BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia banyak dan sangat beranekaragam seperti permasalahan kesejahteraan, sosial, keagamaan, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, ekonomi dst, itu semua merupakan permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia akibat kualitas hidup yang rendah dan mengakibatkan kemandiran dalam hidup masyarakat akan menjadi lemah. Berbagai usaha untuk mencari solusi dari problem di atas terus dilakukan oleh Pemerintah, Ormas, LSM, dan lain-lain dalam meminimalisir masalah-masalah tersebut dan berbagai macam kementerian, dinas-dinas dan organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia juga salahsatunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia atau melakukan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya, karena salah satu tujuan penyelenggaraan negara adalah ingin mensejahteraakan rakyatnya dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Walaupun demikian, perubahan kearah kesejahteraan belum terlihat secara signifikan dan menyeluruh. Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini yang dirasakan masih sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak dalam hidupnya. Masalah sosial, terutama kualitas hidupnya merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi concern utama
30
Embed
BAB I PENDAHULUANdigilib.uinsgd.ac.id/26684/5/4_bab1.pdf · dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. ... bekasinya diakhiri oleh Kecamatan Setu dan Cibarusah, pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia banyak dan sangat
beranekaragam seperti permasalahan kesejahteraan, sosial, keagamaan,
kesehatan, kemiskinan, pendidikan, ekonomi dst, itu semua merupakan
permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia akibat kualitas hidup yang
rendah dan mengakibatkan kemandiran dalam hidup masyarakat akan menjadi
lemah. Berbagai usaha untuk mencari solusi dari problem di atas terus
dilakukan oleh Pemerintah, Ormas, LSM, dan lain-lain dalam meminimalisir
masalah-masalah tersebut dan berbagai macam kementerian, dinas-dinas dan
organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia juga salahsatunya untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia atau melakukan
pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya, karena salah satu
tujuan penyelenggaraan negara adalah ingin mensejahteraakan rakyatnya
dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Walaupun demikian,
perubahan kearah kesejahteraan belum terlihat secara signifikan dan
menyeluruh.
Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini yang dirasakan masih
sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan
kesejahteraan yang layak dalam hidupnya. Masalah sosial, terutama kualitas
hidupnya merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi concern utama
2
pemerintah Indonesia mulai pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan sampai
Orde Reformasi sekarang ini. Berbagai analisa, pendekatan dan strategi yang
diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam
pemberdayaan, akan tetapi sampai saat ini yang banyak kita ketahui masih
menunjukkan adanya pasang surut kondisi masyarakat yang belum mencapai
sejahtera, meskipun demikian tidaklah kemudian hal tersebut menjadi sebuah
justifikasi untuk membiarkan atau bahkan melanggengkan kemiskinan yang
terjadi direpublik ini, menjadi tanggung jawab bersama dalam sebuah program
pembangunan yaitu masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau
kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, material,
ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama
dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian
masyarakat. Terkait dengan adanya program pembangunan, bahwa tujuan yang
ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri.
Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, kemandirian bertindak
dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Keberdayaan masyarakat yang
ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan
masyarakat. (Sumodiningrat, 2000: 82).
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten yang berada di area
Jawa Barat, yang memiliki batas wilayah disebelah utara terdapat laut Jawa,
disebelah selatan terdapat Kabupaten Bogor yang ujung daerah kabupaten
bekasinya diakhiri oleh Kecamatan Setu dan Cibarusah, pada wilayah Barat
3
diawali dengan Kota Bekasi sampai DKI Jakarta, di bagian paling Timur
terdapat Kecamatan Pabayuran yang menuju ke area Kabupaten Kerawang.
Kini Kabupaten Bekasi Memiliki 23 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah
180 Desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di Kabupaten Bekasi seluas 127.388
Ha. (Cahyono, 2017: 9)
Garis kemiskinan masyarakat kabupaten bekasi pada tahun 2010 sampai
2017 mengalami kurangnya kestabilan yang ada dari jumlah penduduk
3.371.691 pada tahun 2016. Pada tahun 2010 masyarakat Kabupaten Bekasi
terdapat 161.700 jumlah penduduk miskin dan mengalami penurunan pada
tahun 2012 sebanyak 151.600 jumlah penduduk yang miskin, kini data terakhir
pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan lebih dari angka pada tahun 2012,
yaitu sebanyak 163.950 jumlah penduduk miskin pada tahun 2017. (Cahyono,
2017: 128).
Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat terkenal dan terus menjadi
sorotan berbagai lapisan masyarakat saat ini. Masyarakat dari berbagai
kalangan mayoritasnya walau berbagai sorotan yang beragam adanya. Mulai
dari yang berpengaruh dan dampak pada perubahan sebagai solusi dari
permasalahan dalam peningkatan kualitas hidup sampai pada sorotan yang
hanya bersifat opini dan kritik belaka. Berkaitan dengan hal itu, upaya
peningkatan dalam kualitas hidup agar menuju masyarakat mandiri yang paling
kursial, maka dari itu, masyarakat terus berusaha melakukan perbaikan-
perbaikan ke arah peningkatan kualitas hidup yang lebih layak, baik dengan
4
pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, mata pencharian maupun yang
lainnya (Zubaidi, 2013: 82).
