BAB 5 Analisis Kebutuhan Ruang.doc

BAB I

Laporan Antara

BAB - 5 ANALISIS KEBUTUHANPENGEMBANGAN RUANG

5.1 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang sesuai tahun perencanaan. Selanjutnya perkiraan jumlah penduduk tersebut sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan ruang kawasan perencanaan.

Proyeksi penduduk Kecamatan Kemiri menggunakan Model Model Eksponensial. Model ini lebih sesuai untuk kawasan perkotaan yang perkembangan penduduknya karena faktor alamiah.Adapun Model Eksponensial, sebagai berikut:

Dimana :

Pn= jumlah penduduk pada n tahun mendatang

Po= jumlah penduduk pada akhir tahun data

Pt= jumlah penduduk pada awal tahun data

X= selang waktu ( tahun dari tahun n tahun terakhir )

t= jumlah data dikurangi 1

Ka= pertumbuhan rata-rata penduduk

Selanjutnya, proyeksi penduduk kawasan perkotaan di Kecamatan Kemiri menggunakan asumsi proporsi sebaran lahan terbangun antara di kawasan perkotaan dengan Kecamatan Kemiri. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk eksisting kawasan perkotaan. Jumlah penduduk didata berdasarkan batasan administratif desa, sedangkan deliniasi kawasan perkotaan tidak menggunakan batasan administratif. Selain itu dihitung pula daya tampung penduduk kawasan perkotaan Kecamatan Kemiri. Daya tampung penduduk terhadap ruang ruang untuk mengakomodasi perkembangan penduduk dan berbagai sarana dan prasarana kegiatan penduduknya, dicerminkan oleh luas lahan potensial yang tersedia. Lahan potensial adalah lahan yang secara fisik dasar memenuhi syarat untuk dapat mendukung kegiatan permukiman dan masih berupa lahan kosong atau guna lahan non urban. Untuk menentukan lahan potensial ini perlu diketahui terlebih dahulu pola tata guna lahan wilayahnya. Penentuan lahan potensial ini didasarkan pada pertimbangan potensi dan kendala perkembangan, yang menjadi potensi dalam hal ini diantaranya adalah kawasan terbangun, kemiringan lahan yang cukup rendah (datar), ketersediaan air bersih, dan ketersediaan fasilitas serta prasarana jalan.Berdasarkan kondisi ruang yang ada di Kecamatan Kemiri sampai akhir tahun perencanaan masih sangat mampu menampung perkembangan penduduknya dan berbagai kegiatan penduduk yang dikembangkan. Sedangkan yang menjadi kendala perkembangan Kecamatan Kemiri dapat disimpulkan dari pembahasan terdahulu, yakni sebagai berikut :

Sebagian besar dari luas lahan Kecamatan Kemiri didominasi oleh kawasan lindung, pertanian berupa areal pertanian sawah dengan irigasi, perkebunan dan sempadan pantai.

Morfologi lahan yang relatif datar dan berada sejajar dengan permukaan air laut menyebabkan ketidak adanya sebagian wilayah yang tidak sesuaian untuk pengembangan permukiman.Akibat adanya kendala-kendala tersebut, maka perkembangan fisik yang akan datang diarahkan ke bagian kawasan yang difungsikan sebagai kawasan permukiman dan wilayah lainnya di batasi perkembanganya guna menghindari berbagai dampak pembangunan yang di sesuaikan dengan daya dukung lahannya.

Wilayah perkotaan terdapat di Desa Kemiri dan sebagian Desa Patramanggala bedasarkan arahan kebijakan RTRW Kabupaten Tangerang dan hasil perhitungan luas lahan perkotaaan mencapai 521,85 ha dengan jumlah penduduk berdasarkan data monografi kecamatan dan menggunakan asumsi pola persebaran permukiman di wilayah yang di tetapkan sebagai kawasan perkotaan adalah 20 % dari total penduduk kecamatan dan di perkirakan dengan pesatnya perkembangan penduduk selama 20 tahun yang akan datang maka asumsi tersebut di tingkatkan sampai 30 % dengan dasar pertimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah yang cukup baik.Adapun hasil proyeksi penduduk Kecamatan Kemiri dengan model tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1.Tabel 5.1

Proyeksi Penduduk Kecamatan KemiriNo.TahunProyeksi Penduduk (Jiwa)

