BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangPembangunan kesehatan adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya
menyelenggarakan upaya kegiatan oleh bangsa Indonesia untuk
mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat
mewujudkan derajat kehidupan yang optimal sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional. Pembangunan
kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional yang harus terus diupayakan oleh pemerintah (Depkes RI,
2009).Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kesehatan, yaitu pemerintah tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar menjadi pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota
di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Tugas pokok
DKK Karanganyar ialah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.Dalam
rangka pelaksanaan kegiatan di tingkat klinis (dokter muda),
Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret bekerja sama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten (DKK) Karanganyar memberikan kesempatan pada dokter muda
untuk mengetahui tugas DKK baik secara struktural dan fungsional
sehingga dokter muda tidak hanya mendapatkan pengetahuan kedokteran
fungsional saja, dalam hal ini menentukan diagnosis dan terapi,
namun juga memahami unit kesehatan lain yaitu yang berada di bidang
struktural dan pembuat regulasi seperti Dinas Kesehatan. Dokter
muda diharapkan kelak dapat bekerjasama secara struktural dengan
adanya pemahaman mengenai struktur dan tugas Dinas Kesehatan demi
mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya tahap kesehatan yang
optimal bagi masyarakat.
B. Tujuan1. Tujuan UmumMengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar2. Tujuan Khususa. Mengetahui
struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarb.
Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam
struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarc.
Mengetahui fungsi dokter sebagai unit fungsional maupun struktural
di bidang kesehatan
C. Manfaat1. Manfaat UmumDokter muda dapat mengetahui tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar2. Manfaat
Khususa. Dokter muda dapat mengetahui struktur organisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyarb. Dokter muda dapat mengetahui
tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur
organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarc. Dokter muda
dapat mengetahui fungsi dokter sebagai unit fungsional maupun
struktural di bidang kesehatan
BAB IIKEGIATAN
A. Hari Pertama, Senin, 22 September 20141. Pada hari pertama,
para dokter muda FK UNS datang ke DKK Karanganyar dan mendapatkan
sambutan dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. Cucuk Heru
Kusumo, M.Kes., serta bimbingan menajemen kesehatan yang berisi
tentang pembangunan kesehatan kabupaten, kewenangan dokter, payung
hukum kesehatan, dan tugas serta produk-produk regulasi dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Bimbingan dimulai dengan diskusi
mengenai tujuan dokter muda dalam menjalani stase IKM di Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan kedua disampaikan
oleh dr. Endah Sekti yang menjelaskan tentang upaya kesehatan dasar
dan sistem rujukan materi berupa strata klinik ,bagian-bagian dari
institusi dinas kesehatan dan tugas masing-masing bagian. Bimbingan
ini juga berisi tentang penugasan laporan.
B. Hari Kedua, Selasa, 23 September 20141. Bimbingan dari Bidang
Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi)Bimbingan pada materi ini
disampaikan oleh Bapak Lasi Winarto dan Bapak Haryoto yang
menjelaskan dan menguraikan tentang program kesehatan institusi di
Kabupaten Karanganyar yang meliputi tentang 3 hal pokok, yaitu
mengenai UKBM beserta fungsinya, PPJK, serta promosi kesehatan.2.
Bimbingan dari Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (P2PL)Bimbingan mengenai materi ini disampaikan oleh
Bapak Fatkul Munir, SKM, M.Kes. Beliau menjelaskan tentang
bagaimana mengatur serta menjalankan program untuk pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar dalam
rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit.3.
Bimbingan dari Bidang KesekretariatanBimbingan tentang materi ini
disampaikan oleh Bapak Drs. Bambang Tri H yang menjabat sebagai
Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Karanganyar. Beliau
menyampaikan mengenai bagaimana struktur organisasi di dinas
kesehatan baik secara struktural maupun secara fungsional, serta
bagaimana cara untuk menyusun suatu anggaran atau rencana suatu
program secara berurutan.
C. Hari Ketiga, Rabu, 24 September 20141. Pembagian Lokasi
Kegiatan Puskesmas dan Penyerahan Surat Pengantar kepada Kabupaten
Karanganyar, Kecamatan dan Puskesmas.Dari 15 Dokter Muda dibagi
menjadi 3 kelompok kecil dengan pembagian Puskesmas yaitu Puskesmas
Kebakramat 1, Puskesmas Kerjo, dan Puskesmas Jatipuro.2. Setelah
mendapat pembagian puskesmas, para dokter muda melakukan survei ke
masing-masing puskemas sekaligus mengantar surat dan mendapat
pengarahan dari pihak puskesmas.
BAB IIIPEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar1. Keadaan
GeografiKabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara topografi, Kabupaten
Karanganyar merupakan daratan dan pegunungan dengan ketinggian
tempat yang sangat bervariasi serta memiliki iklim tropis dengan
temperatur 22C - 31C. Batas-batas wilayah Kabupaten Karanganyar
adalah sebagai berikut:a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Sragenb. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timurc.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Wonogirid. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan
Kabupaten Boyolali. Secara topografi Kabupaten Karanganyar
merupakan daratan dan pegunungan dengan ketinggian tempat yang
bervariasi dan luas wilayah seluruhnya 773,8 km2 atau 2,73% luas
Provinsi Jawa Tengah.2. Keadaan Penduduka. Pertumbuhan dan
Kepadatan PendudukPerkembangan penduduk di Kabupaten Karanganyar
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS,
pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar adalah
sebesar sebesar 846.183 jiwa. Keadaan data tersebut merupakan
proyeksi sensus penduduk tahun 2010. Persebaran penduduk di
Kabupaten Karanganyar masih belum merata. Kepadatan penduduk di
daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan
daerah pedesaan. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan
Colomadu dengan kepadatan 4.730,18 jiwa per km2, sedangkan
kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Jenawi dengan
kepadatan 457,44 jiwa per km2. Sementara itu, kecamatan di
Kabupaten Karanganyar dengan jumlah penduduk terbanyak adalah
Kecamatan Jaten yaitu sebesar 81.480 jiwa dan jumlah penduduk
paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi yaitu sebesar 25.653 jiwa.
Data jumlah penduduk berbagai kecamatan di Kabupaten Karanganyar
pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2013NOKECAMATANLUAS WILAYAH (km2)JUMLAH
PENDUDUK
1.JATIPURO40,3628.169
2.JATIYOSO67,1636.116
3.JUMAPOLO55,6735.287
4.JUMANTONO53,5542.005
5.MATESIH26,2740.027
6.TAWANGMANGU70,0344.074
7.NGARGOYOSO65,3432.279
8.KARANGPANDAN34,1139.346
9.KARANGANYAR43,0377.781
10.TASIKMADU27,6058.387
11.JATEN25,5581.480
12.COLOMADU15,6473.980
13.GONDANGREJO56,8075.892
14.KEBAKKRAMAT36,4661.076
15.MOJOGEDANG53,3160.503
16.KERJO46,8234.128
17.JENAWI56,0825.653
JUMLAH773,8846.183
b. Sex Ratio PendudukBerdasarkan data yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, rasio jenis kelamin
penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 adalah sebesar 97,78
(tahun 2012: 98,80; tahun 2011: 99,39). Hal ini menggambarkan bahwa
jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk
laki-laki. 3. Keadaan Sosial Ekonomia. Alokasi Anggaran Bidang
KesehatanSesuai kesepakatan para kepala daerah, diharapkan anggaran
kesehatan memperoleh 15% dari APBD. UU Nomor 36/2009 menyebutkan
bahwa anggaran kesehatan dialokasikan minimal 5% APBN dan 10% APBD
di luar gaji. Namun, secara umum belum banyak daerah yang dapat
memenuhi angka tersebut.Di Kabupaten Karanganyar, alokasi anggaran
Bidang Kesehatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2012. Pada tahun 2012 anggaran bidang kesehatan sebesar
124.587.229.555 sedangkan pada tahun 2013 anggaran bidang kesehatan
menjadi 125.267.940.400. Untuk APBD, anggaran pada tahun 2012
sebesar 1.169.469.730.000 sedangkan pada tahun 2013 meningkat
menjadi 1.466.505.135.000.b. Angka Beban TanggunganBerdasarkan
jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka angka beban tanggungan
(dependency ratio) penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2013 adalah
sebesar 47,67; nilai ini sama besar dengan tahun 2012 sebesar
47,68. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung
sekitar 47 orang penduduk tidak produktif. Angka beban tanggungan
ini diperoleh dari perbandingan banyaknya orang yang tidak
produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan
banyaknya usia produktif (usia 15-64 tahun).4. Tingkat
PendidikanPenduduk Kabupaten Karanganyar sebagian besar
berpendidikan SD/ MI dan penduduk yang tamat S2/S3 jumlahnya paling
sedikit. Sesuai data BPS tahun 2011, angka melek huruf laki-laki
sebesar 95,5% sedangkan angka melek huruf perempuan sebesar 85,3%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam
mendapatkan pendidikan daripada perempuan, meskipun jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.
