BAB I 1.1 LATAR BELAKANGeprints.umm.ac.id/52391/2/BAB I.pdf · Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang gerakan maois pengaruhnya terhadap dinamika politik di

1

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Nepal merupakan sebuah negara daratan yang terletak di kawasan

pegunungan Himalaya di wilayah Asia Selatan. Nepal berbatasan langsung dengan

Republik Rakyat Tiongkok (Daerah Otonomi Tibet) di sebelah utara dan India di

barat, timur, dan selatan. Dan saat ini Nepal merupakan negara republik termuda di

dunia.

Hingga tahun 1990, Nepal ialah sebuah negara dengan sistem monarki

absolut yang dikuasai sepenuhnya oleh seorang Raja. Namun, dengan adanya

usaha-usaha dari kaum yang berideologi komunis yang tidak sepakat dengan sistem

kerajaan, Raja Birendra yang pada saat itu berkuasa menyepakati untuk mengubah

sistem pemerintahan yang awalnya merupakan monarki absolut menjadi monarki

konstitusional. Hal ini bertahan sampai dengan tahun 2006 hingga akhirnya Nepal

sepenuhnya menjadi negara republik.

Pada mulanya, Negara Nepal terbentuk melalui Persatuan Nepal pada 1768

sebagai sebuah negara yang berbasis monarki atau kerajaan. Raja pertama Nepal

pada saat itu ialah Prativhi Narayan Shah. Karajaan Nepal ini bertahan selama 240

tahun dari 1768 hingga keberhasilan kaum Maois yang berhaluan komunis

menggulingkan kekuasaan kerajaan itu pada tahun 2008. Sejak 2008 hingga saat ini

Negara Nepal masih bertahan sebagai negara republik di bawah pimpinan seorang

Presiden.

2

Percobaan demokratisasi di Nepal telah ada sejak tahun 1950-an. Tercatat ada

beberapa upaya dan gerakan dari rakyat untuk menentang kerajaan saat itu.

Mayoritas penentang ialah rakyat dari kalangan bawah yang merasa terpinggirkan

dan menginginkan suatu sistem dengan kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan

hak-hak mereka. Mereka bertujuan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan

yang berlandaskan hukum di mana politik, kekuasaan, pemerintahan, dan hak-hak

warga negara dapat berjalan bersama dan selaras. Rezim ini dibentuk berdasarkan

persamaan kekuasaan antara Kongres Nepal, yang menginginkan pembaharuan

dalam bidang ekonomi politik dan berusaha untuk mengubah tatanan feodal yang

ada menjadi tatanan politik baru serta mengubah sistem ekonomi, demokrasi dan

kewarganegaraan, meningkatkan anggaran sosial di bidang pendidikan, kesehatan,

pekerjaan, koperasi, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.

Dari februari 1951 hingga februari 1959, pemerintahan Negara Nepal silih

berganti dalam waktu yang sangat singkat di bawah konstitusi sementara yang di

pimpin oleh Raja Tribhuvan dan penerusnya, Mahendra yang menjabat dari tahun

1951 hingga 1972. Sang raja memecat menteri-menteri yang dianggap kurang

kooperatif dan kurang berguna pada saat itu dan dilanjutkan dengan menunda

pemilu yang sebelumnya sudah direncanakan. Dan setelah adanya protes besar-

besaran dari rakyat Nepal menentang keputusan Raja untuk menunda pemilu, pada

akhirnya Raja Mahendra pun meloloskan keinginan rakyat tersebut dengan

menyelenggarakan pemilu pada 18 Februari 1959 yang akhirnya dimenangkan oleh

Kongres Nepal sebagai pemilik suara dukungan terbanyak. Akan tetapi,

kemenangan Kongres Nepal tersebut tidak bertahan lama dengan adanya keputusan

3

Raja untuk membubarkan pemerintahan tersebut pada 15 Desember 1960 dan

menginstruksikan pembentukan pemerintahan Panchayat.1 Dewan ini terdiri atas

Panchayat desa tradisional, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, hingga

Panchayat nasional, yang dipilih oleh dewan. Sistem ini seolah-olah peduli dengan

kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dewan rakyat ini memiliki kekuasaan dan

kewenangan yang boleh dikatakan sedikit lebih efektif dan sering dijadikan sebagai

dukungan dan naungan untuk Raja agar bisa mempertahankan otoritas mutlak dan

dukungan dari militer.2

Mahendra digantikan pada tahun 1972 oleh putra sulungnya, Birendra. Pada

tahun 1980, setelah demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemilu yang lebih

demokratis, Raja Birendra menyerukan pemilihan nasional berkaitan dengan

masalah ini. Rakyat tetap memilih untuk menggunakan sistem Panchayat, tetapi

dengan reformasi. Namun, reformasi sederhana dari raja hanya sedikit

menenangkan rakyat. Protes luas memaksanya untuk menyetujui konstitusi baru

pada tahun 1990 yang mendukung sistem politik multipartai, dengan legislator dua

rumah. Konstitusi ini juga menjadi landasan pemerintah yang dipimpin oleh

seorang perdana menteri.

