BAB 7 - BAPPEDA - Kabupaten Bandungbappeda.bandungkab.go.id/bappeda_2015//wp-content/... · Subjek rekomendasi mengenai KLHS RTRW Jawa Barat PERDA No. 22 Tahun 2010 Tentang ... Bekasi

Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t

Pt. eCOterra MuLtIPLan VII - 1

BAB 7

REKOMENDASIKAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

(KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA BARAT

Subjek rekomendasi mengenai KLHS RTRW Jawa Barat PERDA No. 22 Tahun 2010 Tentang

RTRW tahun 2009-2029 isinya terdiri dari Rencana Struktur Ruang, dan Rencana Pola

Ruang. Rekomendasi terdiri dari klasifikasi sebagai berikut:

rekomendasi 1 mengenai Kawasan lindung, rekomendasi 2 mengenai kawasan bencana,

rekomendasi 3 mengenai sumberdaya air, rekomendasi 6 mengenai kawasan perikanan,

rekomendasi 7 mengenai pertambangan, rekomendasi 8 mengenai infrastruktur

permukiman dan kawasan/zona industri, rekomendasi 9 mengenai kawasan permukiman

perkotaan.

Tabel 7.1. Objek KLHS – RTRW Jawa Barat

PERDA NO. 22 TAHUN 2010 Tentang RTRWProvinsi Jawa Barat 2009-2029 BAB/ BAG/

Paragraf PASAL RTRW Rekomendasi

BAB VI .RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI Bag 1 Rencana Struktur Ruang Paragraf 3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pasal 21 Infrastruktur sumber daya air Rekomendasi 3 Pasal 24 Infrastruktur permukiman Rekomendasi 8 Bag 2 Rencana Pola Ruang Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Tencana Kawasan Lindung

Pasal 26 Rencana pola ruang kawasan lindung Rekomendasi 1 Pasal 28 Kawasan lindung Rekomendasi 1 Pasal 31 Kawasan suaka alam Rekomendasi 1 Kawasan pantai mangrove Rekomendasi 1 Pasal 34 Kawasan rawan bencana Rekomendasi 2 Kawasan rawan tanah longsor Rekomendasi 2 Kawasan gelombang pasang Rekomendasi 2 Kawasan rawan banjir Rekomendasi 2 Pasal 38 Kawasan terumbu karang Rekomendasi 1 Pasal 39 Kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang

dilindungi Rekomendasi 1

Paragraf 3 Rencana Kawasan Budidaya Pasal 46 Kawasan perikanan Rekomendasi 6 Pasal 47 Kawasan pertambangan Rekomendasi 7 Pasal 48 Lokasi industri dan kawasan industri Rekomendasi 8 Pasal 51 Kawasan permukiman perkotaan Rekomendasi 9



Tabel 7.2. Objek KLHS – RTRW Jawa Barat

PERDA NO. 22 TAHUN 2010 Tentang RTRWProvinsi Jawa Barat 2009-2029

(Lanjutan)

BAB/ BAG/

Paragraf PASAL RTRW Rekomendasi

BAB VII RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) Pasal 54 WP Bodebekpunjur Pengembangan infrastruktur sumberdaya air Rekomendasi 3 Pengembangan infrastruktur permukiman Rekomendasi 9 Optimalisasi Kawasan Industri Rekomendasi 8 Pasal 55 WP Purwasuka Pengembanganinfrastruktur sumberdaya air Rekomendasi 3 Pengembangan infrastruktur permukiman Rekomendasi 8 Optimalisasi kawasan industri Rekomendasi 9 Pasal 56 WP Ciayumajakuning Pengembangan infrastruktur sumberdaya air Rekomendasi 3 Pengembangan infrastruktur permukiman Rekomendasi 9 Pengembangan Kawasan Industri Kertajati

Aerocity di Kabupaten Majalengka Rekomendasi 8

Pasal 57 WP Priangan Timur-Pangandaran Rekomendasi Pengembangan infrastruktur sumberdaya air Rekomendasi 3 Tambahan: Pengendalian pertambangan galian Rekomendasi 6

BAB/ BAG/ PARAGRAF/ PASAL

RTRW Rekomendasi

Pasal 58 WP Sukabumi dan Sekitarnya Rekomendasi Pengembangan infrastruktur sumberdaya air Rekomendasi 3 Pembangunan Kawasan Industri Ciambar di

Kabupaten Sukabumi. Rekomendasi 8

Tambahan: Pengendalian pertambangan galian Rekomendasi 6 Pasal 59 WP KK Cekungan Bandung Rekomendasi Pengembanganinfrastruktur sumberdaya air Rekomendasi 3 Pengembangan infrastruktur permukiman Rekomendasi 9 Pengembangan Kawasan Industri Rancaekek,

terletak di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung

Rekomendasi 8

Paragraf 3 Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung Pasal 90 Arahan zonasi untuk kawasan terumbu karang Rekomendasi 1 Pasal 91 Arahan zonasi untuk kawasan koridor bagi satwa

atau biota laut yang dilindungi Rekomendasi 1

Paragraf 4 Pasal 95 Arahan zonasi untuk kawasan peternakan Rekomendasi

Pasal 96 Arahan zonasi untuk kawasan pesisir, laut dan pulau kecil

Rekomendasi

Pasal 97 Arahan zonasi untuk kawasan perikanan Rekomendasi 6 Pasal 98 Arahan zonasi untuk kawasan pertambangan Rekomendasi 7 Pasal 99 Arahan zonasi untuk kawasan industri Rekomendasi 8 Zonasi industri di luar kawasan industri Rekomendasi 8



7.1. Rekomendasi Kawasan Suaka Alam di Pesisir Utara Jawa Barat untuk Hutan Mangrove (Pasal 31)

7.1.1.Rehabilitasi Hutan Mangrove Selain upaya konservasi terhadap hutan mangrove yang ada saat ini, diperlukan upaya

rehabilitasi dan alternatif penambahan lahan yang ditanami mangrove, yaitu sebagai

berikut:

a) Lahan tambak sebagian berasal dari hutan mangrove milik Negara yang beralih

fungsi menjadi tambak dan sebagian tanah milik masyarakat. Sebaiknya Pemerintah

bekerja sama dengan pengelola tambak menanam mangrove seluas 20 % dari luas

lahan tambak, yaitu 13.014 Ha.

b) Lahan sempadan sungai dan pantai seluas 3.474 Ha dengan lebar 100 m berfungsi

sebagai kawasan lindung setempat, oleh karena itu seharusnya ditanami dengan

mangrove. Mangrove di sempadan pantai dan sungai sangat diperlukan juga

sebagai reservat biota dan perikanan.

c) Lahan timbul seluas 2.002 Ha sebaiknya dikelola oleh Pemerintah dan dihutankan

dengan tanaman mangrove dengan fungsi sebagai kawasan lindung

d) Lahan pantai yang terabrasi seluas 1.193 Ha memerlukan rehabilitasi, yaitu

penghutanan kembali dengan tanaman mangrove

e) Jumlah luas rehabilitasi tersebut adalah 19.683 Ha sebaiknya merupakan prioritas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018

dan RTRW Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan rehabilitasi hutan mangrove

seluas 15.000 Ha,

f) Sistem saluran drainase air banjir dan saluran air laut perlu dibangun untuk menjaga

salinitas air yang dapat mendukung tumbuhan mangrove.

7.2. Rekomendasi Kawasan Rawan Bencana

7.2.1. Rekomendasi Kawasan Pesisir Pantai yang terabrasi oleh gelombang laut menyebabkan berkurangnya areal hutan

mangrove dan rusaknya sarana permukiman, sarana umumserta beberapa luas jalan.

Kerusakan tersebut antara lain disebabkan karena rusaknya hutan mangrove. Padahal

tumbuhan mangrove berfungsi juga sebagai penahan gelombang laut. Rehabilitasi yang

diusulkan adalah sebagai berikut:



a) Pantai pada daerah permukiman dan sarana umum yang rusak sepanjang 27.526 m

sebaiknya direhabilitasi dan dilindungi dengan bangunan tanggul, sebagai usulan

altenatif adalah tanggul bronjong batu.

b) Pantai diliuar daerah permukiman atau pada daerah hutan mangrove dan tambak

sepanjang158.498 m sebaiknya direhabilitasi dan dilindungi dengan pagar bambu

dan tanaman mangrove. Pemasangan pagar bambu tersebut merupakan kesatuan

program dengan rehabilitasi hutan mangrove.

7.2.2.1. Kelembagaan Berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat

berwenang dan berkewajiban melaksanakan upaya konservasi dan rehabilitasi kerusakan

sumber daya alam dan lingkungan hidup di PANTURA Jawa Barat, yaitu:

a) Instansi Pemerintah: Kementerian Kehutanan (KEMHUT), Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri

(KEMENDAGRI) dan Kementerian Lingkungan Hisup (KLH).

b) Instansi Provinsi dan Kabupaten/ Kota: Dinas terkait dengan kehutanan (DISHUT),

Dinas terkait perikanan dan kelautan (DKP), Dinas terkait pekerjaan umum,

pengairan, bina marga dan permukiman, dan BPLHD serta Kantor Lingkungan Hidup

di daerah

c) Masyarakat: nelayan dan pembudidaya perikanan tambak, yang perlu mendukung

program Pemerintah untuk menerapkan budidaya tambak ramah lingkungan, antara

lain menyediakan sebagian ruang lahan dan perairannya untuk program penanaman

tumbuhan bakau.