B. Situasi Derajat Kesehatan1. Angka KesakitanAngka kesakitan
penduduk diperoleh dari data yang berasal dari masyarakat
(community based data) yang diperoleh melalui studi morbiditas, dan
hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Karanganyar serta dari
sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh
melalui sistem pencatatan dan pelaporan.a. Penyakit Menular1)
Penyakit Bersumber Binatang a) Pemberantasan Penyakit Malaria (P2
Malaria)Jumlah kasus klinis malaria di Karanganyar tahun 2013
tercatat 7 kasus, turun dari tahun 2012 (11 kasus), tahun 2011 (11
kasus), tahun 2010 (179 kasus), dan tahun 2009 (2 kasus). dari 7
kasus di tahun 2013, semuanya dinyatakan malaria positif, tahun
2011 sebanyak 11 kasus malaria positif, tahun 2009 tidak ada kasus
malaria positif. Semua penderita yang ditemukan telah diberikan
pengobatan. Kasus tahun 2013 terjadi di Kecamatan Jatipuro,
Jumantono, Karngpandan, Karanganyar, Gondangrejo, Kebakkramat II
dan Mojogedang II semuanya 1 kasus. b) Pemberantasan Penyakit Demam
Berdarah Dengue (P2 DBD)Kasus DBD di Kabupaten Karanganyar tahun
2013 menunjukkan peningkatan dari tahun 2012. Pada tahun 2013
sebanyak 485 kasus naik dibanding tahun 2012 (76 kasus), tahun 2011
(135 kasus), tahun 2010 (498 kasus), tahun 2009 (316 kasus) dan
tahun 2008 (473 kasus). Dari 485 kasus DBD pada tahun 2013 semuanya
ditangani, dengan perincian kasus sebagai berikut : Kecamatan
Colomadu (165 kasus), Kec. Jaten (83 kasus), Kec. Kebakkramat (65
kasus), Kec. Karanganyar (58 kasus), Kec. Tasikmadu dan Kec.
Gondangrejo masing-masing 36 kasus, Kec. Mojogedang (9 kasus), Kec.
Karngpandan (8 kasus), Kec. Jumantono (7 kasus), Kec. Jumapolo (4
kasus), Kec. Jatipuro, Jatiyoso, Matesih, Tawangmangu (3 kasus),
Kec. Ngargoyoso (2 kasus), Kec. Kerjo 1 kasus dan Jenawi tidak
ditemukan kasus DBD.Angka kesakitan/ Imcidemt Rate 9IR) pada tahun
2013 sebesar 5.73 per 10.000 penduduk naik dibandingkan tahun 2012
sebesar 0.9 per 10.000 penduduk. Tahun 2011 sebesar 1.49 per 10.000
penduduk, tahun 2010 sebesar 5.76 per 10.000 penduduk, tahun 2009
sebesar 3.63 per 10.000 penduduk dan tahun 2008 sebesar 4.22 per
10.000 penduduk.Dari jumlah kasus yang ada, kematian DBD tahun 2013
sebanyak 8 kasus naik dibanding tahun 2012 sebanyak 2 orang
sehingga Case Fatality Rate 9CFR) sebesar 1.6%. Kematian akibat DBD
terjadi di Kec. Tasikmadu dan Kebakkramat sebanyak 2 orang
sedangkan Kec. Jumantono, Karanganyar, Jaten, Colomadu sebanyak 1
orang. Sedangkan tahun 2012 kematian terjadi di Kec. Colomadu dan
Kerjo. Tahun 2011 kematian terjadi di Gondangrejo dengan CFR
sebesar 0.7% (kematian sebanyak 1 orang). Tahun 2010 CFR sebesar
0.83% (kematian sejumlah 4 orang), tahun 2009 CFR sebesar 1.9%
(kematian sejumlah 6 orang), tahun 2008 CFR sebesar 1.6% (kematian
sejumlah 7 orang).Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD tahun 2013 sebanyak
8 kali di 6 wilayah kecamatan yaitu Kec. Colomadu 1 kali kejadian
KLB dengan 12 kasus dan 1 meninggal, Kec. Jumantono 1 kali kejadian
KLB dengan 3 kasus dan 1 orang meninggal, Kec. Kebakkramat 2 kali
kejadian KLB dengan 6 kasus dan 2 diantaranya meninggal, Kec. Jaten
1 kali kejadian 1 kasus dan 1 meninggal, Kec. Tasikmadu 2 kali
kejadian 2 kasus dan 2 meninggal, Kec. Karangayar 1 kali kejadian 2
kasus dan 1 meninggal. Sedangkan tahun 2012 sebanyak 7 kali di 4
wilayah kecamatan yaitu Colomadu (3 kali kejadian KLB dengan 11
kasus, dan 1 orang meninggal), Mojogedang (2 kali kejadian KLB
dengan 8 kasus), Jaten (1 kali kejadian KLB dengan 3 kasus) dan
Kerjo (1 kali kejadian KLB dengan 1 kasus dan meninggal). Sementara
KLB DBD tahun 2011 terjadi di 2 wilayah Kec. Mojogedang tahun 2011
terjadi di 2 wilayah kecamatan dan 2 desa dengan jumlah penderita 7
orang dan kematian sebanyak 1 orang. Sedangkan KLB DBD tahun 2010
terjadi di 6 kecamatan dan 9 desa dengan jumlah penderita 22 orang
dan tidak ada kasus kematian. KLB DBD pada tahun 2009 terjadi di 7
kecamatan dan 8 desa, dengan jumlah penderita 16 orang dan kematian
sebanyak 5 orang. KLB DBD tahun 2008 meliputi 14 kecamatan dan 8
desa dengan jumlah penderita 473 orang dan kematian 7 penderita.
Rumah/bangunan bebas jentik pada tahun 2013 sebesar 78.20% (19.768
rumah diperiksa), tahun 2012 : 84.4% (17.628 rumah diperiksa),
tahun 2011 : 93.28% (22.624 rumah diperiksa), tahun 2010 : 87.86%
(66.792 rumah diperiksa), tahun 2009 : 84,77% (48.889 rumah
diperiksa), tahun 2008 : 95.6% (75.454 rumah diperiksa).
c) Pemberantasan Penyakit Filariasis (P2 Filariasis)Serangan
penyakit ini dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat karena
menurunnya daya kerja dan produktifitas serta timbulnya cacat
anggota tubuh yang menetap. Beberapa jenis nyamuk diketahui
berperan sebagai faktor filariasis antara lain Mansonia, Anopheles
dan Culex. Pada tahun 2013, 2012 dan 2011 tidak ditemukan kasus
baru filariasis. Sedangkan tahun 2010 ditemukan dan ditangani
sebanyak 1 kasus yaitu di wilayah Puskesmas Tawangmangu. Tahun 2009
sebanyak 1 kasus di Puskesmas Ngargoyoso, tahun 2008 sebanyak 3
kasus di Puskesmas Karanganyar (2 kasus) dan Tawangmangu (1
kasus).