Konstitusi yang telah disepakati pada tahun 1990 itu pun dijalankan bersama

oleh kerajaan dan kongres hingga pada tahun 1996 dengan adanya penentangan

yang lebih keras terhadap kerajaan yang dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan

1 Panchayat ialah dewan rakyat tradisional yang dianut oleh negara-negara asia selatan seperti

India, Pakistan dan Nepal. 2 http://memory.loc.gov/frd/cs/profiles/Nepal.pdf hal.4

4

rakyat dan memajukan perekonomian negara tersebut. Penentangan ini diprakarsai

oleh kaum Maois yang berhaluan komunis yang berkeinginan untuk melengserkan

kekuasaan raja dan menghapus sistem kerajaan di negara Nepal serta merubahnya

menjadi negara demokratis yang berdasarkan hukum kesetaraan.

Kekerasan pun tidak dapat dibendung lagi dan puncaknya pada 13 Februari

1996 terjadilah konflik bersenjata antara pasukan pemerintahan dan kaum Maois

dari Partai Komunis Nepal yang bersikukuh ingin menghapus sistem kerajaan di

negara tersebut. Perang ini berlangsung 10 tahun dari tahun 1996 sampai 2006 dan

diperkirakan 12000-16000 nyawa yang melayang akibat perang saudara tersebut

atau oleh kaum Maois di sebut sebagai Perang Rakyat.3

Kaum Maois masih melancarkan serangan dan masih bergerak underground

dalam melawan pemerintah hingga pertengahan tahun 2006 dan masih dianggap

sebagai kelompok yang terlarang. Namun pada pertengahan 2007 mereka akhirnya

ikut menentukan nasib negara kerajaan tersebut berkat dukungan parlemen yang

secara bulat mendukung undang-undang sementara yang baru dan membuka jalan

bagi para anti kerajaan untuk duduk di parlemen. Langkah bersejarah ini adalah

satu dari serangkaian langkah yang diambil untuk rujuk dengan pemberontak Maois

setelah dicapainya kesepakatan damai kesepakatan pada pertengahan tahun 2006.

Menurut undang-undang sementara, yang rancangannya ditandatangani oleh

pemberontak dan aliansi tujuh partai yang memerintah sebelumnya, Maois

mendapat sekitar seperempat dari 330 kursi di parlemen. Salah satunya, konstitusi

3 https://www.countercurrents.org/nepal-perry230405.htm diakses pada 29 agustus 2018.

5

sementara itu memindahkan kekuasaan eksekutif seorang kepala negara dari raja ke

perdana menteri. Ketika ini disetujui, secara langsung parlemen dua kamar

dibubarkan dan digantikan dengan parlemen satu kamar yang anggotanya termasuk

dari kalangan Maois. Anggota parlemen dari Maois termasuk beberapa perempuan

dan anggota kelompok masyarakat yang terpinggirkan beserta para pegiat

masyarakat madani. Anggota lainnya termasuk seorang pensiunan jenderal

angkatan bersenjata Nepal yang berpihak pada republik. Langkah berikutnya bagi

kelompok Maois adalah bergabung ke dalam pemerintah sementara yang baru.

Pemerintah sementara menggelar pemilihan bulan Juni tahun 2008 untuk

memutuskan apakah monarki akan dihapus atau tidak. Raja Gyanendra dipaksa

menyerahkan kekuasaan langsung pada tahun 2006 setelah terjadi protes massal

dan sejak itu kekuasaan raja dicopot. Dalam undang-undang sementara, raja bahkan

tidak memiliki peran formalitas.

