LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2019 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2019. Penyusunan LKjIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2019, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 1385/SEK/OT.01 2/11/2018, tanggal 12 November 2018, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2019, yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. i KATA PENGANTAR
157
Embed
BAB I – PENDAHULUANdilmil-denpasar.go.id/wp-content/uploads/2020/03/LKjIP...Letkol Chk NRP. 11980015370171. ii LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2019 DAFTARISI Halaman
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas
berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun
Anggaran 2019.
Penyusunan LKjIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
1.Pelda Chk Faried Sunaryunan,SH. sebagai Panitera Pengganti2. Pranata Peradilan
MAJELIS1. Letkol Chk Hanifan Hidayatulloh, SH. MH.2. Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, SH.3. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH MH.4. Mayor Chk Edfan Hendrarto, SH.5. Mayor Chk Rony Suryandoko, S,IP. SH.
POK KIMMIL1 .Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, SH.2. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH. MH.3. Mayor Chk Edfan Hendrarto, SH.4. Mayor Chk Rony Suryandoko, S,IP, SH.
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan
penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan
para Pok Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan
keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan
peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai
yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.
b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas
pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI
2. Wakil Kepala.
Mewakili Kepala Pengadilan Militer apabila Kepala Dilmil berhalangan,
melaksanakan tugas-tugas ke dalam.
3. Panitera.
a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum yang
berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam
proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.
3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum
dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan Peninjauan
Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan
Dilmil.
5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen
perkara di Dilmil.
7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,
8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas
penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.
9) Penunjukkan Panitera pengganti.
b. Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang
Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta
membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain : Panitera
Pengganti dan Pranata Peradilan.
c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku
Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan
dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.
4. Kesekretariatan.
a. Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pama/PNS Eselon III a, sebagai
Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1) Keskretariatan Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Pengadilan Militer.
Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2) Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai Tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
dilingkungan Pengadilan Militer.
11
Selain melaksanakan tugas kesekretariatan Pengadilan Militer
menyelenggarakan fungsi antara lain :
a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program
dan anggaran;
b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
c) pelaksanaan urusan keuangan;
d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata
laksana;
e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat
dan perpustakaan; dan
g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan
Pengadilan Militer.
2) Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain :
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi
informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.
c. Subbagian Umum dan Keuangan.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
urusan surat penyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,
perpustakaan serta pengelolaan keuangan.
3) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional
yang terdiri dari ;
a. Fungsional Arsiparis.
b. Fungsional Pustakawan.
12
c. Fungsional Pranata Komputer.
d. Fungsional Bendahara.
b. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.
5. Majelis Hakim.
Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya
terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-
rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang
terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten
dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda
Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara
pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,
b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh
Kepala Pengadilan Militer.
c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim
menganut asas peradilan bebas.
d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.
6. Pok Kimmil.
a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk
melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil
maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang
penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kepala Pengadilan Militer.
b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.
c. Kimmil adalah seorang Pama dan Pamen Sarjana Hukum
dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam
persidangan Dilmil atas penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.
2) Sebagai Hakim Ketua :
13
a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan
grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan
diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman
sesuai dengan perundang-undangan.
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
Berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, penempatan
pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah
dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Kepala Pengadilan berkedudukan
pula sebagai Hakim Militer.
2. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang
pendidikan S-1.
3. Hakim Militer, menimal diduduki oleh Perwira Pertama dengan jenjang
pendidikan S-1 Hukum.
4. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang
pendidikan S-1 Hukum.
5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat
Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan jenjang pendidikan serendah-
rendahnya SMA.
6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan
jenjang pendidikan S-1 Hukum
7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan
jenjang pendidikan SMA.
14
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk
meningkatkan kinerja Pengadilan, berikut ini beberapa aspek strategis dan beberapa
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara
Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah
Agung secara konsisten terus menerus meningkatkan pelayanan masyarakat
khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah
Agung menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
tentang Penyeleaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada
Pengadilan Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat
Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur
(SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah sebagai
berikut;
a. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer
maupun pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan;
b. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer
khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan
dengan Putusan In absensia, paling lambat 5 (lima) bulan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Persentase penyelesaian perkara
TAHUN PERKARAJUMLH PKR YG HRS
DISELESAIKAN
PKR YG
DISELESAIKAN
DLM WKT 5 (LIMA)
BLN
PERSENTASE PKR
YG TELAH
DISELESAIKAN DLM
WKT 5 (LIMA) BLN
Perkara Tk. Pertama, diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan
2019
Pidana Umum 27 25 100 %
Pidana Militer 18 18 100 %
Pelanggaran 30 30 100 %
2. Manajemen Penanganan Perkara
Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus
(minutasi) dan eksekusi putusan. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut
diperlukan adanya jaminan, bahwa proses penyelesaian perkara dengan cepat,
sederhana dan biaya murah, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel
dan transparan.
Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut antara lain; substansi aturan, SDM,
sarana prasarana dan teknologi informasi.
Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan penyelesaian perkara di
Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar
pembuatan putusan, dan juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.
Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan Perma dan SOP penggunaan
dan supervisi SIPP.
Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan
perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam
manajemen penanganan perkara masih banyak dikeluhkan para pencari keadilan
(publik) tentang akurasi informasi pada SIPP dan masih terbatasnya kemampuan
SDM dalam hal pemanfaatan teknologi informasi ini.
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan
Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (upaya hukum
Kasasi) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;
a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan baik
pada tingkat pertama maupun di tingkat banding yang dirasa tidak memenuhi
rasa keadilan;
Untuk meminimalisir rasa ketidak puasan para pencari keadilan, harus secara
konsisten secara berjenjang dilaksanakan peningkatan SDM Hakim dalam hal
hukum formil dan Materiil.
b. Masih rendahnya pengetahuan tentang Hukum Positif (ancaman pidana) dan
kesadaran para pencari keadilan terhadap apa yang dilakukan (tindak pidana)
16
Persentase perkara yang mengajukan Upaya Hukum
TAHUN PERKARA
JUMLAH
PERKARA YANG
DISELESAIKAN
PERKARA YANG
MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM
PERSENTASE PKR
YG MENGAJUKAN
UPAYA HUKUM
2019Pidana Umum 25 9 20,93 %Pidana Militer 18 - -Pelanggaran 30 - -
4. Akses terhadap Pengadilan
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan tentang
prosedur di pengadilan, dan masih sulitnya mengakses perjalanan perkara baik di
pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat kasasi (MA RI).