2) Penyakit Menular Langsung a) Pemberantasan Penyakit
Tuberculosis Paru (P2 TB Paru)Pada tahun 2013, diperkirakan kasus
baru TB Paru sebesar 6,184 kasus, dengan penemuan BTA positif 452
kasus (Case Detection Rate (CDR) = 7.35%) sedangkan tahun 2012
sebesar 948 kasus dengan penemuan BTA positif sebesar 562 kasus dan
pada tahun 2011 ditemukan 938 kasus dengan penemuan BTA positif 601
kasus (CDR = 64.07%). Sedangkan pada tahun 2010 CDR mencapai 52.8%
(491 kasus ditemukan penderita BTA positif. Tahun 2009, CDR nya
sebesar 48.85% (446 kasus ditemukan penderita BTA positif). Tahun
2008, CDR nya sebesar 42.75% (386 kasus ditemukan penderita BTA
positif). Angka penemuan kasus BTA positif tertinggi di Puskesmas
Kebakkramat II yaitu sebesar 11% dan terendah di Puskesmas
Karanganyar sebesar 5%.
b) Pemberantasan Penyakit Kusta (P2 Kusta)Indonesia merupakan
negara penyumbang jumlah penderita kusta ketiga terbanyak setelah
India dan Brasil. Masalah ini diperberat dengan masih tingginya
stigma di kalangan masyarakat dan sebagian petugas, akibatnya
sebagian besar penderita dan mantan penderita kusta dikucilkan
sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta
pelayanan yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan.
Berikut ini merupakan perincian penemuan kasus baru kusta di
Kabupaten Karanganyar : tahun 2013 (1 penderita kusta baru PB dan
10 penderita MB), tahun 2012 (2 penderita baru kusta PB dan 17
penderita kusta MB), tahun 2011 (1 penderita baru kusta PB dan 10
penderita baru kusta MB); dari 17 penderita baru kusta MB ditemukan
4 orang penderita di bawah usia 14 tahun meningkat dibanding tahun
2011 sebanyak 1 orang; tahun 2010 (0 penderita baru kusta PB dan 15
penderita baru kusta MB), tahun 2009 (0 penderita baru kusta PB, 15
penderita baru kusta MB), tahun 2008 (0 penderita baru kusta PB dan
15 penderita baru kusta MB).
c) Pemberantasan Penyakit Diare (P2 Diare)Jumlah kasus diare di
Kabupaten Karanganyar tahun 2013 yang ditemukan dan ditangani
sebanyak 15.364 kasus (42.4%), turun dibandingkan tahun 2012
sebanyak 18.017 kasus (46.4% dari jumlah perkiraan kasus), tahun
2011 sebanyak 20.331 kasus (55% kasus), tahun 2010 sebanyak 17.037
kasus, tahun 2009 sebanyak 15.457 kasus, tahun 2008 sebanyak 14.872
kasus.Tahun 2013 penemuan dan penanganan tertinngi diare di wilayah
Puskesmas Tasikmadu, namun hal ini hanya berkisar 42% dari target
yang diperkirakan. Penemuan kasus terendah di wilayah Puskesmas
Karangpandan sebanyak 463 kasus (23%). Sedangkan capaian penemuan
terendah di Puskesmas Karanganyar yaitu sebanyak 727 kasus (22%
dari target yang diperkirakan).Kasus kematian akibat diare pada
tahun 2013 sebanyak 1 kasus di wilayah Puskesmas Kebakkramat I,
masih sama dengan tahun 2012 sebanyak 1 kasus di wilayah yang sama
juga, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 2 kasus yang terjadi di
wilayah Puskesmas Matesih dan Kebakkramat I. Kasus kematian akibat
diare pada tahun 2011 terjadi penurunan dibanding tahun 2010 yaitu
sebanyak 3 kasus kematian. Tahun 2009 terjadi 2 kasus kematian.
d) Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (P2
ISPA)Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani
pada tahun 2013 sebanyak 647 kasus (10% dari target yang
diperkirakan), turun dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 780
kasus (11.9% dari target yang diperkirakan), tahun 2011 sebanyak
863 kasus (9.79% dari target). Sedangkan tahun 2010 sebanyak 929
kasus, tahun 2009 sebanyak 908 kasus, tahun 2008 sebanyak 1035
kasus. Penemuan kasus pneumonia tertinggi di wilayah Puskesmas
Mojogedang II dengan 166 kasus sedangkan kasus terendah di wilayah
Puskesmas Karanganyar dan Karangpandan tidak ada kasus. Sedangkan
kasus kematian di tahun 2013 akibat pneumonia masih sama dengan
pada kasus tahun 2012 yaitu tidak ada kasus kematian, turun
dibanding tahun 2011 sebanyak 2 kasus yang ditemukan di wilayah
Puskesmas Colomadu I dan Gondangrejo.
e) Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS)Penemuan kasus
AIDS di Kabupaten Karnganyar pertama kali ditemukan pada tahun 2003
dan sudah meninggal. Pada tahun 2013 di Kabupaten Karanganyar
ditemukan sebanyak 34 orang pengidap HIV, naik tajam dibandingkan
pada tahun 2012 (8 orang pengidap HIV), tahun 2011 (7 orang
pengidap HIV). Penderita positif AIDS di tahun 2013 sebanyak 8
orang turun dibandingkan di tahun 2012 sebanyak 27 orang, sedangkan
tahun 2011 sebanyak 14 orang. Tahun 2013 ditemukan 7 kematian
akibat HIV/AIDS turun dibandingkan tahun 2012 ditemukan 9 kematian
akibat HIV/AIDS sedangkan tahun 2011 sejumlah 4 orang. Sehingga
sampai akhir tahun 2013 ini, kasus HIV/AIDS di Karanganyar sebanyak
179 kasus dan yang meninggal sebanyak 57 orang.
f) Surveillans Acute Flaccid Paralysis (AFP)Surveillans AFP pada
hakekatnya adalah pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang
terjadi secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh) seperti sifat
kelumpuhan pada poliomyelitis. Prosedur pembuktian penderita AFP
terserang virus polio liar atau tidak adalah : Melakukan pelacakan
terhadap anak < 15 tahun yang mengalami kelumpuhan layuh
mendadak (< 14 hari) dan menentukan diagnosa awal. Mengambil
spesimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak
kelumpuhannya, sebanyak 2 kali selang waktu pengambilan I dan II
> 24 jam. Mengirim kedua specimen tinja ke Laboratorium Bio
Farma Bandung dengan pengemasan khusus. Hasil pemeriksaan spesimen
tinja akan menjadi bukti virologist adanya virus polio di dalamnya.
Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan.
Pemeriksaan klinis dilakukan oleh Dokter spesialis anak atau syaraf
untuk menentukan apakah masih ada kelumpuhan atau tidak. Tahun 2013
ditemukan 5 kasus (1 kasus di Kec. Jumantono dan 4 kasus di Kec.
Kerjo), tahun 2012 tidak ditemukan kasus baru AFP dan tahun 2011
ditemukan 10 kasus baru AFP.
b. Penyakit Tidak MenularSaat ini di negara berkembang telah
terjadi pergeseran penyebab kematian utama dari penyakit menular ke
penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke,
hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruksi kronik, dan kanker
jenis tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh berubahnya gaya hidup,
urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. Di bawah ini adalah
diagram yang menunjukkan kasus penyakit tidak menular tahun 2008
sampai dengan 2013 di Kabupaten Karanganyar.