1201747.699

2202252.032

3202757.448

4203262.863

Sumber: Hasil Analisis 2012Untuk menentukan daya tampung penduduk perlu di tetapkan lahan potensial yang merupakan daya tampung ruang kawsan perkotaan kemiri, berdasarkan analisis kesesuaian lahak (analisis KSL) bahwa lahan poten sial perkotaan adalah 521,85 ha. Dengan kebijakan RTRW Kabupaten Tangerang untuk Kawasan Perkotaan Kemiri di tetapkan kepadatan penduduk dengan kepadatan sedang yaitu dengan kepadatan 80 100 jiwa/ha, dengan ketersediaan lahan potensial pengembangan dan kebijakan RTRW Kabupaten Tangerang mengenai kependudukan maka Kawasan Perkotaan Kemiri di perkirakan akan menampung penduduk 52.185 jiwa/ha.Berdasarkan perhitungan daya tampung penduduk, maka proyeksi penduduk dengan pendekatan tersebut di atas masih dapat ditampung di kawasan perkotaan. Adapun proyeksi penduduk Kawasan Perkotaan Kecamatan Kemiri dengan pendekatan proporsi lahan terbangun dan hasil perhitungan daya tampung dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2Proyeksi Penduduk Kawasan Perkotaan

di Kecamatan KemiriNo.TahunProyeksi Penduduk (Jiwa)Daya Tampung (Jiwa)

1201714.31052.185

2202215.61052.185

3202717.23452.185

4203218.85952.185

Sumber: Hasil Analisis 20125.2 Analisis Kebutuhan Ruang

Perhitungan kebutuhan ruang didasarkan kepada pertimbangan:

Proyeksi jumlah penduduk sampai 20 tahun mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung penduduk.

Arahan RTRW Tangerang sebagai dasar pengembangan, yang diantaranya sebagai berikut:

Kecamatan Kemiri diarahkan sebagai kawasan pengembangan pertanian sawah dan hutan lindung yang merupakan limitasi pengembangan lahan terbangun. Perkotaan Kemiri ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang berarti pengembangan fasilitas pelayanan di kawasan perkotaan Kemiri dibatasi untuk skala pelayanan Kecamatan Kemiri.

Perhitungan kebutuhan Pengembangan fasilitas pelayanan mengacu kepada standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Selanjutnya, perhitungan kebutuhan ruang di Kecamatan Kemiri dan kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel 5.3 dan tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.3

Kebutuhan Pengembangan Ruang

di Kecamatan Kemiri Sampai Tahun 2032

Tabel 5.4

Kebutuhan Pengembangan Ruang

Kawasan Perkotaan di Kecamatan Kemiri

Sampai Tahun 2032

Lihat di tabel exel

5.3 Arahan Pengembangan Ruang

Arahan pengembanan kawasan perkotaan mempertimbangan:

Proyeksi penduduk sampai 20 tahun mendatang.

Proyeksi kebutuhan ruang berdasarkan standar.

Kemampuan lahan. Hubungan fungsional. Kebijakan RTRW.

Atas dasar tersebut, arahan pengembangan ruang kawasan perencanaan dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5Kecenderungan Perkembangan Kawasan Perkotaan

di Kecamatan Kemiri

ZonasiDominasiPerkembangan/ KecenderunganArahan Pengambangan

Blok I Permukiman

Sawah Perdagangan pada ruas jalan Kemiri.

Perdagangan sekitar pasar tradisional Kemiri.

Permukiman menyebar

Perumahan yang disedikan oleh pengembang. Pengembangan pusat perdagangan skala kota dan kecamatan.

Pengembangan permukiman secara terintegrasi dengan permukiman permukiman pada lahan potensial.

Membatasi perkembangan kegiatan perternakan.

Menyediakan terminal tipe C di sekitar pasar.

Mempertahankan sawah irigasi teknis.

Blok II Permukiman

Sawah Perdagangan pada ruas jalan Kemiri.

Pemerintahan skala kecamatan dan desa.

Pendidikan (SLTA).

Industri

Permukiman menyebar Pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan.

Pengembangan permukiman secara terintegrasi dengan permukiman permukiman pada lahan potensial.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di jalan utama kota.

Mengembangkan industri.

Mempertahankan sawah irigasi teknis.

Blok III Permukiman

Sawah Perdagangan pada ruas jalan Kemiri.