7.2.3. Rekomendasi Bencana Banjir

Bencana Banjir secara umum berada hampir disetiap wilayah, namun wilayah

yang selalu terjadi bencana banjir secara khusus berada di WP Cekungan Bandung

terutama di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, yakni wilayah rawan

banjir yang berada di sekitar Citarum hulu. Citarum hulu merupakan hilir dari beberapa

anak sungai. Salah satu penyebab banjir di Citarum Hulu adalah hilangnya daya resap air

sehingga terjadi meningkatnya limpasan air permukaan pada musim hujan terutama terjadi

pada curah hujan dengan intensitas tinggi.



Rekomendasi yang diperlukan dalam penanganan banjir:

1. Normalisasi sungai, dengan cara melakukan pengerukanpadaSungai Citarum akibat

terjadi sedimentasi Sungai Citarum dan anak sungainya.

2. Penataan jalur sempadan Sungai, diperlukan untuk menjaga sempadan dari upaya

perubahan fungsi lahan menjadi lahan terbangun yang dapat meningkatkan resiko

bencana banjir.

3. Penataan di daerah rawan banjir, dilakukan dengan melakukan pengendalian tata

ruang pada pada daerah rawan banjir. Upaya tersebut ditekankan pada upaya

penataan pengelolaan sumber daya lahan dan air. Sehingga dapat mengurangi

beban pertumbuhan pada daerah rawan banjir.

4. Pengendalian lahan terbangun di daerah aliran sungai bagian hulu, dibutuhkan

untuk mengurangi perubahan lahan pada daerah perbukitan terutama pada

Kawasan Bandung Utara dan Kawasan Bandung Selatan dengan lebih menekankan

pada rehabilitasi lahan kritis melalui upaya reboisasi, dan atau penanaman hutan

rakyat, serta mengendalikan perizinan lahan terbangun. Sehingga KBU dan KBS atau

upaya konservasi di wilayah cekungan Bandung dapat ditingkatkan dalam rangka

mengurangi resiko bencana banjir.



Tabel 7.2.Rekomendasi RehabilitasiKerusakan Hutan Mangrove

Kabupaten/ Kota

Usulan Luas Upaya Rehabilitasi (Ha) Lahan Tambak

(20% luas)

Sempadan Sungai dan

Pantai Lahan Timbul Lahan Abrasi Jumlah

Kabupaten Cirebon 1.085 832 231 379 2.527 Kota Cirebon 9,4 70 23 5 107 Kabupaten Indramayu 4.470 1.216 628 478 6.792 Kabupaten. Subang 1.708 295 505 142 2.650 Kabupaten.Karawang 3.655 559 363 80 4.657 Kabupaten. Bekasi 2.087 502 252 109 2.950 Jumlah PANTURA Jawa Barat

13.014 3.474 2.002 1.193 19.683

Alternative pengembangan sistem pengairan kawasan mangrove

Sistem saluran drainase air banjir dan saluran air laut perlu dibangun untuk menjaga salinitas air yang dapat mendukung tumbuhan mangrove.

Instansi penanggung jawab

Instansi Pemerintah: Kementerian Kehutanan (KEMHUT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Instansi pendukung

Instansi Provinsi dan Kabupaten/ Kota: Dinas terkait dengan kehutanan (DISHUT), Dinas terkait perikanan dan kelautan (DKP)

Masyarakat : Nelayan dan pembudidaya tambak,

Tabel 7.3 Jumlah Luas Rehabilitasi Hutan Mangrove

No Daerah

Mangrove Sempadan Pantai dan

Sungai (Ha)

Mangrove di Tambak

(Ha)

Mangrove Lahan Abrasi

(Ha

Mangrove Lahan Timbul

(Ha)

Jumlah Luas Rehabilitasi

Hutan Mangrove

Ha) 1 Kab.Cirebon 832 1.085 379 231 2.527

2 Kota Cirebon 70 9,4 5 23 107 3 Kab.Indramayu 1.216 4.470 478 628 6.792 4 Kab.Subang 295 1.708 142 505 2.650

5 Kab.Karawang 559 3.655 80 363 4.657

6 Kab.Bekasi 502 2.087 109 252 2.950

Jumlah 3.474 13.014 1.193 2.002 19.683



Tabel 7.4.Rekomendasi Rehabilitasi Kerusakan Pantai Akibat Abrasi

Kabupaten/ Kota

Rehabilitasi Kerusakan Pantai (m)

Daerah Permukiman dan Sarana Umum

Daerah Hutan Mangrove dan

Tambak Jumlah

Kabupaten Cirebon 10.300 35.792 46.092 Kota Cirebon 4.586 0 4.586 Kabupaten Indramayu 10.600 61.591 72.191 Kabupaten. Subang 0 22.783 22.783 Kabupaten.Karawang 1.780 23.090 24.870 Kabupaten Bekasi 260 15.242 15.502 Jumlah PANTURA Jawa Barat

27.526 158.498 186.024

Alternative sistem perlindungan pantai

Tanggul atau bronjong batu

Pagar bambu dan tanaman mangrove

Instansi penanggung jawab

Instansi Pemerintah: Kementerian Kehutanan (KEMHUT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian Pekerjaan Umum (KPU)

Instansi pendukung Instansi Provinsi dan Kabupaten/ Kota: Dinas terkait dengan kehutanan (DISHUT), Dinas terkait perikanan dan kelautan (DKP) Dinas terkait pekerjaan umum, pengairan, bina marga dan permukiman Masyarakat : Nelayan, pembudidaya tambak dan masyarakat umum ditepi pantai,



Gambar 7.1. Bangunan penahan abrasi pantai terbuat dari batu koral (Bronjong) yang

disusun sepanjang pantai Lokasi: Desa Pusakajaya – Kecamatan Cilebar Koordinat: BT 107° 25' 18,25", LS 6° 4' 30,98"

Gambar 7.2. Bangunan area penanaman mangrove (Bronjong), melindungi mangrove ukuran kecil dari pengaruh gelombang air laut (Abrasi)

Lokasi: Desa Pusakajaya – Kecamatan Cilebar Koordinat: BT 107° 25' 13,88", LS 6° 4' 19,64

Bambu dan Jaring Pelindung Mangrove



Gambar 7.3. Jumlah Luas Hutan Mangrove di Zona Sempadan Sungai dan Pantai

PANTURA Jawa Barat

0200400600800

100012001400

Luas Rehabilitasi Hutan Mangrove di Zona Sempadan Sungai dan Pantai PANTURA Jawa Barat (Ha)



Tabel 7.5. Rekomendasi 1 dan 4 Kawasan Suaka Alam (Pasal 31)

No Kebijakan Rencana dan/ atau

Program Pengaruh Terhadap

Lingkungan *) Perbaikan KRP

1.1 WP Bodebekpunjur

1) Kecamatan Bekasi: Rencana Kawasan Pantai Mangrove Muara Gembong

Meningkatkan keseimbangan ekologis, mencegah kerusakan pantai akibat abrasi

Pengembangan dan rehabilitasi kawasan pantai Mangrove di Kecamatan Babelan • Rehabilitasi Mangrove 650 Ha • Pengendalian konversi lahan mangrove

menjadi tambak • Sosialisasi masyarakat

1.2. WP Purwasuka

1) Kabupaten Subang: Rencana Kawasan Pantai Mangrove Muara Brobos dan Blanakan


Pengembangan dan rehabilitasi kawasan pantai Mangrove Pengendalian konversi lahan mangrove menjadi tambak Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat

2) Kabupaten Karawang: Rencana Kawasan Pantai Mangrove Tanjung Sedari


Perlindungan pantai dan rehabilitasi mangrove • Rehabilitasi Mangrove di Kab. Karawang

seluas 9738,93 Ha dari luas kondisi eksisting seluas 245 Ha

• Sosialisasi masyarakat



No Kebijakan Rencana dan/

atau Program Pengaruh Terhadap

Lingkungan *) Perbaikan KRP

1.3. WP Ciayumajakuning 1) Kabupaten Cirebon:Rencana

Kawasan Pantai Mangrove Eretan


PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PANTAI • Perlindungan Pantaidengan Bronjong di Kab. Cirebon

sepanjang 10 km, dan Kota Cirebon sepanjang 4,58 km

• Pengembangan Mangrove di Kab. Cirebon seluas 959 Ha dari luas kondisi eksisting 350 Ha

• Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kecamatan Losari (Kab.Cirebon)

• Sosialisasi masyarakat

2) Kabupaten Indramayu: Rencana Kawasan Pantai Mangrove di Eretan


PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PANTAI • Perlindungan Pantai dengan bronjong sepanjang 10,6

km • Rehabilitasi Mangrove di Kab. Indramayu seluas

17.421 Ha dari luas kondisi eksisting 361 Ha • Sosialisasi masyarakat



No Kebijakan Rencana dan/atau Program Pengaruh Terhadap Lingkungan

Perbaikan Materi KRP

I. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM (PASAL 34)