Grafik 3.1 Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Mellitus dan
Stroke di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013
DM tipe IDM tipe IIStroke Hemoragik (SH)Stroke Non Hemoragik
(SNH)
200858910029239665
20094648009122366
2010629114701130855
2011341112653121233
20124314681395718
20131674453250732
Tabel 3.2 Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Mellitus dan Stroke
di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013
Grafik 3.2 Jumlah Penderita Penyakit Kanker Hati, Kanker Paru,
Kanker Payudara, dan Kanker Serviks Uteri di Kab. Karanganyar Tahun
2008-2013
Tabel 3.3 Jumlah Penderita Penyakit Kanker Hati, Kanker Paru,
Kanker Payudara, dan Kanker Serviks Uteri di Kab. Karanganyar Tahun
2008-2013
Ca Hati dan Sal.EmpeduCa Bronkus dan ParuCa PayudaraCa Serviks
Uteri
200847321655
200977155552
20103828211109
2011479244142
201251512975
2013221714983
Grafik 3.3 Jumlah Penderita PPOK, Asma Bronkhial, KLL, dan
Psikosis di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013
Tabel 3.4 Jumlah Penderita PPOK, Asma Bronkhial, KLL, dan
Psikosis di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013
PPOKAsma BronkhialKLLPsikosis
2008684103216370306
20091265110997515338
201049610578866375
201123895061189852
201221443181034231
201364641161034386
Berdasarkan grafik di atas, penyakit tidak menular pada tahun
2013 terlihat ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, data di atas tidak
dapat dilakukan perbandingan karena penurunan yang terbaca pada
laporan bukan karena menurunnya kasus, tetapi karena adanya
perbedaan proses entry. Entry data penyakit pada tahun 2011 dan
sebelumnya berdasarkan data kunjungan, sedangkan mulai tahun 2012
entry data penyakit menggunakan data kasus.c. Kejadian Luar Biasa
(KLB)Beberapa KLB di Kabupaten Karanganyar antara lain:1) DBD, 8
desa di 6 kecamatan dengan jumlah penderita 36 orang dan meninggal
7 orang2) Keracunan makanan, 5 desa di 5 kecamatan dengan jumlah
penderiya 153 orang dan tidak ada korban jiwa3) Chikungunya, 18
desa di 7 kecamatan dengan jumlah penderita 515 orang4) Gigitan
anjing, 3 desa di 1 kecamatan dengan jumlah penderita 3 orang5)
Campak, 2 desa di 2 kecamatan dengan jumlah penderita 32 orang6)
Leptospirosis, 1 desa di 1 kecamatan dengan jumlah penderita 1
orangGrafik 3.4 Attack Rate dan CFR KLB di Kab. Karanganyar Tahun
2008-2013
Tabel 3.5 Attack Rate dan CFR KLB di Kab. Karanganyar Tahun
2008-2013
200820092010201120122013
attack rate0,290,251,50,071,30,26
CFR0,231,81,640,762,21,5
2. Angka KematianKejadian kematian dalam masyarakat dari waktu
ke waktu dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat secara
kasar, kondisi lingkungan fisik dan biologik secara tidak langsung.
Disamping itu dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian
keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan. Secara
kasar, kejadian kematian yang ada di masyrakat tidak dapat
disajikan, karena keterbatasan data/informasi. Angka kematian yang
berhubungan dengan program kesehatan terdiri dari:a. Angka Kematian
Ibu (AKI)Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal karena
hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu per 100.000
kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian ibu
maternal menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi
kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan terutama ibu
hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Dapat diketahui angka
kematian ibu melahirkan di Karanganyar Tahun 2013 sebesar 68,3 /
100.000 KH turun dibanding tahun 2012 sebesar 127,1 / 100.000 KH,
tahun 2011 sebesar 99,1 / 100.000 KH. Sedangkan tahun 2010 sebesar
128,6 / 100.000 KH. Tahun 2009 sebesar 64,9 / 100.000 KH. Tahun
2008 sebesar 107,35 / 100.000 KH.Jumlah kasus kematian ibu tahun
2013 sebanyak 9 kasus yang tersebar di wilayah puskesmas Jatiyoso 1
orang, Jumantono 2 orang, Karangpandan 2 orang, Jaten 11 orang,
Kebakramat II 2 orang, dan Mojogedang 1 orang.Dari 9 kasus kematian
ibu pada tahun 2013, kematian ibu jamil yang berumur 35 tahun
sebesar 1 kasus, sedangkan kematian ibu bersalin umur 20 34 tahun
sejumlah 1 kasus, serta kematian ibu nifas umur 35 tahun sebanyak 5
kasus, umur 20 34 tahun sejumlah 2 kasus. Jadi sekitar 60 %
kematian ibu terjadi pada usia 35 tahun, 40% pada usia 20 34
tahun.Di Jawa Tengah, AKIpada tahun 2009 sebesar 114 / 100.000 KH.
Pada tahun 2010, AKI sebesar 104,97 / 100.000 KH. Pada 2011, AKI
sebesar 116,01 / 100.000 KH. Selanjutnya, pada tahun 2012 memiliki
AKI sebesar 116,34 / 100.000 KH.Ditingkat nasional, pada tahun 2007
telah tercapai AKIsebesar 228 / 100.000 KH. Selanjutnya berdasarkan
RPJM 2010 2014 yang tertuang dalam Perpres No.5 tahun 2015 dapat
menurunkan AKI menjadi 118 / 100.000 KH. Sedangkan target nasional
2015, AKI dapat diturunkan menjadi sebesar 102 /100.000 KH sesuai
dengan target MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015.Dengan
demikian dapat menggambarkan bahwa capaian AKI di Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2009 dan 2011 telah memenuhi capaian AKI di
tingkat propinsi Jawa Tengah dan target Nasional. Pada tahun 2010
dan 2012, capaian AKI di Kabupaten Karanganyar tidak memenuhi
capaian AKI di tingkat propinsi Jawa Tengah.b. Angka Kematian Bayi
(AKB)Angka kematian bayi di suatu wilayah menggambarkan status
kesehatan seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu
hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi
lingkungan dan sosial ekonomi. Angka kematian bayi didapat dari
perbandingan jumlah bayi (umur < 1 tahun) yang meninggal di
suatu wilayah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah
yang sama dalam kurun wkatu 1 tahun dikalikan 1.000. Angka kematian
bayi di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sebesar 9,9 / 1.000 turun
dibanding tahun 2012 sebesar 10,1 / 1.000 KH, tahun 2011 sebesar
9,23 / 1.000 KH, tahun 2010 sebesar 9,45 / 1.000 KH, tahun 2009
sebesar 8,35 / 1.000 KH, tahun 2008 sebesar 8,43 / 1.000 KH.Kasus
kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 131 bayi, yang terbanyak di
wilayah puskesmas Jumantono dan puskesmas Tasikmadu yaitu sebanyak
14 kasus dan terendah di wilayah puskesmas Jatipuro sebanyak 2
kasus.Di Jawa Tengah, target AKBpada tahun 2010 sebesar 10,62 /
1.000 KH dan dapat dicapai sebesar 10,62 / 1.000 KH. Pada tahun
2011, target AKBsebesar 9,1 / 1.000 KH dan dapat tercapai 10,34 /
1.000 KH. Pada 2012, target AKBsebesar 9,0 / 1.000 KH dan dapat
tercapai sebesar 10,75 / 1.000 KH. Selanjutnya, pada tahun 2013
memiliki target AKB sebesar 8,9 / 1.000 KH, 8,7 / 1.000 KH pada
tahun 2014, dan 8,5 / 1.000 KH pada tahun 2015.Ditingkat nasional,
pada tahun 2007 telah tercapai AKBsebesar 34/ 1.000 KH. Selanjutnya
berdasarkan RPJM 2010 2014 yang tertuang dalam Perpres No.5 tahun
2015 dapat menurunkan AKB menjadi 24 / 1.000 KH. Sedangkan target
nasional 2015,AKBdapat diturunkan menjadi sebesar 23 /1.000 KH
sesuai dengan target MDGs (Millenium Development Goals) tahun
2015.Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa capaian AKB di
Kabupaten Karanganyar pada tahun 2010 telah memenuhi target di
tingkat propinsi Jawa Tengah dan target Nasional.Pada tahun 2011
dan 2012,capaian AKB di Kabupaten Karanganyar tidak memenuhi target
AKB di tingkat propinsi Jawa Tengah namun memiliki capaian yang
lebih baik dibandingkan capaian AKB ditingkat propinsi Jawa Tengah.