Dalam upaya mewujudkan kesejahteran sosial maka negara Indonesia
memiliki undang-undang yang secara khusus untuk mengatur hal ini, yaitu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan
sosial yang memaparkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh
rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin, yang
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri,
keluarga, serta masyarakat yang menunjang tinggi hak-hak asasi serta
kewajiban manusia sesuai kewajiban manusia sesuai dengan falsafah negara
Indonesia, yaitu Pancasila (Wibhawa, 2010: 10) Uraian ditersebut merupakan
pola peningkatan kualitas dalam hidup masyarakat, yang menjaga dan mengatur
hak-hak manusia untuk mengadakan usaha dalam pemnuhan jasmaniah,
rohaniah dan sosial.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat agar masyarakat menjadi
mandiri sejatinya dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pihak pemerintahan,
dunia usaha, maupun civil society, hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermitra
pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan
masyarakat. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial ditunjukan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, sejahtera menunju pada keadaan yang baik
5
jasmani maupun rohani, baik dalam pisik maupun psikis. Kondisi manusia yang
mandiri, adalah kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan
makmur, baik dalam sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya dan
sumber daya lingkungan ataupun alam.
Pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya pemberian daya atau
peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai
upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dan
sadar dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian buka berarti mampu
hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki
kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan
atau kerjasama yang tidak menguntungkan atau merugikan nilai-nilai terhadap
masyarakat.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menyangkut dalam keadaan
sehat dan damai. Maka tidak heran jika semua orang ingin hidupnya sejahtera,
dan bahkan salah satu tujuan penyelenggaraan negara adalah ingin
mensejahteraakan rakyatnya dengan cara melakukan pemberdayaan kepada
masyarakat. Walaupun demikian, perubahan kearah kesejahteraan belum
terlihat secara menyeluruh.
Dengan demikian kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang
dialami oleh masyarakat yang memiliki kemampuan memikirkan, memutuskan
serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan
masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan
yang dimilikinya. Daya kemampuan yang dimaksud merupakan kemampuan
6
kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang
bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat bisa dapat dicapai tentunya
memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar
yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan
yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.
Berkaitan dengan hal tersebut, (Sumodiningrat, 2000: 82) menjelaskan bahwa
keberdayaan masyarakat yang ditandai dengan adanya kemandiriannya dapat
dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat
dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan
adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah
mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan
mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam
pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah
untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup
keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.
Pada dasarnya Islam merupakan Agama pemberdayaan. Dalam
pandangan Islam, pemberdayaan itu dan merupakan gerakan yang tanpa henti.
Hal ini sejalan dengan paradigma Islam itu sendiri sebagai Agama gerakan atau
perubahan. Istilah pemberdayaan dalam bahasa asing adalah “empowerment”.
Berkaitan dengan itu, pemberdayaan berarti penguatan. Sedangkan secara
istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya disamakan dengan
pengembangan. Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan
masyarakat Islam merupakan modal empiris pengembangan prilaku individual
7
dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada
pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap
individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal
adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan
sistem masyarakat, sedangkan untuk sasaran institusional adalah organisasi
islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kaulitas
dan islamitas kelembagaan.
Pada jurnal yang ditulis oleh Agus Ahmad Safei menjelaskan tentang
kemiskinan masyarakat terutama umat Islam yang tertinggal dalam aspek
perekonomian.
”One of the most prominent aspects in which Islamic society left behind from
other religions is the economy. Thus, economy becomes one of the aspects that will be
focused on the development of Islamic society. It is important to conduct studies
empirically and conceptually on various models and strategies of economic
development in Islamic society” (Agus, Ahmad Safei. 2016 “Development of Islami
Society Based on Celestial Buisness” dalam Walisongo Jurnal Penelitian Sosial
Keagamaan, Vol 24 No. 1, Mei)
“Salah satu aspek yang paling menonjol di mana masyarakat Islam
tertinggal dari Agama lain adalah ekonomi.dengan demikian ekonomi menjadi salah
satu aspek yang akan difokuskan pada perkembangan masyarakat Islam. Penting
untuk melakukan studi secara empiris dan konseptual pada berbagai model dan
strategi pembangunan ekonomi dalam masyarakat islam.”
Islam mempunyai potensi kesempatan besar untuk ikut berpartisipasi
dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar
8
masyarakat menjadi mandiri. Potensi yang dapat digali, dikembangkan, dan
didayagunakan dalam penyediaan dan pemberdayaan di bidang sosial,
kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lainnya adalah dari pengumpulan dana
zakat, infaq, dan shodaqoh yang berada di masing-masing setiap wilayah
salahsatu contoh lembaganya adalah Badan amil zakat nasional (Baznas)
Kabupaten Bekasi. Masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya banyak
membutuhkan bantuan secara material dan spiritual agar dapat meningkatkan
kualitas dalam kehidupannya yang menuju mandiri dan sejahtera, bantuan
tersebut bukan saja berisikan material secara penuh, akan tetapi masyarakat
diajak untuk berusaha dalam memberdayakan apa yang menjadi kualitas dan
potensi yang dimilikinya atau wilayah yang didudukinya, dengan demikian
pemerintah Kabupaten Bekasi yang dipanjang tangani oleh Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi dan memiliki 5 program unggulan yaitu