1.1 WP Bodebekpunjur 1) Kabupaten Bekasi:

Kawasan Gelombang Pasang Kerusakan Alam Penanggulangan bencana gelombang

pasang Rehabilitasi pesisir pantai dengan bronjong di Kec.Tarumajaya sepanjang 250 m

Kawasan Rawan Banjir Kerusakan Alam Normalisasi Sungai Penataan jalur sempadan sungai. Pengendalian lahan terbangun kawasan hulu DAS

1.2. WP Purwasuka 1) Kabupaten Karawang: Kawasan

Gelombang Pasang

Kerusakan Alam Rehabilitasi Pantai Rehabilitasi pantai dengan bronjong sepanjang 1,78 km

1.3. WP Ciayumajakuning 1) Kabupaten Cirebon: Kawasan Gelombang

Pasang

Mencegah kerusakan pantai akibat abrasi

Rehabilitasi Pantai Rehabilitasi pantai sepanjang 10,3 km dengan menggunakan bronjong (Sekitar permukiman)

2)

Kabupaten Cirebon: Kawasan Gelombang Pasang

Mencegah kerusakan pantai akibat abrasi

Rehabilitasi Pantai Rehabilitasi pesisir pantai sepanjang 4,5 km dengan menggunakan bronjong (Sekitar permukiman)

3) Kabupaten Indramayu: Kawasan Gelombang Pasang

mencegah kerusakan pantai akibat abrasi

Rehabilitasi pantai sepanjang 10,6 km dengan menggunakan bronjong (Sekitar permukiman)

Tabel 7.6. Rekomendasi 2 dan 4 Kawasan Rawan Bencana Alam (PASAL 34)



No Kebijakan Rencana dan/atau Program Pengaruh Terhadap Lingkungan

Perbaikan Materi KRP

1.4. WP KK Cekungan Bandung 1) Kabupaten Bandung: Rawan Banjir Penanggulangan

bencana alam Normalisasi Sungai Penataan Jalur Sempadan Sungai

• Normalisasi sungai • Penataan jalur sempadan Sungai • Penataan di daerah rawan banjir • Pengendalian lahan terbangun di hulu sungai

2) Kabupaten Bandung Barat: Rawan Banjir Penanggulangan bencana alam

Normalisasi Sungai Penataan Jalur Sempadan Sungai • Normalisasi sungai • Penataan jalur sempadan Sungai • Penataan di daerah rawan banjir • Pengendalian lahan terbangun di hulu sungai



Gambar 7.4. Peta Rekomendasi Perlindungan Pantai dan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir Utara

Jawa Barat



7.3. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana pengembangan infrastruktur sumber daya airpada pasal 54memberikan dampak

positif dan dapat dilanjutkan, namun ada beberapa penyempurnaan KRP pada WP berikut

ini:

1. WP Bodebekpunjur Pasal 54 ayat 3 C, pada Kabupaten Bogor.

Pengembangan sumber daya air perlu dikembangkan pada prioritas untuk

penyediaan air baku bagi penduduk, pertanian, perikanan dan peternakan serta

pengendali banjir.

2. WP Purwasuka pada pasa 55 ayat 3 C, WP Ciayumajakuning Pasal 56, WP

Priangan Timur – Pangandaran Pasal 56, WP KK Cekungan Bandung pasa

59. Pengembangan sumber daya air perlu diprioritaskan pada penyediaan air baku

bagi penduduk, pertanian, perikanan dan peternakan serta pengendali banjir. hal ini

menjadi perhatian karena sebagian wilayah tersebut merupakan kawasan pertanian

dan lumbung padiJawa Baratdan berguna untuk meningkatkan ketahanan pangan

nasional.



Tabel 7.7. Rekomendasi 3Rencana Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air

WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIR

REKOMENDASI

WP BodebekpunjurPasal 54 ayat 3c 1 Kota Bogor • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir

• Peningkatan kondisi jaringan irigasi KRP dapat dilanjutkan

2 Kabupaten Bogor • Pembangunan Waduk Ciawi, Narogong, Genteng, Sodong, Tanjung, Parung Badak, Cijuray, dan Cidurian,

• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir, • Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

Prioritas untuk penyediaan air baku bagi penduduk, pertanian, perikanan dan peternakan, serta pengendalian banjir

3 Kota Bekasi • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir • Peningkatan kondisi jaringan irigasi

KRP dapat dilanjutkan

4 Kabupaten Bekasi

• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir • Peningkatan kondisi jaringan irigasi


5 Kota Depok • Pembangunan Waduk Limo • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir • Peningkatan kondisi jaringan irigasi


6 Kabupaten Cianjur

• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir • Peningkatan kondisi jaringan irigasi


WP PurwasukaPasal 55 ayat 3c 7 Kabupaten

Subang Pembangunan Waduk Sadawarna, Cilame, Talagaherang, Cipunagara, Kandung dan Bodas


WP CiayumajakuningPasal 56 ayat 3c 14 Kabupaten

Kuningan Pembangunan Waduk Lapangan Cinunjang Prioritas untuk penyediaan air

baku bagi penduduk, pertanian, perikanan dan peternakan,serta pengendalian banjir

15 Kabupaten Sumedang

• Pembangunan Waduk Cipasang, Kadumanik, Cipanas, dan Cipanas Saat,

• Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang WP Priangan Timur – PangandaranPasal 57 ayat 3c

16 Kabupaten Garut • Pembangunan Waduk Cibatarua, • Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong


17 Kabupaten Tasikmalaya

Pembangunan Waduk Ciwulan

19 Kabupaten Ciamis

Pembangunan Waduk Lapangan Gagah Jurit, Sukahurip, Hyang, Cikembang dan Leuwikeris

WP SukabumiPasal 58 ayat 3c 21 Kabupaten

Sukabumi Pembangunan Waduk Citepus, Waduk Ciletuh, Waduk Cikarang, Waduk Cikaso, Waduk Warungkiara dan Waduk Cibareno


Sebagian Kabupaten Cianjur

Pembangunan Waduk Cibuni dan Waduk Cimaskara

WP KK Cekungan BandungPasal 59 ayat 3c 23 Kabupaten

Bandung Pembangunan Waduk Sukawana, Santosa, Ciwidey, Cimeta, Cikapundung, Citarik dan Tegalluar




7.4.Budidaya PerikananPayau Budidaya perikanan tambakmemberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta PDRB di Jawa Barat.Namun

demikian sebagian lahan tambak tersebut adalah hasil alih fungsi lahan hutan mangrove.

Oleh karena itu disarankan alternatif berikut:

a) Lokasi tambak dan luasnya yang ada sekarang ditetapkan sebagai kawasan budidaya

tambak, namun tidak boleh diperluas lagi dengan alih fungsi lahan mangrove.

Kawasan tambak tersebut harus menyediakan lahan dan perairan untuk tanaman

mangrove pada tiap petak tambak seluas 20 %.

b) Produktivitastambak dapat ditingkatkan lebih besar dengan pengembangan sistem

budidaya dari tradisional menjadi semi intensif dan intensif sehingga tidak

memerlukan luas lahan yang besar.

c) Produktivitas tambak juga dapat ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur

saluran air tawar dan saluran air laut untuk pengaturan salinitas dan kualitas air.

d) Saluran drainase banjir perlu dibangun pada kawasan tambak, mengingat pada

musim hujan banyak areal tambak mengalami kerugian karena hasil budidaya ikan

hanyut terbawa air banjir

Rekomendasi Setiap WP

1. WP Bodebekpunjur: Kabupaten Bekasi, Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec.

Muara Gembong, dan Kec. Babelan Pengendalian tambak agar tidak merubah fungsi

kawasan mangrove.

2. WP Purwasuka:

Kabupaten Karawang, Pengembangan kawasan budidaya tambak

Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Tirtajaya Cibuaya, Pedes, Cilebar,

Tempuran, Cilamaya Kulon dan Kec.Cilamaya Wetan. Pengendalian tambak agar

tidak merubah fungsi kawasan mangrove.

3. WP Ciayumajakuning:

Kabupaten Cirebon, Pengembangan kawasan budidaya tambak,

Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Kapetakan, Cirebon Utara,

Kejaksan, Astanajapura, Pangenan, Gebang, dan Kec. Losari, Pengendalian tambak

agar tidak merubah fungsi kawasan mangrove.



4. Kabupaten Indramayu, Pengembangan kawasan budidaya tambak

Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Kandanghaur, Losarang, Cantigi,

Kec.Sindang, dan Kec. Krangkeng,pengendalian tambak agar tidak merubah fungsi

kawasan mangrove.