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 serta Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan, maka Mahkamah Agung RI secara komitmen akan berusaha terus
mewujudkan layanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi
dengan membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk
4 Lingkungan Peradilan, khusus Peradilan Militer dimulai tahun 2015 sampai
dengan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan konten yang belum tersedia,
SIPP ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server
dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser
melalui jaringan internet atau intranet, dan merupakan upaya pengembangan dan
penyempurnaan dari sistem aplikasi sebelumnya (SIADMIL).
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam hal memberikan kemudahan layanan
akses informasi kepada pencari keadilan, telah menyediakan/menggunakan
sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai
informasi termasuk perjalanan/tahapan penyelesaian perkara (konten Direktori
putusan) pada website pengadilan.
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak
terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis
peradilan maupun non teknis.
17
Dalam hal penguatan SDM di bidang teknis peradilan, Mahkamah Agung
menetapkan kebijakan pelatihan teknis peradilan bagi Hakim dan Panitera,
sedangkan untuk tenaga non teknis melalui pelatihan terkait dengan administrasi
umum, manajerial dan kepemimpinan.
Selain kebijakan tersebut, Mahkamah Agung RI dalam rangka peningkatan SDM,
dan peningkatan kinerja aparatur, telah menetapkan dan melaksanakan fit and
propertest untuk pola karir promosi jabatan Eselon II keatas.
6. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja aparatur
maupun secara kelembagaan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah
pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan
(voorvost) Mahkamah Agung dalam menindak lanjuti laporan/pengaduan yang
berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal
keterbatasan SDM pengawasan, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat
mekanisme pengaduan dan juga belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan
dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan (Jaminan Keamanan Pelapor).
Potensi dan Permasalahan
Potensi Permasalahan
1. PenyelesaianPerkara
1
2
SE MA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.
SOP Penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
1 Penyelesaian perkara untuk Tk. Pertama tidak lebih dari 5 bulan,seperti penyelesaian perkara Desersi Di Masa Damaiyang Terdakwanya tidak diketemukan, halini diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untukpenyelesaian perkara Inabsensia dapat diselesaikan paling lama 5 bulan.
2. Manajemenpenangananperkara
1
2
3
4
Pemanfaatan teknologi informasi
Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Menggunakan template putusan
Regulasi MA RI yang mendukung pelakanaan SIPP’
1
2
Masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif;Etos kerja SDM dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
3. PenerimaanmasyarakatterhadapputusanPengadilan
Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia, MA RI telah melaksanakan Diklat Hakim dan Panitera.
1 Masih tingginya para pencari keadilan yang belum merasa mendapatkan keadilan dalam berperkara baik ditingkat pertama
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
maupun di tingkat banding, sehingga memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum (Kasasi).
4. Akses terhadap Pengadilan
1
2
3
Adanya program penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling.
Pemanfaatan/tersedianyateknologi informasi dalammengakses informasi Pengadilan melalui sarana meja informasi.
SK Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
1
2
Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelesaian perkara dengan program sidang keliling, mengingat secara wilayah hukum Pengadilan Militer III-4 Denpasar yaitu Bali dan NTB
Masih terbatasnya sarana informasi yang disediakan, sehingga belum menjamin transparansi di Pengadilan.
5. SDM 1
2
Pelatihan bagi tenaga teknis peradilan.
Dilaksanakannya sistem kompetensi dalam rangkapromosi jabatan melalui Fit and Propertest
1
2
3
Masih kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan
Pola karier yang belum berdasarkan kompetensi.
Beban kerja yang belummerata.
6 Fungsi Pengawasan
1
2
3
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai kawal depan (Voorvost) MA RI dalam hal menindak lanjuti pengaduan/ laporan dari daerah/ Peradilan di jajarannya.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009
1
2
3
Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan.
Masih kurangnya pemahaman para Pencari keadilan tentang mekanisme pengaduan.
Belum adanya regulasi jaminan terhadap kerahasiaan identitas, perlindungan bagi pelapor pengaduan.
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
20
1. Pada penghujung tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor : 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan
Kesekretariatan, sehingga tidak ada lagi jabatan rangkap/rangkap jabatan.
Kemudian sebagaimana dalam Pasal 461 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :
7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan “Dengan ditetapkan
Perma ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan
Panglima TNI Nomor : KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan
E. REGULASI TAHUN 2018 S.D. 2019
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI………….dst.” dinyatakan
tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya, mengatur tentang:
Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1 (1-8), Berisikan tentang hal-hal yang dimaksud; Disiplin
Kerja, Hakim, Sanksi, Hakim, Hakim Ad Hock, Hakim Yustisial,
Hakim Non Palu, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala dan
Wakil Ketua/Wakil Kepala.
Bab II : Disiplin Kerja Hakim
Pasal 2 s.d. 12, Mengatur tentang Kewajiban, Hari Kerja, Jam
Kerja, Jam Istirahat, Daftar Hadir, Daftar Pulang dan Izin.
Bab III : Pembinaan
Pasal 13 s.d. 15, Mengatur tentang Cuti Sakit dan Sanksi
Bab IV : Pelaporan
Pasal 16 s.d. 19, Mengatur tentang Kewajiban Melaporkan
dalam hal adanya tindak pelanggaran disiplin.
Bab V : Pembentukan dan Susunan Tim Pemeriksa.
Pasal 20, Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Tim
Pemeriksa.
21
Bab VI : Pelanggaran
Pasal 21, Mengatur tentang Penjatuhan Sanksi atas Tindak
Pelanggaran
Bab VII : Sanksi
Paal 22, 23, Mengatur tentang Jenis-jenis Sanksi.
Bab VIII : Ketentuan Peralihan
Pasal 24, Menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan
Mahkamah Agung ini, Kep KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009
tentang Perubahan Pertama atas Kep KMA No.
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya, mengatur tentang:
Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1, mengatur tentang yang dimaksud dengan Pengawasan
dan Pembinaan Atas Langsung, Pengawasan Melekat,
Pengawasan Fungsional, Hakim, Bawahan, Apartur, Kode etik
aparatur Peradilan, Atasan Langsung, Pimpinan Mahkamah
Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan
Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Struktural, Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
Bab II : Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atas Langsung.
Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Kewajiban Atas LAngsung,
Tindak lanjut, Bentuk-bentuk Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi
Sementara.
