BAB I PENDAHULUANbapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/SEKRETARIAT/198/03._BAB_I...I - 2 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance, maka perlu disusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor I C Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapppeda Kota

Surakarta Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bapppeda Kota Surakarta.

2. Mendorong Bapppeda Kota Surakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bapppeda Kota Surakarta untuk

meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bapppeda Kota Surakarta

di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

A. Gambaran Umum Bapppeda Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Selanjutnya,

dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan Lampiran XXVIII Peraturan Walikota

Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Jabatan, Tata Kerja dan Bagan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Daerah.

I - 2

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian, dan

pengembangan berdasakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;

2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;

3. Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;

4. Perencanaan bidang ekonomi;

5. Perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan;

6. Penyusunan dan pengelolaan data dan laporan;

7. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

8. Penyelenggaraan sosialisasi;

9. Pembinaan jabatan fungsional; dan

10. Pengelolaan UPT.

1. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta 15-P Tahun 2011 dan Peraturan

Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016, susunan Organisasi Badan

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya, terdiri atas:

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

1) Subbidang Infrastruktur Kota;

2) Subbidang Pengembangan Wilayah; dan

3) Subbidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Ekonomi, membawahkan:

1) Subbidang Investasi dan Pengembangan Sumber Daya;

2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan membawahkan:

1) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;

2) Subbidang Sosial; dan

3) Subbidang budaya.

f. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, membawahkan:

I - 3

1) Subbidang Penyusunan Program;

2) Subbidang Data dan Dokumentasi; dan

3) Subbidang Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

1) Subbidang Kreativitas Inovasi dan Penelitian;

2) Subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.

h. Unit Pengelola Teknis (UPT)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah Kota Surakarta, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bapppeda Kota Surakarta

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016.

Uraian Tugas:

a. Kepala Bapppeda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan

pengembangan daerah.

b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, penelitian,

I - 4

dan pengembangan daerah; evaluasi dan pelaporan; keuangan; umum dan

kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

c. Kepala Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

perencanaan di bidang penyusunan program, data dan dokumentasi, monitoring

evaluasi dan pelaporan.

d. Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

perencanaan di bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Kesehatan,

Pendidikan, Arsip, perpustakaan dan Pemuda Olahraga, Kebudayaan,

Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial.Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi,

dan prasarana kota serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang investasi dan

pengembangan sumber daya, serta pengembangan dunia usaha dan ekonomi

kreatif.

f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2018, dalam melaksanakan

kegiatan operasional Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 41 personil, terdiri

atas 20 orang laki-laki dan 21 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Bapppeda

berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Bapppeda berdasarkan Unit Kerja

Sumber: Bapppeda Surakarta 2018

11

7

3

7

4

6

3

Sekretariat Sosial Budaya Ekonomi Peyugram Litbang IPW UPT STP

I - 5

Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan tingkat

pendidikan terendah adalah SD sedangkan tertinggi adalah S2 namun belum ada

yang berpendidikan S3, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun

2018

No Bidang Pendidikan (Orang) Total

(Orang)

SD SLTP SLTA D3/SM S-1 S-2 S-3

1 Sekretariat - - 2 1 4 4 - 11

2

Sosial Budaya

dan

Pemerintahan

1 - - - 4 2 - 7

3 Ekonomi - - - - - 3 - 3

4 Litbang - - - - 2 2 - 4

5 Penyusunan

Program - - - - 3 4 - 7

6 IPW - - - - 3 3 - 6

7 UPT - STP - - - 1 2 - - 3

Jumlah (Orang) 1 - 2 2 18 18 - 41

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Bapppeda berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat

Pendidikan

Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2018

2,40% 4,90%

4,90%

43,90%

43,90%

SD SLTA D3/SM S-1 S-2

Laki-Laki; 51%

Perempuan; 49%

I - 6

Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan Golongan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO UNIT KERJA GOLONGAN (Orang) Total