Tabel 7.8. Rekomendasi 4 dan 6 Kawasan Perikanan Payau (PASAL 47)

No Kebijakan Rencana dan/ atau Program

Pengaruh Terhadap Lingkungan *) Perbaikan KRP

Kabupaten Bekasi:

Kawasan Perikanan Meningkatkan kebutuhan pangan

• Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Muara Gembong, dan Kec. Babelan

• Pengendalian tambak agar tidak merubah fungsi kawasan mangrove

II WP Purwasuka 1) Kabupaten Karawang:

Kawasan Perikanan Meningkatkan kebutuhan pangan

• Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Tirtajaya Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Kec.Cilamaya Wetan.


Kabupaten Subang: Kawasan Perikanan

Meningkatkan kebutuhan pangan

• Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Blanakan, Subang, Legonkulon, dan Kecamatan Pusakanagara


1.3. WP Ciayumajakuning 1) Kabupaten Cirebon: Kawasan

Perikanan Meningkatkan kebutuhan pangan

• Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Kapetakan, Cirebon Utara, Kejaksan, Astanajapura, Pangenan, Gebang, dan Kec. Losari


Kabupaten Indramayu: Kawasan Perikanan

Meningkatkan kebutuhan pangan

• Pengembangan perikanan budidaya air payau Kec. Kandanghaur, Losarang, Cantigi, Kec.Sindang, dan Kec. Krangkeng




Gambar 7.5. Peta Rekomendasi Kawasan Budidaya Perikanan Payau di Pesisir Utara Jawa Barat



7.5. Rekomendasi Kawasan Pertambangan di Pesisir Jawa Barat

Selatan (Pasal 47)

Pertambangan selain memiliki manfaat juga memiliki resiko apabila tidak ditata dan

dikendalikan dengan baik. Pembatasan dan pengendalian pertambangan diperlukan

terutama pada daerah bencana alam, atau pertanian.

7.5.1. Rekomendasi Umum

1. Kegiatan pertambangan berada di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Pangandaran,

Kalipucang, Sidamulih, Cidolog. Terkait dengan kegiatan pertambangan mineral

khususnya mineral logam maka pertambangan logam yang ada didarat tidak sesuai

dengan aspek pariwisata karena akan mengganggu mobilitas kegiatan wisata.

Pertambangan di laut tumpang tindih dengan kegiatan wisata dan perikanan. Semua

KRP mengenai pertambangan yang berada pada kawasan pesisir perlu ditinjau ulang

karena banyak yang tidak seusai dengan daya dukung lingkungan.

2. Agar memperjelas fungsi lindung rawa konservasi. Hal ini akan membantu memperjelas

KRP pengelolaannya.

3. Agar melakukan pengerukan secara berkala pada rawa pedalaman yang ditetapkan

sebagai rawa konservasi.

7.5.2. Rekomendasi setiap Kabupaten

1. Kabupaten Sukabumi: Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi tidak

diperbolehkan penambangan di kawasan rawan tsunami, kawasan pertanian , rawan

longsor dan gerakan tanah tinggi.

2. Kabupaten Cianjur: Tidak dibolehkan adanya penambangan karena berada pada

kawasan rawan tsunami.

3. Kabupaten Garut: Tidakdiperbolehkan adanya penambangan karena berada pada

kawasan rawan tsunami, longsor, dan pertanian

4. Kabupaten Tasikmalaya: Tidak dipebolehkan karena berada pada kawasan rawan

bencana tsunami, kawasan pertanian dan gerakan tanah rawan tinggi

5. Kabupaten Ciamis (Pangandaran sekarang): Tidak diperbolehkan penambangan

karena berada pada kawasan rawan tsunami dan kawasan pertanian.



TABEL 7.9. REKOMENDASI 4 DAN 7 KAWASAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN PESISIR JAWA BARAT SELATAN(PASAL 47)

No WILAYAH KAWASAN PERTAMBANGAN REKOMENDASI

I WP Sukabumi (PASAL 47)

1) Kabupaten Sukabumi

Indikasi di Dalam Peta Potensi Logam dan Mineral RTRWP Jawa Barat:

Pertambangan pasir besi, tambang emas, tambang andesit, tambang lempung

• Penambangan tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan sawah, dan tidak boleh merusak gumuk pasir atau sand dunes, tidak pada Kawasan lindung

• Limbah pertambangan harus dikelola tidak boleh merusak lingkungan

II WP Ciayumajakuning

1) Kabupaten Cianjur


• 1 lokasi tambang pasir besi di Kecamatan Sindangbarang

• lokasi tambang pasir besi di Kecamatan Cidaun

1 lokasi tambang pasir besi di Kecamatan Sindangbarang

• Penambangan tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan sawah, dan tidak boleh merusak gumuk pasir atau sand dunes, tidak pada Kawasan lindung


2) Kabupaten Garut:


• 1 lokasi tambang pasir besi, di Kec. Pameungpeuk

• 3 lokasi kayu terkersikan yaitu 1 lokasi di Kec. Bungbulang, dan 1 lokasi di Kecamatan Cisompet.

• 1 lokasi tambang sirtu di Kec. Pameungpeuk

• 2 lokasi tambang krisopras di Kec. Mekarmukti, yaitu 1 lokasi di Kec. Mekarmukti dan 1 lokasi di Kec. Cikelet.

• 1 lokasi tambang tras di Kec. Cisewu.

• 2 lokasi tambang andesit yaitu 1 lokasi di Kec. Cisewu, dan 1 lokasi di Cisompet.

• Penambangan tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan sawah, dan tidak boleh merusak gumuk pasir atau sand dunes, tidak pada Kawasan lindung .




No WILAYAH KAWASAN PERTAMBANGAN REKOMENDASI

3) Kabupaten Tasikmalaya


• 3 lokasi tambang pasir besi di Kec. Cipatujah

• 1 lokasi tambang mineral oker di Kec.Karangnunggal

• 1 lokasi mineral perlit di Kec.Karangnunggal

• 2 lokasi mineral zeolit di Kec. Cikalong

• 2 lokasi tambang mangan di Kec. Karangnunggal

• 1 lokasi tambang bentonit berada pada kawasan di Kec. Karangnunggal.



III WP Priangan Timur - Pangandaran

1) Kabupaten Ciamis


Tambang pasir besi

2 lokasi di Kec. Sidamulih

Tambang fosfat

2 lokasi di Kec. Cijulang dan 1 lokasi di Kec. Cimerak

Tambang Kalsit

1 lokasi di Kec. Kalipucang

Tambang batu gamping

Kec. Kalipucang



o 1



No Kebijakan Rencana dan/ atau Program Rekomendasi I WP Sukabumi 1) Kabupaten Sukabumi:

Pertambangan pasir besi, tambang emas, tambang andesit, tambang lempung

Tidak diperbolehkan tambang di kawasan rawan tsunami, kawasan sawah, rawan longsor, dan gerakan tanah rawan tinggi • 2 lokasi tambang pasir besi, yaitu 1 lokasi berada

di Kecamatan Tegalbuleud dan 1 lokasi di Kec. Pelabuhanratu berada di kawasan rawan tsunami, 1 lokasi di dan 1 lokasi di Kecamatan Ciemas yang berada pada kawasan sawah

• 3 lokasi tambang emas yaitu 2 lokasi tambang emas di Kec. Ciemas berada pada kawasan longsor, 1 lokasi di Kec. Ciemas di Kawasan Sawah dan Kawasan gerakan tanah rawan tinggi.

• lokasi tambang lempung, yaitu berada di Kec. Cikakak berada pada kawasan rawan longsor

II WP Ciayumajakuning 1) Kabupaten Cianjur:

• 1 lokasi tambang pasir besi di Kecamatan Sindangbarang

• lokasi tambang pasir besi di Kecamatan Cidaun

1 lokasi tambang pasir besi di Kecamatan Sindangbarang

1 lokasi tambang pasir besi di di Kecamatan Cidaun tidak diperbolehkan karena berada pada kawasan rawan bencana tsunami

2) Kabupaten Garut: • 1 lokasi tambang pasir besi, di Kec.

Pameungpeuk • 3 lokasi kayu terkersikan yaitu 1 lokasi

di Kec. Bungbulang, dan 1 lokasi di Kecamatan Cisompet.

• 1 lokasi tambang sirtu di Kec. Pameungpeuk

• 2 lokasi tambang krisopras di Kec. Mekarmukti, yaitu 1 lokasi di Kec. Mekarmukti dan 1 lokasi di Kec. Cikelet.

• 1 lokasi tambang tras di Kec. Cisewu. • 2 lokasi tambang andesit yaitu 1 lokasi

di Kec. Cisewu, dan 1 lokasi di Cisompet.

Tidak diperbolehkan penambangan pada lokasi tsb: • 1 lokasi tambang pasir besi, berada di Kec.

Pameungpeuk, berada pada kawasan rawan tsunami dan kawasan sawah.

• 1 lokasi tambang kayu terkersikan yaitu di Kec. Cisompet. Berada sekitar kawasan rawan longsor.

• 2 lokasi tambang andesit yaitu 1 lokasi di Kec. Cisompet dan 1 lokasi di Kec. Cisewu berada di kawasan rawan longsor.

3) Kabupaten Tasikmalaya • 3 lokasi tambang pasir besi di Kec.

