Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian masih menjadi sektor penting, hal ini jelas terlihat pada RPJM tahap-3 (2015-2019). Penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta penyerap tenaga kerja merupakan kontribusi nyata sektor pertanian hingga saat ini. Keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan yang merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar. Guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat diperlukan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019 ada 3 dokumen sebagai lampiran yaitu : 1. Agenda Pembangunan Nasional. 2. Agenda Pembangunan Bidang. 3. Agenda Pembangunan Wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan acuan bagi arah kebijakan Kementan dalam pembangunan pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian 2016 selain mengacu pada RPJM juga memperhatikan hasil penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (musrenbangtan) tahun 2015 sehingga perencanaan program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan sesuai ketentuan yg berlaku dengan memperhatikan: 1) Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM 2015-2019, 2) Capaian Kinerja 2014 dan 3) Rencana Target Capaian tahun 2015. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam bentuk suatu dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk periode satu tahunan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.
58
Embed
BAB I PENDAHULUANsakip.pertanian.go.id/admin/data/Renja Barantan cetak 2016.pdf1) Program dan Kegiatan. 2) Lokasi Kegiatan. 3) Indikator Kegiatan. 4) Sasaran dan Target. 5) Pagu Indikatif
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian masih menjadi sektor
penting, hal ini jelas terlihat pada RPJM tahap-3 (2015-2019). Penyediaan bahan
pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, sumber utama pendapatan
rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, penyumbang
nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, berperan dalam
upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta penyerap tenaga kerja merupakan
kontribusi nyata sektor pertanian hingga saat ini.
Keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh
mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan yang merupakan salah satu faktor
strategis yang berpengaruh besar. Guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis
Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai
tambah dan daya saing maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat
diperlukan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 2/2015 tentang Rencana
Pembangunan Nasional 2015-2019 ada 3 dokumen sebagai lampiran yaitu :
1. Agenda Pembangunan Nasional.
2. Agenda Pembangunan Bidang.
3. Agenda Pembangunan Wilayah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan acuan bagi arah
kebijakan Kementan dalam pembangunan pertanian. Arah kebijakan pembangunan
pertanian 2016 selain mengacu pada RPJM juga memperhatikan hasil
penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (musrenbangtan)
tahun 2015 sehingga perencanaan program dan kegiatan pembangunan dapat
dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan sesuai ketentuan yg berlaku
dengan memperhatikan: 1) Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional
dalam RPJM 2015-2019, 2) Capaian Kinerja 2014 dan 3) Rencana Target Capaian
tahun 2015.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas sesuai
dengan perencanaan yang ditetapkan dalam bentuk suatu dokumen yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan untuk periode satu tahunan.
Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahapan awal yang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 2
1. Prinsip Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Karantina Pertanian 2016
didalam penyusunan rancangan Renja adalah sebagai berikut :
a) Mengacu pada rancangan awal TA 2016 digunakan sebagai acuan
perumusan program, kegiatan, indicator kinerja dan dana indikatif dalam
Renja TA.2016.
b) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai acuan perumusan
tujuan, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan dan prakiraan maju dalam
rancangan Renja serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian.
c) Substansi rancangan Renja memuat :
1) Program dan Kegiatan.
2) Lokasi Kegiatan.
3) Indikator Kegiatan.
4) Sasaran dan Target.
5) Pagu Indikatif dalam prakiraan maju.
d) Penyusunan program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan
mengacu pada ketentuan IKU (Indikator kinerja utama) dan SPM (standar
pelayanan minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang
ada.
2. Renja tahun 2016 merupakan masa transisi antara Renstra Badan Karantina
Pertanian 2010-2014 dan Renstra 2015-2019, karenanya penyusunan Renja
2016 perlu memperhatikan :
a) Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Renja 2016 dapat mengacu
pada target indikator kinerja 2014-2015 maupun Renstra 2015-2019 dengan
prakiraan target tahun 2016 yang diestimasikan.
b) Perkembangan dinamika kekinian dengan memperhatikan hasil capaian
kinerja sebelumnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
Rencana kerja Badan Karantina Pertanian tahun 2016 merupakan pedoman
penyusunan Renja Satuan Kerja (satker) tahun 2016.
Tujuan :
Penyusunan Renja adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pusat dan UPT Lingkup Barantan serta merupakan efisiensi
alokasi sumberdaya.