Permukiman menyebar Pengembangan permukiman secara terintegrasi dengan permukiman permukiman pada lahan potensial.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di jalan utama kota.

Mempertahankan sawah irigasi teknis.

Blok IV Permukiman

Sawah Perdagangan pada ruas jalan Kemiri.

Permukiman menyebar Industri Pengembangan permukiman secara terintegrasi dengan permukiman permukiman pada lahan potensial.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di jalan utama kota.

Mempertahankan sawah irigasi teknis.

Blok V Permukiman

Sawah Perdagangan pada ruas jalan Kemiri.

Permukiman menyebar Industri Pintu gerbang kawasan perkotaan dari arah Utara. Pengembangan permukiman secara terintegrasi dengan permukiman permukiman pada lahan potensial.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di jalan utama kota.

Mempertahankan sawah irigasi teknis.

Blok VI Permukiman

Sawah Permukiman menyebar Peternakan Pengembangan permukiman secara terintegrasi dengan permukiman permukiman pada lahan potensial.

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di jalan utama kota.

Mempertahankan sawah irigasi teknis.

Sumber: Hasil Analisis, tahun 20125.4 Analisa Utilitas Umum

5.4.1 Energi/ Kelistrikan

Arahan sistem jaringan energi/kelistrikan, terdiri atas :

a. Penyediaan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga.

b. Pememanfaatan sumber energi listrik terbakuran di wilayah potensial.

c. Pengembangan Energi Tak Terbarukan, mencakup pengembangan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

d. Lokasi ruang pelayanan BBM diarahkan di ruang yang memiliki akses paling baik dan tidak menimbulkan dampak negatip dan memiliki sistem keamanan dengan prosedur standar internasional

e. Pelayanan Bahan Bakar Elpiji secara khusus dilakukan oleh agen-agen dengan lokasi yang memiliki akses paling baik tetapi memiliki sistem keamanan khusus dengan prosedur standar

f. Peningkatan jaringan listrik dan daya listrik secara bertahap dan terpadu dengan pengembangan infrastruktur lainnya.

g. Jaringan energi listrik disesuaikan dengan jaringan jalan.

h. Rencana pembangunan jaringan listrik menggunakan jaringan yang berjenjang (berhirarki) yaitu terdapatnya jaringan primer dan sekunder. i. Diupayakan menggunakan sistem jaringan bawah tanah khususnya untuk pusat-pusat pelayanan kegiatan dan jalan-jalan utama serta kawasan-kawasan khusus.

j. Jaringan kabel listrik direncanakan di sisi jalan satu jalur dengan pipa air bersih bawah tanah.

k. Pembangunan sistem jaringan memperhatikan keserasian dan keselarasan dengan arahan pemanfaatan ruang dan kondisi di sekitarnya.

l. Untuk memperkirakan kebutuhan listrik sampai tahun rencana, perhitungannya didasarkan pada proyeksi rumah tangga yang akan dilayani. Dalam hal ini besar pemakaian listrik rumah tangga besarnya disesuaikan dengan jenis rumah tangga, yaitu:

Golongan rumah tangga kecil dan menengah, membutuhkan listrik rata-rata sebesar 900 VA.

Golongan rumah tangga besar, membutuhkan listrik rata-rata sebesar 1.300 VA.

Sedangkan kebutuhan listrik untuk fasilitas pelayanan umum diperkirakan 30% dari kebutuhan rumah tangga. Begitu pula untuk kebutuhan penerangan jalan diperlukan 2% dari jumlah kebutuhan listrik rumah tangga.

Selanjutnya untuk jaringan distribusi yang meliputi kebutuhan penambahan daya listrik dan kebutuhan gardu distribusi (GD), serta gardu induk (GI). 5.4.2 Telekomunikasi

Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi di Kawasan Perkotaan sebagai berikut:

a. Jaringan kabel telepon di seluruh wilayah kawasan perkotaan.

a. Pengembangan sistem jaringan kabel telepon diprioritaskan di kawasan pusat-pusat kegiatan.

b. Pengembangan jaringan telepon celuller di seluruh kawasan perkotaan dan perdesaan.c. Mengarahkan pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam untuk efisiensi jaringan dan lahan sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

d. Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan. e. Telepon kabel merupakan jaringan telepon kabel yang dikelola oleh PT. Telkom.

f. Nirkabel merupakan jaringan telepon seluler yang dikelola oleh swasta.

g. Kriteria ideal untuk perkiraan kebutuhan pelayanan telepon di wilayah perencanaan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan 3 % dari jumlah penduduk rumah tangga dengan 1/6-nya merupakan saluran yang dialokasikan untuk pelayanan umum. Sedangkan telepon umum dialokasikan 1 ss dengan penduduk pendukung yang dilayani 5.000 jiwa.