Sedangkan capaian AKB di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013tidak
memenuhi target di tingkat propinsi Jawa Tengah namun memenuhi
target Nasional.
c. Angka Kematian Balita (AKABA)Angka kematian balita (AKABA)
merupakan perbandingan jumlah anak berumur 1 5 tahun yang meninggal
di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah
kelahiran hidup di wilayah yang sama dalam kurun waktu 1 tahun
dikalikan 1.000. Tahun 2013 terdapat 21 anak balita mati naik
dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat 9 balita mati, dan tahun
2011 terdapat 23 anak balita mati, tahun 2010 terdapat 16 anak
balita mati. Tahun 2009 terdapat 14 anak balita mati, dan tahun
2008 terdapat anak balita mati. Angka kematian balita (AKABA) tahun
2013 sebesar 1,6 / 1.000 KH, 2012 sebesar 0,7 / 1.000 KH, tahun
2010 sebesar 1,21 / 1.000 KH, tahun 2009 sebesar 0,3 / 1.000
KH.Kasus kematian anak balita tertinggi di wilayah puskesmas
Jumatono yaitu sebnayak 4 kasus, sedangkan wilayah yang tidak ada
aksus kematian anak balita meliputi puskesmas Jatipuro, Matesih,
Karangpandan, Karanganyar, Colomadu I, Colomadu II, Kebakkramat II,
Mojogedang I, dan Jenawi. Di Jawa Tengah, target AKABA pada tahun
2010 sebesar 12, 02 / 1.000 KH dan dapat dicapai sebesar 12,02 /
1.000 KH. Pada tahun 2011, target AKABA sebesar 12,01 / 1.000 KH
dan dapat tercapai 11,50 / 1.000 KH. Pada 2012, target AKABA
sebesar 12,0 / 1.000 KH dan dapat tercapai sebesar 11,85 / 1.000
KH. Selanjutnya, pada tahun 2013 memiliki target AKABA sebesar
11,95 / 1.000 KH, 11,90 / 1.000 KH pada tahun 2014, dan 11,85 /
1.000 KH pada tahun 2015. Sedangkan target nasional 2015, AKABA
dapat diturunkan menjadi sebesar 32 /1.000 KH sesuai dengan target
MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015.Dengan demikian dapat
menggambarkan bahwa capaian AKABA di Kabupaten Karanganyar pada
tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 telah memenuhi target AKABA di
tingkat propinsi Jawa Tengah dan target Nasional.d. Angka
Kecelakaan Lalu LintasKasus kecelakaan lalu lintas adalah jumlah
korban (meninggal dunia, cedera berat, cedera sedang, dan cedera
ringan) sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas. Menurut data
dari Polres Karanganyar, kejadian kecelakaan lalu lintas yang
tercatat selama tahun 2012 sebanyak 780 kejadian turun dibanding
tahun 2011 sebanyak 841 kasus. Kasus kecelakaan tertinggi terjadi
di wilayah Kecamatan Karanganyar (63 kasus), kemudian kecamatan
Jaten sebanyak 128 kasus. Dengan korban meninggal dunia terbanyak
di kecamatan Jaten sebanyak 8 orang. Ini mungkin karena 2 daerah
ini termasuk daerah pusat perkotaan dengan kepadatan lalu lintas
yang paling tinggi dan pusat dari banyak kegiatan. Terendah di
kecamatan Jatipuro dan Jenawi dengan 5 kasus. Hal ini dimungkinakn
karena di daerah ini merupakan daerah pinggiran, dengan kepadatan
lalu lintas yang tidak ramai.3. Status Gizi MasyarakatStatus gizi
yang dimaksud adalah status gizi balita. Sebanyak 50.887 (80,37%)
balita ditimbang dari total balita pada tahun 2013 di Kabupaten
Karanganyar yaitu 64.437 balita. Pada tahun 2012 sebanyak 65.591,
yang ditimbang juga sebanyak 52.717 (80,37%), tahun 2011 sebanyak
(73,26%). Dari balita yang ditimbang pada tahun 2013, status gizi
lebih sebanyak 307 balita (0,60%) naik dibanding tahun 2012 status
gizi lebih sebanyak 289 balita (0,55%), tahun 2011 sebanyak 320
balita (0,60%). Status gizi baik tahun 2013 sebanyak 49.039 balita
(96,38%), naik dibanding tahun 2012 sebanyak 50.604 balita
(95,99%), tahun 2011 sebanyak 50.934 balita (95,87%). Status gizi
kurang tahun 2013 sebanyak 1.370 balita (2,69%), turun dibanding
tahun 2012 sebanyak 1.612 (3,06%), tahun 2011 sebesar 1.704 balita
(3,21%). Sedangkan status gizi buruk tahun 2013 sebanyak 160 balita
(0,31%), turun dibanding tahun 2012 sebanyak 172 (0,33%), tahun
2011 sebanyak 172 balita (0,32%).Kasus penemuan gizi buruk
tertinggi pada tahun 2013 ditemukan di wilayah Puskesmas
Gondangrejo sebanyak 41 balita. Penemuan gizi buruk paling rendah
di wilayah Puskesmas Jaten 1 dengan tidak ada penemuan kasus.Adanya
kasus gizi buruk pada balita harus mendapatkan perhatian yang
serius dari pemerintah karena masalah terseburbisa berdampak
panjang yaitu terjadinya loos generation.4. Usia Harapan Hidup
(UHH)Usia harapan hidup dianggap sebagai indikator umum bagi taraf
hidup maka tingginya umur harapan hidup menunjukkan tingginya
tingkat taraf hidup suatu wilayah dan sebaliknya. Data terakhir BPS
Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Karanganyar tahun 2012 sebesar
72,6. Angka tersebut masih sama dengan tahun 2011 sebesar 72,6,
sedangkan tahun 2010 sebesar 72,20, dan tahun 2009 sebesar 72,13.
Ini berarti kondisi taraf hidup di Kabupaten Karanganyar terjadi
peningkatan dari tahun ke tahun.C. Tugas Pokok FungsiDinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah dinas pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. DKK
Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang
kesehatan.DKK Karanganyar sebagai dinas pelaksana kesehatan tingkat
kabupaten membawahi 21 puskesmas yang tersebar di dalam 17
kecamatan, yaitu: Puskesmas Jatipuro, Puskesmas Jatiyoso, Puskesmas
Jumapolo, Puskesmas Jumantono, Puskesmas Matesih, Puskesmas
Tawangmangu, Puskesmas Ngargoyoso, Puskesmas Karangpandan,
Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Tasikmadu, Puskesmas Jaten I,
Puskesmas Jaten II, Puskesmas Colomadu I, Puskesmas Colomadu II,
Puskesmas Gondangrejo, Puskesmas Kebakkramat I, Puskesmas
Kebakkramat II, Puskesmas Mojogedang I, Puskesmas Mojogedang II,
Puskesmas Kerjo, dan Puskesmas Jenawi.Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 (terlampir), yaitu
meliputi:1. Kepala Dinas Karanganyar, bertugas sebagai pemimpin DKK
Karanganyar.Tugas pokok fungsi kepala dinas antara lain:a.
Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.b. Mengarahkan tugas bawahan
sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna
melancarkan pelaksanaan tugas.c. Melaksanakan koordinasi dengan
instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.d. Merumuskan
kebijakan Bupati di bidang Kesehatan yang meliputi promosi dan
kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga,
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta
kesekretariatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.e. Mengkoordinasikan dan
memfasilitasi kegiatan di bidang Kesehatan yang meliputi promosi
dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan
keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta
keskretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.f.
Memberikan rekomendasi perijinan diBidang Kesehatan berdasarkan
ketentuan yang berlaku.g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di
Bidang Kesehtan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi,
pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.h. Membina pelaksanaan urusan
pemerintahan di Bidang Kesehatan yang meliputi promosi dan
pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan serta keskretariatan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetakan oleh
Bupati.i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehatan
yang meliputi promosi, dan kesehatan institusi, pelayanan
kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan serta kesekretariatan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan
penyusunan laporan.j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawaan secara berkala melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.k.
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.l. Melaksanaka tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.2. Sekretariat, membawahi tiga sub bagian: a.