Sementara itu, PBB ikut berperan dengan meningkatkan perannya dalam

proses perdamaian Nepal. PBB memulai dengan pemantauan penyimpanan senjata

Maois di kamp-kamp yang telah ditunjuk dan membuat daftar para pejuang Maois

di tempat yang sama. Sekretaris jenderal PBB telah merekomendasikan misi PBB

yang bertugas penuh di Nepal untuk lebih banyak bertindak dalam membantu

transisi ke perdamaian yang kekal.4

1.2 RUMUSAN MASALAH

4 http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/01/printable/070115_nepalMaois.shtml

6

Dari penjabaran latar belakang di atas penulis dapat menarik rumusan

masalah yaitu: Bagaimana Peran Gerakan Maois Terhadap Demokratisasi Nepal

Tahun 2008?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang gerakan maois

pengaruhnya terhadap dinamika politik di nepal yang mendorong berubahnya

sistem monarki kerajaan nepal menjadi negara republik nepal yang lebih

demokratis sejak tahun 2008 silam

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini membahas mengenai peran maois yang mempengaruhi dan

mendorong dan melatarbelakangi perubahan sistem pemerintahan Nepal yang pada

mulanya menganut sistem monarki dan berubah menjadi republik. Untuk itu

penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberikan dan membangun wawasan

keilmuan mengenai hal tersebut dan juga dapat memperkaya bidang kajian analisis

mengenai pergeseran suatu sistem di sebuah negara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya

dan bagi akademisi-akademisi lain untuk menambah dan mengaplikasikan

7

keilmuan dalam fenomena-fenomena yang terjadi di pemerintahan negara lain dan

diharapkan agar bisa menjadi sebuah rujukan yang bermanfaat di kemudian hari

dalam menganalisa fenomena-fenomena serupa.

1.4 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam skripsinya Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian

Konflik Antara Pemerintah Nepal Dengan Partai Komunis Nepal Bersatu (Maois)-

2013, Anggi Praditha Septiani menjelaskan tentang upaya perdamaian yang

dilakukan di Nepal. Salah satunya ialah keterlibatan PBB dalam menangani konflik

bersenjata di negara itu. Dia menggambarkan konflik bersenjata Nepal adalah ujung

dari kekecewaan rakyat Nepal pada kerajaan yang dilatarbelakangi oleh faktor

ekonomi dan faktor politik. Pemerintah yang dijalankan oleh kerajaan dianggap

tidak dapat atau gagal dalam menangani kemiskinan di negara tersebut. Upaya

perundingan sudah sering dilakukan akan tetapi selalu gagal mencapai kesepakatan

dan solusi damai. Dalam kondisi tersebut, PBB akhirnya melibatkan diri dalam

upaya damai itu. Dan pada 21 November 2006, konflik antara kaum Mois dan

pemerintah bisa diredakan melalui proses perundingan dan penandatanganan

kesepakatan damai yang dimediasi oleh PBB.5

Susan Hangen, dalam bukunya The Rise of Ethnic Politics in Nepal:

Democracy in the Margins menulis bahwa pada 28 Mei 2012, perdana menteri

Nepal membubarkan Konstituante. tindakannya itu sebagai tanggapan terhadap

5 Anggi Praditha Septiani, Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian Konflik

Antara Pemerintah Nepal Dengan Partai Komunis Nepal Bersatu (Maois). Skripsi Ilmu Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

8

putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penundaan kelima dari batas waktu

Konstituante. Kendala utama Konstituante dalam menyelesaikan rancangan

konstitusi adalah bagaimana mengatur struktur negara federal. Konsensus sangat

tidak memungkinkan. Dua partai politik utama tahun 1990-an, Kongres dan

Persatuan Marxis Leninis (UML), tidak bisa membawa kelompok mereka untuk

mendukung struktur etnis federal yang disepakati oleh pihak Maois, Konstituante

kaukus Janajati, dan kelompok masyarakat adat. Cara pembubaran Konstituante

menunjukkan sikap status quo yang berlaku dalam suatu politik terorganisir.

Perkembangan ini telah menyebabkan banyak pertanyaan jika hal itu kita balikkan.

Bagaimana jika pihak etnis mampu melembagakan diri dalam partai politik arus

utama pada 1990-an? Apakah hal ini bisa mempertahankan momentum untuk

mengaktualisasikan federalisme etnis?

Buku Susan Hangen menyediakan perspektif yang menarik untuk menyikapi

pertanyaan-pertanyaan ini. Berfokus pada salah satu dari tiga partai politik etnis

yang berpartisipasi dalam pemilu pada 1990-an, Organisasi Nasional Mongol

(MNO). Ini memberikan gambaran tentang bagaimana aktivisme adat berlangsung

di era demokrasi pasca-1990 dan mengapa organisasi yang lebih bernuansa

masyarakat adat (IPO) tidak bisa bertransisi ke partai politik yang lebih terorganisir.

