BAB I BARU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa

(PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatanganinya) dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan

bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dan

dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan

keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus

berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu

menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam

perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa

pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui

SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

yang layak.

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian

Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan

sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-

2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.

JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang sama

yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan

sosial.

Program Jamkesmas Tahun 2011 dilaksanakan dengan beberapa

perbaikan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan

pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan, sejak tahun 2010 telah dilakukan

upaya perluasan cakupan, melalui penjaminan kesehatan kepada masyarakat

miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin penghuni lapas/rutan serta

masyarakat miskin akibat bencana paska tanggap darurat, sampai dengan satu

tahun setelah kejadian bencana. Peserta yang telah dicakup sejak tahun 2008

meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada dalam kuota, peserta

Program Keluarga Harapan (PKH), gelandangan, pengemis dan anak terlantar.

Kementerian Kesehatan saat ini telah mencanangkan Jaminan Kesehatan

Semesta pada akhir Tahun 2014, sehingga nantinya seluruh penduduk

Indonesia akan masuk dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat

(universal coverage).

Pada aspek pelayanan pada tahun 2010 diperkenalkan paket INA-DRG

versi 1.6 yang lebih sederhana, lebih terintegrasi serta mudah dipahami dan

diaplikasikan. Menteri Kesehatan telah menandatangani kesepakatan dengan 4

(empat) BUMN farmasi untuk menjamin ketersediaan obat dan alat yang

dibutuhkan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PKK) Jamkesmas dengan

harga terjangkau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri

Kesehatan. Pada aspek pengorganisasian dan manajemen, dilakukan

penguatan peran Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota terutama peningkatan kontribusi pemerintah daerah dalam

pembinaan daaan pengawasan serta peningkatan sumber daya yang ada untuk

memperluas cakupan kepersertaan melalui Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda) dan memberikan bantuan tambahan (suplementasi dan

komplementasi) pada hal-hal yang tidak dijamin oleh program Jamkesmas. Pada

aspek pendanaan, Kementerian Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas

terus melakukan upaya perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dana

Jamkesmas, agar dana yang diluncurkan sebagai uang muka kepada PPK dapat

segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran,

akuntabel, efisien dan efektif.

Sebagaimana gambaran perkembangan diatas, berdasarkan survey,

akses masyarakat Yogyakarta terhadap sarana pelayanan kesehatan telah

cukup baik. Salah satunya diperlihatkan dari aksesibilitas jarak jangkauan. Hasil

survey Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2008 dimana menunjukkan bahwa

lebih dari 80% penduduk DIY hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan

lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter

praktik swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari

10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktik swasta dan bidan,

yang menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana

pelayanan. Aksesibilitas jarak jangkauan terhadap sarana pelayanan kesehatan

cukup merata antar kabupaten/kota. Penduduk DIY di setiap kabupaten/kota

pada umumnya berada pada kisaran 1-5 km terhadap puskesmas. Meskipun

akses jangkauan sarana cukup baik namun tidak demikian dengan akses

informasi pelayanan kesehatan. Salah satu hasil survey tahun 2008 yang

menunjukkan bahwa hanya 75% masyarakat DIY yang menyatakan pernah

menerima informasi Jamkesmas dan Jamkesos. Selain itu besarnya biaya

pemerintah untuk pembangunan termasuk pelayanan kesehatan masih rendah.

Saat ini kontribusi pemerintah baru mencapai 30% sedangkan

masyarakat/swasta 70%. Sementara distribusi dana pemerintah juga belum

efektif. Pengeluaran private goods masih lebih besar daripada public goods dan

pembelanjaan belum mengedepankan keluarga miskin. Upaya mobilisasi dana

dan sumbardaya di masyarakat juga belum maksimal dan masih bersifat out of

pocket. Ketika biaya kesehatan terus meningkat, mekanisme DIY biaya belum

juga berkembang dan sementara itu hanya 40% masyarakat memiliki Jaminan

Kesehatan meskipun kemampuan masyarakat untuk memabayar pelayanan

cukup baik.

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan proses

pemantauan dan evaluasi. Untuk mendukung proses tersebut, sangat perlu

dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) secara rutin setiap bulan sesuai pedoman

pelaporan). Puskesmas/Rumah Sakit/Balkesmas yang menjadi pemberi

pelayanan kesehatan program Jamkesmas wajib mengirimkan laporan

penyelenggaraan Jamkesmas setiap tanggal 5 bulan berikutnya ke Tim

Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota. Kelengkapan penyampaian laporan

fasilitas pelayanan akan menjadi pertimbangan Tim Penglola Pusat untuk

pengalokasian dan pengiriman dana Jamkesmas berikutnya. Tim Pengelola

Jamkesmas /Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan entry

data laporan tersebut ke dalam SIM Jamkesmas. Dengan demikian pada waktu

bersamaan rekapitulasi laporan telah dapat di akses untuk diolah dan dinalisis

oleh Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi dan Tim Pengelola Jamkesmas Pusat.