Bab III : Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan
Pasal 9 s.d. 11, mengatur tentang Bentuk-bentuk Sanksi dan
Penghargaan.
Bab IV : Penutup
Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya
Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Keputusan KMA Nomor :
22
096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan
Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam
melaksanakan tugas pengawasan dinyatakan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1 s.d. 3, mengatur tentang hal-hal yang dimaksud:
Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Meja Pengaduan,
Penelaahan Pengaduan, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim, Pihak
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
a. Persentase Perkara yangdiselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Panitera Laporan Bulanandan
Laporan Tahunan
Catatan : Pengirman berkas tepat waktu (banding 14 hari).
27
x 100%
x 100%
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai
berikut :
TUJUAN SASARANINDIKATOR
KINERJA UTAMAFORMULA
14.5. Penc
ari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
1 Peningkatan proses percepatandan penyelesaian perkara
a
b
c
Persentase sisa perkarayang diselesaikan:1) Tingkat Pertama - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran
Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan:
- Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran
Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabcentia) yang diselesaikan dalam Jangka waktu 5 bulan : - Pidana Militer
a
b
c
Jml sisa perkara yang diselesaikan dibagi Jml sisa perkara yang harus diselesaikanX 100%
Jml Perkara Tingkat Pertamayang diselesaikan dlm jangkawaktu 5 bl. dibagi Jml PerkaraTingkat Pertama yang hrsdiselesaikan dlm jangka waktu 5bulan X 100%
Jml Perkara Tingkat Pertama Inabcentia yang diselesaikan dlm waktu 5 bulan dibagi JumlahPerkara Inabcentia yg hrs diselesaikan dalam jangka waktu5 bulanX 100%
6.d Persentase perkara
yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling
- Pidana Umum- Pidana Militer- Pelanggaran
d Jumlah perkara yg diselesaikandengan cara sidang kelilingdibagi Jumlah perkara yangharus diselesaikan secara sidangkeliling X 100%
28
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
2 Setiap
pencari
keadilan
dapat
menjangkau
badan
peradilan
untuk
mencari
keadilan
2 Peningkatanakseptabilitasputusan hakim
Persentase Perkara Tingkat Pertama yangtidak mengajukan upaya hukum:
- Banding- Kasasi- PK
Jumlah putusan Perkara TingkatPertama yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus X 100%
Persentase berkas perkara yang diajukanBanding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap
Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Persentase respondenyang puas terhadap proses Peradilan
a
b
c
d
e
Jml berkas perkara yg diajukanBanding, Kasasi dan PK yglengkap dibagi Jumlah berkasyang diajukan Banding, Kasasidan PK X 100%Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel Adan B
Jml berkas perkara yangdidistribusikan ke Majelis dibagiJml berkas perkara yangditerima/tersedia X 100%
Jml pemberitahuan put ygdisampaikan ke para pihaktepat waktu dibagi Jml putusanX 100%
Jml perkara putus dibagi JmlMajelis Hakim = …… perkara
Jml responden yang puasterhadap proses peradilandibagi Jumlah responden yangdisurvey X 100%
29
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan
menggunakan target selama kurun waktu tertentu.Dalam rangka mencapai sasaran
strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan
beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain;
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan;
a. Penyelesaian sisa perkara pidana Umum maupun pidana Militer dan
pelanggaran (dalam waktu kurang dari 5 bulan/sesuai SOP)
b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan
pelanggaran (dalam waktu lebih dari 5 bulan/sesuai SOP)
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana
Militer dan pelanggaran(sesuai SOP)
b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana
Militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.
3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk
memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
a. Sidang keliling
b. Pelaksanaan Hakim Terbang
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial.
b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi
tenaga teknis
c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.
30
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya
dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis
peradilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP.
2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar
Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran
(Monev).
3. Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/Pemeliharaan
Perkantoran (Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan
- Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas
Persentase perkara Inabsensia yangdiselesaikan dalam jangka waktu 5(lima) bulan.
Persentase penurunan sisa perkara:- Pidana Militer- Pidana Umum
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Persentase Salinan putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer,Ankum/Terdakwa dan PenasehatHukum atas permintaan/PengadilanPengaju tepat waktu
Persentase berkas perkara yangdimohonkan upaya hukum Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dantepat waktu.
Persentase perkara yang diselesaikandi luar Gedung Pengadilan.
100%100%100%
100%
100%100%
100%100%100%
100%
100%
100%
36
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2020
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019Nomor : W3.Mil03/ 03a / I /2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : I Ketut Karda, SH.
Pangkat/NIP : Pembina IV/a / 19631231198603 1039.
Jabatan : Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Hanifan Hidayatulloh, SH.,MH.
Pangkat/NRP : Letkol Chk/11980015370171.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
diselesaikan :- Pidana Militer- Pidana Umum
Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas
Persentase perkara Inabsensia yangdiselesaikan dalam jangka waktu 5(lima) bulan.
Persentase penurunan sisa perkara:- Pidana Militer- Pidana Umum
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)
Persentase Salinan Putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, PolisiMiliter, Ankum / Terdakwa danPenasehat Hukum atas pemintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu.
Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi dan PK,yang disampaikan secara lengkap.
Persentase perkara yangdiselesaikan di luar GedungPengadilan.
100 %100 %
100 %100 %100 %
100%
100 %100 %
100%100%100%
100%
100%
100%
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2020 sebesar Rp 5.642.296.000,-
Terdiri dari:
1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung Rp 175.000.000,-2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 5.467.296.000,-3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 61.097.000,-
38
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
NOMOR :W3.Mil03/ 04a /I/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019 PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang PedomanUmum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) InstansiPemerintah;
2.
3.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dandimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Militer III-14Denpasar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)Tahun 2015 - 2019.
Bahwa untuk mewujudkan capaian kinerja pada tahun 2019sesuai Renstra 2015-2019 yang telah ditetapkan, makaPengadilan Militer III-14 Denpasar perlu menetapkanPerjanjian Kinerja Tahun 2019.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentangKepaniteraan Mahkamah Agung.
39
8. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Reviu-I Tahun 2019 Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019, IKUTahun 2019, RKT Tahun 2020 dan PKT Tahun 2020 PengadilanMiliter III-14 Denpasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14DENPASAR TENTANG PENETAPAN REVIU-I INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU) 2019 PENGADILAN MILITER III-14DENPASAR
Pertama : Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalamlampiran keputusan ini merupakan dokumen Indikator Kinerja UtamaTahun 2019 sebagai acuan kinerja jangka menengah yang akandiwujudkan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaiankinerja dilakukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dandisampaikan kepada MENPAN.
Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI3. Kepala Pengadilan Militer Utama.4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Sby
40
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan
Capaian sasaran Peningkatan Efentivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara pada
tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pengelolaan penyelesaian
perkara pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
NO INDIKATOR2019 2018 2017
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
CAPAIAN( % )
1.
2
Persentase Salinan Putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, PolisiMiliter, Ankum/Terdakwa danPenasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu
Persentase berkas perkara yangdimohonkan Banding, Kasasi danPK secara lengkap dan tepatwaktu.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Efentivitas Pengelolaan
Penyelesaian perkara sebagai berikut :
1). Indikator Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi
Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan
Pengaju tepat waktu
NO INDIKATOR2019 2018 2017
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
CAPAIAN( % )
1. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu.
100 100 100 100 100 100 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan Putusan yang dikirm ke Papera,
Odirur, Polis Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan
/Pengadulan Pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah Salinan
Putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara.
Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentae salinan
putusan yang dikirm tepat waktu (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2019 Persentase Capaian jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat
waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%, capaian.
49
2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi
dan PK Secara Lengkap dan tepat waktu
NO INDIKATOR2019 2018 2017
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
CAPAIAN( % )
1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dantepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu adalah
perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2019 Persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%, capaian tersebut
dapat memenuhi target yang telah ditentukan.
Capaian sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan penyelesaian perkara
pada tahun 2018 dan tahun 2017, adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR2019 2018 2017
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
CAPAIAN( % )
1. a. Persentase perkara yangdiselesaikan di luar GedungPengadilan.
100% 83,33% 83,33% 95% 62,5% 62,5% 50%
Analisis ketiga indikator dari sasaran ini yakni; Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai berikut :
50
1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGIMASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
NO INDIKATOR2019 2018 2017
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
TARGET( % )
REALISASI( % )
CAPAIAN( % )
CAPAIAN( % )
1 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
100 83,33 83,33 100 62,5 62,5 50
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan cara
sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang
keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling. Sedangkan
ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah
diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2019 mengalami kenaikan dengan hasil 83,33% dibandingkan
capaian tahun sebelumnya.
51
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana
kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2019 yang terdiri dari :
1. DIPA -005.01.2.663335/2019 Tanggal 5 Desember 2018
2. DIPA -005.05.2.663336/2019 Tanggal 5 Desember 2018
Pada awal tahun 2019 untuk DIPA BUA terdapat 2 program kegiatan yaitu “Program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”, dengan
pagu awal sebesar Rp. 3.735.081.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan n
puluh satu ribu rupiah) kemudian terdapat Revisi Pemangkasan pagu menjadi Rp.
3.588.981.000, (Tiga milliard lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan
puluh satu ribu rupiah) dan Program 02 “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan
juta rupiah), Pada DIPA-005.05.2.663336/2019 tanggal 5 Desember 2018 hanya terdapat
satu program saja yaitu “Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara”, dengan total anggaran sebesar Rp. 59.546.000,- (Lima puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun anggaran
2019, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :
I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagai berikut :
52
[[
1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.
2.408.161.230,- dan Rp. 2.291.679.191,- Realisasi belanja TA 2019 mengalami
kenaikan sebesar 7,99 % dari TA 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran yang tertera dalam pasal 1
yaitu mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi Anggaran sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
c. a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI termasuk Uang Makan yang
melekat pada pembayaran Gaji;
b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat
Negara;
c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor
Pegawai honorer dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit
organisasi yang bersangkutan;
Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori
belanja barang.
1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran
2019 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 2.935.670.000,-
(Dua milyard sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
pagu setelah Revisi menjadi Rp. 2.408.834.000,- (Dua milliard empat ratus delapan juta
delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
1.2. Pelaksanaan Anggaran
Dari realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31
Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.408.161.230,- (Dua milyar empat ratus
delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
53
Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.
116.482.039,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh
sembilan rupiah) atau sebesar ( 7,99 %) persen dibandingkan Realisasi Belanja
Pegawai TA 2018, disebabkan karena adanya Penambahan Hakim dan CPNS ditahun
2019.
1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi,
tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 672.770,- (enam ratus tujuh puluh dua
ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (0.03%) dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi
anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja barang adalah
Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi
barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah
daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial
serta belanja perjalanan.
Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar
biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat
antara lain :
2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran 2019 di
lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 786.411.000,- (tujuh ratus
delapan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah). DIPA (01) BUA MA RI
belanjang barang selama Tahun Anggaran 2019 setelah melakukan revisi DIPA dan
mengalami perubahan anggaran belanja barang sebesar Rp. 921.147.000,- (sembilan
ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
54
2.2. Pelaksanaan Anggaran
Nilai realisasi Belanja Barang TA 2019 sejumlah Rp. 889.359.273,- (delapan
ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh
puluh tiga rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 123.342.771,- (Seratus dua puluh
tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) atau
(86,13%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018 pagu belanja
barang sebesar Rp. 766.016.502,- (tujuh ratus enam puluh enam juta enam belas ribu
lima ratus dua rupiah). Hal ini disebabkan kenaikan kebutuhan pagu belanja barang
sepanjang tahun 2019.
Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019
(dalam satuan Rupiah)
55
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)
2.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.
31.787.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua
puluh tujuh rupiah) atau sebesar 3,45 % dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan
prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non
fisik yang mendukung Tupoksi.
Realisasi Belanja Modal pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA 2019 adalah
sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) realisasi tersebut mengalami
kenaikkan sebesar 0,13 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2018
sebesar Rp. 38.949.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah).
56
4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR).
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per
tanggal 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 810.422.059,- (delapan ratus
sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) bagian Lancar
TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan
jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TRG adalah
sebagai berikut :
No N A M A Tahun 2017 Tahun 20161. Alm. Suharta 810.422.059,- 810.422.059,-
Jumlah 810.422.059,- 810.422.059,-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.
810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh
sembilan rupiah) yang merupakan sisa TP/TGR atas kerugian yang diderita oleh Negara
akibat perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Pengeluaran TA 2006 An. Alm PNS
Suharta. Jumlah tersebut telah dikurangi dengan pelunasan ganti rugi sebesar Rp.
