Bab 6. ham

Pengertian Pengertian HAMHAM

HAM

Hak dasar yg dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yg dibawa sejak lahir

Hak dasar ini meliputi:

•Hak hidup•Hak kemerdekaan

•Hak memiliki sesuatu

Berkembang menurut kemajuan kebudayaan :

1.Personal Right

2.Property Right

3.Right of Legal Equality

4.Political Right

5.Social and Culture Right

6.Procedural Right

Pengertian HAM menurut ahliPengertian HAM menurut ahli

1. John Locke, HAM adlh hak yg dibawa sejak lahir yg scr kodrati melekat pd setiap man & tdk dpt diganggu gugat (mutlak). Krn man makhluk sosial, hak itu akan berhadapan dgn hak orlin sehingga lahir kewajiban dan hak tsb makin berkembang.

2. Koentjoro Poerbapranoto, Hak asasi adlh hak yg dimiliki man menurut kodratnya yg tdk dpt dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

3. UU No39 tahun 1999 (Ttg HAM), HAM adlh seperangkat hak yg melekat pd hakikat & keberadaan man sbg makhluk Tuhan YME & merupakan anugerahNya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi ngr, hkm, pmrth & setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat & martabat man.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Hak adalah Dalam kamus Bahasa Indonesia Hak adalah benar; wewenang : kekuasaan untuk melakukan benar; wewenang : kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu; wewenang menurut hokum, atau berbuat sesuatu; wewenang menurut hokum, sedangkan asasi berasal dari kata asas, yang sedangkan asasi berasal dari kata asas, yang artinya sesuatu yang menjadi landasar artinya sesuatu yang menjadi landasar berfikir/berpendapat ; dasar yang dijadikan berfikir/berpendapat ; dasar yang dijadikan pedoman pedoman

Sejarah perkembangan HAMSejarah perkembangan HAM1. Perjuangan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi

Musa memerdekakan bgs Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun.

2. Hukum Hammurabi pd masyarakat Babylonia

3. Solon di Athena (Yunani), ia membentuk Heliaie = Mahkamah Keadilan bg org miskin & Ecdesia = Majelis Rakyat

4. Flavius Anacius Justinianus (Kaisar Romawi) menciptakan peraturan hkm modren yg terkodifikasi yaitu Corpus Luris sbg jaminan atas keadilan & HAM

5. Magna Charta 1215 di Inggris masa pemerintahan Lockland, isinya a.l: Rj tdk blh memungut pajak tanpa izin Great Council, org tdk blh ditangkap tanpa alasan yg cukup menurut hkm ngr

6. Petition of Rights, 1629 di Inggris masa pmrthn Charles I, isinya a.l: - Pajak harus izin parlemen- Tentara tdk blh diberi penginapan di rumah

penduduk- Org tdk blh ditangkap tanpa tuduhan yg sah

7. Habeas Corpus Act, 1679 di Inggris ms pmrthn Charles II isinya a.l:- Jk diminta, hakim harus dpt menunjukkan org yg

ditangkapnya lengkap dgn alasannya- Org yg ditanggap harus diperiksa selambat

lambatnya 2 hari sdh ditangkap

8. Bill of Rights, 1689 di Inggris ms pmrthn Willem III, isinya a.l:- Membuat UU harus dgn izin parlemen- Pajak harus atas izin parlemen- Mempunyai tentara tetap hrs dgn izin parlemen- Kebebasan berbicara bagi parlemen- Parlemen berhak mengubah keputusan raja

9. Declaration of Independence, 1776 di AS, menyatakan “Semua org diciptakan sama. Mereka dikarunia olh Tuhan Hak hak yg tdk dpt dicabut dr dirinya ialah hak hidup, hak kebebasan & hak mengejar kebahagiaan”

10.Declaration des Droit de L’homme et du Citoyen, 1789 di Prancis, masa Jenderal Lafayete, isinya a.l:- Man lahir bebas & punya hak sama- Hak itu ialah hak kebebasan, milik, keamanan dsb

11.The Four Freedoms, 1941 oleh F.D.Roosevelt- Freedom of speech- Freedom of religion- Freedom fron want- Freedom from fear

12.Universal Declaration of Human Rights, 1948, 30 pasal.