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 3
BAB II
EVALUASI KINERJA BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN
2010-2014
Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian terkait
dengan sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas pelaksanaan fungsi
karantina, maka harus dilakukan berbagai pembenahan, peningkatan dan
pengembangan sesuai standar yang telah ditetapkan guna pencapaian hasil kerja
yang sudah ditargetkan. Fasilitas sarana/prasarana tersebut terdiri dari : 1) sarana
pemeriksaan, 2) instalasi karantina dengan fasilitas tindakan karantina, 3)
laboratorium dan peralatannya serta 4) sarana pendukung lainnya .
Dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas
harus didasarkan pada evaluasi dan penataan, hal ini merupakan kegiatan yang
diprioritaskan dikarenakan SDM merupakan salah satu faktor penting keberhasilan
dalam pelaksanaan program kegiatan.
Peningkatan Produksi Pangan merupakan salah satu tujuan kegiatan dari Program
Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang mengacu pada 9 agenda
pembangunan nasional. Tugas fungsi Badan Karantina Pertanian adalah mencegah
masuk, mencegah menyebar, mencegah keluar Hama Penyakit Hewan Karantina
(HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke/dari dan antar
area Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya semua kegiatan Barantan
baik yang telah dilakukan maupun yang direncanakan ke depan haruslah mengacu
pada tugas dan fungsi tersebut. Khusus pada kegiatan Barantan tahun 2010 – 2014
kegiatan yang telah dilakukan dan capain yang telah diraih raih memberikan
gambaran nyata bagi rencana kegiatan ke depan.
Badan Karantina Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2010 - 2014
telah didukung dengan anggaran berturut-turut mulai tahun 2010 sebesar Rp
448.066.857.000,-, Rp 542.866.622.000,-, Rp 734.303.739.000,-, Rp
807.354.242.000,- dan Rp 603.844.735.000,-. Berdasarkan kinerja serapan
anggararan berturut-turut sebesar : 94,81 %, 92,75 %, 84,86 %, 93,55 % dan pada
tahun 2014 ini sampai tanggal 2 Oktober 2014 sebesar 67,94 %. Apabila dilihat dari
trend kenaikan pagu anggaran Barantan tampak bahwa kenaikan tersebut tidak
signifikan, hal ini mengingat jumlah pegawai yang terus bertambah seiring dengan
perkembangan jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa Hama
dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (OPTK) yang semakin meningkat.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Karantina Pertanian sampai saat
ini mempunyai kontribusi yang paling besar di lingkungan Kementerian Pertanian.
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 4
Untuk target PNBP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2010
berturut-turut adalah : Rp 71.309.009.865,-; 78.871.486.814,-; 84.396.815.288,-;
93.085.185.541,-; dan 99.278.635.321,- . Realisasi PNBP tersebut setiap tahunnya
selalu melebihi target, berturut-turut adalah : 133,40 %, 134,20 %, 130,74 %,
122,63 % dan pada tahun 2014 ini sampai dengan bulan September 2014
realisasinya sebesar 86,08 %. Kondisi saat ini PNBP masih menjadi pagu pokok
dalam penetapan alokasi anggaran (APBN). Kedepan diharapkan kontribusi PNBP
ini dijadikan sebagai reward dan tidak diperhitungkan dalam penentuan pagu pokok
di Badan Karantina Pertanian.
Dalam perjalanan kinerja tahun 2010 – 2014 Badan Karantina Pertanian telah
berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang
berasal dari luar negeri ataupun antar area. Tindakan pembebasan/pelepasan
komoditas tumbuhan dan produknya : dengan total frekuensi serfikasi sejak tahun
2010 berturut-turut sebesar : 324.884, 417.975, 443.401, 413.280 kali dan terakhir di
tahun 2014 per bulan September sebesar 323.503 kali. Untuk komoditas hewan dan
produknya dengan total frekuensi sertfikasi sejak tahun 2010 berturut-turut sebesar
329.614, 341.960, 468.492, 452.994 kali dan terakhir di tahun 2014 per bulan
September sebesar 308.760 kali.
Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa OPTK serta pengawasan
keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT) telah terdeteksi
positif dan tertangkal sejumlah OPTK yaitu : Helminthosporium solani, TuMV,
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 13
Tabel 2. Regulasi Yang di Usulkan dan Yang Telah Ditetapkan (2010-2014)
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
2010 2011 2012 2013 2014
1. Pengawasan Pelaksanaan Tindakan KH di negara asal
1. Konsep Permentan tentang Tatacara Pengawasan Tindakan Karantina Hewan di negara asal
1. Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina di Negara Asal
1. Permentan No. 113/Permentan/PD.410/10/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 2013
1. Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Transit
2. Persyaratan dan Tindakan KH terhadap Media Pembawa HPHK yang dimasukkan dan dikeluarkan melaui Pos dan Jasa Titipan
2. Konsep Permentan tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Brucellosis
2. Pedoman Biosafety Laboratorium
2. Permentan No. 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2013
2. Revisi Dokumen Karantina Hewan Transit
3. Penilaian Status dan Situasi HPHK Negara Asal
3. Konsep Permentan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Ruminansia Besar ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia
3. Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap MBM dan Kulit Industri
3. Konsep Tata Cara Tindakan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
3. Revisi Penggolongan HPHK dan Jenis Media Pembawa
4. Persyaratan dan Tindakan KH terhadap Media Pembawa HPHK Transit
4. Konsep Permentan tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Karkas, daging dan atau jeroan dari luar negeri
4. Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Produk Hewan berupa telur dan produk susu
4. Konsep Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Unggas
4. Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Bilogik Reproduksi
5. Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Khusus terhadap hewan organic
5. Konsep Permentan tentang Tindakan Karantina terhadap Hewan Penular Rabies
5. Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Pangan Patogen, Sediaan Biologik dan Obat Hewan
5. Konsep Persyaratan dan Tata Cara Pengawasan Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi
5. Persyaratan dan Tindakan KH Terhadap Ekspor Sarang Walet ke China
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 14
6. Penggolongan jenis-jenis HPHK 6. Konsep Penggolongan jenis-jenis HPHK dan MP HPHK berdasarkan tingkat risiko (Penyempurnaan Kepmentan 3238/2009)
6. Pedoman Pemantauan Daerah Sebar HPHK
6. Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Hydrolized Feather Meal. (Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 3610/Kpts/KH.210/L/12/2013)
6. Pedoman Pengawasan & Tindakan Karantina Terhadap Kulit
7. Penggolongan jenis MP HPHK 7. Bahan Kajian Pengawan Pemasukan IAS (Invasive Aliens Species)
7. Tindakan Karantina Antar Area Berdasarkan Penetapan Area
7. Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Bahan Patogen dan Obat Hewan
7. Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap MBM
8. Persyaratan teknis alat angkut dan Kemasan Media Pembawa
8. Bahan Kajian Tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (PRG)
8. Penyusunan Status dan Situasi HPHK
8. Konsep Persyaratan dan Tata Cara Pengawasan Media Pembawa Lain
8. Penyempurnaan Persyaratan dan Tindakan Karantina Terhadap Pakan dan Bahan Pembuat Pakan Ternak
9. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 2280/2011 tentang pedoman tindakan karantina pada kuda
9. Pedoman Tindakan Karantina terhadap Pakan dan Serangga (Insekta)
9. Konsep Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Biologik Reproduksi
9. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Vektor
10. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 2281/2011 tentang pedoman TK untuk kuda sea games
10. Kajian Sistem Karantina Hewan dan Pulau Karantina
10. Konsep Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Asal Hewan untuk Konsumsi
10. Permentan No. 44/Permentan/OT.140/3/2014 (Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina)
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 15
11. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 917/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Penyakit Brucellosis di daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina
11. Konsep Pedoman Rekomendasi Penetapan IKH
11. Permentan No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas
12. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. : 2660/Kpts/KH.040/12/2011 tentang pedoman kesiapsiagaan dini dalam upaya pencegahan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
12. Permentan No. 69/Permentan/OT.140/5/2014 (Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari negara Republik Rakyat Cina ke dalam Wilayah Republik Indonesia)
13. Konsep Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan oleh pihak lain
13. Permentan No. 65/Permentan/PD.410/5/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi
14. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 0107/KPTS/OT.210/L/12011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pedoman Pesyaratan dan Tata Cara Penetapan IKPH Kulit Industri
15. Konsep Pedoman Persyaratan dan Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) Media Pembawa HPHK berupa sarang burung walet
16. Konsep Kebijakan Dokumen Karantina Hewan
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 16
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
2010 2011 2012 2013 2014
1. Draft Permentan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan, Pencabutan Kawasan Karantina Tumbuhan
1. Konsep Teknis tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan benih padi, jagung dan kedelai ke dalam Wilayah Negara Indonesia
1. Kajian Teknis Tentang Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Media Pembawa OPTK Non Benih untuk pameran/konferensi/eksebisi
1. Konsep Pedoman Diagnosis OPTK Kelompok Tungau
1. Penyempurnaan Permentan No. 3237/2009 (Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan KT dan Pengawasan PSAT)
2. Draft Permentan tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa OPTK
2. Kajian Teknis tentang Tatacara Pelaksanaan Tindakan Pengasingan dan Pemgamatan terhadap pemasukan benih
2. Manual Teknis Perlakukan Irradiasi
2. Konsep Kebijakan Klasifikasi Laboratorium Karantina Tumbuhan
2. Pedoman Tindakan Karantina Pemeriksaan MP di Negara Asal
3. Review Kepmentan No. 264/2006 tentang Kesekretariatan NPPO
3. Penyempurnaan draft kajian teknis tentang tatacara pemantauan OPTK
3. Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih yang dimasukkan dari Luar Negeri
3. Konsep Penyempurnaan Permentan No.271 Tahun 2006
3. Penyempurnaan Daftar OPTK
4. AROPT terhadap 15 media pembawa OPTK
4. Penyempurnaan Permentan tentang persyaratan & tata cara penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) (Revisi Permentan No. 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persayaratan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan milik perorangan atau Badan Hukum)
4. Hasil AROPT Benih 4. Konsep Analisis Risiko Impor (IRA) MP OPTK Non Benih
4. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan MP OPTK oleh Pihak Ketiga
5. Konsep Permentan tentang tata cara tindakan KT terhadap pengeluaran MP OPT dari wilayah negara RI
5. Kajian Teknis tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain
5. Konsep Kajian Teknis Pengawasan Terhadap Media Pembawa Lain
5. Pedoman Pelaksanaan Karantina Tumbuhan pre-Border di negara lain (Program Pre-Clearance)
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 17
6. Kajian teknis pengawasan PRG ke dalam wilayah RI
6. Diagnostik Protokol MP OPTK yang telah disempurnakan
6. 6) Konsep Kebijakan Teknis Penetapan Laboratorium Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
6. Standar Teknis Perlakuan Ethylene Oxide
7. Draft juklak/SOP tata cara tindakan karantina tumbuhan di Kantor Pos Bandar Udara
7. Daftar OPTK yang telah diupdate
7. Konsep Prosedur Ekspor Benih 7. Penyusunan Bahan Kebijakan untuk Revisi Permentan No. 42/2012 dan Permnetan No. 43/2012
8. Konsep Pedoman Pest Reporting 8. Informasi Teknis Ekspor Benih 8. Pedoman Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Ethyl Formate (Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 tanggal 28 Mei 2013)
8. SOP Sistem Sertifikasi Fitosanitari Komoditas Unggulan
9. Konsep Pedoman registrasi pihak ketiga sebagai pelaksana perlakuan dengan phospine
9. Kajian Standar Internsional dan Nasional
9. Konsep Standar Teknis Perlakuan Air Panas
9. Draft Regional Standard Plant Quarantine Treatment
10. Konsep Pedoman pengambilan sampel produk tanaman
10. Hasil AROPT Non-Benih 10. Konsep Pedoman Diagnosis OPTK Kelompok Serangga Hutan
10. Pedoman Analisis Resiko Kemanan Pangan
11. Konsep Pedoman Diagnostik Protokol Cendawan OPTK
11. Informasi Teknis Ekspor Non-Benih
11. Bahan Kebijakan Tentang Pelaksanaan Karantina Tumbuhan di PPLB Darat
11. Hasil Kajian Pengawasan Agen Hayati
12. Konsep Pedoman In-line Inspection
12. Pytosanitary Requirement 12. Bahan Kebijakan Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Antar Area
12. Hasil Kajian Teknis tentang Tatacara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benda lain
13. Dokumen Hasil Penyusunan AROPT
13. Permentan No. 38/ Permentan/OT.140/5/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 18
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
2010 2011 2012 2013 2014
1. Draft Rancangan Permentan tentang Tata Cara Monitoring Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di tempat pemasukan
1. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. : 2051/Kpts/OT.160/L/10/2011 tentang Juklak dan Juknis Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan
1. Pedoman Kegiatan Pre-Emptif dalam membina kesadaran masyarakat di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati
1. Pedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati (Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor: 3611/Kpts/HK.020/L/12/2013)
1. Pedoman Pemusnahan Media Pembawa HPHK dan OPTK