186.027.941,-(seratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat
puluh satu rupiah) pada tanggal 21 September 2012, dimana jumlah pengembalian ini
berasal dari tabungan Alm. PNS Suharta yang disetorkan ke Kas Negara oleh Ahli warisnya
melalui SSBP Nomor : 001/663335/IX/2012 tanggal 20 September 2012.
II. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah
sebagai berikut :
57
DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2019 telah mengalami
revisi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :
NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %
(Rp.) (Rp.)
1. Belanja Barang 59.546.000,- 58.498.732,- 98,35
JUMLAH 59.546.000,- 58.498.732,- 98,35
1. DIPA dilakukan sebanyak 1(satu) kali.
Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang
ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan
meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan
Teknis Administrasi Peradilan Militer.
DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2019 telah mengalami
revisi sebanyak satu kali, namun revisi-revisi tersebut tidak mengakibatkan perubahan
pagu, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun sampai dengan akhir TA 2019
tetap.
1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI
Tahun Anggaran 2019 untuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp.
59.546.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja
Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31
Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 58.498.732,-(lima puluh
delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah)
dan Rp. 58.697.190,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh
ribu seratus sembilan rupiah).
Nilai realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan nilai sebesar
Rp. 198.458,- (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh
delapan rupiah). atau sebesar -0,34 % persen dibandingkan Realisasi Belanja
Barang TA 2018. Hal ini disebabkan oleh turunnya pagu belanja pada TA 2019
58
Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)
3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp.
1.047.268,- (satu juta empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan
rupiah) atau sebesar 1,76 % dari total pagu yang tersedia.
59
Dari seluruh materi yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-14
Denpasar Tahun 2019 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :
1. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterima oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar
mengukuhkan bahwa pelayanan public di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah
memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.
2. Seluruh jabatan struktural di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah terisi
semuanya.
3. Telah disusun SOP untuk masing-masing jabatan, sebagai acuan kerja yang jelas
agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa
dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien dan juga hasil pekerjaan yang
diperoleh akan sama dan sesuai.
4. Ditinjau dari seberapa jenjang pendidikan dan SDM di Pengadilan Militer III-14
Denpasar berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang meningkatkan
kualitas dan kinerjanya.
5. Dalam tahun 2019 Pengadilan Militer III-14 Denpasar secara keseluruhan
memiliki beban perkara baik perkara Pelanggaran maupun perkara Kejahatan
sebanyak 75 Perkara dan berhasil menyelesaikan sebanyak 73 perkara, yang berarti
bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 97,33 % dan sisa perkara sebesar
2,67 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikualifikasikan baik.
6. Adanya keterbukaan informasi membuat publikasi Putusan Pengadilan Militer III-
14 Denpasar dapat dimanfaatkan dikalangan masyarakat pencari keadilan.
7. Adanya aplikasi SIPP yang secara kontinyu terus disempurnakan merupakan
salah satu dukungan teknologi informasi bagi pelayanan public dalam hal keterbukaan
informasi.
60
A. KESIMPULAN
BAB IV. PENUTUP
8. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai lebih
dari 99,06 % dimana bahwa pengelola anggaran pada dasarnya telah sejalan dengan
program kerja yang telah direncakan. Adapun penyerapan DIPA 05 dari Dirjen
Badilmiltum yang mencapai 98,35 %
9. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang serta oleh
Tim Auditor Internal, dimana hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang akan
diserahkan ke Kepala pengadilan sedang hasil pengawasan oleh Tim Auditor Internal
akan menjadi dasar bagi Tim Auditor Eksternal untuk menilai kelayakan Pengadilan
Militer III-14 Denpasar dalam mempertahankan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2019
telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa
yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2019.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di
Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :
1. Keberhasilan.
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah
tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan
tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan
didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan
pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2019 adalah :
a. Diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengukuhan bahwa pelayanan
public di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memenuhi standar mutu secara
Internasional.
b. Publikasi perkara melalui aplikasi geogle Plestor dan aplikasi SIPP yang telah
menunjukkan indikator baik.
c. Penyelesaian perkara baik Pelanggaran maupun Kejahatan yang menunjukkan
kinerja baik dengan rasio produktifikasi memutus perkara sebesar 97,33% dan
sisa perkara sebesar 2,67%.
61
d. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah
berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum
memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi
e. Penyelesaian perkara pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan
baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara
ditahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2019 dan telah memenuhi
target.
f. Dalam Pengelolaan Keuangan di tahun 2019 Pengadilan Militer III-14 Denpasar
telah meraih 3 (tiga) kali penghargaan baik dari KPPN selaku Bendahara Umum
Negara maupun dari Pengadilan Tinggi Denpasar, hal ini menunjukkan Kinerja
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sangat baik.
2. Kendala atau Hambatan.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar di
tahun 2019 adalah :
a. Jumlah Personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang ada saat ini belum
memadai sehingga masih terjadi rangkap tugas.
b. Belum tersedianya alat genset apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN,
dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok.
c. Kurangnya personil yang memiliki sertifikasi barang dan jasa, sehingga apabila
belanja modal meminjam personel yang bersertifikasi barang/jasa pada satker
lain.
d. Adanya perkara yang masuk di akhir tahun dan perkara Desersi Inabsensia
pada bulan Desember, sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian
perkara di tahun berjalan.
e. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.
f. Pengadilan Militer III-14 Denpasar saat ini belum memiliki DSPP sebagai
dasar untuk menentukan jumlah personel yang dibutuhkan oleh Dilmil Tipe A,
sehingga belum bisa menentukan kekurangan personel yang seharusnya diisi.
g. Bahwa pagu DIPA untuk Perjalanan Dinas dan Belanja Modal sangat minim
dan terbatas sehingga kebutuhan untuk sarana dan prasarana kantor belum bisa
dipenuhi.
62
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau
solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau
hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah :
Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya
sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
Memberikan arahan kepada Instansi terkait yang berada dibawah Pengadilan
Militer III-14 Denpasar akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu
pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara Pengadilan
Militer dan Pengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga memakan waktu
pengiriman yang lama.
Mohon kiranya memberikan tambahan pagu Perjalanan Dinas sebagai sarana
dan prasarana tersebut agar memperlancar pelaksanaan tugas.
Mohon dapatnya Satuan Atas mengusulkan DSPP untuk Pengadilan Militer.
Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan unit-unit kerja di
lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan
penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di buat untuk dapat di jadikan
sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijaksanaan.