Fokus analisisnya adalah pada partai yang tidak pernah berhasil dalam partai politik

di luar beberapa kabupaten di Ilam (East Nepal), dan mengapa ini terjadi.

Argumen utama Hangen mengenai organisasi partai adalah bahwa pilihan

MNO untuk melakukan politik oposisi dalam politik terorganisir memposisikan

mereka antara partai politik dan gerakan sosial. Dia juga terhubung dengan sumber

9

gerakan sosial dari negara lainnya, terutama dari Amerika Latin, untuk

membuktikan hal ini.

Dengan memfokuskan MNO pada perbedaan identitas juga membuat politik

mereka marginal. Di Nepal, politik identitas berkisar kasta dan etnis. Hangen

memberikan latar belakang yang baik di sejarah ini dan perkembangannya hingga

era demokrasi seperti saat ini.6

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

NO

JUDUL DAN NAMA PENELITI

JENIS

PENELITIAN

DAN ALAT

ANALISA

HASIL

1 Peran Perserikatan Bangsa

Bangsa Dalam Penyelesaian

Konflik Antara Pemerintah

Nepal Dengan Partai Komunis

Nepal Bersatu (Maois)

Oleh : Anggi Praditha Septiani

Deskriptif

Induktif

- PBB berperan

penting dalam perdamaian

nepal dengan menjadi

mediator untuk mencapai

kesepakatan damai.

- Ditandatanganinya

kesepakatan damai antara

para pemberontan Maois

dan pemerintah.

2 The Rise of Ethnic Politics in

Nepal: Democracy in the

Margins,

Oleh : Susan Hangen

Deskriptif - Perbedaan

identitas membentuk

politik etnis

termalginalkan di Nepal,

karena politik identitas

hanya berkisar antara

kasta dan etnis.

6 Hangen Susan, The Rise of Ethnic Politics in Nepal: Democracy in the

Margins, edisi pertama Routledge, 2011.

10

- Tersisihnya

organisasi-organisasi etnis

oleh organisasi yang

berlandaskan ideologi

yang pada akhirnya

membentuk sebuah partai

berpengaruh di era

demokrasi nepal.

3 Democratization and political

parties in Nepal

Oleh : Karl­Heinz Kraemer

Deskriptif - Perkembangan

civil society terhalang oleh

Rana yang merebut semua

kekuasaan dari 1846 ke

1951. Dengan dukungan

Inggris mereka

menjadikan Nepal tertutup

dari dunia luar dan

memanfaatkan negara

untuk kepentingan

kantong mereka sendiri

serta mencegah setiap

jenis pembangunan sosial.

- Orang-orang dari

luar keluarga dinasti Rana

tidak memiliki

kesempatan pendidikan

dan partisipasi dalam

menentukan arah

kebijakan negara.

4 The Maoist Insurgency in Nepal

and the

Political Economy of Violence

Oleh: Avidit Acharya

Deskriptif - Pemberontakan

Maois lahir dari

kombinasi faktor-

faktor politik dan

ekonomi secara

historis.

- Intensitas konflik

yang terjadi di

Nepal memiliki

korelasi yang

lemah terhadap

ideologi.

11

5 Peran Gerakan Maois Terhadap

Demokratisasi Nepal Tahun

2008

Oleh: Heru Indrayoto

Deskriptif - Pemberontakan

Maois di Nepal

memiliki banyak

faktor yang

melatarbelakangi.

- Maois

memanfaatkan

keluhan rakyat

dalam mencapai

ambisi mereka.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEP

1.5.1 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memliki posisi strategis dalam masyarakan sebagai

penghubung antara masyarakat dan pemerintah. dia hadir pada dinamika sistem

politik di suatu negara. kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell (1980)

dalam karya klasiknya terbadi pada tiga jenis, yakni: kelompok anomik, kelompok

nonassosiasional, dan kelompok institusional.7

Munculnya kelompok-kelompok kepentingan sejalan dengan ekspansi yang

cepat dari peran pemerintah dalam semua bidang kehidupan. Ketika

mengekspresikan kepentingan mereka kepada pemerintah, Kelompok Kepentingan

7 Mohammad Maiwan, Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya

Dalam Sistem Politik, Jurnal ilmiah mimbar demokrasi, Volune 15, Nomor 2, April 2016.