2. Naskah akademik tentang pengawasan PRG pengawasan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan dan pengeluaran
2. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. : 2053/Kpts/OT.160/L/10/2011 tentang Pedoman Tindakan Preventif dalam Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati
2. Mekanisme Operasional Pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati
2. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian (Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor: 3614/Kpts/HK.020/L/12/2013)
2. Pedoman Pengawasan dan Penindakan melalui pertukaran data elektronik
3. Naskah akademik tentang pengelolaan IAS di Indonesia
3. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. : 1606/Kpts/OT.160/L/6/2011 tentang Pedoman Sosialisai kepada Pemangku Kepentinagan Karantina Pertanian
3. Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian
3. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan (Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor: 3615/Kpts/HK.020/L/12/2013)
3. Revisi Permentan No. 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik INSW
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 19
4. Draft Permentan tentang Pengawasan PSAH Konsep Pengawasan Keamanan PSAH telah disampaikan ke Biro Hukum dan Humas untuk dibahas lintas eselon I di Kementerian Pertanian dan lintas sektor dengan kementerian lain yang terkait
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 2052/Kpts/OT.160/L/10/2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Mekanisme Operasional Pengawasan dan Penindakan Lingkup Badan Karantina Pertanian
4. Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian
5. Draft Permentan tentang INSW Sampai saat ini belum tersusunnya SLA
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 20
BAB III
DISKRIPSI CAPAIAN KEGIATAN 2015
Ikhtiar untuk pencapaian dan perwujudan kedaulatan pangan nasional tersebar pada
berbagai sektor baik di dalam Kmeenterian Pertanian maupun kementerian/lembaga
lainnya, dan kesemuanya itu memerlukan satu kesatuan langkah, menautkan semua
kegiatan hingga terjadi saling isi, sinergis dan berhasil guna bagi pembangunan
nasional secara menyeluruh dan utuh.
Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin
meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff
barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini memicu
masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan
keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar
negara.
Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam,
ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap
produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman
yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global
telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan
perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan;
2) invassive species; 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak
sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian
plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8)
ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.
Sertifikasi Karantina Hewan Dan Karantina Tumbuhan Tahun 2015
Badan Karantina Pertanian yang membawahkan 3 Pusat yaitu 1) Pusat Karantina
Tumbuhan, 2). Pusat Karantina Hewan dan 3) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan
Informasi Perkarantinaan merupakan garda terdepan dalam penangkalan masuk ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau keluarnya berbagai Hama dan
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (OPTK). Resiko masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dari luar negeri
semakin meningkat dalam era globalisasi ini karena lalu lintas manusia, komoditas
pertanian, peternakan dan bahan pangan serta barang lainnya semakin terbuka
antar Negara karena tercipta suatu kondisi geografi yang seakan tanpa batas
(borderless). Tugas Badan Karantina Pertanian dalam mencegah dan menangkal
masuknya HPHK dan OPTK ini semakin tahun semakin berat, namun demikian
pelaksanaan berbagai upaya di lapangan terus ditingkatkan dan setiap tahun
capaian tersebut semakin meningkat.
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 21
Salah satu indikator dari capaian tugas Badan Karantina Pertanian dapat dilihat dari
jumlah komoditas yang telah disertifikasi oleh Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan terus meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa jaminan keamanan
terhadap komoditas hewan dan tumbuhan yang diberikan oleh Badan Karantina
Pertanian semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Pada tahun 2015
hingga bulan Juni, tercatat jumlah frekuensi sertifikasi Karantina Hewan sebanyak
261.865 buah, sedangkan jumlah frekuensi sertifikasi Karantina Tumbuhan sebesar
306.258 buah.
Penyebaran Penyakit Asal Luar Negeri Tahun 2015
Sesuai dengan tugas Badan Karantina Pertanian dalam menangkal masuk dan
tersebarnya OPTK maupun HPHK, maka berbagai OPTK dan HPHK dari luar negeri
telah berhasil ditangkal dan dicegah masuk ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras semua lini dalam
lingkup Badan Karantina Pertanian.