Cipatujah • 1 lokasi tambang mineral oker di

Kec.Karangnunggal • 1 lokasi mineral perlit di

Kec.Karangnunggal • 2 lokasi mineral zeolit di Kec.

Cikalong • 2 lokasi tambang mangan di Kec.

Karangnunggal • 1 lokasi tambang bentonit berada

pada kawasan di Kec. Karangnunggal.

Tidak diperbolehkan penambangan pada lokasi tsb: • 3 lokasi tambang pasir besi di Cipatujah • 1 lokasi tambang batu apung, yaitu 1 lokasi di

Kecamatan Cipatujah • 1 lokasi tambang gipsum berada di Kecamatan

Karangnunggal, • 2 lokasi tambang mangan di Kecamatan

Karangnunggal 1 lokasi tambang bentonit berada pada kawasan di Kecamatan Karangnunggal.



No Kebijakan Rencana dan/ atau Program Rekomendasi III WP Priangan Timur - Pangandaran 1) Kabupaten Ciamis

Tambang pasir besi 2 lokasi di Kec. Sidamulih Tambang fosfat 2 lokasi di Kec. Cijulang dan 1 lokasi di Kec. Cimerak Tambang Kalsit 1 lokasi di Kec. Kalipucang Tambang batu gamping Kec. Kalipucang

Tidak diperbolehkan karena pada kawasan rawam tsunami dan kawasan sawah 2 Lokasi tambang pasir besi: 1 lokasi di Kec.Cijulang, 1 lokasi di Kec. Sidamulih 1 Lokasi Tambang fosfat: Di Kec.Sidamulih



GAMBAR 7.6. PETA REKOMENDASI WILAYAH PENAMBANGAN DI PESISIR JAWA BARAT SELATAN

GAMBAR 7.7. PETA REKOMENDASI PADA POTENSI WILAYAH PENAMBANGAN DI PESISIR JAWA BARAT SELATAN



KABUPATEN SUKABUMI Tidak diperbolehkan tambang pada Kawasan Rawan Tsunami dan Pertanian: -Pasir besi 2 Lokasi: Kec.Cijulang dan Kec. Sidamulih -Tambang fosfat 1 lokasi: Kec. Sidamulih

KABUPATEN TASIKMALAYA Tidak diperbolehkan tambang pada Rawan Tsunami,Pertanian, Gerakan Tanah Tinggi: • Pasir besi 3 Lokasi di

Kec. Cipatujah • Batu Apung 1 Lokasi di

Kec.Cipatujah • 1 Lokasi Tambang

Gipsum di Kec. Karangnunggal

• 1 Lokasi Tambang Bentonit di Kec. Karangnunggal

KABUPATEN GARUT Tidak diperbolehkan tambang pada Kawasan Rawan Longsor, Tsunami, Pertanian : • Pasir besi 1 Lokasi di

Kec. Pameungpeuk • Andesit 2 lokasi: di Kec.

Cisompet, dan Cisewu • Kayu terkersikan

1lokasi: Kec. Cisompet

KABUPATEN CIANJUR Tidak diperbolehkan tambang pada Kawasan Rawan Tsunami: • Pasir besi 1 Lokasi di

Kec. Cidaun

KABUPATEN SUKABUMI Tidak diperbolehkan tambang pada Kawasan Rawan Tsunami dan rawan longsor: • Pasir besi 2 Lokasi di

Kec. Tegalbuleud, Pelabuhan Ratu, dan Ciemas

• Tambang emas 3 lokasi: Kec. Ciemas

• Tambang lempung: Kec. Cikakak



7.6. Rekomendasi Pertanian (Pasal 42)

7.6.1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Saat ini lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) baru ditetapkan seluas

181.744 Ha yang berada 5 kabupaten, secara rinci terdiri dari: Kabupaten Bekasi seluas

35.255 Ha, Kabupaten Cirebon seluas 40.000 Ha, Indramayu seluas 92.370 Ha,dan

Sumedang seluas 13.317, Sukabumi seluas 321 Ha, serta Tasikmalaya 492 Ha. Luas

tersebut masih sangat kecil dibandingkan luas potensi yang ada seluas 725.877. Hal ini

diharapkan perlu peningkatan dan penetapan dari masing-masing kabupaten dan kota

karena masih 21 kota dan kabyuopa

7.6.2. Rekomendasi bagi Pertanian Pangan Berkelanjutan

Seperti yang telah dituang pada Pasal 62 UU No.9 Tahun 2009 Tentang Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dibutuhkan dukungan terhadap aspek perlindungan

masyarakat petani, kelompok petani, dan koperasi petani, dan asosiasi petani.

1) Perlindungan Petani sebagai mana dimaksud berupa:

• Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani

• Memperoleh sara produksi dan sarana pertanian

• Pemasaran hasil pertanian pangan pokok

• pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan

pangan nasional; dan/atau

• ganti rugi akibat gagal panen

2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;

d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;

e. pembentukan Bank Bagi Petani;

f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.



Tabel 7.10.Rincian Perda RTRW Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

No Nama Wilayah Lingkup Provinsi Perda RTRW LP2B (Ha)

Lahan Sawah

1 Bandung Kabupaten Jawa Barat Perda No.3 Tahun 2008 - 32.075,23

2 Bandung Barat Kabupaten Jawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012 - 16.481,02

3 Bekasi Kabupaten Jawa Barat Perda No. 3 Tahun 2011 35.244 62.901,56

4 Bogor Kabupaten Jawa Barat Perda No.19 Tahun 2008 - 40.008,11

5 Cianjur Kabupaten Jawa Barat Perda No.17 Tahun 2012 66.232,87

6 Ciamis Kabupaten Jawa Barat Perda No. 15 Tahun 2012 47.854,89

7 Purwakarta Kabupaten Jawa Barat Perda No.11 Tahun 2012 19.848,01

8 Cirebon Kabupaten Jawa Barat Perda No. 17 Tahun 2011 40.000 54.271,95

9 Garut Kabupaten Jawa Barat Perda No.29 Tahun 2011 - 45.842,56

10 Indramayu Kabupaten Jawa Barat Perda No. 1 Tahun 2012 92.370 118.767,22

11 Kuningan Kabupaten Jawa Barat Perda No. 26 Tahun 2011 - 29.103,06

12 Majalengka Kabupaten Jawa Barat Perda No. 11 Tahun 2011 - 50.961,85

13 Sukabumi Kabupaten Jawa Barat Perda No. 22 Tahun 2012 55.338,06

14 Sumedang Kabupaten Jawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012 13.317 30.358,00

15 Tasikmalaya Kabupaten Jawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012 43.940,96

16 Sukabumi Kota Jawa Barat Perda No. 11 Tahun 2012 321 1.618,45

17 Tasikmalaya Kota Jawa Barat Perda No. 4 Tahun 2012 492 6.819,83

18 Bekasi Kota Jawa Barat Perda No.13 Tahun 2011 - 709,60

19 Bandung Kota Jawa Barat Perda No.18 Tahun 2011 - 1.869,87

20 Cirebon Kota Jawa Barat Perda No.8 Tahun 2011 241,95

21 Bogor Kota Jawa Barat Perda No.8 Tahun 2011 - 631,68

Total 181.744 725.877



7.6.2. Rekomendasi Umum

Secara umum arahan pertanian memiliki dampak positif, namun terdapat

penyempurnaan KRP pada wilayah wilayah yang memiliki potensi pertanian. Potensi

pertanian di Provinsi Jawa Barat perlu ditingkatkan produksinya karena merupakan lumbung

padi nasional. Karena daya dukung lahan pertanian sangat tinggi.

1. Pada pasal 42 perlu penambahan Kawasan pertanian di Kabupaten Bandung Barat.

Karena di daerah tersebut terdapat lahan pertanian seluas 36.189 Ha.

2. Kawasan pertanian sawah di wilayah Kabupaten Bogor seluas 41.925 Ha dan

Kabupaten Bandung seluas 39.909 Ha perlu dilarang untuk alih fungsi lahan

mengingat pada daerah tersebut produksi beras lebih rendah dari konsumsinya.

3. Kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian perlu diutamakan dengan

memperhatikan potensi daya dukung lahan pertanian, disamping itu perlu adanya

pengendalian pertanian sawah atau holtikultura pada daerah yang memiliki kondisi

lahan kritis karena akan menimbulkan dampak negatif berupa erosi lahan dan

longsor.

4. Secara umum lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat perlu ditingkatkan produksinya,

karena daya dukung lahan sangat tinggi guna menunjang ketahanan pangan

nasional. Walaupun terdapat beberapa wilayah yang daya dukungnya rendah

seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor.

5. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan minimal seluas Lahan

Sawah yang tersedia.

6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Mutlak dilakukan sekarang



Tabel 7.10. Rekomendasi 5 Kawasan Pertanian di Provinsi Jawa Barat

No.