Denpasar, 25 Februari 2020. Kepala Pengadilan Militer III-14
Meningkatnya akses peradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggir
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :- Pidana Militer- Pidana Umum
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Pidana Umum- Pidana Militer - Pidana Pelanggaran.
c. Persentase perkara Inabsensia yangdiselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima)bulan.
d. Persentase penurunan sisa perkara :
- Pidana Militer- Pidana Umum-
e.Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : - Banding. - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase Salinan Putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer,Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukumatas permintaan/pengadilan Pengajutepat waktu.
b. Persentase berkas perkara yangdimohonkan upaya hukum Banding,Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepatwaktu.
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
100 %100 %
100 %100 %100 %
100 %
100 %100 %
100 %100 %100 %
100 %
100 %
95 %
- 2 -
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2020 sebesar Rp 3.803.437.000,-Terdiri dari :1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung Rp 39.000.000,-2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 3.704.891.000,-3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 59.546.000,-
Denpasar, 2 Januari 2020 Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :- Pidana Militer- Pidana Umum Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas[[[
Persentase perkara Inabsensia yangdiselesaikan dalam jangka waktu 5(lima) bulan.
Persentase penurunan sisa perkara :- Pidana Militer- Pidana Umum
Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK
Persentase Salinan Putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer,Ankum/Terdakwa dan PenasehatHukum atas permintaan/pengadilanPengaju tepat waktu.
Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi dan PK,yang disampaikan secara lengkap.
Persentase perkara yang diselesaikandi luar Gedung Pengadilan.
100 %
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2020 sebesar Rp 5.642.296.000,-Terdiri dari:1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung Rp 1.329.485.000,-2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 4.312.811.000,-3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 179.410.000,-
Denpasar, 2 Januari 2020 Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris
Hanifan Hidayatulloh, SH.,MH. I Ketut Karda, SH.Letkol Chk NRP.11980015370171 NIP.196312311986031039
LAMPIRAN 5 : RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020
RENCANA KINERJA TAHUNANPENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2 3 4
1
2
3.
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.
Meningkatnya akses peradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggir
c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :- Pidana Militer- Pidana Umum
d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Pidana Umum- Pidana Militer - Pidana Pelanggaran.
c. Persentase perkara Inabsensia yangdiselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima)bulan.
d. Persentase penurunan sisa perkara :
- Pidana Militer- Pidana Umum
e.Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : - Banding. - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase Salinan Putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer,Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukumatas permintaan/pengadilan Pengajutepat waktu.
b. Persentase berkas perkara yangdimohonkan upaya hukum Banding,Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepatwaktu.
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
100 %100 %
100 %100 %100 %
100 %
100 %100 %
100 %100 %100 %
100 %
100 %
100 %
- 2 -
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2020 sebesar Rp 5.642.296.000,-Terdiri dari:1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung Rp 1.329.485.000,-2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 4.312.811.000,-3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 179.410.000,-
Denpasar, 2 Januari 2020 Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris
Meningkatnya akses peradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggir
e. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :- Pidana Militer- Pidana Umum
f. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Pidana Umum- Pidana Militer - Pidana Pelanggaran.
c. Persentase perkara Inabsensia yangdiselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima)bulan.
d. Persentase penurunan sisa perkara :
- Pidana Militer- Pidana Umum
e.Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum : - Banding. - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase Salinan Putusan yangdikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer,Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukumatas permintaan/pengadilan Pengajutepat waktu.
b. Persentase berkas perkara yangdimohonkan upaya hukum Banding,Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepatwaktu.
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
100 %100 %
100 %100 %100 %
100 %
100 %100 %
100 %100 %100 %
100 %
100 %
100 %
- 2 -
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2021 sebesar Rp 8.241.264.000,-Terdiri dari:1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung Rp 1.914.634.000,-2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 6.114.865.000,-3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 184.765.000,-
Denpasar, 2 Januari 2020 Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris
1) Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Militer menerima Pelimpahan berkas
perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam tenggang
waktu 1 hari kerja.
2) Kadilmil mendisposisi berkas kepada Panitera untuk diteliti dalam tenggang waktu 1
hari kerja.
3) Panitera memeriksa Kelengkapan Berkas perkara dan Registrasi dalam tenggang
waktu 1 hari kerja.
4) Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan Panitera, Penyerahan
Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu 2 hari kerja.
5) Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan (jika Terdakwa ditahan) dalam
tenggang waktu 1 hari kerja.
6) Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan kepada Oditur
Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
7) Hakim Ketua sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan
selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu 1 hari
kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk
terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
8) Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan
selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu 1 hari
kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk
terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
9) Hakim Anggota II selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan
selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua dalam tenggang waktu 1 hari kerja
untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya
ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari).
10) Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk perkara biasa yang
terdakwanya ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 bulan, untuk
perkara tertentu selambat-lambatnya paling lama 3 bulan.
11) Untuk perkara biasa yang terdakwanya tidak ditahan dalam tenggang waktu
selambat-lambatnya 3 bulan, dan untuk perkara tertentu dalam tenggang waktu 5
bulan.
12) Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan diucapkan pada hari
itu juga.
13) Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan pada hari itu juga atau dalam
tenggang waktu hari kerja berikutnya.
14) Panitera menyampaikan petikan putusan kepada Oditur Militer, Terdakwa dan
Penasehat Hukum dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
15) Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu 14 hari kerja.
16) Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi diselesaikan dalam
tenggang waktu 7 hari kerja.
17) Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam tenggang waktu 30
hari.
18) Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus secara in absensia,
namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim memutus perkara untuk
dikembalikan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja.
LAMPIRAN 8 : SURAT KEPUTUSAN PENYUSUN LKj IP
KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARNomor : W3.Mil03/ 09 /Skep /I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2019PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres)Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim PenyusunLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan inidipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai TimPenyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun2019;
Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentangPenyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari PengadilanNegeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang denganberdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN)Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja sertasesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 24 November 2014 tentangPenyampaian LKjIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan KinerjaTahun 2015.
/ M E M U T U S K A N………………
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASARTAHUN 2019
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) tahun 2019 pada Pengadilan Militer III -14Denpasar sesuai lampiran.