5.4.3 Air Bersih

Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Kemiri dilakukan dengan pengembangan zona air minum melalui zona Kejori melayani Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Kemiri sumbernya diambil dari Sungai Cidurian.

Selain itu, pengembangan sistem air minum meliputi:

Optimalisasi pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kecamatan Kemiri, termasuk kawasan perkotaan.

Penyediaan sistem perpipaan diprioritaskan di kawasan perkotaan.

peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem air minum.

peningkatan kerja sama dengan daerah sekitarnya terkait rencana pengembangan pelayanan maupun sumber air bakunya

5.4.4 Persampahan

Arahan penataan jaringan persampahan adalah sebagai berikut:

Perlu adanya pengelolaan persampahan secara kolektif di kawasan perkotaan

Penempatan bak/tong sampah dengan secara teratur di tepi trotoar dengan jarak + 40 meter antara satu dengan yang lainnya.

Penempatan TPS adalah pada pusat-pusat kegiatan dan ditempatkan di dalam kavling.

Dimasa mendatang perlu dilakukan pula sistem pengelolaan sampah komunal dimana masyarakat diikutsertakan untuk mengelola sampah yang ada.

Mengatasi permasalahan pembuangan sampah masyarakat yang masih membuangnya ke sungai.

Mengenai sistem pengolahan sampah ini mulai dari tahap pengumpulan sampai pembuangan direncanakan sebagai berikut :

Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek (misalnya : gerobak sampah) untuk diangkut ke stasiun transfer atau tempat pembuangan sampah sementara (TPS) terdekat;

Sampah dari TPS tersebut kemudian diangkut ke TPA.

Jalur pengangkutan sampah ke TPA adalah melalui jalan utama kawasan perkotaan yang ada dan pengangkutan dilakukan minimal 1 kali sehari dan diusahakan pada waktu lalulintas tidak sibuk/padat. Hal ini selain untuk menghindari kemacetan juga untuk mengurangi gangguan polusi udara dalam proses pengangkutan tersebut.

Persyaratan umum berupa :

Persyaratan hukumKetentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kawasan perkotaan/ lingkungan, pembentukan institusi/organisasi/retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;

Persyaratan kelembagaan

Pengelola di permukiman harus berfokus pada peningkatan kinerja institusi pengelola sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator. Sasaran yang harus dicapai adalah sistem dan institusi yang mampu sepenuhnya mengelola dan melayani persampahan di lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan retribusi atau iuran serta semaksimal.

Teknis operasionalMenerapkan sistem penanganan sampah setempat dengan :

Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik

Penanganan residu oleh pengelola sampah kawasan perkotaan;

PembiayaanMemperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

Aspek peran serta masyarakat

Melakukan pemilahan sampah di sumber

Melakukan pengolahan sampah

Berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah

Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan

Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya

Berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan

Bagi lingkungan permukiman, developer bertanggung jawab dalam :

Penyediaan lahan untuk pembangunan pengolah sampah organik berupa pengomposan rumah tangga dan daur ulang sampah skala lingkungan serta TPS;

Penyediaan peralatan pengumpulan sampah;

Pengelolaan sampah selama masa konstruksi sampai dengan diserahkan ke pihak yang berwenang.

Bagi developer yang membangun minimum 80 rumah harus menyediakan wadah komunal dan alat pengumpul.

Persyaratan teknis Klasifikasi TPS

Klasifikasi TPS sebagai berikut :

TPS tipe I

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

Ruang pemilahan

Gudang

Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container

Luas lahan 10 - 50 m2 TPS tipe II

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

Ruang pemilahan ( 10 m2)

Pengomposan sampah organik ( 200 m2)

Gudang ( 50 m2)

Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2)

luas lahan 60 200 m2

TPS tipe III

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :

Ruang pemilahan (30 m2)

Pengomposan sampah organik ( 800 m2)

Gudang (100 m2)

Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2)

luas lahan > 200 m2

Sistem Pengelolaan

a. Kelembagaan dan organisasi

Penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh :

DPU;

Organisasi kemasyarakatan.