Sub Bagian PerencanaanTugas pokok fungsi sub bagian ini
antaralain:1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.2)
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik
secara langsung mapun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Menyiapkan konsep naskah Dinas bidang
perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan. 6) Menghimpun,
meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan
kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan. 7)
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional
agar diketahui tingkat realisasinya. 8) Menyiapkan bahan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator
indikator yang telah ditetapkan. 9) Menyiapkan bahan rumusan
kebijaksanaan teknis dan penyusunan pedoman pembinaan teknis bidang
kesehatan.10) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk-produk
hukum daerah bidang kesehatan.11) Mengelola dan menganalisa data,
informasi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan
pengembangan program sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan
kabupaten.12) Mengkoordinasikan rencana program promosi dan
kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga
serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 13)
Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program pada semua Unit
Kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan.14) Mengelola
pemantauan dan evaluasi program pada semua unit kerja terkait di
lingkungan Dinas Kesehatan.15) Mengelola dan mengkoordinasikan
kegiatan penelitian dan pengembangan program promosi dan kesehatan
institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga serta
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dengan unit kerja
terkait di tingkat kabupaten, regional dan nasional.16) Memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan dengan memantau dan meneliti hasil kerja
bawahan untuk mengetahui kebenaran materiil dan formil serta untuk
mengetahui kesulitan/ hambatan yang dihadapi dan memberikan jalan
keluar. 17) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 18)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengembilan kebijakan. 19) Menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.20) Melaksanakan tugas
lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.b. Sub
Bagian KeuanganTugas pokok fungsi sub bagian ini antaralain:1)
Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.2) Menjabarkan perintah atasan
melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan
Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal.5) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) / Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. 6) Menyusun rencana anggaran, pendapatan
dan belanja rutin sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.7) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja rutin sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.8) Melaksanakan pencatatan aktifitas keuangan sesuai
pedoman yang berlaku.9) Menyiapkan usulan pengangkatan bendahara
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.10)
Mengkoordinasikan penanganan masalah yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas urusan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas. 11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 12)
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengembilan kebijakan. 13) Menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.14) Melaksanakan tugas
lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.c. Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian.Tugas pokok fungsi sub bagian ini
antara lain:1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun
tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4)
Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan
Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melaksanakan urusan
ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.6)
Melaksanakan urusan kearsipan sesuai pedoman yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.7) Mengelola urusan rumah tangga Dinas
sesuai pedoman yang berlaku. 8) Melaksanakan pemilihan tenaga medis
dan paramedis teladan di wilayah kerja Dinas Kesehatan.9)
Melaksanakan pengadaan perawatan dan pelayanan
perlengkapan/peralatan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
10) Melaksanakan penanganan masalah yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas urusan umum.11) Melaksanakan inventarisasi
terhadap barang-barang milik Dinas untuk tertib administrasi.12)
Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan
tenaga kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 13) Mengolah
data/informasi/administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan
tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.14) Membuat usulan kebutuhan dan mutasi pegawai dan tenaga
kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.15)
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia / pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan. 16)
Mengkoordinasikan penanganan masalah yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas urusan kepegawaian dan tenaga kesehatan. 17)
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 18) Membuat
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan. 19) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas.20) Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.Bidang sekretariat
di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok
fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan
lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin
dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber
daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan
sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat
meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat
berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia
memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan
kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat
dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka
kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan
harapan.3. Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi),
membawahi:a. Seksi Promosi KesehatanTugas pokok fungsi seksi ini
antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Promosi Kesehatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2)
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.
3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal.5) Mengkoordinasikan perencanaan, pembuatan dan penyampaian
pesan/misi-misi kesehatan yang efektif dan komunikatif melalui
semua media yang ada. 6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program
dan sektoral dalam kegiatan promosi kegiatan7) Melaksanakan
monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja. 8) Membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 9)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas fungsinyaPromosi Kesehatan dapat dilakukan secara
langsung (contoh: penyuluhan) maupun tidak langsung (contoh:
poster, pamflet). Program seksi Promosi Kesehatan dilaksanakan
dengan tiga cara yaitu Advokasi, Bina Masyarakat, dan Gerakan
Masyarakat Kemitraan.Program Promosi Kesehatan lainnya yaitu PHBS
dengan Indikator Tatanan Rumah Tangga yang berjumlah 16 yaitu 10
Indikator Nasional dan 6 Indikator Jawa Tengah. Indikator tersebut
yaitu: (1) Persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) ASI eksklusif 0-6
bulan, (3) Gizi Seimbang, (4) Air bersih, (5) Jamban Sehat, (6)
Kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, (7) Lantai kedap
air, (8) Aktifitas fisik/olah raga, (9) Tidak merokok, (10) Peserta
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), (11) Penimbangan Balita, (12)
Membuang sampah pada tempatnya, (13) Cuci tangan, (14) Gosok gigi
minimal 2 kali sehari, 15) Tidak minum miras dan narkoba, (16)
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penilaian masing-masing
indikator yaitu nilai 1 bagi yang melakukan, dan nilai 0 bagi yang
tidak melakukan. Klasifikasi strata PHBS Tatanan Rumah Tangga
berdasarkan jumlah nilai: sehat pratama (nilai 1-5), sehat madya
(nilai 6-10), sehat utama (nilai 11-15), ataupun sehat paripurna
(nilai 16-20).b. Seksi UKBM dan Kesehatan InstitusiTugas pokok
fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi UKBM
dan Kesehatan Institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui
pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang
di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5)
Mengkoordinasikan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat
dalam bidang kesehatan.6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas
program dan lintas sektor dalam pengembangan UKBM dan kesehatan
institusi.7) Mengkoordinasikan pembinaan, monitoring dan evaluasi
dalam pengembangan UKBM dan kesehatan institusi.8) Melaksanakan
monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja.9) Membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.10)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas fungsinya.Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
dan Kesehatan Instansi memiliki program dalam upaya preventif dan
promotif.Program tersebut melibatkan masyarakat agar ikut serta
dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan.Program
seksi ini antara lain: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibentuk
di lembaga pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA) dan Poskestren di
pendidikan Pesantren; Posyandu (Balita dan Lansia) dibentuk di
lingkungan masyarakat; dan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)c. Seksi
Pengembangan Perlindungan Jaminan KesehatanTugas pokok fungsi seksi
ini anataralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan
Perlindungan Jaminan Kesehatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan pengembangan potensi
dan peran serta masyarakat dalam perlindungan jaminan kesehatan 6)
Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam
pengembangan perlindungan jaminan kesehatan 7) Mengkoordinasikan
pembinaan / fasilitasi, pengawasan/monitoring dan
penilaian/evaluasi dalam perlindungan jaminan kesehatan.8)
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 9) Membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan. 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya. Bidang Promosi dan
Kesehatan Institusi di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan
tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal
dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor
yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan,
faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor
lingkungan sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang
kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia
juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia
yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat
meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana
juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak
tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik
sesuai dengan harapan.4. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes),
membawahi:a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan RujukanTugas pokok
fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi
Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Melaksanakan pembinaan manajemen dan
teknis pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan yankes swasta.6)
Mengevaluasi usulan kebutuhan alat kesehatan Puskesmas.7) Menyusun
dan mengusulkan pengaturan tarif pembiayaan pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan milik pemerintah lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.8) Memberikan bimbingan dan arahan serta mengkoordinasikan
dengan instansi dan program terkait penanganan penyimpangan
manajerial dan medis teknis pada lembaga pelayanan kesehatan dasar
milik pemerintah dan swasta berdasarkan ketentuan yang berlaku.9)
Memberikan bimbingan dan arahan upaya pengembangan lembaga
pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.10) Memberikan bimbingan
dan arahan serta mengkoordinasikan dengan instansi dan program
terkait peningkatan dan pengembangan SDM pada lembaga pelayanan
kesehatan dasar milik pemerintah dan pelyanan kesehatan swasta.11)
Melakukan pemantauan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan
akses masyarakat terhadap jasa pelayanan asuransi dan produk
pelayanan kesehatan oleh pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah
dan swasta.12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
13) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan. 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.15) Melaksanakan tugas
lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyab. Seksi
Kefarmasian dan NAPZATugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1)
Menyusun program kegiatan Seksi Kefarmasian dan NAPZA berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan
perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Melaksanakan perencanaan dan penyusunan
formularium obat di Puskesmas sebagai pedoman pengadaan obat di
Kabupaten Karanganyar.6) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian
penggunaan obat di puskesmas serta lembaga pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta lainnya.7) Melakukan pemantauan, bimbingan
dan pengendalian produksi, distribusi dan penggunaan sediaan
farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan, dan mengkoordinasikan
dengan lintas sektor maupun lintas program.8) Melaksanakan
penyuluhan dan penyebaran informasi tentang obat, bahan obat, obat
tradisional, kosmetika, alat kesehatan, makanan-minuman dan NAPZA
dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan lintas sektor maupun
lintas program.9) Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan produksi
makanan-minuman.10) Melaksanakan sertifikasi Apotik, Toko Obat,