Arahan KAWASAN PERTANIAN

Pasal 42

Kawasan

Pasal 42 REKOMENDASI

(1) Kawasan pertanian pangan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. memiliki kesesuaian lahan

untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

b. terutama berlokasi di lahan beririgasi teknis; dan

b. memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan hortikultura dan memperhatikan aspek penetapan kawasan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

1). Kawasan pertanian sawah di wilayah kabupaten, yaitu Kab. Bogor (luas 41.925 Ha) dan di Kab. Bandung (luas 39.909 Ha) perlu dilarang untuk alih fungsi lahan mengingat pada daerah tersebut produksi beras lebih rendah dari konsumsinya. 2). Perlu penambahan pada Pasal 42 kawasan pertanian di Kab.Bandung Barat , karena ada sawah seluas 36189 Ha Secara umum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dilarang dialihfungsikan untuk ketahanan pangan nasional hingga masa yang akan datang



GAMBAR 7.8. PETA REKOMENDASI PERTANIANDI PROVINSI JAWA BARAT



7.7. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pengembangan permukiman memiliki dampak positif dan juga dampak negatif

apabila tidak disertai dengan infrastruktur yang memadai.KRP yang dilakukansudah bernilai

positif seperti hunian vertikal pada wilayah yang memiliki luas lahan terbatas, serta

penyediaan air bersih,pembangunan pasar regional, tempat pengolahan dan pemrosesan

akhir sampah. Namun perlu ada penyempurnaan KRPyang perlu ditambahkan, yakni sebagai

berikut:

1. WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan

Timur-Pangandaran, WP Sukabumi adalah: Setiap perkotaan di wilayah

kabupaten dan kota perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah penduduk (IPAL

domestik)

2. WP KK Cekungan Bandung, adalah

• Setiap wilayah kabupaten dan kota perlu memiliki tempat penampungan dan

pengelolaan akhir sampah (TPPAS )Setiap perkotaan di wilayah kabupaten

dan kota perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah penduduk (IPAL

domestik),

• Pengendalian hunian vertikal di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Kawasan

Bandung Selatan (KBS), karena daerah tersebut merupakan daerah rawan

gerakan tanah (pada Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang di KBU, kecamatan

Kertasari, Pangalengan, Kecamatan Rancabali di KBS).



Tabel 7.11. Rekomendasi 8 Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman

No. Wilayah Pengembangan

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pasal 54 ayat 3e

REKOMENDASI

I WP Bodebekpunjur 1) Kota Bogor • Pengembangan hunian vertikal,

• Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan.

Setiap wilayah kabupaten dan kota perlu memiliki tempat penampungan dan pengelolaan akhir sampah (TPPAS ) Setiap perkotaan di wilayah kabupaten dan kota perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah penduduk (IPAL domestik)

2) Kab.Bogor • Pengembangan hunian vertikal • Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan

pengembangan Instalasi • Pengolahan Air (IPA)/Water Treatment

Plant(WTP), • Pembangunan Tempat Pengolahan dan

Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan,

• Pembangunan Pasar Induk Regional. 3) Kota Bekasi • Pengembangan hunian vertikal,

• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh.

4) Kab.Bekasi • Pengembangan hunian vertikal, • Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan

pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant(WTP)

5) Kota Depok • Pengembangan hunian vertikal, • Pembangunan Tempat Pengolahan dan

Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan,

• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh

II WP PuwasukaPasal 55 ayat 3e 1) Kab. Karawang Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan

industri

2) Kab.Purwakarta Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri

III WP CiayumajakuningPasal 56 ayat 3f 1) Kab. Cirebon • Pembangunan tempat pengelolaan sampah

regional, • Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk

Regional.


2) Kota Cirebon Pengembangan hunian vertikal 3) Kab.Indramayu Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk

Beras Regional 4) Kab.Majalengka Pembangunan kawasan permukiman di Kertajati

Aerocity

IV WP Priangan Timur – PangandaranPasal 57 ayat 3f 1) Kota Tasikmalaya Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di

Pangandaran Perlu memiliki tempat penampungan dan pengelolaan akhir sampah (TPPAS ), dan instalasi

2) Kota Banjar Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran



3) Pangandaran Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran

pengolahan air limbah penduduk (IPAL domestik)

V WP Sukabumi Pasal 58 ayat 3f 1) Kota Sukabumi • Pengembangan kawasan siap bangun dan

lingkungan siap bangun, • Pengembangan sistem pelayanan air bersih, • Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di

Palabuhanratu.


2) Kab.Sukabumi • Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun,

• Pengembangan sistem pelayanan air bersih, • Penyediaan TPA sampah regional.

Sebagian Kabupaten Cianjur

• Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun,

• Pengembangan sistem pelayanan air bersih. VI WP KK Cekungan BandungPasal 59 ayat 3e 1) Kota Bandung Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan

perkotaan, industri dan pendidikan Setiap wilayah kabupaten dan kota perlu memiliki tempat penampungan dan pengelolaan akhir sampah (TPPAS ) Setiap perkotaan di wilayah kabupaten dan kota perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah penduduk (IPAL domestik) Pengendalian hunian vertikal di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Kawasan Bandung Selatan (KBS)

2) Kab.Bandung Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan

3) Kab.Bandung Barat

Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun

4) Kota Cimahi Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan



GAMBAR 7.9. PETA REKOMENDASI RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



7.8. Rekomendasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Industri

Pengembangankawasan industrimemiliki dampak positif yakni meningkatkan

perekonomian daerah, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Terdapat dampak negatif

yang dihasilkan dari kegiatannya yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu

perlu rekomendasi penyempurnaan KRP yang ada sebagai berikut:

1. WP Bodebekpunjur

Kabupaten Bogor : Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Cileungsi di

musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga

pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering

Kabupaten Bekasi : Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Cileungsi di

musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga

pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering.

2. WP Purwasuka:

Kabupaten Karawang: Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Citarum

hilirdi musim kemarau rendah, danbeban pencemaran sudahmelebihi DTBPA,

sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering. Industri yang

ada tidak boleh membuang air limbah ke saluran irigasi

Kabupaten Purwakarta: Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA)

S.Cilamaya di musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi

DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering.

3. WP Ciayumajakuning

Kabupaten Majalengka:Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Cimanuk

di musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga

pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering.

4. WP Cekungan Bandung

Kabupaten Bandung:Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Citarum

hulu di musim kemarau sangat rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi

DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering,

Industri yang ada tidak boleh membuang air limbah ke saluran irigasi



Tabel 7.12. Rekomendasi 9 Rencana Pengembangan Infrastruktur Industri (Pasal 54)

No. Wilayah OPTIMALISASI KAWASAN

INDUSTRI Pasal 54 ayat 3f

REKOMENDASI

WP Bodebekpunjur

1 Kabupaten Bogor • Kawasan Industri Sentul, • Pusat Kawasan Industri Cibinong,

terletak di Citeureup-Cileungsi-Klapanunggal-Gunungputri

Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Cileungsi di musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering

2 Kabupaten Bekasi • Kawasan Industri MM2100, terletak di Cibitung

• Kawasan Industri EJIP (NEGAI), terletak di Cikarang, Cibarusah

• Kawasan Industri Internasional Bekasi, terletak di Desa Sukaresmi

• Kawasan Industri Jababeka terletak di Cikarang,

• Kawasan Industri Lippo Cikarang, terletak di Cikarang

• Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya, terletak di Cikarang,

• Kawasan Industri Gobel, terletak di Cibitung

• Pusat Kawasan Industri dan Pergudangan Bertaraf Internasional Marunda

DTBPA S.Cileungsi, DTBPA S.Cikarang dan DTBPA S.Bekasidi musim kemarau rendah, dan beban pencemarannya sudah melebihi DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering

WP Purwasuka Pasal 55 ayat 3f 1 Kabupaten

Karawang • Kawasan Industri KIIC, terletak di Kecamatan Teluk Jambe • Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, terletak di Kecamatan Teluk Jambe • Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, terletak di Kecamatan Cikampek • Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di Kecamatan Cikampek • Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di Kecamatan Cikampek • Kawasan Industri Mitra karawang, terletak di Kecamatan Ciampel • Kawasan Industri Karawang 2000 • Kawasan Industri Suryacipta, terletak di Kecamatan Ciampel • Kawasan Industri Kota Bukit Indah

Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Citarum hilirdi musim kemarau rendah, danbeban pencemaran sudahmelebihi DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering Industri yang ada tidak boleh membuang air limbah ke saluran irigasi

2 Kabupaten Purwakarta

• Kawasan Industri Kota Bukit Indah • Kawasan Industri Lion, terletak di

Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA)



Kecamatan Campaka S.Cilamaya di musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering

WP Ciayumajakuning Pasal 56 ayat 3g

1 Kabupaten Majalengka

Pengembangan Kawasan Industri Kertajati Aerocity

Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Cimanuk di musim kemarau rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering

WP Sukabumi Pasal 58 ayat 3g

1 Kabupaten Sukabumi

Pembangunan Kawasan Industri Ciambar

WP Cekungan Bandung Pasal 59 ayat 3f

1 Kabupaten Bandung

Pengembangan Kawasan Industri Rancaekek

Daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) S.Citarum hulu di musim kemarau sangat rendah, dan beban pencemaran sudah melebihi DTBPA, sehingga pengembangan kawasan industri hanya untuk industri kering

Industri yang ada tidak boleh membuang air limbah ke saluran irigasi



GAMBAR 7.10. PETA REKOMENDASI RENCANA PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR INDUSTRI



7.9. Rekomendasi Pengelolaan Bangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat

7.9.1. Ruang Lingkup Wilayah

Pada pasal 7 Menjelaskan bahwa Ruang lingkup wilayah pengelolaan pembangunan dan

pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah meliputi:

a. Wilayah Metropolitan Bodebekarpur;

b. Wilayah Metropolitan Bandung Raya

c. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya

d. Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran

e. Wilayah Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu; dan

f. Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya.

Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020, tahun 2025,

tahun 2030, tahun 2035, tahun 2040, tahun 2045, dan tahun 2050, meliputi :

a. Wilayah Metropolitan Bodebekarpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

1. Pada tahun 2010 mencakup 82 kecamatan, yaitu: 11 (sebelas) kecamatan di

Kota Depok yakni Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong,

Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan

Limo, kEcamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya

dan Kecamatan Tapos; 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor yakni Kecamatan

Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan

Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Bogor Timur; 12

(duabelas) kecamatan di Kota Bekasi Timur, Kecamatan Jatisampurna,

Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawalumbu,

Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede

dan Kecamatan Mustikajaya; 17 (tujuh belas) kecamtan di Kabupaten Bogor

yakni Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Parung,

Kecamatan Gunung Sindur, Kecamtan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri,

Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup,

Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Kemang, Kecamatan

Ciseeng, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciampea, dan



Kecamatan Jonggol; 19 (Sembilan belas) kecamatan di Kabupten Bekasi yakn

Kecamatan Sukawangi ,Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara,

Kecamatan Tambelang, Kecamatan Taruna Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamtan Serang Bru, Kecamatan

Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Kedungwaringin,

Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang

Pusat, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Karangbahagia, Kecamtan Sukatani,

dan Kecamatan Cikarang Utara; 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Karawang

yakni Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Tirtamulya, Kecamtan Kotabaru,

Kecamatan Klari, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang Barat,

Kecamtan Majalaya, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Purwasari,

Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Kecamatan Cikampek; 6 (enam) kecamatan

di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Bungursari, Kecmatan Purwakarta,

Kecamtan Jatiluhur, Kecamatan Pesawahan, Kecamatan Plered, dan Kecamatan

Babakancikao;

2. Pada Tahun 2015 mencakup 83 Kecamatan, yaitu: 82 (delapan puluh dua)

kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditmbah dnegan 1 (satu) kecamatan di

Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Sukatani;

3. Pada tahun 2020 mencakup 105 kecamatan, yaitu 83 (delapan puluh tiga)

kecamtan ckupan pada tahun 2015 ditambah dengan 4 (empat) Kecamatan di

Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cabangbungin,

Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Pebayuran; 6 (enam) kecamatan di

Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin,

Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Sukamakmur dan

Kecamatan Cariu; 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni

Kecamatan Jayakerta, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Rawamerta,

Kecamatan Jatisari, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan

Talagasari, dan Kecamatan Lemahabang; 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten

Purwakarta yakni Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Pondok

Salam, dan Kecamatan Sukasari;

4. Pada tahun 2025 mencakup 112 kecamatan, yaitu: 105 (seratus lima)

kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 3 (tiga) kecamatan

Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang; 1 (satu) kecamatan



di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Banyusari; 3 (tiga) kecamatan di

Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, dan

Kecamatan Tegalwaru;

5. Pada tahun 2030 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah

pada tahun 2025

6. Pada tahun 2035 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan wilayah pada

tahun 2025


tahun 2025


tahun 2025


tahun 2025

b. Wilayah Metropolitan Bandung Raya sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b,

meliputi:

1. Pada Tahun 2010 mencakup 56 kecamatan, yaitu: 30 (tiga puluh) kecamatan di

Kota Bandung yakni Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay,

Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojonloa Kidul, Kecamatan

Asatanaanyar, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung

Kidul, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Gedebage,

Kecamatan Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Ujung Berung,

Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Antapani, Kecamatan

Mandalajati, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan

Sumurbandung, Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Bandung

Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan

Coblong, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Cidadap; 3

(tiga) kecamatan di Kota Cimahi yakni Kecamatan Cimahi Tengah; 6 (enam)

Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Parongpong,

Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Lembang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan

Padalarang dan Kecamatan Cihampelas; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten

Sumedang yakni Kecamatan Jatinangor; 16 (enam belas) kecamatan di

Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Margaasih, Kecamatan Margahayu,

Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Pameumpeuk, Kecamatan Baleendah,



Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, Kecmatan Ciparay, Kecamatan

Solokanjeruk, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimenyan

dan Kecamatan Soreang;

2. Pada tahun 2015 mencakup 61 kecamatan, yaitu 56 (lima puluh enam)

kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di

Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Paseh; 2 (dua)

Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Ciasrua dan

Kecamatan Cikalong wetan; 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Sumedang yakni

Kecamatan Sukasari.

3. Pada tahun 2020 mencakup 68 kecamatan, yaitu: 61 (enam puluh satu)

kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di

kabubpaten sumedang yakni Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan

Cimanggung; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Kecamatan

Cicalengka, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Arjasari, dan 1 (satu) kecamatan

di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Cililin.

4. Pada tahun 2025 mencakup 73 kecamatan, yaitu 68 (enam puluh delapan)

kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di

Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Pemulihan dan Kecamatan Sumedang

selatan; 2(dua) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan

Cipatat dan Kecamatan Cipeundeuy.


pada tahun 2025


tahun 2030


tahun 2035


tahun 2040


tahun 2045



c. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputi:

1. Pada tahun 2010 mencakup 29 kecamatan, yaitu 5 (lima) kecamatan

Harjamukti, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan

Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan 23 (dua puluh tiga) kecamatan di

Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Beber, Kecamatan Dukupuntang,

Kecamatan Jamblang, Kecamatan Klangenan, Kecamatan Palimanan, Kecamatan

Suranenggala, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Depok, Kecamatan Greged,

Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Lemahabang,

Kecamatan Mundu, Kecamatan Plered, Kecamatana Plumbon, Kecamatan

Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Weru,

Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Sedong,

Kecamatan Susukan Lebak; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kuningan yakni

Kecamatan Pancalang;

2. Pada tahun 2015 mencakup 30 kecamatan, yaitu 29 (dua puluh Sembilan)

kecamatan cakupan pada tahun 2010 di tambah dengan 1 (satu) kecamatan di

Kabupaten Cirebon yakni Gempol;

3. Pada tahun 2020 mencakup 34 kecamatan, yaitu 30 (tiga puluh) kecamatan

cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten

Cirebon yakni Kecamatan Arjawinangun dan Kecamatan Panguragan; 2 (dua)

kecamatan di Kabupaten Majalengka yakni Kecamatan Leuwimunding dan

Kecamatan Sindangwangi;

4. Pada tahun 2025 mencakup 43 kecamatan, yaitu 34 (tiga puluh empat)

kecamatan cakupan pada tahun 2025 ditambah dengan 4 (empat) Kecamatan di

Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Kapetakan,

Kecamatan Gebang dan Kecamatan Losari; 4 (empat) kecamatan di kabupaten

Kuningan Yakni Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cilimus, Kecamatan

Mandirancan,dan Kecamatan Pasawahan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten

Majalengka yakni Kecamatan Sumberjaya;

5. Pada tahun 2030 mencakup 45 kecamatan, yaitu 43 (empat puluh tiga)

kecamatan cakupan pada tahun 2025 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di

Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Susukan; 1 (Satu) kecamatan di Kabupaten

Indramayu yakni Kecamatan Sukagumiwang.




pada tahun 2030


pada tahun 2030


pada tahun 2030; dan


pada tahun 2030

d. Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d samapa I dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamtan di Kabupaten

Pangandaran, meliputi Kecamatan Cijulang, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih,

Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Kalipucang;

e. Wilayah Pusat Pertumbuham Palabuhanratu sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

huruf e sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaen

Sukabumi, meliputi Kecamatan Cisolok, Kecamatan CIkakak, Kecamatan

Palabuhanratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Ciemas; dan

f. Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu: 4 (empat)

Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Bungbulang dan Kecamatan

Mekarmukti dan 1 (satu) kecamatan ci Kabupaten Cianjur yakni Kecamatan Cidaun.



7.9.2. Rekomendasi

Secara umum rekomendasi yang ada pada wilayah metropolitan di Provinsi Jawa

Barat adalah menjawab permasalah kerusakan lahan dan hutan sebagai fungsi lindung

atau konversi lahan yang berkaitan juga dengan masalah ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya adalah masalah menurunnya kualitas udara akibat pembangunan serta

berkurangnya atau terganggunya sumber daya air. Masalah lainnya adalah masalah

kemacetan lalu lintas.