Sampah B3-rumah tangga ditangani khusus oleh lembaga tertentu

Tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah :

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk/ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat.

Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten

Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah

Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi

Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta

Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan

Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah.

Teknis Operasional

Secara garis besar teknis operasional pengelolaan sampah dapat digambarkan sebagai berikut

1. Pola Operasional

Faktor penentu dalam memilih teknik operasional yang akan diterapkan adalah kondisi topografi dan lingkungan daerah pelayanan, kondisi sosial, ekonomi, partisipasi masyarakat, jumlah dan jenis timbulan sampah.

Pola operasional dilaksanakan sebagai berikut :

Pewadahan terdiri dari :

Pewadahan individual dan atau;

Pewadahan komunal

Jumlah wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk memilah jenis sampah mulai di sumber yaitu :

Wadah sampah organik untuk mewadahi sampah sisa sayuran, sisa makanan, kulit buah-buahan, dan daun-daunan menggunakan wadah dengan warna gelap;

Wadah sampah anorganik untuk mewadahi sampah jenis kertas, kardus, botol, kaca, plastik, dan lain-lain menggunakan wadah warna terang.

Pengumpulan terdiri dari :

Pola invidual tidak langsung dari rumah ke rumah;

Pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum ;

Pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial;

Pola komunal tidak langsung untuk permukiman padat.

Pengolahan dan daur ulang sampah di sumber dan di TPS berupa:

Pengomposan skala rumah tangga dan daur ulang sampah anorganik, sesuai dengan tipe rumah atau luas halaman yang ada

Pengomposan skala lingkungan di TPS

Daur ulang sampah anorganik di TPS

Pemindahan sampah dilakukan di TPS atau TPS Terpadu dan di lokasi wadah sampah komunal

Pengangkutan dari TPS atau TPS Terpadu atau wadah komunal ke TPA frekwensinya dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada.

2. Pengelolaan di Sumber Sampah Permukiman

Pengelolaan sampah di sumber seperti rumah, restoran, toko, sekolah, perkantoran dan lainnya dilakukan sebagai berikut :

Sediakan wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk wadah sampah organik dan anorganik ;

Tempatkan wadah sampah anorganik di halaman bangunan

Pilah sampah sesuai jenis sampah . Sampah organik dan anorganik masukan langsung ke masing-masing wadahnya;

Pasang minimal 2 buah alat pengomposan rumah tangga pada setiap bangunan yang lahannya mencukupi;

Masukkan sampah organik dapur ke dalam alat pengomposan rumah tangga individual atau komunal;

Tempatkan wadah sampah organik dan anorganik di halaman bangunan bagi sistem pengomposan skala lingkungan.

3. Pengelolaan di Sumber Sampah Non Perumahan

Sediakan wadah sampah di masing-masing sumber sampah

Masukan sampah dari wadah ke kontainer terdekat .4. Pengumpulan dan Penyapuan Sampah

Pengumpulan dan penyapuan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut :

Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut :

Kumpulkan sampah dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali

Masukan sampah organik dan anorganik ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul

Pindahkan sampah sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS Terpadu

Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut :

Kumpulkan sampah organik dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali dan angkut ke TPS atau TPS Terpadu

Kumpulkan sampah anorganik sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta

PenyapuanPenyapuan sampah jalan dan taman di lingkungan permukiman dilakukan oleh pengelola sampah lingkungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

5. Pengelolaan di TPS/ TPS Terpadu

Pengelolaan sampah di TPS/TPS Terpadu dilakukan sebagai berikut :

Pilah sampah organik dan an organik

Lakukan pengomposan sampah organik skala lingkungan

Pilah sampah anorganik sesuai jenisnya yaitu :

Sampah anorganik yang dapat didaur ulang, misalnya membuat barang kerajinan dari sampah, membuat kertas daur ulang, membuat pellet plastik dari sampah kantong plastik keresek, dan atau

Sampah lapak yang dapat dijual seperti kertas, kardus, plastik, gelas/kaca, logam dan lainnya dikemas sesuai jenisnya

Sampah B3 rumah tangga

residu sampah

Jual sampah bernilai ekonomis ke bandar yang telah disepakati

Kelola sampah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kumpulkan residu sampah ke dalam container untuk diangkut ke TPA sampah.

6. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPS TerpaduPengangkutan sampah residu dari TPS/TPS Terpadu ke TPA dilakukan bila container telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan yang telah dikonfirmasikan dengan pengelola sampah kota.

7. Pembiayaan dan Iuran atau Retribusi

a. Program dan pengembangan pembiayaan :

Program dan pengembangan pembiayaan :

Peningkatan kapasitas pembiayaan

Pengelolaan keuangan

Tarif iuran sampah

Melaksanakan kesepakatan masyarakat dan pengelola serta konsultasi masalah prioritas pendanaan persampahan untuk mendapatkan dukungan komitmen Bupati

b. Sumber Biaya

Sumber biaya berasal dari :

Pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampah di permukiman sampai dengan TPS bersumber dari iuran warga

Pembiayaan pengelolaan dari TPS ke TPA bersumber dari retribusi/jasa pelayanan berdasarkan Peraturan daerah/Keputusan Kepala daerah.

Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan meliputi :

Biaya investasi dan depresiasi

Total biaya operasional dan pemeliharaan sampah berasal dari :

depresiasi + biaya operasional dan pemeliharaan

c. Biaya Investasi Biaya investasi terdiri dari :

Alat pengomposan rumah tangga komunal, wadah sampah komunal;

Alat Pengumpulan (gerobak/becak/motor/mobil bak terbuka bersekat);

Instalasi pengolahan (bangunan, peralatan daur ulang, dan lainnya);

d. Sumber BiayaSumber biaya tergantung dari jenis peralatan yaitu :

Untuk wadah sampah, alat pengomposan, gerobak/becak/motor/mobil bak terbuka alat angkut tidak langsung lainnya, dari masyarakat atau swasta

Untuk pengadaan kendaraan pengumpul secara langsung, TPS, alat pengangkut Sampah berasal dari pemerintah dan atau Developer

e. Iuran Iuran dihitung dengan prinsip subsidi silang dari daerah komersil ke daerah non komersil dan dari pemukiman golongan berpendapatan tinggi ke pemukiman golongan berpendapatan rendah;

Besarnya iuran diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah warga;

Iuran untuk membiayai reinvestasi, operasi dan pemeliharaan

f. Retribusi Retribusi diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

g. Biaya Satuan Pengelolaan Sampah

Biaya satuan pengelolaan sampah sebagai berikut :

Biaya perpenduduk /tahun;

Biaya per m3 atau per ton sampah;

Biaya rata-rata per rumah tangga/bulan

h. Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat

Program untuk peran serta masyarakat dan peningkatan kemitraan :

Melaksanakan kampanye gerakan reduksi dan daur ulang sampah

Memfasilitasi forum lingkungan dan organisasi wanita sebagai mitra

Penerapan pola tarif iuran sampah

Menelusuri pedoman investasi dan kemitraan untuk meningkatkan minat swasta.

Pemberdayaan masyarakat :

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan pada saat :

Perencanaan, mulai dari survei kampung sendiri sampai dengan merencanakan sistem pengelolaan,kebutuhan peralatan, dan kebutuhan dana.

Pembangunan, bagaimana masyarakat melakukan pembangunan atau pengawasan pembangunan

Pengelolaan, untuk menentukan pembentukan kelembagaan pengelola dan personil.

i. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaaan sampah di permukiman dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah dan swasta

Penyelenggaraan pengelolaan sampah di permukiman wajib menyampaikan laporan kegiatan pada pengelola sampah kota guna kepentingan pengangkutan sampah ke TPA, pemantauan dan evaluasi.

8. Pengelolaan sampah di TPA dilakukan melalui peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari sistem terbuka (open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan.5.4.5 Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah erat hubungannnya dengan sanitasi atau kesehatan lingkungan, sehingga pengelolaan air limbah ini harus benar-benar direncanakan dengan sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan masyarakatnya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, arahan rencana pengelolaan air limbah di kawasan perkotaan akan tetap dilakukan dengan menggunakan sistem pengolahan setempat (on site system sanitation), yaitu dengan mengembangkan sistem penggunaan tangki septik yang ada di tiap-tiap rumah dengan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta sebaiknya melengkapi dengan bidang resapan. Mengingat penyedot WC yang dilengkapi tangki septik ini tidak semua golongan masyarakat mampu menyediakan karena harus tersedia lahan yang cukup luas, maka dalam pengadaannya dibutuhkan bantuan Pemerintah Daerah yang berupa penyedot WC atau MCK Umum.