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang belum mempunyai fasilitas internet

tetap mengirimkan rekapitulasi laporan seluruh PPK Jamkesmas ke Tim

Pengelola Jamkesmas Provinsi setiap tanggal 10 bulan berjalan. Selanjutnya

Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi mengirimkan rekapitulasi Kabupaten/Kota

setiap tanggal 15 bulan berjalan ke Tim Pengelola Jamkesmas Pusat. Demikian

juga, Tim Pengelola Jamkesmas Pusat mengirimkan laporan rekapitulasi

nasional setiap tangal 20 bulan berjalan ke Menteri Kesehatan RI. Tim Pengelola

Jamkesmas Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan umpan balik (feedback)

pelaporan ke Puskesmas/Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan. Tim Pengelola

Provinsi membuat dan mengirimkan umpan balik ke Tim Pengelola Jamkesmas

Kabupaten/Kota. Tim Pengelola Jamkesmas Pusat membuat feedback ke Tim

Pengelola Jamkesmas Provinsi.

Tabel 1.1Jumlah Rumah Sakit dan Sarana Lainnya

Alur pengelolaan diatas adalah alur yang sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Masyarakat. Tetapi pada implementasinya, ternyata

pelaporan tidak berjalan sesuai dengan prosedur, misalnya Rumah Sakit

langsung melaporkan ke Jamkesmas Pusat tanpa melalui Tim Pengelola

Jamkesmas Kabupaten/Kota, sehingga data yang diperoleh tidak lengkap.

Dengan ketidaklengkapan data maka akan terjadi kesalahan pemetaan.

Disadari meskipun perbaikan terus dilakukan, tentu saja masih banyak hal

yang perlu dibenahi karena program kebijakan Jamkesmas sampai saat ini

belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Salah satu masalah yang dihadapi

oleh Jamkesmas Provinsi DIY adalah belum terintegrasinya pembuatan laporan

secara berjenjang. Pelaporan berjenjang tersebut akan berguna untuk

perencanaan program ke depannya.

Namun demikian diharapkan program Jamkesmas ini semakin mendekati

tujuannya yaitu meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu akan tercapai melalui penyelenggaraan

program Jamkesmas yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif menuju

good governance.

Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang terkait langsung dengan kebijakan pelayanan

Jamkesmas adalah sebagai berikut.

a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25.

b. UUD 1945 Perubahan Kedua Bab XA, Pasal 28A.

c. UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Pasal 4,

Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 174, Pasal 50, Pasal 54,

Pasal 55.

e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 2

dan Pasal 3.

f. Permenkes No 903/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Jamkesmas

g. Permenkes No 1097/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Juknis Pelayanan

Kesehatan Dasar Jamkesmas

h. ..............( tambahkan dasar peraturan pemda )

i. ............... idem

B. Isu Aktual

Dalam pelaksanaan kegiatan mendukung pemantauan dan evaluasi, maka

beberapa isu umum yang menjadi penyebab belum optimalnya pencatatan dan

pelaporan program Jamkesmas di identifikasi sebagai berikut:

1. Sistim informasi pelaporan belum terintegrasi

2. Informasi mengenai pelayanan di rumah belum dapat diakses masyarakat

3. Mutu pelayanan belum optimal

4. Belum optimalnya kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan.

Selanjutnya dari isu umum tersebut dilakukan pemilihan isu aktual yang

memenuhi kriteria sebagai isu yang paling dominan dengan menggunakan

teknik analisis APKL dengan kreteria sebagai berikut : (1) Aktual (A) yaitu isu

yang benar dan akan terjadi, (2) Kehalayakan (K), yaitu isu yang menyangkut

orang banyak (3) Problematik (P) yaitu isu yang segera harus dicari penyebab

dan pemecahannya serta Kelayakan (L) yaitu isu yang logis, pantas dan realistis

untuk diangkat.

Formulasi pemilihan isu aktual dengan empat kriteria di atas tampak

pada Tabel 1.1 memperlihatkan proses penetapan isu isu umum tersebut

menjadi beberapa isu aktual yang akan di angkat menjadi masalah utama.

Tabel 1.1

Penetapan Isu Aktual berdasarkan Kriteria AKPL

NO ISU UMUM KRITERIA

TERPILIHA K P L

1Sistim informasi pelaporan belum terintegrasi + + + + V

2

Informasi mengenai pelayanan di rumah sakit belum dapat diakses masyarakat

+ + + + V

3Mutu pelayanan belum optimal

- - + + -

4

Belum optimalnya kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan.