1. OPTK asal luar negeri yg tertangkal mulai tahun 2010-2015 antara lain :
1 Dasar Surat Menteri Pertanian nomor 214/RC.110/M/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015
Surat Sekretaris Jenderal kementerian Pertanian nomor B-38/RC.110/A01/2016
Inpres nomor 4 Tahun 2016
Inpres Presiden nomor 8 Tahun 2016
2 Penghematan 0 46.713.478 40.000.000 35.000.000
3 Jumlah Pagu 976.685.338 929.971.860 889.971.860 854.971.860
Seiring dengan kebijakan penghematan, dilakukann juga refocusing dan Rencana
Aksi untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi berjalan, serta masukan
dari pihak lain yang terkait. Pergeseran tersebut yaitu realokasi anggaran untuk
memfasilitasi sarana prasarana di wilayah kerja terpencil (remote) terkait dengan
penilaian ombudsman adalah pengembangan pada zona merah (Wilker Raja Haji
Fisabilillah BKP Kelas II Tanjungpinang, Wilker Tual SKP Kelas I Ambon, Wilker
Bima, SKP Kelas I Sumbawa Besar, Wilker Tembilahan BKP Kelas I Pekanbaru,
Wilker Bajoe BBKP makassar, Wilker Berau BKP Kelas I Tarakan dan Zona Kuning:
BBKP Soekarno Hatta, BKP Kelas I Batam, Wilker Pelabuhan Sekupang, BKP Kelas
I Batam, Wilker Pelabuhan Kendari, Wilker Namlea SKP Kelas I Ambon
Pengembangan Fasilitas Tindakan Karantina di (IKH, IKT , LAB, ) Terkait
Kebijakan Nasional peningkatan Produksi Pangan, dengan prioritas daerah
pengembangan indukan dan Populasi di Manokwari, Sorong, Jayapura
Daerah distribusi ternak di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali
Tempat pemasukan/Impor di Kalimantan Timur/Balikpapan, Kalimantan
Tengah/Palangkaraya, Riau/Pekanbaru/Dumai, Sumatera Utara/Belawan
Pembangunan Gedung Pelayanan Karantina belum ada atau masih bertempat
di Area di Pelabuhan atau Bandara (BKP Kelas I Bandar Lampung), Daerah
Perbatasan, daerah Zona Rawan
Pemenuhan sarana prasarana Pelayanan Karantina Pertanian di wilayah kerja
dan perbatasan Inpres nomor 6 Tahun 2015 dengan prioritas :
a) Wilker KP Aruk (UPT SKP Kelas I Entikong) di PLBN Aruk Kab. Sambas, Kalbar.
b) Wilker KP Entikong (UPT SKP Kelas I Entikong) di PLBN Entikong, Kab.
Sanggau, Kalbar
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 49
c) Wilker KP Badau (UPT SKP Kelas I Entikong) di PLBN Badau, Kab. Kapuas Hulu,
Kalbar
d) Wilker KP Mota’ain (UPT BKP Kelas I Kupang) di PLBN Mota’ain, Belu, NTT
e) Wilker KP Motamasin (UPT BKP Kelas I Kupang) di PLBN Motamasin, Malaka,
NTT
f) Wilker KP Wini (UPT BKP Kelas I Kupang) di PLBN Wini, Timor Tengah Utara,
NTT
g) Wilker KP Skouw (UPT BKP Kelas I Jayapura) di PLBN Skow, Jayapura, Papua
Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK yang dilaksanakan di 35 Propinsi
oleh 50 UPT Operasional;
Pengembangan dan penataan pelabuhan (UU No. 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran dan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan) diperlukan Relokasi
Fasilitas (Kantor Pelayanan) Karantina Pertanian yang berada di dalam kawasan
penataan pelabuhan serta Penyediaan fasilitas karantina pertanian di pelabuhan-
pelabuhan baru khususnya di BKP Kelas I Bandar Lampung
Rencana Aksi tahun anggaran 2016 dilaksanakan untuk menindaklanjuti :
penilaian ombudsman tahun 2015 terhadap wilayah kerja Karantina Pertanian yang
berada pada zona merah dan kuning.