Adanya tangki septik ini diharapkan kotoran zat-zat organik yang diendapkan setelah beberapa waktu akan mengalami pembusukan yang tidak akan mencemari lingkungan. Sistem pembuangan air limbah pada kawasan perencanaan terbatas pada buangan limbah domestik/rumah tangga yang berupa antara lain: air buangan dapur, air buangan kamar mandi (padat/cair), tempat cuci dan sebagainya.

Strategi/Kebijakan Prasarana dan Sarana Air Limbah:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara pembuangan limbah yang sehat sehingga tidak mencemari lingkungan

Sosialisasi tentang penggunaan septik tank yang benar.

5.4.6 Drainase

Arahan penataan jaringan drainase adalah sebagai berikut :

Sistem drainase terintegrasi dengan rencana kota secara menyeluruh.

Perbaikan dan pemeliharaan jaringan pembuangan sekunder (got).

Merupakan satu kesatuan dengan jalur pejalan kaki.

Jaringan drainase direncanakan diarahkan sesuai dengan lebar jalan yang diarahkan

Merupakan saluran pembuangan air hujan dan limpasan air hujan dari jalan.

Bentuk got/saluran drainase yang direncanakan untuk dikembangkan adalah pada saluran saluran terbuka berbentuk trapesium.

Saluran dibuat dari bahan dasar beton dan pasangan batu kali

Kemiringan slope 5 : 1 atau 4 : 1 atau tergantung panjang saluran

Untuk memudahkan pelaksanaan penanganan maka lokasi saluran hendaknya mengikuti pola jaringan yang ada

Sesuai dengan daerah tangkapannya maka orientasi saluran pembuangan adalah ke sungai yang ada di kawasan perencanaan.

Pemeliharaan merupakan konsekuensi dari suatu pembangunan. Dengan pengertian bahwa apa yang dibangun harus dipelihara sebaik-baiknya jika menginginkan umur dan manfaat yang dibangun itu sesuai dengan perencanaan.

Salah satu penyebab utama cepatnya kerusakan saluran samping jalan adalah akibat kurang terpeliharanya sistem drainase jalan. Aliran air dalam saluran drainase terhambat akibat sampah yang terbawa oleh limpasan air hujan, dan endapan yang berasal dari material organik dan anorganik, mengakibatkan semakin kecilnya luas penampang basah saluran. Faktor tersebut mengakibatkan saluran drainase tidak mampu menampung volume air sehingga melimpas ke badan jalan, sehingga sering dijumpai saat hujan datang badan jalan mempunyai dwifungsi yaitu menampung volume lalu lintas kendaraan dan menampung volume air hujan.

Pemeliharaan untuk infrastruktur drainase memerankan peranan penting agar kinerja drainase berjalan secara efektif. Tindakan ini akan mengurangi biaya pemeliharaan, meminimalisir kerusakan lingkungan, dan menyediakan suatu tingkat keselamatan bagi pengguna jalan.

Tujuan pemeliharaan secara garis besar adalah suatu proses pengidentifikasian kerusakan-kerusakan terhadap kinerja drainase dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan dari masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang ada.

Inspeksi merupakan hal yang penting dilakukan dan merupakan bagian dari pemeliharaan, karena pada dasarnya kegiatan pemeliharaan merupakan pelaksanaan dari kegiatan inspeksi.

Tabel 5.6Kebutuhan UtilitasKawasan Perkotaan di Kecamatan Kemiri

Sampai Tahun 2032Lihat di tabel exel

5.5 Analisis Intentisitas Pemanfaatan Ruang

5.4.1 Kepadatan Bangunan

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan luas lantai dasar yang tertutup bangunan dengan luas persil. Tujuan pengaturan KDB, yaitu:

menjaga keseimbangan aliran permukaan,

menjaga kestabilan muka air tanah,

menjaga kestabilan pondasi dan

kenyamanan lingkungan. Dimana makin banyak suatu lahan didirikan bangunan, makin meningkat aliran permukaan dan menurunnya muka air tanah pada sumur-sumur penduduk terutama pada musim kemarau. Dasar pertimbangan penetapan KDB di wilayah perencanaan adalah:

Jenis penggunaan lahan.