13.Covenants of Human Rights, 1966

Instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM di Indonesia

1.1. PancasilaPancasila

2.2. UUD 1945UUD 1945

3.3. UU yang menjamin hak-hak kebebasan rakyat, UU yang menjamin hak-hak kebebasan rakyat, diantaranya:diantaranya:

UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan

HAM HAM

3.3. Berbagai Konvensi yang diratifikasiBerbagai Konvensi yang diratifikasi

Upaya pemerintah dalam Upaya pemerintah dalam menegakan HAMmenegakan HAM

UUD 1945UUD 1945 PembukaanPembukaan Alinea I :hak atas kemerdekaanAlinea I :hak atas kemerdekaan Alinea IV : Tujuan Negara dan PancasilaAlinea IV : Tujuan Negara dan Pancasila Pasal PasalPasal Pasal Psl 27 (1) hkm & Pmrthn, (2) kerja & hdp yg Psl 27 (1) hkm & Pmrthn, (2) kerja & hdp yg

layak, (3) bela ngrlayak, (3) bela ngr Psl 28 berserikat & berkumpul serta Psl 28 berserikat & berkumpul serta

mengeluarkan pendapatmengeluarkan pendapat Psl 29 agamaPsl 29 agama Psl 30 hankamPsl 30 hankam Psl 31 pendidikanPsl 31 pendidikan Psl 32 kebudayaanPsl 32 kebudayaan Psl 33 EkonomiPsl 33 Ekonomi Psl 34 KesraPsl 34 Kesra

Pengakuan Bangsa Indonesia Pengakuan Bangsa Indonesia HAM HAMa. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama “…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah

hak segala bangsa…”b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat “Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, …” landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.

Pasal 28 A – 28 J UUD 1945 - Pasal 28 A Hak hidup, hak mempertahankan

hidup & kehidupan - Pasal 28 B Hak membentuk keluarga &

melanjutkan keturunan, Hak kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr kekerasan & diskriminasi

- Pasal 28 C Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan & memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm perjuangkan hak scr kolektif

- Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum, Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN

- Pasal 28 E Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-WN-tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28 F Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencari-memperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

- Pasal 28 G Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik

- Pasal 28 H Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan & keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi

- Pasal 28 I Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati

- Pasal 28 J wajib menghormati hak orang lain dan tunduk pada UU

UU 39/1999 ttg HAM + - Ps 4 Hak utk hidup, - Ps 10 Hak utk berkeluarga, - Ps 11 s.d. 16 Hak utk mengembangkan diri, - Ps 17 s.d. 19 Hak utk memperoleh keadilan, - Ps 20 s.d. 27 Hak atas kebebasan pribadi, - Ps 28 s.d. 35 Hak atas rasa aman, - Ps 36 s.d. 42 Hak atas kesejahteraan, - Ps 43-44 Hak turut serta dlm pemerintahan, - Ps 45 s.d. 51 Hak wanita, - Ps 52 s.d. 66 Hak anak UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM

Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Penegakan Penegakan HAMHAM

a. Pembentukan Lembaga1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993 UU No 39/1999 ttg HAM] Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg

lain. Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,

mediasi HAM. Tujuan:

- Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS, UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. - Meningkatkan perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.

2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM]- Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota.- Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI).

3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres.-Peristiwa Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

5. 5. Lembaga Swadaya MasyarakatLembaga Swadaya Masyarakat (LSM): (LSM): KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia) ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) HRW (Human Right Watch)HRW (Human Right Watch)

b.b. Konvensi Internasional tentang HAMKonvensi Internasional tentang HAM wujud nyata keperdulian wujud nyata keperdulian masy internasional:masy internasional:

The International on Civil & Political Rights (1966)The International on Civil & Political Rights (1966) The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights

(1966)(1966) Optional ProtocolOptional Protocol Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984) Declaration on the Rights to Development (1986)Declaration on the Rights to Development (1986) African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981) Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) Bangkok Declaration (1993)Bangkok Declaration (1993) Deklarasi Wina (1993)Deklarasi Wina (1993)

c.c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi InternasionalKeikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional Ratifikasi perjanjianRatifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan : pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan

ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya. Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:

a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU

No.7 th 1984)No.7 th 1984)d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction (Keppres No.58 th 1991)their Destruction (Keppres No.58 th 1991)f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993)1993)g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th 1999)1999)

Proses penegakkan HAM umumnya Proses penegakkan HAM umumnya dilakukan dengan dua pendekatan dilakukan dengan dua pendekatan

sekaligus, yaitu:sekaligus, yaitu:PencegahanPencegahan

Adalah upaya untuk menciptakan Adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM. Upaya ini penghormatan HAM. Upaya ini melalui berbagai cara persuasif.melalui berbagai cara persuasif.