a) Pada zona merah:
- Wilker Raja Haji Fisabilillah, BKP Kelas II Tanjungpinang
- Wilker Tual, SKP Kelas I Ambon
- Wilker Bima, SKP Kelas I Sumbawa Besar
- Wilker Tembilahan, BKP Kelas I Pekanbaru
- Wilker Bajoe, BBKP makassar
- Wilker Berau, BKP Kelas I Tarakan
b) Pada Zona Kuning:
- BBKP Soekarno Hatta
- BKP Kelas I Batam
- Wilker Pelabuhan Sekupang, BKP Kelas I Batam
- Wilker Pelabuhan Kendari
- Wilker Namlea SKP Kelas I Ambon
- Tindaklanjut Rencana Impor Sapi 50.000 ekor di
1) Kalimantan Timur/Balikpapan
2) Kalimantan Tengah/Palangkaraya
3) Riau/Pekanbaru/Dumai
4) Sumatera Utara/Belawan
Pengadaan Tanah untuk Penyediaan fasilitas karantina pertanian:
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 50
a) Wilker Batu Licin, BKP Kelas I Banjarmasin, selama ini operasional karantina
menggunakan sewa rumah dan belum mempunyai bangunan kantor, sehingga
setiap tahun harus berpindah alamat.
b) BKP Kelas I Balikpapan, Belum mempunyai kantor induk yang memadai.
c) Wilker Motamasin, untuk memfasilitasi pengembangan PLBN.
d) SKP Kelas I Ambon, karena lokasi kantor pelayanan yang ada sudah tidak
layak dimana berada di samping kuburan dan kurang strategis.
e) SKP Kelas I Entikong, kantor yang ada tergusur pengembangan PLBN Entikong.
f) Wilker Raja Haji Fisabilillah BKP Kelas II Tanjungpinang, penilaian zona merah
oleh Ombudsman.
g) Wilker Rote BKP Kelas I Kupang, selama ini belum memiliki kantor pelayanan
h) Wilker Sabu BKP Kelas I Kupang, selama ini belum memiliki kantor pelayanan
i) Wilker Pangkalan Susu, selama ini belum memiliki kantor pelayanan
j) Wilker Garongkong, untuk mendukung distribus ternak sapi
k) Wilker Awarange, untuk mendukung distribusi ternak sapi
l) Wilker Kendari, selama ini belum memiliki kantor pelayanan
m) Wilker Jagoi Babang, selama ini belum memiliki kantor pelayanan
n) Wilker Sanana BKP Kelas II Ternate, merupakan wilayah kerja remote yang
belum memliki kantor pelayanan
o) Wilker Bacan BKP Kelas II Ternate, merupakan wilayah kerja remote yang
belum memiliki kantor pelayanan
p) IKH Selindung,
q) IKH Batulicin,
r) IKH Kariangau,
s) IKH Jayapura, untuk menindaklanjuti rencana pengembangan sapi indukan
t) Instalasi Pemusnahan BKP Kelas II Medan, untuk memfasilitasi lokasi
pemusnahan di daerah zona rawan 1
u) IKH Pangkalan Bun BKP Kelas II Palangkaraya, untuk mendukung rencanan
pengembangan sapi indukan
Menfasiltasi sarana kantor pelayanan sesuai dengan standar bangunan Karantina
Pertanian yang telah ditetapkan
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 51
Tabel 4. Usulan Kegiatan dan Anggaran TA 2016 Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Produksi
KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
1.257.685.338.000
1 Pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK
a. Rumusan Kebijakan (Permentan, Pedoman/Juklak/Juknis, Dokumen Analisa Resiko; melaksanakan PSI, Recognisi; Pre Clearance; Verifikasi PSAT; dalam rangka proteksi media pembawa HPHK/OPTK yang dilalulintaskan
64 Dokumen 49.648.834.000
Penyediaan peraturan, prosedur, petunjuk, yang merupakan payung hukum dalam melaksanakan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
b. Pelaksanaan Tindakan Karantina 8P (Pemeriksaan, Pengamatan, Pengasingan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan); Kegiatan pendukungnya berupa koordinasi internal-eksternal; pertemuan teknis UPT & Wilayah Kerja; Pengawasan terhadap zona rawan.