(Orang) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

1 Sekretariat - 3 5 3 11

2 Sosial Budaya dan

Pemerintahan 1 - 5 1 7

3 Ekonomi - - 1 2 3

4 Litbang - - 2 2 4

5 Penyusunan Program - - 5 2 7

6 IPW - 4 2 6

7 UPT - STP - 1 2 - 3

Jumlah (Orang) 1 4 24 12 41

Persentase (%) 2,43 9,76 58,54 29,27 100

Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2018

Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan eselon dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Eselon

Jabatan Jumlah

Kepala (Eselon II/a) 1 orang

Sekretaris (Eselon III/a) 1 orang

Kepala Bidang/Unit SPE (Eselon III/a) 5 orang

Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) 3 orang

Kepala Sub Bidang/Seksi (Eselon IV/a) 13 orang

Jumlah 23 orang

Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2018

Berdasarkan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta No.800.07/69.3

Tahun 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis jabatan Pelaksana,

Bapppeda Kota Surakarta membutuhkan 68 orang pegawai. Secara kuantitas

jumlah pegawai saat ini sebanyak 41 orang, maka masih terdapat kekurangan 27

orang pegawai. Terlebih lagi dari 41 orang tersebut, 2 orang pegawai diperbantukan

di KPU dan BNN, 3 orang Tugas Belajar dan 3 orang di STP. Di sisi lain secara

I - 7

kualitas Kualifikasi Jabatan Pelaksana Bapppeda Kota Surakarta juga belum

memenuhi aturan tersebut, dikarenakan Bapppeda Kota Surakarta sampai saat ini

masih belum memiliki jabatan fungsional perencana.