Standar dari peraturan pembangunan nasional yang dimodifikasi.

Kondisi fisik dasar dalam mendukung bangunan.

Faktor Lokasi

Secara keseluruhan intensitas penggunaan lahan di pusat kota akan lebih tinggi dari intensitas rata- rata di seluruh wilayah kota dikarenakan adanya konsentrasi kegiatan perkotaan disana, terutama kegiatan perekonomian.

Secara garis besar arahan KDB di wilayah perencanaan sebagai berikut:

Pemukiman Kavling Besar :max.40%

Pemukiman Kavling Sedang :max.50%

Pemukiman Kavling Kecil :max.60%

Pendidikan:max.60%

Taman:max.10%

Pemerintahan : max.50 %.

Fasilitas umum lainnya: max.50 %.

Jaringan jalan:max.95 %.

Perdagangan/ Perkantoran/ Jasa:max.70%

Selain melalui pengaturan KDB untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut di atas adalah melalui pembuatan sumur-sumur resapan.

5.4.2 Ketinggian BangunanKetinggian bangunan dimaksud adalah besar perbandingan antara luas lantai dengan luas persil, jumlah lantai dan tinggi bangunan dari titik nol lantai dasar bangunan sampai puncak bangunan. Penetapan ketinggian bangunan di wilayah perencanaan didasari oleh pertimbangan:

Daya dukung lahan.

Tinggi tingkat penggunaan ruang dan jenis penggunaannya.

Harga/ nilai tanah.

Aspek urban design, seperti kesan proporsi antar lebar jalan dan tinggi bangunan, kesan ritmik, monumental, sinar matahari, kesesuaian dengan lingkungan sekitarnya, jarak pandang kota secara keseluruhan dan lain-lain.

Tidak mengganggu aktivitas lalu lintas udara dalam kelancaran mendarat di landasan.

Atas dasar tersebut, maka arahan ketinggian bangunan di wilayah perencanaan adalah:

Perdagangan/ perkantoran - Jasa :max. 3 lantai.

Perumahan : max. 2 lantai.

Pendidikan:max. 2 lantai.

Pemerintahan : max. 2 lantai.

Fasilitas umum lainnya: max. 2 lantai

Untuk bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka apabila melakukan renovasi terhadap bangunan tersebut, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan di atas.

5.4.3 Garis SempadanSempadan bangunan dapat diartikan sebagai batas jarak terdekat dinding terdepan suatu bangunan terhadap pagar halaman/ as jalan. Pengaturan garis sempadan bangunan/ jalan dimaksudkan untuk memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan terhadap jalan. Disamping hal tersebut juga untuk penggunaan ruang jalan bagi pemakai maupun penghuni rumah ataupun kemungkinan terjadinya pelebaran jalan. Besarnya garis sempadan jalan ditentukan oleh fungsi jalan dan penggunaan lahan disekitarnya.

Selain garis sempadan pagar/ bangunan khusus untuk lingkungan perumahan, perlu adanya pengaturan garis belakang dan samping bangunan. Hal ini didasarkan atas bahaya kebakaran, ventilasi cahaya matahari dan sirkulasi manusia di dalam halaman.

Pada saat ini kondisi garis sempadan bangunan masih terdapat bangunan- bangunan yang belum menunjukan keteraturan garis sempadan. Hal ini berimplikasi terhadap pola peletakan bangunan yang tidak teratur. Untuk masa yang akan datang kondisi tersebut perlu adanya penataan, terutama pada bangunan-bangunan yang akan dibangun. Bagi bangunan yang telah ada apabila bangunan tersebut diperbaiki (renovasi) oleh pemiliknya, diharapkan garis sempadan bangunan disesuaikan dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian secara perlahan (evolusi) akan tercipta keseragaman garis sempadan, karena dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara cepat, terutama bangunan yang telah ada sangat sulit dan konsekwensinya dibongkar.

Adapun arahan garis sempadan adalah sebagai berikut:

Sisi jalan : 1/2 ROW + 1

Sisi kiri/ kanan : 2,0 meter

Sisis belakang : 2,0 meter

EMBED CorelDraw.Graphic.9

Gambar 5.1

TEKNIS OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH

PAGE

5-7Analisis Kebutuhan Pengembangan Ruang

_1406988207.unknown

_1406988208.unknown

_1406988205.unknown