :1. Saksi Sadi
als. Amaq Miasih, menerangkan sebagai berikut :- Bahwa Amaq Lasih
mendapatkan tanah itu dari orang tuanya, saksi mengetahui hal itu
karena pada saat itu dikumpulkan di Kadus ;- Bahwa saat itu saksi
ikut menjadi saksi yang menyaksikan bahwa Inaq Sine minta tanah
kepada Amaq Lasih namun tidak diberi, tetapi hasil dari sawah
tersebut diberikan kepada Inaq Sine ;- Bahwa isi dari krama gubuk
tersebut adalah Inaq Sine meminta tanah ke Amaq Lasih tetapi tidak
dikabulkan, hasilnya saja yang diberikan kepada Inaq Sine,
sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh Amaq Lasih ;- Bahwa Amaq
Lasih adalah orang tua Amaq Ali ;-dstnya..;2. Saksi Juarka als.
Amaq Minase, menerangkan sebagai berikut :- Bahwa hasil kesepakatan
krama gubuk tersebut adalah Inaq Sine diberikan hasil-hasil dari
tanah tersebut, sedangkan tanahnyatetap dikuasai oleh Amaq Lasih ;
- dstnya..........;2. Bahwa dari kedua alat bukti tersebut, baik di
tingkat peradilan pertama maupun di tingkat pengadilan tinggi tidak
pernah tersentuh dalam pertimbangan hukumnya, lebih-Iebih
Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya telah secara
serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti
Pengadilan Negeri Praya ;3. Bahwa bila dikaji secara yuridis
sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, bahwa krama gubuk
adalah merupakan hukum adat yang tak tertulis yang nilai
pembuktiannya setara dengan hukum positif, bahwa bila berangkat dan
merujuk pada krama gubuk di atas, maka seharusnya Judex Facti
Pengadilan Negeri Praya jo. Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram,
harus dipakai sebagai dasar acuan pertimbangan didalam memberikan
putusan yang seadil-adilnya kepada pencari keadilan khususnya
kepada Pemohon Kasasi sekarang ini ;4. Bahwa dari fakta di atas,
Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang telah mengambil alih
pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Praya, telah salah
dan atau telah keliru didalam menerapkan hukum, oleh karena hukum
yang hidup dimasyarakat yang dibuat oleh pemeluk-pemeluk adat itu
sendiri mempunyai nilai pembuktian dan mengikat kepada para pembuat
hukum itu sendiri ;5. Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang
menyangkut tentang krama gubuk bila dikaitkan dengan bukti formil
seperti yang diberi tanda bukti T-1 dan T-2, maka dengan sendirinya
objek sengketa adalah merupakan hak dari Tergugat / Pemohon Kasasi,
untuk itu Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal
10 Oktober 2008, Nomor : 105/PDT/2008/ PT.MTR, jo Putusan Judex
Facti Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 April 2008 Nomor :
39/Pdt-G/2007/PN.PRA, harus dapat dinyatakan batal ;Menimbang,
bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat
:Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :Bahwa alasan-alasan tersebut
tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah
menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan
sebagai berikut :Sengketa tanah gadai yang ditebus oleh Tergugat
tanpa sepengetahuan Penggugat, Judex Facti (Pengadilan Negeri yang
dikuatkan Pengadilan Tinggi) kabulkan gugatan sebagian, tanah
sengketa milik Penggugat, Tergugat menebus tanpa seizin Penggugat
dan menguasai tanah selama 17 tahun, penguasaan tersebut adalah
tanpa hak ;Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori
kasasi tanggal 10 Desember 2008 tetapi tidak memberikan alasan yang
cukup untuk dapat diterima, karena sekalipun kesepakatan karma
gubuk merupakan hukum adat yang berlaku tetapi kesepakatan tersebut
tidak menunjukkan orang tua Penggugat adalah pemilik tanah sengketa
;Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar
menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang ada dalam
status gadai tetapi ditebus oleh Tergugat yang merasa sebagai orang
yang memiliki tanah sengketa dengan dikuasai lebih dari 17 tahun
;Penguasaan tanah oleh Tergugat selama 17 tahun adalah sah sebagai
hasil peralihan gadai dan karena Penggugat tidak menebus tanah
tersebut, maka gadai berlangsung terus sampai ada penebusan,
ketentuan tentang batas waktu gadai yang diatur dalam Undang-undang
No. 56 Prp 1960 selama 7 tahun tidak membahas tentang hal tersebut
;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas
menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang
diktum putusan Pengadilan Negeri No. 6 dan 7 ;Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi
yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak
dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.
105/PDT/2008/PT.MTR, tanggal 10 Oktober 2008 yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Praya No. 39/Pdt.G/2007/PN.PRA, tanggal
01 April 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di
bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ;Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan ;M E N G A D I LI :Menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi : AMAQ ATI tersebut ;Memperbaiki amar putusan
Pengadilan Tinggi Mataram No. 105/ PDT/2008/PT.MTR, tanggal 10
Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.
39/Pdt.G/2007/PN.PRA, tanggal 01 April 2008 sehingga amar
selengkapnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan para Penggugat
untuk sebagian ;2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah
sengketa adalah milik para Penggugat ;3. Menyatakan menurut hukum
bahwa tanah sawah sengketa telah tergadai kepada Sdr. Amaq Ju,
sejak tahun 1984 s/d tahun 1990 dengan harga gadai 3 ton padi cerai
;4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah menebus tanah
sawah sengketa milik para Penggugat kepada Sdr. Amaq Ju tanpa
sepengetahuan dan seizin para Penggugat sekitar dalam 1990 ;5.
Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh
Tergugat telah berlangsung selama 17 tahun ;6. Menghukum Tergugat
atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk
mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para
Penggugat sebagai orang yang paling berhak dengan tanpa uang
tebusan atau beban apapun, dan jika dipandang perlu dapat memohon
bantuan pihak Kepolisian ;7. Menolak gugatan selain dan selebihnya
;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar
Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21
Desember 2009 oleh Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul
Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D dan Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;Hakim-Hakim
Anggota K e t u aTtd./ Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D Ttd.TTd./
Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH
Biaya-biaya : Panitera Pengganti Meterai.....................
Rp. 6000,- Ttd. R e d a k s i ............... Rp. 1000,-Yuli
Heryati, SH.,MHAdministrasi kasasi......Rp. 493.000,-
------------------------------------------------
+Jumlah............. Rp. 500.000,-
UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Panitera Panitera Muda Perdata
SOEROSO ONO, SH.MH. NIP : 040.044.809
Berdasarkan analisa, perkara yang terdapat dalam putusan No 502
K/PDT/2009 tersebut merupakan perkara gadai bukan menurut KUH
Perdata, melainkan merupakan bentuk gadai dalam konteks hukum
adat.Hal ini terlihat jelas dari objek jaminan dalam gadai pada
putusan tersebut adalah tanah, sedangkan gadai menurut KUHPerdata
menurut pasal 1150 KUHPerdata adalah hak yang diperoleh kreditur
atas benda bergerak yang diserahkan padanya oleh debitur yang
memberikan kekuasaan pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari
barang dengan hak preferent.Berdasarkan pengertian tersebut dapat
kita ketahui bahwa objek dalam gadai menurut KUHPerdata adalah
benda bergerak, baik itu benda bergerak yang bertubuh atau berwujud
maupun yang tidak bertubuh atau berwujud.Selain perbedaan dalam
lingkup objek diatas, berikut perbedaan secara prinsipil antara
gadai menurut KUHperdata dengan gadai menurut hukum adat
berdasarkan buku Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang memberikan
jaminan Jilid 2 karangan Ny. Frieda Husni Hasbullah.1. Pada
Gadai/pand, gadai didahului dengan suatu perjanjian
hutang-piutang(pinjam uang) dengan jaminan benda bergerak sedangkan
gadai menurut hukum adat bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam
uang, melainkan merupakan suatu transaksi tanah.2. Gadai/pand
merupakan suatu perjanjian accesoir atau tambahan untuk menjamin
terlaksananya atau terpenuhinya perjanjian pokok sedangkan pada
gadai adat merupakan transaksi yang berdiri sendiri.3. Hak menebus
pada gadai/pand memiliki batas yaitu sesuai dengan
perjanjian.Sedangkan pada gadai adat dahulu hak menebus tidak ada
batasnya.Tetapi dengan berlakunya PERPU no. 56/1960 sebagai
pelakasanaan pasal 7 UUPA penguasaan atas tanah dibatasi.Ketentuan
tersebut menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum,
maka tanah pertanian yang telah dikuasai selama tujuh tahun lebih
harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan.Kemudian
melalui keputusan Mahkamah Agung No. 810 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret
1971 diputuskan bahwa ketentuan perpu tersebut bersifat memaksa dan
tidak dapat dilunakkan walaupun telah diperjanjikan antara kedua
belah pihak bersangkutan.4. Pada Gadai/pand penerima gadai walau
dimungkinkan jarang mengulang gadaikan benda jaminannya.Sedangkan
pada gadai adat si penerima gadai berhak untuk mengulang gadaikan
tanahnya.5. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan benda
gadai tersebut tidak ditebus, maka penerima gadai demi hukum dapat
melaksanakan eksekusi seperti menjual atau melelangnya untuk
dijadikan pelunasan hutang tanpa perlu melalui pengadilan.Sedangkan
pada gadai adat tidak bisa secara otomatis dimiliki si penerima
gadai jika tanah tersebut tidak ditebus oleh si pemberi gadai.
Namun, selain memiliki perbedaan Gadai/pand dengan gadai adat
ini juga memilik persamaan-persamaan, antara lain, sama-sama
memberikan jaminan yang bendanya diserahkan kedalam kekuasaan si
kreditur, lalu memiliki sifat droit de suite, yaitu hak kebendaan
melekat kepada pemilik benda atau hak milik melekat kepada pemilik
benda.Berdasarkan persamaan tersebut, maka putusan dalam gugatan
tersebut yang mengabulkan gugatan penggugat adalah tepat,
dikarenakan sifat droit de suite yang ada pada gadai adat tersebut
dimana penggugat sebagai pemilik sejati dari tanah sengketa
tersebut berhak untuk menebus benda tersebut di tangan siapapun
benda tersebut berada.
BAB IIIPENUTUP
3.1 KesimpulanAdapun kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah
ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak pernah
lepas dari permasalahan ekonomi, yang membuat gadai menjadi salah
satu solusinya. Gadai seringkali digunakan dalam kalangan rakyat
lapisan bawah. Gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai
dengan pasal 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Namun, dengan tingginnya popularitas gadai di kalangan masyarakat,
menimbulkan banyaknya masalah gadai dalam prakteknya, seperti yang
telah dilampirkan dalam makalah ini.
23