Kedua : Disamping tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari ditunjuk sebagaiTim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun2019
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusanini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Denpasar Pada tanggal : 2 Januari 20 20
a. Taufan SofyanPutrab. Sertu/21070453751086c. Baintel Tim 1/A.3BKL-Ad. Denintel DamIX/Udayana
AD Narkotika Pertama: Pasal 127huruf a Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 35Tahun 2009Tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP Kedua:Pasal 112 Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 35Tahun 2009 tentangNarkotika.
a. Taufan SofyanPutrab. Sertu/21070453751086c. Baintel Tim 1/A.3BKL-Ad. Denintel DamIX/Udayana
AD Senpi Pasal 88 Jo Pasal16 ayat (1) UU RINomor 31 Tahun2004 tentangperikanansebagaimana telahdirubah dengan UURI Nomor 45 tahun2009 tentangperubahan atas UURI Nomor 31 tahun2004 tentangperikanan pasal 55(1) ke-1 KUHP
Oditur Militer mohonagar Terdakwadijatuhi pidanapenjara selama7 (tujuh) bulan
Pidana Penjaraselama : 3 (tiga)bulan dalam masapercobaan selama 5(lima) bulan.
Dengan perintahpidana tersebuttidak usah dijalanikecuali jikadikemudian hari adaputusan Hakim yangmenentukan laindisebabkan karenaTerpidanamelakukan suatuperbuatan pidanaatau melakukanpelanggaran hukumdisiplin militer
sebagaimanatercantum dalamPasal 8 Undang-Undang RI Nomor25 Tahun 2014tentang HukumDisiplin Militersebelum masapercobaan habis.
5 05-K/PM.lll-14/AD/l/2019
7-01-2019
05-K/PM.lll-14/AD/l/201921-03-2019
a. Jupriantob. Prada/31170137180597c. Tamu Cuk 2 RuMorri 60 Ton BantKipan Cd. Yonif Raider900/SBW
AD Desersi(Inab)
Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2)KUHPM
Pidana Pokok :Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinasmiliter cq. TNI AD.
Pidana Pokok :Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinasmiliter cq. TNI AD.
6 06-K/PM.III-14/AD/I/201908-01-2019
06-K/PM.III-14/AD/I/201913-03-2019
a. Rica Apriyantob. Pratu /31040373810485c. Ta Korem162/Wira Bhaktid. Korem 162/WiraBhakti
AD Desersi(Inab)
Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2)KUHPM
Pidana Penjara : selama 1 ( Satu ) tahun.
Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Rica Apriyanto, Pratu NRP 31040373810485, Ta Korem 162/Wira Bhakti, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan
kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada OdituratMiliter III-13 Denpasar guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
7 07-K/PM.III-14/AD/I/201908-01-2019
07-K/PM.III-14/AD/I/201922-03-2019
a. Joshua HolmesTobingb. Serka /21010272130508c. Bamin Kisis IIDodiklatpurd. RindamIX/Udayana
AD Desersi(Inab)
Pasal 87 ayat (1)ke-2 yo ayat (2)KUHPM
Pidana Pokok :Penjara selama 1(satu) Tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinasmiliter cq. TNI AD
Pidana Pokok :Penjara selama 1(satu) Tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinasmiliter cq. TNI AD
- MemidanaTerdakwa olehkarena itu dengan :Pidana penjara selama 4 (empat)bulan dengan masapercobaan selama 6(enam) bulan.
Dengan perintahpidana tersebuttidak usah dijalanikecuali apabila di
agar Terdakwadijatuhi pidanapenjara selama 6(enam) bulan.
kemudian hari adaputusan Hakim yangmenentukan laindisebabkan karenaTerpidanamelakukan suatutindak pidana ataumelakukanpelanggaran disiplinmiliter lain sesuaipasal 8 Undang-Undang RI Nomor25 tahun 2014tentang DisiplinMiliter, sebelummasa percobaan tersebut berakhir.
Terdakwa-I :Penjara selama 5(lima) bulandikurangkan selamaTerdakwa beradadalam masapenahanansementara.
Terdakwa-II :Penjara selama 6(enam) bulandikurangkan selama
Terdakwa-I: Pidana penjaraselama 4 (empat)bulan.
Menetapkan selamawaktu Terdakwa-Iberada dalampenahanansementaradikurangkanseluruhnya daripidana yang
31160397480996c. Ta Anggru 4.3Tonzipur III Kizipur Bd. Yonzipur 18/YKRDam IX/Udayanaa. Abdul Halikb. Prada /311606339070995c. Tayanrad PokkoTonzipur II Kizipur BYonzipur 18/YKRDam IX/Udayanad. Yonzipur 18/YKRDam IX/Udayana
Terdakwa beradadalam masapenahanansementara.
Terdakwa-III :Penjara selama 3(tiga) bulandikurangkan selamaTerdakwa beradadalam masapenahanansementara.
- Biaya Perkara Rp10.000,-
dijatuhkan.
Terdakwa-II:Pidana penjaraselama 4 (empat)bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selamawaktu Terdakwa-IIberada dalampenahanansementaradikurangkanseluruhnya daripidana yangdijatuhkan. Terdakwa-III: Pidana penjaraselama 1 (satu)bulan dan 20 (duapuluh) hari
- Biaya Perkara Rp10.000,-
10 04-K/PM.lll-14/AD/l/201904-01-2019
04-K/PM.lll-14/AD/l/201924-04-2019
a. Taufan SofyanPutrab. Sertu/21070453751086c. Baintel Tim 1/A.3BKL-Ad. Denintel DamIX/Udayana
AD Lain-lain Pasal 88 Jo Pasal16 ayat (1) UU RINomor 31 Tahun2004 tentangperikanansebagaimana telahdirubah dengan UURI Nomor 45 tahun2009 tentangperubahan atas UU
PidanaPokok : Penjara selama 15(Limabelas) bulan,dan Denda Rp200.000.000,- (DuaRatus Juta Rupiah)Subsidaer 5 (Lima)bulan Kurungan.
Pidana : Penjaraselama 11 (sebelas)bulan dan dendasebesar Rp.50.000.000,- ( limapuluh juta rupiah )dengan ketentuanapabila dendatersebut tidakdibayar maka
RI Nomor 31 tahun2004 tentangperikanan pasal 55(1) ke-1 KUHP
PidanaTambahan : Dipecat dalam dinasmiliter c.q. TNI-AD.
MembebaniTerdakwamembayar biayaperkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluhribu rupiah)
a. I Ketut Antarab. Koptu /31000303980379c. Tabak SLTKimarem 163/WiraSatyad. Korem 163/WSA
AD Penggelapan
Pasal 310 ayat (2)UU RI Nomor 22Tahun 2009 tentangLalulintas danAngkutan Jalan
Oleh karenanya Oditur Militer mohonagar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana
atau pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
12 11-K/PM.III-14/AD/II/
201901-02-2019
11-K/PM.III-14/AD/II/
201916-04-2019
a. Rudi Hartanab. Koptu /31990594800979c. Tamudi Ramil1606-01d. Kodim 1606/Lobar
AD Lalu Lintas Pertama: Pasal 372KUHP atau Kedua:Pasal 378 KUHP
Oleh karenanyaOditur Militer mohonagar Terdakwadijatuhi PidanaPenjara selama 4(empat) bulan.
MembebaniTerdakwa untukmembayar biayaperkara ini sebesarRp7.500,00 (tujuhribu lima ratusrupiah).
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratusrupiah)
13 15-K/PM.III-14/AD/IV/
201902-04-2019
15-K/PM.III-14/AD/IV/
201930-04-2019
a. Joko Tri CahyonoW.b. Kopda /31050819820485c. Tabak RL TonpanI Kiwan
AD Desersi Pasal 87 ayat (1)ke-2 yo ayat (2)KUHPM
a. Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) Tahun.
b. Pidana
a. Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) Tahun.
b. Pidana
d. DenmadamIX/Udayana
Tambahan :Dipecat dari Dinas TNI AD
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratusrupiah).
Tambahan :Dipecat dari Dinas TNI AD
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratusrupiah).
14 16-K/PM.III-14/AD/IV/
201908-02-2019
16-K/PM.III-14/AD/IV/
201930-04-2019
a. Yakinb. Kopda /31020313290481c. Tayanrad Koramil1607-03/Ropangd. Kodim1607/Sumbawa
AD Desersi Pasal 87 ayat (1)ke-2 yo ayat (2)KUHPM
. Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) Tahun.
b. Pidana Tambahan :Dipecat dari Dinas TNI AD
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratusrupiah).
a. Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) Tahun.
b. Pidana Tambahan :Dipecat dari Dinas TNI AD
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratusrupiah).
15 12-K/PM.III-14/AD/II/
201908-02-2019
12-K/PM.III-14/AD/II/
201923-05-2019
a. Tamrinb. Kopda /31020873541181c. Batilog Si logd. Kodim 1617/Jembrana
AD Penganiayaan
Pasal 351 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP
“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.
Sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana munurut Pasal 351
Pidana Penjaraselama 3( tiga)bulan dengan masa percobaan selama 4(empat) bulan.
Dengan perintahsupaya pidana
ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
kami mohon agar Terdakwa, dijatuhi :
Pidana penjara selama : 4 ( empat ) bulan.
MembebaniTerdakwamembayar biayaperkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluhribu rupiah)
tersebut tidak usahdijalani kecualiapabila di kemudianhari ada putusanHakim yangmenentukan laindisebabkan karenaTerpidanamelakukan suatuperbuatan pidanaatau pelanggarandisiplin prajuritsebelum masapercobaan tersebuthabis.
Membebankanbiaya perkarakepada TerdakwasejumlahRp7.500,00 (tujuhribu lima ratusrupiah)
16 13-K/PM.III-14/AD/III/
201919-03-2019
13-K/PM.III-14/AD/III/
201921-05-2019
a. Andi Purnomob. Serma /21020087661181c. BatiminperssipSpersdamIX/Udayanad. Denma KodamIX/Udayana
AD Penipuan Pasal 378 KHUP joPasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP
Pidana Penjara : selama 7 ( tujuh )bulan. dikurangkanselama Terdakwaberada dalampenahanansementara
Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
17 14-K/PM.III- 14-K/PM.III- a. I Nengah Swenia AD Insubordinas Pasal 103 ayat (1) Pidana penjara Membebaskan
14/AD/III/2019
14-03-2019
14/AD/III/2019
23-05-2019
b. Serma / 635604c. Batilog Si logd. Kodim 1617/Jembrana
a. Rica Apriyantob. Pratu /31040373810485c. Ta Korem162/Wira Baktid. Korem 162/WiraBakti
AD Desersi Pasal 87 ayat (1)ke-2 ayat (2)KUHPM jo Pasal 88ayat (1) ke-1KUHPM
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.7.500.-(tujuh ribu lima ratusrupiah)
a. Edy Rahmanb. Serda /31010750951281c. Ba Intel 2.3 Korem162/WBd. Korem 162/WiraBhakti
AD PenghapusanKDRT
Pasal 44 ayat (1) UU RINomor 23 tahun 2004
Dalam perkara ini Terdakwa Tidak dapat di tuntut
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer III-13 Denpasar pada Oditurat Militer III-13 Denpasar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa ditemukan kembali dan dapat dihadirkan ke persidangan, maka perkara ini dapat diproses untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar guna diperiksadan diadili di persidangan sebelum hak menuntut perkaranya gugur karenadaluwarsa.
34 35-K/PM.III-14/AD/X/2019
14-10-2019
35-K/PM.III-14/AD/X/2019
31-10-2019
a Abdul Razakb. Kapten/ 595401c. Pama Kodim1620/Lotengd. Kodim 1620/Loteng
AD JaminanFidusia
Pertama: Pasal 36 joPasal 32 (2) UU RI
Nomor 42 tahun 1999tentang jaminan fidusia.Atau Kedua : Pasal 372
KUHP
Terdakwa dijatuhi PidanaPenjara selama 4 (empat) bulan
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan
Membebani Terdakwa
perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
35 33-K/PM.III-14/AD/X/201902-10-2019
33-K/PM.III-14/AD/X/201928-11-2019
a. Gede Redi Artawanb. Praka/31071142030388c. Tabak SO Ru 2 TonIII Ki Demlatd. Rindam IX/Udayana
AD Desersi Pasal 87 ayat (1) ke-2 joayat (2) KUHPM jo 88ayat (1) ke-1 KUHPM
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militerc.q TNI AD.
Membebani Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 7.500,- ( Tujuh ribu lima ratus rupiah)
a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas MiliterC.q. TNI AD
Membebani Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 7.500,- ( Tujuh ribu lima ratus rupiah)
36 34-K/PM.III-14/AD/X/201902-10-2019
34-K/PM.III-14/AD/X/201926-11-2019
a. Ikraman Faisalb. Kopda /31000321880681c. Ta Gudang KimaDodik Belanegarad. Rindam IX/Udayana
AD Desersi Pasal 87 ayat (1) ke-2 joayat (2) KUHPM jo 88ayat (1) ke-1 KUHPM
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militerc.q TNI AD.