1.000.000 Sertifikat di 53 Satker atau 329 Wilker
207.411.029.000
Mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, terutama hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat merusak dan menggagalkan peningkatan produksi pangan
2 Akreditasi Laboratorium 6 Dokumen ruang lingkup akreditasi Lab di 15 UPT
3.141.670.000
Meningkatkan Penguatan Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan, kepercayaan dan validasi terhadap hasil pemeriksaan komoditas yang akan dilalulintaskan sehingga terjamin kesehatannya dan tidak menyebarkan penyakit dan organisme pengganggu yang dapat merusak peningkatan produksi pangan
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 52
KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI
3 Pengembangan metode uji laboratorium 20 Dokumen 6.783.690.000
Pengembangan metode dan validasi uji laboratorium serta layanan uji rujukan sehingga tindakan pendeteksian HPHK dan OPTK lebih efektif.
4 Pengembangan metode uji terap 16 Dokumen 9.658.088.000
Pengembangan metode uji terap tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK dan OPTK dapat dilakukan lebih efektif, sehingga meningkatkan pengendalian penyebaran hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantinatersebut.
5 Pemantauan penyebaran HPHK/OPTK di daerah sentra produksi 7 komoditas
100 Kegiatan 17.797.340.000
Pendeteksian Dini terhadap ancaman HPHK dan OPTK di Daerah Sentra Produksi Pangan
6 Dukungan manajemen dan dukungan teknis penyelenggaraan karantina pertanian
86 Dokumen Dukungan Manajemen
61.878.182.000
Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM (diklat perkarantinaan, teknis, PPNS, Pasca Sarjana (S2/S3) dan diklat administrasi); perencanaan kegiatan; pembiayaan; pengembangan ketatalaksanaan; dan penguatan peraturan terhadap pelaksanaan tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
7 Penguatan fasilitas pemeriksaan Wilayah Kerja di tempat pemasukan/pengeluaran antara lain Speedboat,hyco Scanner, Jaringan Informasi dst.
3.747 Unit 123.532.463.000
Meningkatkan kelancaran sistem pelayanan pemeriksaan fisik dan sertifikasi karantina pertanian untuk menekan dwelling time dan pemeriksaan di atas kapal sebelum kapal sandar di pelabuhan pemasukan, sehingga tindakan karantina komoditas pertanian lebih efektif .
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 53
KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI
8 Penguatan Instalasi Karantina 27 Unit 107.800.000.000 Fasilitasi untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan
9 Grand Design dan Infrastruktur Pulau Karantina
1 Unit 50.000.000.000 Fasilitasi untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan karantina berasal dari zona bebas yang dapat menyebar dan merusak komoditas produksi pangan
10 Penguatan jaringan informasi dan penyediaan data di 53 Satker dan 329 Wilker
2.063 Unit 28.750.000.000 Tersedianya informasi yang akurat, aktual dan mudah diakses mengenai data sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan
11 Penguatan Infrastruktur pelayanan sertifikasi karantina pertanian di Wilayah Kerja
233 Unit 205.276.500.000 Penguatan infrastruktur yang memadai dalam menjalankan tindakan pencegahan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantinayang mengancam peningkatan produksi pangan
12 Penguatan Infrastruktur Perbatasan sesuai Inpres nomor 6 Tahun 2015
41 Unit 4.525.000.000 Memperketat cegah tangkal terhadap ancaman hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa oleh media pembawa .
13 Operasional sehari-hari dan pemeliharaan perkantoran
12 Bulan Layanan
160.209.172.000 Operasional sehari-hari dan pemeliharaan fasilitas saran, prasarana dalam rangka pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 54
KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI
14 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 Bulan Layanan
221.273.370.000 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai karantina dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang mengancam peningkatan produksi pangan
1.257.685.338.000
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 55
BAB V
PENUTUP
Tersusunnya Rencana Kerja 2016 dengan memperhatikan evaluasi 2010-2014 dan
kegiatan yang belum ditindaklanjuti tahun 2015. Rencana Kerja 2016 ini memuat
usulan awal, penetapan pagu indikatif, pagu definitif dan proses kegiatan rencana
aksi pada tahun berjalan serta kebijakan Kementerian terkait refocusing kegiatan.
Rencana Kerja merupakan acuan dalam pelaksanaan program untuk menghasilkan
capaian output yang ditetapkan dalam RENSTRA 2015 – 2019.
Demikian Rencana Kerja tahun 2016 telah tersusun, dan masih banyak kekurangan
dalam penyusunan ini, namun demikian Rencana Kerja ini merupakan acuan
pelaksanaan program kegiatan 2016. Dan dengan harapan dapat bermanfaat bagi
Pusat dan UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 56
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 57
Rencana Kerja TA. 2016 Badan Karantina Pertanian 58