Tabel 7.13. Rekomendasi KRP Wilayah Metropolitan Provinsi Jawa Barat tentang PERDA No.12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bangunan dan Pengembangan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat

No. KRP Dampak Lingkungan Rekomendasi KRP

I METROPOLITAN BODEBEKKARFUR Kebijakan Pasal 21:Metropolitan

Bodebekkarpur sebagai metropolitan Mandiri berbasis industri manufaktur jasa keuangan, serta perdagangan hotel dan restoran serta pariwisata;

Pasal 24 Rencana di wilayah strategis di kawasan metropolitan

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur tranportasi jalan terutama pada ruas jalan tertentu: 1. Jalan horinzontal poros Tengah

Purwakarta (Jatiluhur)- Jonggol (Cariu)-Simpang Sukamakmur;

2. Jalan lintas jalur pantai utara Subang-Karawang-Bekasi-Tanjung Priok;

3. Jalan lintas cepat Karawang; 4. Jalan lintas cepat Leuwiliang

Kabupaten Bogor;dan

Dampak Positif • meningkatkan perekonomian • Mengurangi kemacetan

lalulintas Dampak negatif • Perubahan lahan pertanian

berpengaruh terhadap ketahanan pangan

• Penurunan kualitas udara

• Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan hendaknya tidak mengganggu lahan pertanian produktif/beririgasi, untuk menjaga ketahanan pangan nasional



Pembangunan Infrastruktur transportasi perhubungan , antara lain:

a. Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang;

b. Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;dan

Dampak Positif • meningkatkan perekonomian • Mengurangi kemacetan

lalulintas • Dampak negatif berpengaruh

terhadap perubahan mangrove pesisir

Dampak negatif • Konversi tambak/pertanian

mempengaruhi ketahanan pangan nasional

• Terganggunya zona konservasi persisir berupa mangrove dan biota lainnya.

• Pelabuhan laut Cilamaya akan mengganggu keberadaan mangrove dan keseimbangan ekosistem di sekitarnya, sehingga perlu peningkatan mangrove pengganti.

• Pelabuhan perlu diberi zona pembatas terhadap kawasan lindung/ mangrove agar dampak,

• Pengendalian lahan terbangun sekitar kawasan pelabuhanagar tambak dan pertanian sekitarnya tidak terkonversi

II METROPOLITAN BANDUNG RAYA Kebijakan Pasal 21 Metropolitan

Bandung Raya sebagai metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, indudtri kreatif dan ilmu pengetahuan, teknologi dan (IPTEKS)

Pasal 24 Rencana di wilayah strategis di kawasan Metropolitan Bandung Raya

Rencana Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Metropolitan Bandung Raya. 1. Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-

Dawuan (CISUMDAWU) 2. Jalan Tol Soreang-Pasirkoja

(SOROJA) 3. Jalan Tol Ruas Cileunyi-Nagreg,

yang merupakan bagian Jalan Tol Cilenyi-Tasikmalaya-Banjar;

4. Jalan Tol Gedebage-Majalaya

Dampak Positif: • meningkatkan perekonomian • Mengurangi kemacetan

lalulintas Dampak negatif • Konversi lahan pertanian,

berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional

• Penurunan kualitas udara • Terganggunya sistem

drainase

• Pembangunannya tidak mengganggu lahan pertanian pangan produktif/beririgasi.

• Pembangunan jalur hijau sekitar jalan

• Jalan tol tidak boleh membendung limpasan air permukaan atau merusak sistem drainase, untuk antisipasi banjir

Pembangunan Infrastruktur permukiman antara lain: a. Hunian vertikal,dan b. Pembangunan infrastruktur

permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur

Dampak Positif: • meningkatkan kebutuhan

permukiman Dampak negatif • Konversi lahan pertanian. • Bencana longsor pada

daerah rawan gerakan tanah/rawan longsor

• Kemacetan lalulintas • Berkurangnya daya serap air

hujan

• Pembangunannya tidak mengganggu lahan pertanian pangan produktif atau beririgasi, untuk menjaga ketahanan pangan nasional

• Pembangunan jalur hijau sekitar jalan

• Pengendalian hunian vertikal pada lahan yang memiliki kondisi lahan kritis atau gerakan tanah. (contoh seperti Kawasan Bandung Utara dan Kawasan Bandung Selatan)

• Pembangunan sumur resapan dan biopori.

• Tidak diperkenankan



membangun hunian pada daerah rawan banjir dan lahan kritis terutama di daerah Cekungan Bandung/Bandung Selatan

III METROPOLITAN CIREBON RAYA Kebijakan Pasal 21

:Metropolitan Cirebon Raya sebagai metropolitan budaya dan sejarah berbasis pariwisata, industri dan kerajinan

Pasal 24 Rencana di wilayah strategis di kawasan Metropolitan Bandung Raya

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan antara lain: Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)dan Kertajati


lalulintas Dampak negatif • Konversi lahan pertanian,

mempengaruhi ketahanan pangan nasional

• Penurunan kualitas udara • Terganggunya sistem

drainase dan irigasi sebagai aset

• Pembangunan Bandara Kertajatiakan mengganggu pertanian produktif sehingga perlu peningkatan pertanian pengganti sebagai kompensasi atas berkurangnya lahan pertanian yang ada, untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

• Pengawasan dan pengendalian lahan terbangun di sekitar Bandara Kertajati atau koridor jalan menuju Bandara, agar lahan pertanian sekitarnya tidak terkonversi

Hunian vertikal Dampak Positif: • Memenuhi kebutuhan hunian Dampak negatif • Konversi lahan pertanian • Kemacetan lalulintas • Berkurangnya daya serap air

• Pembangunannya tidak mengganggu lahan pertanian pangan produktif atau beririgasi.

• Pengendalian hunian vertikal pada lahan yang memiliki kondisi lahan kritis atau gerakan tanah.

• Pembangunan ruang parkir yang memadai

• Pembangunan sumur resapan dan biopori

IV WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN Kebijakan Pasal 21: Pusat

pertumbuhan Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan;

Rencana Pasal 24 Pusat pertumbuhan Pangandaran

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi perhubungan





1. Jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Tasikamalaya-Ciamis-Banjar;

2. Jalan Tol Banjar – Pangandaran; 3. Jalan poros timur di jalur

Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon

4. Jalan horizontal di Jawa Barat Bagian Selatan;

5. Jalan horizontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat;dan

6. Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yang diatur Peraturan Gubernur.

lalulintas Dampak negatif • Konversi lahan pertanian • Penurunan kualitas udara • Terganggunya sistem


• perlu peningkatan pertanian pengganti sebagai kompensasi atas berkurangnya lahan pertanian yang ada, untuk menjaga ketahanan pangan nasional

• Pembangunan jalur hijau sekitar jalan.

• Jalan tol tidak boleh membendung limpasan air permukaan atau merusak sistem drainase yang ada, untuk antisipasi banjir

V WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN PELABUHANRATU Kebijakan Pasal 21:Pusat

pertumbuhan palabuhanrantu sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan;dan Pusat petumbuhan rancabuaya sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perkebunan.

Pasal 24 Rencana Pusat pertumbuhan palabuhanrantu

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan,diantaranya: 1. Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi; 2. Jalan vertikal Pelabuhanratu-

Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta;

3. Jalan pendukung Pelabuhanratu sebagai PKNp

4. Jalan horizontal Tengah Selatan- Selatan Jawa Barat;dan

5. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.







• Jalan tol tidak boleh membendung limpasan air permukaan atau merusak sistem drainase yang ada, untuk antisipasi banjir

Pembangunan dan peningkatan

Infrastruktur permukiman,antara lain: 1. Kawasan siap bangun dan

lingkungan siap bangun; 2. Pembangunan infrastruktur

permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur

Dampak Positif: • Memenuhi kebutuhan hunian Dampak negatif • Konversi lahan pertanian • Kemacetan lalu-lintas


• Pembangunan disertai dengan sumur resapan, biopori.

• Ruang parkir yang memadai



dengan Peraturan Gubernur.

VI WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA Pasal 24: Rencana

Pemabangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, antara lain

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain: 1. Jalan vertikal Bandung-

Pangalengan-Cukul-Cisewu-Rancabuaya

2. Jalan horizontal Jawa Barat bagian selatan;

3. Jalan horizontal Tengah Selatan- Selatan Jawa Barat;dan

4. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.







• Jalan boleh membendung limpasan air permukaan atau merusak sistem drainase yang ada, untuk antisipasi banjir

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman 1. Kawasan siap bangun dan

lingkungan siap bangun; 2. Pembangunan pusat kebudayaan

dan rekreasi skala nasionaldan intersional;

3. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dampak Positif: • Memenuhi kebutuhan hunian • Meningkatkan perekonomian Dampak negatif • Konversi lahan pertanian • Kemacetan lalu-lintas


• Pembangunan disertai dengan sumur resapan, biopori.

• Ruang parkir yang memadai. • Pada area rekreasi yang

berada pada kawasan lindung perlu dikendalikan dan pengawasan sarana penunjang wisata, berupa hotel/hunian lainnya.

BAB 7 - BAPPEDA - Kabupaten Bandungbappeda.bandungkab.go.id/bappeda_2015//wp-content/... · Subjek rekomendasi mengenai KLHS RTRW Jawa Barat PERDA No. 22 Tahun 2010 Tentang ... Bekasi

Documents