12

akan menggunakan dua cara: Pertama, memperjuangakn kepentingan mereka

melalui partai politik, Kedua, langsung mengungkapkan aspirasi mereka kepada

pemerintah. Metode yang digunakan adalah melalui; lobi, kampanye media massa,

serta tekanan dari struktur terbawah (rakyat). Keberhasilan untuk mempengaruhi

pemerintah tergantung pada beberapa aspek-aspek seperti: Budaya politik, struktur

kelembagaan, karakter dan sistem kepartaian, serta karakter dan gaya dalam

kebijakan publik negara tersebut.

Dalam penelitian ini, kelompok Maois yang ada di Nepal masuk dalam

kelompok kepentingan institusional yang dilembagakan sebagai sebuah partai

dengan nama Partai Komunis Nepal (CPN) yang berideologi Maoisme.

1.6 METODOLOGI PENELITIAN

1.6.1 Metode / Tipe penelitian

Penulis menggunakan metode / tipe penelitian deskriptif dalam penelitian

yang berjudul Peran Maois Terhadap Demokratisasi Nepal Tahun 2008. Penelitian

yang menggunakan metode deskriptif menurut Whitney dalam buku Moh. Nazir

adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk

hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

fenomena.8

8 Moh. Nazir. Ph. D, Metode Penelitian, hal.16, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

13

1.6.2 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik induktif dalam menganalisa data penelitian

yang berjudul Peran Gerakan Maois Terhadap Demokratisasi Nepal Tahun 2008.

Dalam buku Metodologi Ilmu Hubungan Internasional, teknik analisa data yang

menggunakan pendekatan induktif bertujuan untuk pembentukan teori dan

melakukan penelitian dari pengumpulan fakta-fakta dari gejala yang diteliti dan

menyeleksi sejumlah indikator dari fakta-fakta yang diperoleh.9

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik

pengumpulan data secara sekunder. Yang diperoleh dengan studi pustaka dari buku-

buku yang ada kaitannya dengan judul yang diambil, surat kabar dan hasil seminar,

data yang terdapat dari situs internet, dan perpustakaan pusat Universitas

Muhammadiyah Malang.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan

penulisan yang ingin di capai, maka penulis memberikan batas-

batasan. Diantaranya adalah dengan memfokuskan pada apa yang

terjadi dan penyebab yang mendorong terjadinya perubahan sistem

negara Nepal menjadi Republik dari tahun 1951 hingga 2008.

9 Asrudin, Mirza Jaka Suryana, Musa Maliki, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional –

Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif, hal.20-21, Intrans Publishing, Malang, 2014.

14

b. Dalam membatasi pembahasan materi agar tidak terlalu jauh dari

tujuan penulisan yang ingin dicapai, maka penulis memberikan

batasan-batasan diantaranya adalah dengan memberikan gambaran

tentang Peran Maois Terhadap Demokratisasi Nepal Tahun 2008. Dan

penulis memfokuskan pada faktor-faktor dan peristiwa penting yang

tejadi dalam proses demokratisasi Nepal.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab agar dapat mempermudah

pembaca untuk memahami studi kasus yang diteliti oleh peneliti. Perinciannya

adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, metodologi penelitian, serta sistematika

penulisan.

Bab II Gambaran Tentang Profil Negara Nepal. Pada bab ini peneliti

menjabarkan tentang keadaan Nepal baik secara sosial masyarakat, perpolitikan dan

konflik yang terjadi di Nepal. Penjabaran ini dibutuhkan untuk mengetahui tentang

permasalahan internal Nepal yang kemudian menjadi penyebab pemberontakan

yang dilakukan oleh Maois yang pada akhirnya menjadi sebuah partai berideologi

komunis yang dikenal dengan Partai Komunis Nepal.

15

Bab III Peran Gerakan Maois Dalam Perpolitikan Nepal. Bab ini

menjelaskan tentang perkembangan gerakan Maois sejak awal mula munculnya

gerakan ini serta usaha-usaha mereka dalam mengubah sistem kerajaan nepal

menjadi republik seperti saat ini. Usaha-usaha yang mereka lakukan tidak hanya

berupa diplomasi dan birokrasi namun juga melalui pemberontakan bersenjata yang

menelan tidak sedikit korban jiwa. Dan bab ini juga akan membahas konsep

pendekatan yang digunakan.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan

saran.