1 BAB I A. Latar Belakang Adapun pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 dapat dikatakan bahwa anak sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. “Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.” Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi Syamsu Alam yaitu : 1 “Pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.” Pendapat Andi Syamsu Alam dapat dikatakan bahwa anak memiliki hak- hak yang harus dilindungi oleh negara dan anak sebagai pewaris bangsa. Adapun 1 Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam ,PT Pena Media, Jakarta, 2008, hlm.1.
26
Embed
BAB I A. Latar Belakang - Universitas Pasundan Bandung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
A. Latar Belakang
Adapun pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 Pasal 1 tentang
Perlindungan Anak yaitu :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 dapat dikatakan bahwa anak
sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.
“Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”
Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi
Syamsu Alam yaitu :1
“Pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi
penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan.”
Pendapat Andi Syamsu Alam dapat dikatakan bahwa anak memiliki hak-
hak yang harus dilindungi oleh negara dan anak sebagai pewaris bangsa. Adapun
1 Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam ,PT Pena Media,
Jakarta, 2008, hlm.1.
2
Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian
seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak
khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang
berlaku.
Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif
terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk
kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas
kesejahteraan yang layak.
Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau
melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini
tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan
sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif
yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa
mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan
kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya
sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah
satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi
tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang
melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.2
2 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum,
PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia Jakarta, 2008, hlm. 58-59.
3
Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa untuk menangulangi kejahatan
diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu :3
“Dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penangulangan
kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan
utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan.”
Pendapat Barda Nawawi Arief dapat dikatakan bahwa dalam
penangulangan suatu tindak pidana negara harus membuat hukum untuk agar
terciptanya rasa aman dimasyarkat dan masyarakat mendapatkan perlindungan
dari suatu perbuatan pidana.
Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan
sudah memadai. Persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat
diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Sehingga diperlukan pembenahan
dari segi penerapannya. Kemudian dapat dilihat akibat hukumnya bagi anak
bekerja di jalanan ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui
upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
Namun perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali
kepada orang tua dan masyarakat juga dibutuhkan guna membantunya melalui
proses pemulihan dengan baik, akan tetapi dengan adanya permasalahan yang
terus berkembang mengenai perlindungan anak semakin memprihatinkan, salah
satu yang menjadi persoalan ialah kebutuhan ekonomi. Jika di tinjau berdasarkan
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bakti,Bandung,2002,hlm.1-2.
4
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono soekanto adalah efektif atau tidaknya
suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :4
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada
efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturan hukum itu sendiri.
Adapun faktor pendorong penyebab melakukan eksploitasi anak
kemiskinan menjadi kompleksnya berbagai persoalan di negeri ini yang timbul
diantaranya minim lapangan pekerjaan dan wawasan masyarakat dengan
rendahnya tingkat pendidikan, persoalan pendidikan ini pun juga bukan masalah
baru karena hal ini juga terlepas dari faktor kemiskinan. Faktor lingkungan
menjadi dampak buruk dengan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya
4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.
5
tidak beraturan maka dengan demikian menanggulangi masalah eksploitasi anak
harus memberikan peran dengan tindakan untuk meletakan status anak
kehidupan yang layak dengan bentuk perlindungan yang mengalami masalah
sosial.5
Berdasarkan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat masih banyak
anak-anak yang dipekerjakan. Seperti Dalam Perkara Nomor :
55/PID.Sus/2015/PN.Smg, dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak bahwa
Terdakwa I Dedy Agus Setyawan Bin Suparman selaku Manager JR Karaoke
yang juga merangkap selaku kasir dan Terdakwa II Sugiyanti Alias Mami Emi
Binti Winarto selaku koordinator PK/LC di JR Karaoke telah menerima saksi
Lilis Pangestuti Alias Wulan Binti Gimin yang masih berusia 17 (tujuh belas)
tahun untuk bekerja sebagai Pemandu Karaoke di JR Karaoke, dengan
mempekerjakan saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Binti Gimin sebagai
pemandu karaoke terdakwa I dan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan
dengan pembayaran yang diterimanya dari para tamu yang ditemani oleh saksi
Lilis Pangestuti Alias Wulan Bini Gimin untuk bernyanyi. Perbuatan tindak
pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU No. 23
Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002:
“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
5 Maidin Gulton, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Refika Aditama,