Industri Rumah Tangga, Alat Kesehatan, Toko Alat Kesehatan dan
Pengobat Tradisional.11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan
kerja. 12) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan. 13) Menyampaikan saran dan
pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.14)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
fungsinyac. Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan LisensiTugas pokok
fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi
Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pembinaan teknis di unit-unit
pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana
produksi/distribusi makanan minuman dan alat kesehatan, baik negeri
maupuan swasta, secara proaktif, kontinyu dan terprogram. 6)
Melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi dan lisensi kepada
unit-unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya,
sarana produksi/distribusi makanan minuman, alat kesehatan, baik
negeri maupun swasta. 7) Melaksanakan akreditasi, sertifikasi dan
lisensi kepada pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga
lainnya, distribusi makanan minuman dan alat kesehatan, baik negeri
maupuan swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama
dengan instansi terkait. 8) Melakukan pemantauan dan pemecahan
permasalahan yang terkait dengan akreditasi, sertifikasi dan
lisensi di unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga
lainnya, sarana produksi / distribusi makanan minuman dan alat
kesehatan. 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
10) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan. 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan
kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.12) Melaksanakan tugas
lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaSeksi ini
menangani masalah perizinan terhadap sarana kesehatan, tenaga
kesehatan atau sarana lainnya yang bergerak di bidang kesehatan
yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dimana sarana
kesehatan ataupun tenaga kesehatan itu berada.Sarana kesehatan dan
tenaga kesehatan yang diberikan izin yaitu:(1) Sarana Kesehatan,
yaitu tempat pelayanan kesehatan, seperti: Rumah Sakit, Puskesmas,
apotek, Rumah Bersalin, laboratorium klinik, dll.(2) Tenaga
Kesehatan, yaitu orang yang melakukan pelayanan kesehatan di sarana
kesehatan yang terkait, seperti: dokter, dokter gigi, perawat,
apoteker, analis kesehatan, termasuk dokter praktek intership di
daerah tersebut dll.(3) Sarana lain, yaitu sarana penunjang
pelayanan kesehatan selain sarana kesehatan yang disebutkan
sebelumnya, seperti: klinik kecantikan, pabrik besar farmasi (PBF),
industri farmasi skala besar ataupun kecil.Selain itu, dalam
kaitannya dengan pendidikan Kedokteran, DKK juga mengurus perizinan
dokter-dokter internsip, sesuai PERMENKES No.299/MENKES/PER/II/2009
tentang Penyelenggaraan Program Internsip danPenempatan Dokter
Pasca Internsip.Bidang Pelayanan Kesehatan di DKK Karanganyar telah
bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh
kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini
dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja
yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor
sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena
dengan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor
sumber daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila
sumber daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan
berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor
sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana
dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat
berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.5. Bidang Bina
Kesehatan Keluarga (Binkesga), membawahi: a. Seksi Kesehatan Ibu
dan AnakTugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program
kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan
bimbingan teknis ke Puskesmas dan Institusi Pelayanan kesehatan ibu
dan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta 6)
Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis program kesehatan
ibu dan anak.7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan audit kematian
ibu melahirkan dan kematian bayi. 8) Melaksanakan monitoring,
evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja. 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 10) Menyampaikan
saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas fungsinyaKesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak
merupakan tujuan ke-4 dan ke-5 dalam MDGs 2015 yang telah disusun
oleh WHO. Indikator untuk kesehatan dan kesejahteraan anak adalah
Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka
Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup, proporsi anak usia 1
tahun diimunisasi campak dan proporsi anak usia 12-23 bulan yang
telah diimunisasi campak. Sedangkan indikator untuk kesehatan dan
kesejahteraan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
kelahiran hidup dan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga
kesehatan terlatih.
b. Seksi Perbaikan Gizi MasyarakatSeksi ini bertugas dalam
bidang gizi masyarakat, termasuk diantaranya yaitu menangani
Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), program Inisiasi Menyusui
Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, program keluarga sadar gizi
(kadarsi), dan pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk.Tugas pokok
fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi
Perbaikan Gizi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui
pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang
di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5)
Mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan
perbaikan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan zat
besi, kekurangan vitamin A, kekurangan energi proteian (KEP).6)
Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan Surveilans
Gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).7) Melaksanakan
monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja. 8) Membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 9)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas fungsinyac. Seksi Reproduksi Remaja dan LansiaTugas
pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan
Seksi Reproduksi Remaja dan Lansia berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan
bimbingan teknis ke Puskesmas dan Institusi Pelayanan KB-KR dan
lansia yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta 6)
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan program keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi dan kesehatan lansia.7)
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 8) Membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan. 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas.10) Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaSeksi Kesehatan
Reproduksi Remaja dan Lansia, terdiri dari tiga program yaitu:1)
Keluarga Berencana (KB), dengan program KB pada pasangan usia
subur, meningkatkan cakupan peserta KB baru dan KB aktif,
menurunkan angka kejadian komplikasi KB dan angka kegagalan KB.2)
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),3) Puskesmas Santun
Lansia, yaitu dengan meningkatkan angka harapan hidup dengan
program Posyandu lansia. Sasaran program ini adalah kesahatan
kelompok usia lanjut.Bidang Bina Kesehatan Keluarga di DKK
Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih
banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat
mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya
manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat
berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat
meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat
berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia
memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan
kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat
dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka
kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan
harapan.6. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
(P2PL), membawahi:a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan PenyakitTugas
Pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pengamatan dan pengelolaan
surveilans penyakit menular dan tidak menular secara rutin dalam
wilayah kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 6) Mengelola
sistem informasi geografi dan epidemiologi dalam rangka pencegahan
penyakit sesuai pedoman yang berlaku.7) Mengelola jaringan
informasi dalam wilayah kabupaten dan kegiatan komunikasi dengan
Propinsi maupun pusat dalam pengamatan dan pencegahan penyakit
sesuai pedoman yang berlaku. 8) Mengelola publikasi berkala bidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai pedoman yang
berlaku.9) Mengelola sarana imunisasi dan distribusi kepada unit
pelayanan kesehatan yang melaksanakan imunisasi.10)
Mengkoordinasikan lintas program dan sektoral dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan
tidak menular untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 11)
Mengkoordinasikan kerjasama dengan Instansi / Badan / Perguruan
Tinggi dan pihak swasta serta masyarakat dalam rangka kegiatan
pengamatan dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 12) Melaksanakan monitoring,
evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja. 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 14) Menyampaikan
saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas fungsinyaSeksi ini bertugas menangani pencegahan
kejadian penyakit termasuk KLB.Pencegahan dilakukan untuk penyakit
menular dan tidak menular. Pencegahan penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I) diwujudkan melalui program imunisasi,
sesuai dengan tujuannya, yaitu LIL (Lima Imunisasi Dasar Lengkap)
untuk bayi dan balita di bawah 1 tahun, imunisasi untuk jemaah haji
(contoh: imunisasi meningitis), serta imunisasi lainnya (contoh:
influenza). Apabila ada laporan KLB seksi pencegahan penyakit
bertugas mencegahan penyebaran penyakit tersebut semakin meluas
dengan pemberian vaksin booster pada penduduk yang belum terkena di
wilayah KLB.b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian PenyakitTugas
pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah
atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3)
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan
koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pengamatan dan pengelolaan
informasi penyakit menular serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa
secara rutin dalam wilayah kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan
tugas. 6) Mengelola sistem informasi geografi dan epidemiologi
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta
penanggulangan kejadian luar biasa sesuai pedoman yang berlaku. 7)
Mengelola jaringan informasi dalam wilayah kabupaten dan kegiatan
komunikasi dengan Propinsi maupun pusat dalam pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar
biasa sesuai pedoman yang berlaku. 8) Mengelola publikasi berkala
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan
kejadian luar biasa .sesuai pedoman yang berlaku.9) Melaksanakan
monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja. 10) Membuat laporan pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 11)
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas.12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas fungsinya.Seksi ini bertugas melakukan pengendalian
kejadian penyakit yang sudah dilaporkan ada di suatu wilayah
meliputi penyakit DBD, malaria, ISPA, diare, kolera, TB paru,
antraks dan HIV/AIDS.c. Seksi Penyehatan LingkunganTugas pokok
fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi
Penyehatan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun
tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4)
Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pembinaan dan
pengawasan hygiene sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat
umum, kualitas air serta makanan dan minuman sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.6) Mengkoordinasikan kegiatan
teknis hygiene dan sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat
umum dan industri serta penyehatan makanan dan minuman untuk
kelancaran pelaksanaan tugas. 7) Menghimpun dan menganalisa data
yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan hygiene sanitasi
perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum, kualitas air serta
makanan dan minuman.8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan
kerja. 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan. 10) Menyampaikan saran dan
pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.11)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
fungsinyaSeksi ini bertugas menangani masalah lingkungan. Beberapa
program kerjanya adalah penyediaan air bersih dan pengelolaan air
limbah atau sampah.Tugas pokok instansi (Tupoksi) P2PL antara lain
:1. Melakukan surveilans Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak
Menular (PTM)Bidang P2PL menerima laporan KLB dari berbagai sumber,
bisa dari masyarakat, instansi kesehatan yang terkait atau praktek
dokter, dan lain sebagainya.Setelah mendapatkan laporan, surveilans
dilakukan untuk menganalisis kasus yang ada dengan tujuan mencari
penyebab KLB, sarana penularan, faktor risiko dan sifat penyakit,
serta untuk mengetahui status kesehatan populasi. Kemudian dapat
diketahui cara pencegahan dan pengobatannya. Apabila penyakit yang
menyebabkan KLB sudah diketahui penyebab dan pengobatannya, bisa
langsung dilakukan aksi pencegahan atau pengobatan.Pada prinsipnya
adalah mencegah penyakit semakin menyebar kepada individu yang
sehat dan mencegah kronisitas atau progresivitas penyakit pada
individu yang sudah terkena.2. Pengobatan penyakitApabila sumber
penyakitnya sudah diketahui dan pengobatannya juga sudah diketahui
maka dilakukan pengobatan pada individu yang sakit.3.