PenindakanPenindakanAdalah upaya untuk menangani Adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya proses penegakan HAM Pentingnya proses penegakan HAM setidaknya didasarkan pada pertimbangan setidaknya didasarkan pada pertimbangan

berikut:berikut: Kenyataan sejarah di berbagai belahan dunia Kenyataan sejarah di berbagai belahan dunia

menunjukkan, bahwa HAM seringkali dilecehkan, menunjukkan, bahwa HAM seringkali dilecehkan, diingkari, bahkan secara sistematis dilanggar oleh diingkari, bahkan secara sistematis dilanggar oleh penguasa dan berbagai pihak yang merasa berkuasa. penguasa dan berbagai pihak yang merasa berkuasa. Bertolak dari pada itu, HAM perlu terus menerus Bertolak dari pada itu, HAM perlu terus menerus ditegakkan.ditegakkan.

HAM merupakan ukuran tertinggi bagi keberhasilan HAM merupakan ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Semakin suatu bangsa pembangunan suatu bangsa. Semakin suatu bangsa menghormati HAM, maka masyarakatnyapun akan menghormati HAM, maka masyarakatnyapun akan semakin merasakan keadilan dan kesejahteraan.semakin merasakan keadilan dan kesejahteraan.

Kondisi HAM suatu negara merupakan salah satu Kondisi HAM suatu negara merupakan salah satu ukuran penting yang menentukan kehormatan negara ukuran penting yang menentukan kehormatan negara tersebut di mata internasional. Negara yang tidak tersebut di mata internasional. Negara yang tidak mengindahkan HAM akan terkucil dari pergaulan mengindahkan HAM akan terkucil dari pergaulan internasional. Bahkan negara tersebut bisa menerima internasional. Bahkan negara tersebut bisa menerima sanksi-sanksi yang dapat merugikan kepentingan sanksi-sanksi yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. nasionalnya.

Proses Penegakan HAM di IndonesiaProses Penegakan HAM di Indonesia1. Melalui 1. Melalui Ratifikasi/Pengesahan Ratifikasi/Pengesahan

2. Melalui Peradilan 2. Melalui Peradilan

Pengesahan instrumen instrumen internasional tentang HAM, Pengesahan instrumen instrumen internasional tentang HAM, yang akan menunjang pembangunan nasionalyang akan menunjang pembangunan nasional

Diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Pengadilan HAM berkedudukan di Kabupaten / Kota yg daerah Pengadilan HAM berkedudukan di Kabupaten / Kota yg daerah hukumnya meliputi daerah hukum PNhukumnya meliputi daerah hukum PN

Tahap tahap Tahap tahap pengadilan HAMpengadilan HAM

1. Penyelidikan o/ Komnas HAM1. Penyelidikan o/ Komnas HAM

2. Penyidikan o/ Jaksa Agung2. Penyidikan o/ Jaksa Agung

3. Penangkapan o/ JA dg bukti 3. Penangkapan o/ JA dg bukti permulaan yg cukuppermulaan yg cukup

4. Pemeriksaan disidang pengadilan4. Pemeriksaan disidang pengadilan

Pengadilan Ad Hoc adalah pengadilan HAM yg dibentuk atas usul DPR, karena adanya peristiwa tertentu yg dinyatakan melalui Kepres.