+ + + + V

Untuk mendapatkan isu aktual prioritas, maka dilakukan penyaringan 3 (tiga) isu

aktual tersebut dengan menggunakan teknik komparasi cara penyaringan

analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Teknik penyaringan USG ini

dilakukan dengan menyusun urutan isu prioritas sesuai sifatnya yaitu mendesak

(urgency), tingkat keseriusan (seriousness) dan kecenderungan berkembang

(growth) dengan memakai skala Likert (1-5)

Tabel 1.2

Penentuan Isu Aktual Prioritas dengan USG

NO ISU AKTUALURUTAN

PRIORITASU S G TOTAL

1 Informasi mengenai pelayanan di rumah belum dapat diakses masyarakat

3 4 3 11 III

2 Sistim informasi pelaporan belum terintegrasi 5 4 5 14 I

3 Belum optimalnya kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan.

5 4 3 12 II

Keterangan:

5 : Sangat Mendesak/Gawat/Berdampak

4 : Mendesak/Gawat/Berdampak

3 : Cukup Mendesak/ Cukup Gawat/ Cukup Berdampak

2 : Kurang Mendesak/ Kurang Gawat/ Kurang Berdampak

1 : Sangat Kurang Mendesak/ Kurang Gawat/ Kurang Berdampak

Dari hasil seleksi isu aktual menggunakan metode USG seperti yang

diperlihatkan pada Tabel 1.2 diatas, maka diperoleh nilai tertinggi (14) dan

merupakan nilai isu aktual prioritas tertinggi yaitu ”Belum optimalnya sistim

informasi pelaporan.”

C. Perumusan Masalah

Setelah dilakukan penetapan isu aktual prioritas, maka langkah

selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang karenanya

menyebabkan munculnya isu aktual tersebut. Setelah melakukan identifikasi

masalah penyebab munculnya isu aktual prioritas tersebut, maka diperoleh hasil

identifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen dari penyelenggara program Jamkesmas kepada

masyarakat.

2. Peran aktif masyarakat belum berjalan maksimal.

3. Kewajiban pelaporan belum dilaksanakan sesuai pedoman

Gambar .1.1

Pohon Masalah

Belum diperoehnya data terkini

AKIBAT

Belum optimalnya sistim pelaporan sesuai pedoman

Masalah Utama

Kurangnya komitmen dari penyelenggara program Jamkesmas kepada masyarakat

Kewajiban pelaporan belum dilaksanakan

Peran aktif masyarakat belum berjalan maksimal

Masalah Pokok

Dengan menggunakan metoda matrik prioritas, dilakukan penyaringan masalah-

masalah penyebab munculnya isu prioritas diatas. Hasil penyaringan masalah

dengan metoda matrik prioritas dapat dlihat pada tabel 1.4

Tabel 1.4

Matrik Prioritas Masalah

No Masalah Rangking

Manfaat

Rangking

Usaha

Extended

Value

Keterangan

1

Kurangnya komitmen dari penyelenggara program Jamkesmas kepada masyarakat

5 5 15 III

2

Peran aktif masyarakat belum berjalan maksimal

4 5 20 II

3Kewajiban pelaporan belum dilaksanakan 5 3 15 I

Dari hasil seleksi dengan matriks prioritas pada tabel 1.4 di atas,(yang terpilih

adalah dengan extended value terendah, rangking manfaat besar dan rangking

usaha rendah) maka diperoleh masalah prioritas yang mengakibatkan

munculnya isu aktual prioritas. yaitu “Kewajiban pelaporan belum dilaksanakan.”

Berdasarkan analisis tersebut di atas diperoleh prioritas masalah seperti table

1.4, selanjutnya untuk merumuskan masalah, digunakan metode 4 W dan 1 H,

agar diketahui rumusan masalah yang dihadapi dan alternatif penyelesaiannya,

sebagai berikut:

1. What - Apa yang terjadi?

Sistim pelaporan belum terintegrasi

2. When – Kapan masalah itu terjadi ?

Semenjak program Jamkesmas diberlakukan tahun 2008

3. Where – Dimana masalah itu terjadi?

Di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Who – Siapa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut?

Pelaksana Fasilitas Pelayanan

5. How Much – c50%

Atas dasar rumusan 4 W + 1 H dapat disimpulkan :

“Belum optimalnya sistim informasi pelaporan pelaksana fasilitas pelayanan

sesuai pedoman Jamkesmas.”

D. Lingkup Bahasan

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan pada Tim Pengelola dan

Tim Koordinasi Jamkesmas, maka Kertas Kerja Kelompok (KKK) membatasi

ruang lingkup pembahasan pada sistim pelaporan program Jamkesmas agar

dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Masalah yang telah teridentifikasi

berdasarkan teknik analisis manajemen yang digunakan adalah “Belum optimal

sistim informasi pelaporan”.Berkaitan dengan masalah yang sudah teridentifikasi

tersebut maka judul yang diambil dalam Kertas Kerja Kelompok ini adalah :

“Rencana Kerja Peningkatan Kinerja sistim informasi pelaporan pelaksana

fasilitas pelayanan sesuai pedoman Jamkesmas.”