ImunisasiTujuan Imunisasi adalah mencegah kejadian penyakit atau
mencegah penyebaran penyakit semakin luas bagi penyakit yang bisa
dicegah dengan imunisasi.Program imunisasi yang dijalankan yaitu
imunisasi dasar dan lanjutan.4. Pengendalian vektorPenyakit menular
yang ditularkan vektor dapat dicegah dengan mengandalikan populasi
vektor penyakit tersebut.Contoh kasus DBD di suatu Desa Y. Penyakit
ini disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti tahapan pencegahan
yang bisa dilakukan adalah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan
pengadaan jumat bersih dapat mencegah penularan DBD.5.
Penanggulangan KLB dan BencanaApabila terdapat laporan KLB maka
segera dilakukan analisa situasi di lokasi KLB atau
bencana.Kemudian dipersiapkan sarana kesehatan atau mungkin
logistik yang diperlukan.Kasus KLB atau bencana yang memerlukan
kerjasama lintas sektoral dapat diatasi dengan bantuan dari
instansi lain.Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan sekretariat di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai
dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang
maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak
faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor
lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan
prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dengan
lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber
daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber
daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan
berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor
sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana
dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat
berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.7. Unit Pelaksana
Teknis Dinas a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Perbekalan
Farmasi 1) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan
kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan. 2) Melakukan
penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat
publik dan perbekalan kesehatan. 3) Melakukan pengamatan terhadap
mutu secara organoleptis dan khasiat obat secara umum baik yang ada
dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan. 4) Melakukan
pembinaan dan pengendalian penggunaan obat publik dan perbekalan
kesehatan. 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai
persediaaan dan penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan. 6)
Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan obat publik dan perbekalan
kesehatan. 7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada
bawahan. 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 9) Memberikan saran
dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil
langkah selanjutnya. 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan atasan. b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium
Kesehatan 1) Menyusun rencana kegiatan di bidang pemeriksaan
laboratorium kualitas lingkungan dan laboratorium penyakit menular,
penelitian kesehatan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
sebagai pedoman kerja. 2) Menjabarkan perintah atasan secara jelas
dan rinci agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. 3)
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak
tumpang tindih. 4) Melaksanakan konsultasi kepada atasan dan
koordinasi dengan instansi terkait dan atau unit lain di lingkungan
Dinas Kesehatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk
memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas.
5) Memberikan bimbingan dan arahan / petunjuk kepada bawahan sesuai
pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 6) Membuat, menghimpun
dan mendistribusikan laporan hasil hasil penelitian dan pemeriksaan
laboratorium secara kontinyu. 7) Melakukan pemeriksaan laboratorium
kualitas air, makanan minuman dan kualitas lingkungan serta
laboratorium penyakit menular.8) Melaksanakan dan mengembangkan
Sistem Informasi Kesehatan9) Melaksanakan survey kesehatan
daerah.10) Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan unit penelitian
dan pengembangan kesehatan lain untuk mengembangkan dan
meningkatkan mutu program kesehatan kabupaten.11) Melaksanakan
kooordinasi lintas program dan lintas sektoral. 12) Merencanakan
kebutuhan sarana laboratorium.13) Menyusun proposal penelitian
kesehatan. 14) Memonitor pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas bawahan. 15) Mengevaluasi
pelaksanaan tugas bawahan dengan mempelajari data dan laporan
sebagai bahan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya agar
tepat, efektif, dan efisien. 16) Memberikan penilaian pelaksanaan
pekerjaan kepada bawahan. 17) Membuat laporan pelaksanaan tugas
sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 18)
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan
untuk mengambil langkah selanjutnya. 19) Melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan atasan.c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 1) Menyusun rencana kegiatan di
bidang ketatausahaan, urusan umum, pemeliharaan sarana dan
prasarana, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman
kerja.2) Menjabarkan perintah atasan secara jelas dan rinci agar
mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik.3) Mendistribusikan
tugas kepada seluruh karyawan sesuai bidang tugas masing-masing
untuk menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak tumpang tindih.4)
Melaksakanan perencanaan, pengkoordinasian dan pengevaluasian
program kegiatan UPTD Puskesmas untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.5) Melaksanakan konsultasi kepada atasan dan koordinasi
dengan instansi terkait dan atau unit lain di lingkungan kerja,
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, utuk memperoleh
sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas.6)
Melaksanakan urusan surat menyurat, disposisi, kearsipan,
dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.7) Memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh karyawan.8) Melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk tertib administrasi keuangan dan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.9) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor
sesuai perencanaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas.10)
Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor sesuai
perencanaan/kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.11)
Melaksanakan urusan rumah tangga secara teratur dan sistematis agar
tugas berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang telah
ditetapkan.12) Melaksanakan inventarisasi terhadap barang-barang
milik unit kerja untuk tertib administrasi.13) Membuat laporan
pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang
diberikan.14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya.
BAB IVSIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulana. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar berperan
sebagai koordinator penyelenggara pelayanan kesehatan di tingkat
daerah. DKK berfungsi dalam menetapkan regulasi kebijakan kesehatan
daerah, memonitor dan mengevaluasi program-program unit dibawahnya,
baik Puskesmas maupun praktik swasta.b. Peran dokter tidak hanya
sebatas Unit Kesehatan Perorangan (UKP) saja, namun bisa sekaligus
berperan dalam Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), misalnya seperti
pada dokter Puskesmas. Dokter juga bisa berwenang sebagai pembentuk
regulasi kesehatan bila tergabung dalam suatu instansi seperti
Dinas Kesehatan.c. Permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten
Karanganyar bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingya kesehatan, kurangnya dana
untuk mengadakan suatu program kesehatan, jauhnya tempat pelayanan
kesehatan, dan kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan serta
fasilitas yang memadai.
B. Sarana. Dinas Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat membuat
kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan
kerjasama dengan Unit Pelayanan Kesehatan, terutama puskesmas
sebagai ujung tombak unit pelayanan kesehatan tingkat pertama
sehingga dapat tercapai pembangunan kesehatan yang optimal.b. Bila
seorang dokter ingin memiliki jabatan struktural di suatu institusi
kesehatan, sebaiknya memiliki pengalaman organisasi yang baik agar
dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan manajemen kesehatan
dengan baik pula.c. Perlu komitmen baik para tenaga kesehatan
maupun masyarakat terhadap pentingnya kesehatan agar
program-program untuk mengangkat derjat kesehatan
setinggi-tingginya dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Sistem Kesehatan
Nasional. Jakarta
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 2014. Profil Kesehatan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Karanganyar
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat. 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. 2014. Bagan Susunan
Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Karanganyar1