Korban pelanggaran HAM dapat diberi:

1. Kompensasi = imbalan

2. Restitusi = ganti rugi

3. Rehabilitasi = pemulihan

Hambatan & Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia

1. Perilaku yg tidak adil & diskriminatif

2. Pelaksanaan, penghormatan HAM yg masih jauh dari memuaskan

3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik

BentukBentuk//upaya upaya pencegahan pencegahan adalah sebagai berikutadalah sebagai berikut

1.1. Penciptaan perundang-undangan, termasuk Penciptaan perundang-undangan, termasuk didlmnya ratifikasi instrumen HAM didlmnya ratifikasi instrumen HAM internasional.internasional.

2.2. Penciptaan lembagaPenciptaan lembaga22 pemantau pemantau & & pengawas pengawas pelaksanaan HAM. (berbagai opelaksanaan HAM. (berbagai oggi non i non ppmrthmrth/LSM yg bergerak dlm bdg pemantauan /LSM yg bergerak dlm bdg pemantauan HAM).HAM).

3.3. Pembentukan lembaga peradilan HAM.Pembentukan lembaga peradilan HAM.4.4. Pelaksanaan pPelaksanaan pddkddk HAM pd masy HAM pd masy,, melalui p melalui pddkddk

dlm keluarga, sklh dlm keluarga, sklh && masy. Dlm hal ini media masy. Dlm hal ini media masa cetak maupun elektronik serta omasa cetak maupun elektronik serta ogigi non non pemerintah/LSM yg bergerak dlm penyadaran pemerintah/LSM yg bergerak dlm penyadaran masy memiliki peran yg amat besarmasy memiliki peran yg amat besar

Tugas (individu)Tugas (individu)1.1. Kerjakan Uji Kompetensi bagian A dan Kerjakan Uji Kompetensi bagian A dan

B, dikertas selembar.B, dikertas selembar.2.2. Jelaskan mengapa hak asasi perlu Jelaskan mengapa hak asasi perlu

diperjuangkan.diperjuangkan.3.3. Jelaskan mengapa hak asasi selalu Jelaskan mengapa hak asasi selalu

diimbangi dengan kewajiban.diimbangi dengan kewajiban.4.4. Bagaimana pendapatmu terhadap Bagaimana pendapatmu terhadap

upaya pemerintah dalam mengadakan upaya pemerintah dalam mengadakan perlindungan dan penegakan HAM.perlindungan dan penegakan HAM.

Pelanggaran HAM berat

Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.

I) Kejahatan Genosida

Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara:

a.membunuh anggota kelompok;

b.mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

c.menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d.memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

e.memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

2)Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa:a.pembunuhanb. pemusnahanc. perbudakan;d.pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e.perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang f.penyiksaan;

g.perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;h.penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari

persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, tau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;i.penghilangan orang secara paksa; atauj.kejahatan apartheid.

Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc.

Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dan luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

PERADILAN HAM BERAT

Peradilan HAM Internasional

1948 PBB mengeluarkan Dekiarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persoalan HAM.

lembaga bernama Interna tional Criminal Court mulai bekerja pada 2002 untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan etnik (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi

Proses Peradilan HAM Internasional

Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM mi pula, PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi manusia (The United Nations Commission on Human Right)

Cara kerja Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk sampai pada proses peradilan internasional, Melakukan pengkajian (studies) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. Terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, kegiatan Komisi terbatas pada himbauan serta persuasi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak pada tekanan opini dunia internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Seluruh temuan Komisi mi dimuat dalam Yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya, segera menindakianjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk diadakan penyidikan, penahanan, dan proses peradilan. 

PERADILAN HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL

DibentukICC ( INTERNATIONAL CRIME COURT) 17 Juni 1998 di Roma.Dalam konferensi / sidang Unitet Nations Diplomatic Conference On Criminal Court.

Disepakati bahwa kejahatan kejahatan itu adalah:1.The Crime Of Genocide (permusuhan masal thd kelompok etnis atau

agama tertentu2.Crime Against Humanity (kejahatan melawan kemanusiaan)3.War Crimes (kejahatan perang)4.The Crimes of Agression (penyerangan suatu bangsa atau negara

terhadap negara )lain

SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM

1.Di berlakukannya travel warning terhadap warga negaranya2.pengalihan investasi atau penanaman modal asing3.Pemutusan hubungan diplomatik4.Pengurangan bantuan ekonomi5.Pengurangan tingkat kerjasama6.Pemboikotan produk eksport7.Embargo Ekonomi