2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi,

dan transportasi. Sarana prasarana di Bapppeda Kota Surakarta dirasa telah cukup

memadai untuk menunjang kinerja. Kondisi sarana dan prasarana di Bapppeda

Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Daerah Kota Surakarta

No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 920 m2

2. Jeep -

3. Station Wagon 5

4. Sepeda Motor 18

5. Global Positioning System 3

6. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2

7. Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 3

8. Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1

9. Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio 1

10. Mesin Foto Copy dengan kertas Folio 1

11. Lemari Besi 5

12. Rak Besi/Metal 2

13. Rak Kayu 1

14. Filling Besi/Metal 19

15. Peti Uang 1

16. Lemari Sorok 15

17. Lemari Kaca 14

18. Lemari kayu 3

19. Papan Nama Instansi 3

20. Papan Pengumunan 1

21. White Board 7

22. Keyboard 1

23. Copy Board/Elektrik White Board 1

24. Peta 2

25. Mesin Absensi 1

26. Display 1

27. Rak Kayu 1

I - 8

No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan

28. Meja Rapat 34

29. Meja Tulis 32

30. Meja Telepon 3

31. Meja Panjang 1

32. Kursi Rapat 133

33. Kursi Tamu 2

34. Kursi Biasa 24

35. Kursi Lipat -

36. Meja Komputer 9

37. Meja Biro 1

38. Sofa 1

39. Jam Elektronik 2

40. AC Unit 7

41. AC Split 29

42. Exhause Fan 2

43. Televisi 3

44. Cassette Recorder 1

45. Amplifier 1

46. Sound System 3

47. Wireless 3

48. Unit Power Supply 4

49. Camera Film 5

50. Lambang Garuda Pancasila 2

51. Handy Cam 2

52. Mainframe 2

53. P.C Unit 39

54. Lap Top 24

55. Note Book 21

56. CPU 1

57. Printer 18

58. Scanner 6

59. Viewer 8

60. Monitor 4

61. Printer 36

62. Scanner 3

63. Peralatan Personal Komputer Lain-lain 2

64. Server 2

65. Peralatan Jaringan Lain-lain 2

66. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 20

I - 9

No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan

67. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 44

68. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 20

69. Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III 1

70. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1

71. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 46

72. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III 2

73. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 1

74. Compact Disc. Player 1

75. Unintemuptible Power Supply (UPS) 6

76. Camera Elektronik 12

77. Photo Tustel 1

78. Pesawat Telepon 7

79. Handy Talky 2

80. Sound System 1

81. Facsimile 1

82. Bangunan gedung kantor permanen 920 m2

83. Buku Ilmu Pengetahuan Umum 5

84. Buku Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi 3

85. Buku Sosiologi 2

86. Buku Statistik 4

87. Buku Ilmu Politik 2

88. Buku Ekonomi 4

89. Buku Hukum 66

90. Buku Administrasi, Pertahanan dan Keamanan 4

91. Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-Lain 10

92. Buku Perencanaan Fisik, Pertamanan, dll. 2

93. Buku Laporan Penyelidikan 1

94. Pengetahuan Bahasa Indonesia 1

95. Compact Disk 4

96. Barang Kerajinan Lain-Lain -

Sumber: Bapppeda Surakarta, 2018

Secara kuantitas sarana dan prasarana di atas memang banyak, namun setelah

diinventarisir, Bapppeda Kota Surakarta masih membutuhkan sarana kerja

pendukung yakni pengaturan ruangan kantor untuk 5 bidang dan 1 sekeratriat yang

belum sesuai karena ukuran ruangan yang terbatas.

B. Fungsi Strategis Bapppeda

Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2016 Tentang

I - 10

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kota Surakarta memiliki visi: “Menjadi institusi peneliti dan perencana

pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan akuntabel”.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi Badan Perencanaan, Penelitian,

dan Pengembangan Daerah yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan perencanaan untuk menghasilkan

kebijakan teknis yang berkualitas di bidang Pemerintahan, ekonomi, sosial,

budaya, pengembangan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup.

2. Menguatkan kapasitas institusi kelitbangan dan masyarakat untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas Penerapan inovasi daerah.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah Tahun 2016-2021, antara lain:

1. Belum optimalnya pemerataan SDM secara kuantitas, kualitas, dan

kapasitasnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan

kurang efektifnya proses perencanaan;

3. Belum optimalnya koordinasi dan pengendalian internal antar bidang

4. Masih terdapat pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi bidang/sub bidang;

5. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan dan perencanaan antar

daerah

6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan berbasis data kinerja

7. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengendalian

8. Belum optimalnya integrasi pengelolaan sumber data dan informasi yang

mendukung proses perencanaan

9. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun seluruh produk

Bapppeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil

kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan, dan duplikasi kajian

atau dokumen perencanan dapat diantisipasi

10. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun dokumen hasil kajian

dan pemanfaatannya dalam kebijakan pemerintah daerah

11. Belum optimalnya kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam kelembagaan

masyarakat, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat

I - 11

12. Belum optimalnya warga untuk menyerap aspirasi, monitoring, dan evaluasi

pembangunan dan kebijakan publik berbasis masyarakat

13. Belum optimalnya implementasi pembangunan Kawasan STP

14. Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang inkubator bisnis.

D. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018 Bapppeda Kota Surakarta melaksanakan

kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 17.979.309.200,-. Melalui mekanisme

perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 18.332.538.500,- dengan rincian Belanja

Tidak Langsung Rp 4.820.836.500,- dan Belanja Langsung Rp. 13.511.702.000,-.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 15.905.529.346,- (86,11%) dengan rincian

untuk belanja tidak langsung Rp. 4.379.265.447,- (90,84%) belanja langsung

sebesar Rp 11.406.397.399,- (84,42%).

E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Bapppeda Kota Surakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran

utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang

mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKj IP, Gambaran

Umum Bapppeda Kota Surakarta, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Bapppeda Kota Surakarta , Permasalahan Utama yang dihadapi,Keuangan dan

Sistematika Penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana

kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara

singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan

serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

I - 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam

rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN