BAB 4 RENC. POLA RUANG - Teluk Bintuni Regency...ÿ 575: Z v v d Z µ v P t ] o Ç Z < µ v d o µ l ] v µ v ] î ì í ì .ULWHULD GDQ 5HQFDQD 3ROD 3HOHVWDULDQ .DZDVDQ /LQGXQJ 5HQFDQD

LAPORAN RENCANA IV-1

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni 2010

4.1. Kriteria dan Rencana Pola Pelestarian Kawasan Lindung 4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah 4.3. Kawasan Lindung

4.3.1. Kawasan Hutan Lindung 4.3.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan

Bawahannya 4.3.2.1. Kawasan Bergambut 4.3.2.2. Kawasan Resapan Air

4.3.3. Kawasan Perlindungan Setempat 4.3.3.1. Kawasan Sempadan Pantai 4.3.3.2. Kawasan Sempadan Sungai 4.3.3.3. Kawasan Sempadan Danau 4.3.3.4. Kawasan Sekitar Mata Air 4.3.3.5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4.3.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 4.3.4.1. Kawasan Cagar Alam 4.3.4.2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 4.3.4.3. Kawasan Taman Wisata Alam

4.3.5. Kawasan Rawan Bencana Alam 4.3.5.1. Kawasan Rawan Banjir 4.3.5.2. Kawasan Gerakan Tanah 4.3.5.3. Kawasan Gempa Bumi

4.4. Kawasan Budidaya 4.4.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 4.4.2. Kawasan Peruntukan Pertanian 4.4.3. Kawasan Peruntukan Perikanan 4.4.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan 4.4.5. Kawasan Peruntukan Industri 4.4.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata 4.4.7. Kawasan Peruntukan Permukiman 4.4.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

R E N C A N A P O L A R U A N G W I LA Y A H K A B U P A T E N T E LU K B IN T U N I



4.1. KRITERIA DAN RENCANA POLA PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG

Dalam arahan penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional serta Surat Keputusan Menteri

Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980, terhadap pengelolaan kawasan lindung, penetapan lokasi

oleh tingkat pusat maupun provinsi serta berdasarkan pada hasil kajian kondisi fisik dasar

wilayah. Berdasarkan PP RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional, kawasan lindung dapat di bagi menjadi:

a. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan suaka

alam, suaka margasatwa, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan

bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan kawasan cagar

budaya dan ilmu pengetahuan;

b. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan

lindung dan kawasan resapan air;

c. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai,

kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan ruang terbuka kota;

d. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan

gelombang pasang, kawasan rawan banjir;

e. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan

bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;

f. Kawasan lindung lainnya terdiri atas cagar biosfer, taman buru, kawasan perlindungan

plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, kawasan koridor bagi

jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Sedangkan berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980 terdapat

beberapa kriteria dalam penentuan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik

fisik dasar, sebagai berikut:

a. Topografi : Untuk melihat sisi kelerengan/ketinggian lahan;

b. Jenis tanah : Menyangkut masalah kepekaan tanah terhadap erosi atau

bahaya tanah longsor;

c. Iklim/curah hujan : Identifikasi curah hujan, sehingga diketahui kapasitas hujan.



GAMBAR 4.1. Metode “superimpose” atau tumpang susun peta dalam menentukan kelas kemampuan lahan

Untuk menentukan kelas

kemampuan tanah di suatu

wilayah dilakukan dengan

menggabungkan beberapa peta

kondisi fisik seperti kelerengan,

jenis tanah dan iklim dengan

menggunakan metode

SUPERIMPOSE. Hasil dari

superimpose tersebut selanjutnya

dilakukan pembobotan dan

skoring untuk mengetahui kelas

masing-masing tanah. Adapun

kelas kesesuaian tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/1980

adalah :

Interval skor < 75 Kelas I, kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim.

Interval skor 75 – 125 Kelas II, kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan.

Interval skor 125 – 175 Kelas III, untuk kawasan penyangga.

Interval skor > 175 Kelas IV, untuk kawasan lindung.

Untuk Lebih Jelasnya Kriteria Penetapan Kawasan Lindung seperti yang terlihat pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kriteria Penetapan Kawasan Lindung

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No 837/kpts/1980

Variabel Kriteria Nilai bobot Skor

Topografi

Kelerengan 0 – 8 % atau tingkat I 20 Dengan menjumlah nilai bobot pada tiap – tiap Variabel yang digunakan maka didapat klasifikasi skor sebagai berikut : < 74 Termasuk kawasan

budidaya tanaman semusim dan permukiman

75 – 124, termasuk kawasan perkebunan dan permukiman

125 – 175 termasuk kawasan penyangga

Kelerengan 8 – 15 % atau tingkat II 40 Kelerengan 15 – 25 % atau tingkat III

60

Kelerengan 25 – 45 % atau tingkat IV

80

Kelerengan > 45 % atau tingkat V 100

Jenis Tanah

Alluvial, tanah glei, planosol, hidromorf kelabu, latorik air tanah termasuk dalam tingkat tidak peka terhadap erosi

15

Latosol termasuk dalam tingkat kurang peka terhadap erosi

30



Variabel Kriteria Nilai bobot Skor

Brown forest soil, noncolcic brown, mediteran termasuk dalam tingkat agak peka terhadap terhadap erosi

45 > 175 termasuk kawasan lindung

Andosol, loterik, grumosol, potsol, podsolik termasuk dalam tingkat peka terhadap erosi

60

Regosol, litosol, organosol, rezina termasuk dalam tingkat sangat peka terhadap erosi

75

Iklim

Intensitas < 13,6 mm / hari termasuk dalam klasifikasi rendah

10

Intensitas 13,6 – 20,7 m / hari termasuk dalam klasifikasi rendah

20

Intensitas 20,7 – 27,7 m / hari termasuk dalam klasifikasi sedang

30

Intensitas 27,7 – 34,8 mm / hari termasuk dalam klasifikasi tinggi

40

Intensitas > 34,8 mm / hari termasuk dalam klasifikasi sangat timggi

50

Sumber : SK Menteri Pertanian No. 837 / KPTS / 1980

Sedangkan nilai masing-masing variabel kriteria penetapan kawasan lindung

berdasarkan SK Menteri pertanian no 837/KPTS/1980 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Nilai/Skoring Setiap Variabel

No Variabel dan Kriteria Nilai Skor

1 Jenis Tanah - Mediteran 45 - Latosol 30 - Aluvial 15 - Litosol 75 - Grumosol 60 2 Curah Hujan - Intensitas 13,6 – 20,7 m/hr 20 3 Kelerengan - 0-8 % 20 - 8-15 % 40 - 15-25 % 60 - 25-45 % 80 - > 45% 100 Sumber : Hasil Analisa



4.2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Berdasarkan PP RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional serta adanya pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang

diterbitkan dengan Permen PU No.16/PRT/M/2009, diantaranya mencakup mengenai

rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan

budidaya.

Berikut akan dijelaskan mengenai rencana pola ruang kawasn lindung dan budidaya,

diantaranya:

A. Kawasan Lindung

a. Kawasan hutan lindung;

b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

a. Kawasan bergambut; dan

b. Kawasan resapan air.

c. Kawasan perlindungan setempat meliputi:

a. Sempadan pantai;

b. Sempadan sungai;

c. Kawasan sekitar danau atau waduk; dan

d. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:

a. Kawasan suaka alam;

b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;

c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;

d. Cagar alam dan cagar alam laut;

e. Kawasan pantai berhutan bakau;

f. Taman nasional dan taman nasional laut;

g. Taman hutan raya;

h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan

i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

e. Kawasan rawan bencana alam meliputi:

a. kawasan rawan tanah longsor; dan

b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

f. Kawasan lindung geologi meliputi:

a. Kawasan cagar alam geologi; dan



b. Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap air tanah.

g. Kawasan lindung lainnya, meliputi:

a. Cagar biosfer;

b. Ramsar;

c. Taman buru;

d. Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan

e. Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa

atau biota laut yang dilindungi.

B. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan hutan produksi terbatas;

b) Peruntukan hutan produksi tetap; dan

c) Peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi.

2. Kawasan hutan rakyat;

3. Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan pertanian lahan basah;

b) Peruntukan pertanian lahan kering; dan

c) Peruntukan hortikultura.

4. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan

yang ada di wilayah kabupaten;

5. Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan perikanan tangkap;

b) Peruntukan budi daya perikanan; dan

c) Peruntukan kawasan pengolahan ikan.

6. Kawasan peruntukan pertambangan , yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan mineral dan batubara;

b) Peruntukan minyak dan gas bumi;

c) Peruntukan panas bumi; dan

d) Peruntukan air tanah di kawasan pertambangan.

7. Kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan industri besar;

b) Peruntukan industri sedang; dan

c) Peruntukan industri rumah tangga.



8. Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan pariwisata budaya;

b) Peruntukan pariwisata alam; dan

c) Peruntukan pariwisata buatan.

9. Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan:

a) Peruntukan permukiman perkotaan; dan

b) Peruntukan permukiman perdesaan.

Sebagai kawasan budidaya maka kawasan permukiman diarahkan dalam kajian lokasi

dan fungsi masing – masing permukiman, terutama di kaitkan dengan karakter lokasi,

misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya.

10. Kawasan peruntukan lainnya.



Tabel 4.2. Kriteria Kawasan Lindung

Jenis Kawasan Definisi Tujuan Perlindungan Kriteria

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

- Mencegah terjadinya erosi dan atau sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah, air dan air permukaan.

- Mencegah terjadinya erosi tanah pada kawasan dengan kelerengan terjal.

- Melindungi ekosistem wilayah sub-tropis.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini: b. Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175

menurut SK. Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan Keppres No. 32. tahun 1990.

c. Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 40%

d. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 m atau lebih di atas permukaan laut.

e. Kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dan memiliki kemiringan dengan kelas lereng > 15%.

f. Guna keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.

b. Kawasan Bergambut Adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

- Perlindungan kawasan yang mempunyai ciri ini:

- Melindungi ekosistem yang khas dari wilayah bergambut dan untuk keperluan cadangan air tanah.

- Mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penghambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang

Tanah gambut dengan ketebalan 3 meter yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa.




khas di kawasan yang bersangkutan

c. Kawasan Resapan Air Adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

- Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik pada kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Kawasan Perlindungan Setempat a. Kawasan Sempada Pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

- Melindungi wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Daratan sepanjang tepi pantai yang memiliki lebar yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik, minimal 100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat, dengan pengecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.

b.Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

- Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai

- Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang ada di luar pemukiman.

- Sempadan sungai di kawasan pemukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk membangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk

Adalah kawasan tertentu sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.

Melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau atau waduk.

Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk antara 50 – 100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat.

d. Kawasan Sekitar Mata Air

Adalah kawasan tertentu sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi

Melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik

Sekurang-kurangya dengan jari-jari 200 meter disekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum.




mata air. kawasan sekitarnya. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya a. Kawasan Suaka

Alam Adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

Melindungi keanekaragaman biota, jenis ekosistem, sejarah dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan suaka alam terdiri dari : cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian satwa. (SK Menteri Pertanian No. 81/Kpts/Um/8/1981). Kriteria cagar alam berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990 adalah : a. kawasan yang ditunjuk yang mempunyai

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya.

b. Mewakili formasi, biota tertentu dan/atau unit penyusun.

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisik yang masih asli dan tidak atau yang belum diganggu manusia.

d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.

e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Kriteria suaka marga satwa adalah : a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat

hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.

b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.

c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.




d. Mempunyai luas yang cukup sebagai jenis habitat satwa yang bersangkutan.

Kriteria hutan wisata adalah : a. Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan

yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia.

b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olahraga serta letak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk.

c. Mengandung satwa baru yang dapat dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangan tidak membahayakan.

Kriteria Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah: a. Areal yang ditunjuk yang memiliki jenis

plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang ditetapkan.

b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut.

c. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Kriteria Daerah Pengungsian Satwa adalah : b. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah

kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

c. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup




dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.

Melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta sebagai pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Minimal 130 kali rata-rata nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

e. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

Daerah berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekositem.

Melindungi keanekaragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem.

f. Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk

Untuk pengembangan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.




pariwisata dan rekreasi alam. g. Kawasan Cagar Budaya

dan Ilmu Pengetahuan

Adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada.

Melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarh, bangunan arkeologi, dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kriteria kawasan cagar budaya mengacu pada Monumenten Ordonantie Staatblad 1931 No. 238, sementara kriteria yang lengkap belum ada pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi di daerahnya.

Kawasan Rawan Bencana a. Kawasan Rawan Bencana

Adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam

Melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gempa bumi, longsor dan lain-lain.

Sumber : Departemen PU



Rencana pola ruang kawasan lindung yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni meliputi,

Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan

cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, serta kawasan lindung lainnya. Untuk lebih

jelasnya mengenai pembegian rencana kawasan lindung dapat dilihat dibawah ini.

4.3. KAWASAN LINDUNG

Kawasan hutan lindung dibagi menjadi beberapa kawasan diantaranya, meliputi:

a. Kawasan hutan lindung;

b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

a. Kawasan bergambut; dan

b. Kawasan resapan air.

c. Kawasan perlindungan setempat meliputi:

a. Sempadan pantai;

b. Sempadan sungai;

c. Kawasan sekitar danau atau waduk; dan

d. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:

a. Kawasan suaka alam;

b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;

c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;

d. Cagar alam dan cagar alam laut;

e. Kawasan pantai berhutan bakau;

f. Taman nasional dan taman nasional laut;

g. Taman hutan raya;

h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan

i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

e. Kawasan rawan bencana alam meliputi:

a. kawasan rawan tanah longsor; dan

b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

f. Kawasan lindung geologi meliputi:

a. Kawasan cagar alam geologi; dan



b. Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap air tanah.

g. Kawasan lindung lainnya, meliputi:

a. Cagar biosfer;

b. Ramsar;

c. Taman buru;

d. Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan

e. Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa

atau biota laut yang dilindungi.

Untuk lebih jelas mengenai kawasan lindung yang ada di Kabupaten Bintuni dapat dilihat

pada penjelasan dibawah ini:

4.3.1. Kawasan Hutan Lindung

Yang dimaksud dengan kawasan hutan Lindung adalah kawasan hutan yang

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

memelihara kesuburan tanah. Dari definisi tersebut maka di dapat kriteria kawasan hutan

lindung adalah sebagai berikut:

a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan

yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau

lebih;

b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh

persen); atau

c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di

atas permukaan laut.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Teluk Bintuni sendiri memeiliki beberapa kriteria

hutan lindung diantaranya adalah:

1. Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No.

837/Kpts/Um/11/1980;

2. Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45%;

3. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut;



4. Kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan

nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan renzina) dan memiliki kelerengan dengan luas

18.637 Km2 kelas lereng lebih besar 15%; serta

5. Guna keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.

Dari dua criteria diatas maka di dapat kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten

Teluk Bintuni seluas 149.125,00 Ha, atau jika dipersenkan dengan luas wilayah Kabupaten

Teluk Bintuni sebesar 8,17% yang keberadaanya menyebar di seluruh distrik yang ada di

Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar kondisi eksisting

keberadaan kawasan hutan yang ada di Kabupeten Teluk Bintuni, dibawah ini:

G A M B A R 4.2. Status Fungsi Kawasan Hutan di Kab. Teluk Bintuni

Pada perundangan menyebutkan bahwasannya di dalam UU No. 41 Tahun 1999

dijelaskan bahwa keberhasilan dan pengelolaan hutan berdasarkan azas keberpihakan

kepada rakyat banyak. Oleh karena itu pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi

sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat perlu dikedepankan

dan menjadi salah satu solusi pemecahannya. Hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan

berupa Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan



Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut di dalam memanfaatkan

kawasan hutan dan berdasarkan PP. No. 34 tahun 2002 pasal 3 bahwa kewenangan

penataan dan pengelolaan hutan berada di bawah pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi di atas, maka rencana pengelolaan kawasan hutan lindung di

Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

a) Perlu adanya upaya yang lebih konkret dan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten

Teluk Bintuni untuk mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai daerah tangkapan air

bagi Kabupaten Teluk Bintuni;

b) Perlu adanya tata batas yang jelas termasuk blok-blok pemanfaatannya untuk tetap

menjaga kelestarian hutan lindung baik dalam bentuk peta maupun tata batas di

lapangan;

c) Perlu adanya perencanan dan pengelolaan secara ketat terhadap kesimbangan

lingkungan fungsi kawasan hutan lindung selain berfungsi sebagai kawasan hijau

penyangga lingkungan juga dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan daya tarik

Kabupaten Teluk Bintuni dengan konsep “Natural Conservation And Tourism”;

d) Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi

lindung; serta pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang

mengganggu fungsi lindung;

e) Penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung

yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup; serta

f) Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang

telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat

mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis. Adapun

kegiatan yang dapat diperbolehkan membuat pos pengamatan kebakaran, pos

penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu, tiang listrik dan

menara stasiun televisi serta jalan setapak untuk pariwisata yang bangunannya bersifat

tidak permanen.





G A M B A R 4.3. Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Teluk Bintuni

4.3.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan ini meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan

air. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

4.3.2.1. Kawasan Bergambut

Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria

ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat

di hulu sungai atau rawa. Adapun kawasan bergambut

yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni salah satunya

berada di Desa Taroy yang terletak di Distrik Aranday.

Kawasan bergambut terdapat di Distrik Aranday, Distrik

Bintuni, Distrik Kaitaro, dan Distrik Babo.

Sungai yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dan

berpotensi memiliki kawasan bergambut ada 5 sungai

yaitu: Sungai Muturi yang berada di Distrik Bintuni yang

memiliki panjang sungai 140 M2, Sungai Sebyar berada di Distrik Aranday yang memiliki

panjang sungai 150 M2, Sungai Tembuni yang memiliki panjang 110 150 M2 berada di Distrik

Tembuni, Sungai Kaitaro yang memiliki panjang 53 M2 dan Sungai Kasuri yang memiliki

panjang 63 M2 berada di Distrik Babo.



Dari kondisi ke 5 sungai tersebut maka di dapat rencana pengelolaan untuk kawasan

bergambut disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem

unik; dan

c. Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air

4.3.2.2. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air menurut PP No 28 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang mempunyai

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol air permukaan. Pada

dasarnya, kawasan resapan air memiliki fungsi sebagai kawasan lindung terbatas atau

sebagai kawasan lindung lainnya.

Kawasan resapan air pada dasarnya memiliki fungsi sebagai kawasan lindung terbatas

atau sebagai kawasan lindung lainnya. Kawasan resapan air merupakan kawasan yang

mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat

pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air ini dapat

berupa perkebunan tanaman tahunan ataupun hutan. Kawasan ini dapat dikembangkan

sebagai areal perkebunan tanaman keras yang dimanfaatkan adalah hasil buah bukan

kayunya, sehingga masih tetap memiliki fungsi lindung.

Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk

meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Pada kawasan ini

diarahkan ke wilayah yang memiliki kelerengan 25-40% yang nantinya diharapkan

memberikan manfaat sebagai kawasan perlindungan bawahannya.

Kawasan resapan air yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni kebanyakan berada pada

kawasan hutan yang juga berfungsi sebagai kawasan resapan air tersebut. Adapun kawasan

resapan air ini memiliki beberapa pengelolaan diantaranya adalah :

a. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui

pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan

terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

b. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;



c. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai

ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat

kehidupan berbagai satwa;

d. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, out bond, camping)

terutama di sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta

e. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah,

bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih

tinggi.

4.3.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Untuk arahan kawasan perlindungan setempat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni

meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan

kawasan sekitar mata air. Untuk lebih jelas mengenai penjelasan diatas dapat dilihat

dibawah ini.

4.3.3.1. Kawasan Sempadan Pantai

Penetapan sempadan pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan

kelestarian fungsi pantai, sebagai potensi sumberdaya yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, dari adanya penetapan sempadan pantai

tersebut maka di dapat kriteria sempadan pantai adalah:

a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik

pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal

dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sempadan pantai yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni berada di sekitar Distrik

Aranday, Distrik Babo, Distrik Tembuni serta Distrik Kuri. Panjang pantai di Teluk Bintuni +

195 mill, sehingga luas sempadan pantai + 5206.50 Ha. Selain itu, laut di Teluk Bintuni pada

umumnya berbatasan dengan hutan bakau yang memiliki fungsi untuk perkembang biakan

ikan dan makhluk hidup baik dari air laut maupun air payau, sehingga kawasan laut tersebut

diberi fungsi lindung.

Untuk lebih jelasnya mengenai sempadan pantai yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni

dapat dilihat dibawah ini:



G A M B A R 4.4. Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Teluk

Bintuni

Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dilarang

mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;

2. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat

ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria harus dilindungi dari

kerusakan;

3. Penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau yang telah rusak dan mempertahankan

keberadaannya;

4. Pengembangan pada kawasan sepanjang pantai perlu dilakukan sesuai dengan

peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;

5. Menjaga kelestarian kawasan lindung setempat (pesisir) untuk menunjang kelestarian

kawasan pantai;

6. Bangunan yang memanfaatkan kawasan pantai diusahakan diletakkan di luar sempadan

pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai seperti: dermaga dan

tower penjaga keselamatan pengunjung pantai; serta

7. Menjadikan kawasan sempadan pantai sebagai obyek penelitian.



4.3.3.2. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan

sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai

manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah

melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat

menggangu dan merusak kualitas air sungai, kondisi

fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan

aliran sungai. Adapun luasan kawasan sempadan

sungai yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah kurang lebih seluas 5160 Ha, luasan

tersebut di dapat dari sungai yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dan berpotensi memiliki

kawasan bergambut ada 5 sungai yaitu: Sungai Muturi yang berada di Distrik Bintuni yang

memiliki panjang sungai 140 Km2, Sungai Sebyar berada di Distrik Aranday yang memiliki

panjang sungai 150 Km2, Sungai Tembuni yang memiliki panjang 110 150 Km2 berada di

Distrik Tembuni, Sungai Kaitaro yang memiliki panjang 53 Km2 dan Sungai Kasuri yang

memiliki panjang 63 Km2 berada di Distrik Babo.

Kawasan sempadan sungai terdapat di Distrik Aranday, Distrik Bintuni, Distrik Kaitaro,

dan Distrik Babo dengan luas kurang lebih 5.160 Ha dengan ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman

dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman

dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan

c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup

untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Dari kondisi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni maka di dapat kriteria kawasan

sempadan sungai sekurang-kurangnya (atau sesuai peraturan yang berlaku):

Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100

meter kiri-kanan sungai.



Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50

meter.

Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan

minimum 15 meter. Kawasan ini hampir di setiap distrik, bahkan pada sekitar aliran

sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat

setempat.

Arahan kegiatan pemanfaatan sempadan sungai yang bisa digunakan, adalah sebagai

berikut:

a) Arahan kegiatan daerah hulu sungai:

Pengaturan erositas dan pemeliharaan hutan; dan

Pengaturan tanah pertanian, sehingga tidak merambah kawasan hutan lindung.

b) Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai:

Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai upaya menjamin terjaganya

daya dukung pangan;

Pengembangan drainase; serta

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air (pengendalian

banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan,

pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku).

c) Arahan kegiatan muara sungai:

Pengembangan perikanan /perikanan darat; dan

Pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologis.

Rencana pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kabupaten Teluk Bintuni :

1) Pencegahan berkembangnya kegiatan budidaya disepanjang sungai yang dapat

menggangu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dasar sungai serta alirannya

2) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai

3) pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di sempadan sungai,

diantaranya jalan inspeksi dan bangunan pengolah air

4) Pengamanan daerah aliran sungai dari kegiatan terbangun dan mengfungsikannya

sebagai hutan lindung

5) Pengerukan sedimentasi sungai dan muaranya

6) Pelebaran sungai untuk meningkatkan daya tampung/debit sungai

7) Normaslisasi sungai

8) Pengaturan garis sempadan sungai



9) Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian

atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;

10) Sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan

dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari

latar depan jika masih memungkinkan;

11) Sungai yang arusnya lemah dan bukan sungai yang menyebabkan timbulnya banjir

dapat digunakan untuk pariwisata; serta

12) Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui

penataan kawasan tepian sungai.

G A M B A R 4.6. Penataan Kawasan Sempadan Pada Sungai Dengan Lokasi Datar

Tanaman seresah penutup tanah kaya nitrogen Fam. Leguminosae mis kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, dll

Tanaman budidaya dengan perakaran kuat mis: mangga, nangka, jambu, kersen dll

Tanaman penahan air run off mis : talas, ketela dll

Tanaman pohon dgn perakaran kuat penahan longsor, mis : mangga jambu, bambu, mente dll Cekungan penahan air

larian

Tanaman sayuran penahan air larian mis: ketela rambat, kangkung, kacang tanah, tales dll



G A M B A R 4.7. Penataan Kawasan Sempadan Tanpa Tanggul Pada Sungai dengan Lokasi Miring

G A M B A R 4.8. Penataan Kawasan Sempadan Tanpa Tanggul

Pada Sungai dengan Pemanfaatan Peternakan

Saluran pembuangan kotoran dari limbah industri kecil/rumah tangga

Plastik polycarbonat

Tanaman penyerap air (pisang, umbi-umbian) Tanaman merambat

memfiksasi nitrogen ( kacang panjang, koro, Fam leguminoceae

Tanaman penguat tanah

Tanaman penguat tanah

Saluran pembuangan kotoran ternak

Kolam penguraian dan pemanfaatan limbah organik untuk kebun basah, seperti kangkung, sawi, dll

Saluran pembuangan limpasan kolam



G A M B A R 4.9. Penataan Kawasan Sempadan tanpa tanggul Pada sungai dengan Pemanfaatan Industri

G A M B A R 4.10. Pembagian Zona Daerah Penguasaan Sungai Bertanggul

G A M B A R 4.11. Pembagian zona daerah penguasaan sungai tidak bertanggul



4.3.3.3. Kawasan Sempadan Danau

Kawasan sekitar danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Adapun

kriteria penetapan sempadan danau adalah sebagai berikut:

1. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari

titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau

2. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap

bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Kawasan sekitar danau terdapat di kawasan sekitar Danau Tenemot di Distrik Aranday

dan Danau Makiri di Distrik Aranday, dengan ketentuan 50 m dari titik pasang tertinggi ke

arah darat.

Penetapan sempadan danau mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan

kelestarian fungsi danau sebagai potensi sumberdaya air permukaan. Sempadan danau

yang direncanakan di Kabupaten Teluk Bintuni antara lain:

Sempadan Danau Tenemot

Danau Tenemot terletak di Distrik Aranday luas danau 97,50 Ha. Sempadan waduk

ditetapkan 50 meter dari titik pasang tertinggi kea arah darat.

Sempadan Danau Makiri

Gambar 4.11. Waduk T E N E M O T di Kabupaten Teluk Bintuni



Danau Makiri terletak di

Distrik Aranday luas danau

75 Ha. Sempadan waduk

ditetapkan 50 meter dari titik

pasang tertinggi kea arah

darat.

Rencana pengelolaan kawasan sempadan danau dilakukan dengan cara:

a. Pembuatan green belt baru dengan ketebalan 100 meter serta pengaturan garis

sempadan danau;

b. Untuk mendukung fungsi lindung di kawasan sempadan danau, maka disekeliling

sempadan difungsikan sebagai kawasan penyangga. Penetapan kawasan penyangga di

luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 meter dari semapadan danau.

Fungsi kawasan penyangga ini diantaranya sebagai daerah tangkapan air hujan untuk

disalurkan dan diendapkan di kolam penampung sebelum disalurkan ke danau untuk

menghindari terjadinya sedimentasi di danau akibat terkikisnya tanah oleh air hujan;

c. Pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan budidaya di kawasan

penyangga, kegiatan yang diijinkan berkembang di kawasan penyangga ini hanya

berupa kegiatan rekreasi dan olah raga alam;

d. Pencegahan dan pengendalian berkembangnya kegiatan budidaya di sempadan danau

agar tidak mengganggu fungsi danau terutama sebagai sumber air;

e. Pengembangan kawasan hutan di sempadan danau yang telah mengalami kerusakan

melalui program rehabilitasi, reboisasi dan konservasi;

f. Pengamanan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan,

sehingga dapat dicegah terjadinya sedimentasi di danau, dengan cara menghindari

kegiatan pembukaan lahan (land clearing) pada musim hujan dan diupayakan

pembangunannya mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada,

menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur serta penghijauan pada

daerah-daerah gundul; serta

g. Pembuatan kolam retensi/embung-embung untuk menambah penyediaan air bersih di

Kabupaten Teluk Bintuni.

4.3.3.4. Kawasan Sekitar Mata Air

Gambar 4.12. Waduk M A K I R I

di Kab. Teluk Bintuni



Kawasan sekitar mata air, yaitu kawasan

kurang lebih berjari – jari 200m dari mata air,

merupakan kawasan perlindungan setempat.

Mata air adalah air tanah yang secara alami

muncul karena adanya hubungan antara akuifer

dengan permukaan tanah. Hubungan tersebut

bisa berupa rekahan saluran pelarutan atau

pemotongan topografi. Mata air berdebit besar

umumnya muncul karena adanya rekahan dan sering terjadi pada batuan vulkanik muda.

Sumber air lain di Daratan Teluk Bintuni di dominasi oleh beberapa resapan dan mata air

yang mengalirkan air tawar secara intermittent yang dijumpai di berbagai tempat di seluruh

daratan di Teluk Bintuni yang lokasinya berda di pinngiran Distrik Bintuni, Distrik Aranday,

Distrik Babo dan Distrik Tembuni, lokasi kawasan sekitar mata air ini berada di bagian utara

maupun selatan dan timur Teluk Bintuni di sepanjang daerah pesisir, sekalipun tidak

dimanfaatkan sebagai sumber air bersih oleh penduduk setempat.

Kawasan sekitar mata air terdapat di Distrik Bintuni, Distrik Aranday, Distrik Babo dan

Distrik Tembuni, dengan ketentuan:

a. daratan dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air untuk di luar kawasan

permukiman; dan

b. daratan dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi mata air untuk di dalam kawasan

permukiman.

Perlindungan di sekitar mata air ini dimaksudkan melindungi secara langsung dari

gangguan khususnya aktifitas manusia yang berakibat menurunnya kualitas mata air.

Perlindungan setempat ini difokuskan kepada badan air dari mata air, perlindungan daerah

tangkapan mata air atau recharge area ditekankan dalam perlindungan kawasan resapan

air. Untuk perlindungan setempat kawasan sekitar mata air ditetapkan minimal radius 200

meter dari mata air. Kawasan dengan radius 15 meter dari mata air harus bebas dari

bangunan kecuali bangunan penyaluran air. Menurut PP No 28 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan sekitar mata air

meliputi:

a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi

mata air; dan

b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air di Kabupaten Teluk Bintuni antara lain:



1. Penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum berjari-jari 200 meter

dari sumber mata air tersebut jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di

dalam kawasan permukiman. Dengan demikian di sekitar kawasan sumber air dapat

ditanami dengan jenis tanaman yang dapat mengikat air, sehingga kawasan di sekitar

sumber air juga dapat digunakan sebagai daerah resapan.

2. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan

menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

3. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;

4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau

ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang

tidak berhubungan dengan konservasi mata air; serta

6. Untuk mata air yang terletak pada kawasan lindung, maka perlindungan sekitarnya tidak

dilakukan secara khusus, sebab pada kawasan lindung tersebut sudah sekaligus

berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan air.

4.3.3.5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau ditetapkan minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan yang ada di

wilayah Kabupaten, terdiri atas RTH publik 20 % dan RTH privat 10 %.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah

area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam. Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH

publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk

kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota,

taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan

yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik

masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah paling

sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling

sedikit 20 % dan RTH privat 10 %. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan

sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola



ruang wilayah.

Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem

kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat,

maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara

bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/

kawasan perkotaan. Adapun beberapa Distrik yang termasuk kawasan perkotaan dan harus

memenuhi proporsi 30% dari luas wilayahnya, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Teluk

Bintuni sebesar 19.086,48 ha yang tersebar di 24 Distrik. Dari luasan wilayah perkotaan

tersebut yang termasuk ruang terbuka hijau kota adalah 30% yaitu seluas 5.725,94 ha yang

tersebat di 24 Distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

Proporsi RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan

agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan

pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan

proporsi RTH di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, maka pemerintah,

masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung

miliknya.

4.3.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni

diantaranya meliputi cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau (mangrove), kawasan

taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

penjelasan di bawah ini:

4.3.4.1. Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam yaitu kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis

tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit

penyusun, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak

atau belum terganggu manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang

pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas, mempunyai ciri khas

dan dapat merupakan satu - satunya contoh disuatu daerah; serta keberadaanya

memerlukan upaya konservasi.

Pada prinsipnya kawasan cagar alam ini merupakan kawasan lindung yang ditetapkan

fungsinya untuk menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi. Dari

adanya prinsip tersebut maka didapat kriteria sebagai berikut adalah:



a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;

b. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;

c. Memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu

manusia;

d. Memiliki luas dan bentuk tertentu; atau

e. Memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta

keberadaannya memerlukan konservasi.



Kawasan cagar alam di Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai Cagar Alam Teluk

Bintuni dengan pengukuhan terakhir dengan SK Menhut No. 891/Kpts-II/1999 dengan

luasan 124.850 Ha. Kawasan cagar alam yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat dua

kawasan cagar alam yaitu :

a. kawasan Cagar Alam Teluk Bintuni yang berada di sekitar Distrik Wamesa

b. Kawasan Cagar Alam Wagura Kote yang berada di sekitar Distrik Babo.

Untuk jelasnya mengenai kawasan cagar alam dapat di lihat di bawah ini:

Rencana pengelolaan kawasan cagar alam antara lain dilakukan dengan :

1. Kondisi Cagar alam ini memiliki kecenderungan rusak, maka diperlukan pengawasan

dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap

ekosistemnya;

2. Untuk menghindari kerusakan, maka perlu dipertahankan hutan hujan tropis yang

lengkap vegetasinya dari perdu hingga kanopi;

3. Melindungi satwa yang menonjol dan masih berkembang;

4. Sebagai kawasan resapan air, sebab diketahui kawasan cagar alam tersebut memiliki

curah hujan yang cukup tinggi;

5. Pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai obyek wisata pariwisata penelitian, out

bond dan sebagainya, dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan;

Gambar 4.13. Kawasan Cagar Alam

Teluk Bintuni di Kab. Teluk Bintuni



6. Apabila terdapat alih fungsi lindung, maka harus dikembalikan ke fungsi semula sebagai

perlindungan bawahannya;

7. Program pengelolaan, hutan kemasyarakatan dengan konsep berkelanjutan dan konsep

desa hutan;

8. Melestarikan ekosistem yang masih berkembang, antara lain:

a. Vegetasi hutan rimba alam campuran dengan pepohonan didominasi yang

merupakan jenis tumbuhan langka;

b. Satwa liar yang terdapat di kawasan Cagar Alam.

9. Rencana yang diterapkan adalah membatasi merambahnya kawasan terbangun dan

budidaya;

10. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan

pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara

tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

4.3.4.2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove)

adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat

alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi

memberikan perlindungan kepada perikehidupan

pantai dan laut. Kawasan pantai berhutan bakau

ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang

pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga

puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang

tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Kawasan pantai berhutan bakau terdiri atas kawasan hutan mangrove di Sungai

Bomberai, Sungai Otoweri, Sungai Amutu Besar, Sungai Amutu Kecil, Sungai Tagarata,

Sungai Wagura, Sungai Kasuri, Sungai Onar, Sungai Mumusi, Sungai Tantowari, Sungai

Muturi, Sungai Tembuni, Sungai Sebyar, Sungai Weriagar, dan Sungai Kamundan dengan

luas total kurang lebih 450.000 Ha.

Komunitas mangrove di wilayah ini membentuk suatu pembatas atau pinggiran di

dalam habitat pesisir, yang terpengaruh oleh pasang-surut antara perairan teluk terbuka

dan hutan rawa sagu atau hutan rawa campuran di bagian dalam daratan. Hutan mangrove

di Kawasan Teluk Bintuni penyebarannya tidak merata. Luas kawasan hutan mangrove

Hutan Mangrove di Teluk Bintuni



terbesar terdapat di bagian timur Wilayah Teluk Bintuni. Di Kabupaten Teluk Bintuni

terdapat Hutan Mangrove yang merupakan hutan mangrove terbesar di Indonesia dan

terbesar ke – 2 di Asia dengan luas mencapai 450.000 Ha. Berikut gambaran mengenai

hutan mangrove yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni:

a) Ditetapkan sebagai Cagar Alam Teluk Bintuni dengan pengukuhan terakhir dengan SK

Menhut No. 891/Kpts-II/1999 dengan luasan 124.850 Ha.

b) Ekosistem mangrove merupakan habitat beragam jenis ikan, kepiting, udang, kerang,

reptil dan mamalia. Dengan demikian maka keberadaan hutan mangrove berkaitan

dengan potensi pengembangan sektor perikanan.

c) Hutan mangrove dengan sistem perakarannya yang kokoh mampu menahan hempasan

ombak dan mencegah abrasi pantai/tepisungai. Selain itu juga berfungsi sebagai

perangkap sedimen dan penetralisir sebagian dari senyawa-senyawa yang bersifat

racun.

Hutan Mangrove di Kawasan Teluk Bintuni dapat dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok yaitu: kelompok hutan mangrove Sungai Bomberai, Sungai Otoweri, Sungaio

Amutu Besar, Sungai Amutu kecil, Sungai Tagarata, Sungai Wagura, Sungai Kasuri, Sungai

Onar, Sungai Mumusi, Sungai Tantowari, Sungai Muturi, Sungai Tembuni, Sungai Sebyar,

Sungai Weriagar, dan Sungai Kamundan. Pada bagian luar vegetasi mangrove yang

berbatasan langsung dengan garis pantai/muara teluk, struktur jumlah pohonnya lebih kecil

dibandingkan dengan vegetasi mangrove yang tumbuh lebih ke belakang, terutama

disepanjang sungai-sungai besar bermuara di Kawasan Teluk Bintuni.

Vegetasi hutan mangrove di Teluk Bintuni secara umum dapat dibedakan menjadi 3

zona berdasarkan jenis pohon pembentuk tajuk yang dominan, yaitu zona Avicenia-

Sonneratia, Rhizophora-Sonneratia, dan Rhizophora-Bruguiera. Zona Avicenia-Sonneratia

dan Rhizophora-Sonneratia adalah zona komunitas mangrove yang paling luar dan langsung

berhadapan dengan Teluk Bintuni. Jenis yang dijumpai pada daerah ini didominasi oleh jenis

Avicenia alba, Avicenia marina, dan Rhizophora mucronata dengan tinggi pohon rata-rata

mencapai 10 meter. Substrat yang ada di bawah tegakan pada zona ini adalah endapan

lumpur yang masih lunak dan tanah lepas yang terendam oleh pasang surut. Sedangkan

substrat yag ada di bawah wilayah mangrove terutama pada zona Avicenia-Sonneratia agak

lebih padat.

Zona Rhizophora-Bruguiera merupakan wilayah hutan mangrove yang umumnya

tumbuh lebih ke darat, terutama di sepanjang pinggiran sungai-sungai besar dan kecil yang

bermuara di Teluk Bintuni. Secara umum, Rhizophora spp. dan Bruguiera spp. merupakan



pohon-pohon pembentuk tanjuk utama dalam zona ini. Jenis-jenis lain yang banyak dijumpai

di zona ini adalah Rhizophora mucronata, R. apiculata, Bruguiera gymnorhiza, Bruguiera

parviflora, Xylocarpus spp., Ceriops tagal, Avicenia officinalis. Pada zona ini juga dijumpai

jenis tumbuhan bawah, yaitu Acanthus ebracteatus, Acanthus ilicifolius, Aegiceras

corniculatum dan Avicenia intermedia (api-api merah). Substrat yang ada di bawah tegakan

pada zona ini sudah lebih keras dan kompak (tidak lepas) yang di dominasi oleh fraksi liat.

Pada daerah yang paling dekat dengan pasang-surut ditemukan jenis mangrove dengan

kerapatan cukup tinggi, yaitu genus Rhizophora, Sonneratia, dan Avicenia. Kehadiran jenis-

jenis mangrove ini semakin berkurang atau tidak hadir sama sekali pada daerah yang lebih

ke arah daratan di sepanjang sungai.

Rencana pengelolaan untuk kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) dilakukan

dengan cara:

1. Melestarikan keberadaan hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan

ekosistem;

2. Melakukan penanaman bibit bakau;

3. Mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun

permukiman;

4. Melarang penebangan hutan oleh penduduk; serta

5. Mengurangi pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara.

4.3.4.3. Kawasan Taman Wisata Alam

Menurut PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Kriteria Taman Wisata Alam menurut PP No 28 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional meliputi:

a. Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli

serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;

b. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;

c. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan

d. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata

alam.



Kawasan taman wisata alam terdapat di Distrik Merdey, Distrik Babo dan Distrik Bintuni.

Taman wisata alam di Kabupaten Teluk Bintuni di bagi menjadi dua wisata alam

pegunungan serta wisata alam bahari. Taman wisata pegunungan ini didukung dengan

adanya 4 gunung yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni dianatarany Gunung Faumai,

Gunung Ubukai, Gunung Sigimerai dan Gunung Wayura yang tersebar di tiga distrik yaitu

Distrik Merdey, Babo dan Bintuni. Keberadaan ke empat gunung tersebut memiliki panorama

yang indah sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menambah

pendapatan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai panorama gunung yang ada di

Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Selain wisata alam pegunungan terdapat juga wisata bahari yaitu pada kawasan pesisir

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kawasan-

kawasan pesisir lain di Provinsi Papua Barat. Kekhasannya terutama ditinjau dari aspek

biogeofisik, dimana sebagian besar kawasan pesisirnya didominasi oleh ekosistem

mangrove, dengan topografi datar pada kemiringan 0 – 5 derajat ke arah Perairan Teluk

Bintuni. Kawasan ini juga merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi Sungai

Weriagar,Sungai Sebyar, Sungai Tembuni, Sungai Bintuni, dan Sungai Wasian yang

seluruhnya bermuara di Teluk Bintuni, sehingga dapat pula disebut sebagai DAS Teluk

Bintuni. Kondisi ini memberi gambaran bahwa kawasan pesisir Kabupaten Teluk Bintuni

tergolong sensitif terhadap perubahan penutupan vegetasi hutan secara drastis. Lebih khas

lagi kawasan pesisir ini terletak pada salah satu wilayah tektonik yang paling aktif di dunia,

sehingga tergolong rawan gempa bumi dan tsunami.

Gambar 4.14. Kawasan Wisata Alam di Kab. Teluk Bintuni



Berdasarkan potensi sumberdaya alam, kawasan pesisir ini memiliki potensi

sumberdaya alam yang beragam dan bernilai ekonomi tinggi seperti sumberdaya hutan,

biota perairan, dan gas alam. Sumberdaya hutan mencakup hutan lahan kering, hutan

rawa¬rawa, dan hutan magrove. Berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi cagar

alam, hutan lindung, dan hutan produksi yang mencakup hutan produksi tetap, hutan

produksi yang dapat dikonversi. Biota perairan bernilai ekonomi tinggi terutama udang, ikan,

dan kepiting, termasuk pula buaya. Potensi sumberdaya alam ini ternyata telah menarik

minat para pengusaha swasta untuk melakukan investasi dengan skala usaha besar di

Kawasan Pesisir Teluk Bintuni.

Rencana pengelolaan kawasan taman wisata alam di Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan

dengan:

a. Pada kawasan obyek wisata alam harus dilestarikan sehingga dapat menunjang

kehidupan flora dan fauna yang hidup di daerah tersebut;

b. Obyek wisata alam memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan

pengembangan jalur wisata yang menjadikan lokasi obyek wisata alam sebagai salah

satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian

dan pendidikan; serta

c. Penerapan sistem insentif bagi pemanfaatan kawasan obyek wisata alam yang sesuai

dengan fungsinya dan memberikan disinsentif bagi kawasan obyek wisata alam yang

tidak sesuai dengan fungsinya.

4.3.5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Teluk Bintuni antara lain adalah kawasan

rawan banjir adalah sebagai berikut:

4.3.5.1. Kawasan Rawan Banjir

Di Kabupaten Teluk Bintuni, daerah yang berpotensi banjir adalah daerah perbatasan

dengan Kabupaten Sorong Selatan (Sungai Kamundan).

Gambar 4.6. Daerah Rawan

Banjir di Kabupaten Teluk Bintuni



Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering

dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Terhadap kawasan yang

dimaksud diatas perlu dilakukan penanganan-penanganan adapun langkah-langkahnya

adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;

2. Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;

3. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan.

Kawasan rawan banjir terdapat di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sorong

Selatan. Pada kawasan rawan banjir dilakukan upaya-upaya mitigasi bencana berupa :

1. penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;

2. normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;

3. melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan;

4. pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai secara lintas wilayah;

5. pembuatan tanggul pada kawasan daerah aliran sungai dengan prioritas pada kawasan

dataran dan rawan banjir;

6. optimalisasi fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;

7. koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain;

8. pelestarian kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;

9. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan

pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan

bendungan baru; dan

10. pembuatan saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer,

sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.

Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir

dan genangan periodik ditetapkannya rencana pengelolaan pada kawasan rawan banjir

tersebut, diantaranya:

a. Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;

b. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan

dataran dan rawan banjir;

c. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta



d. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan

wilayah lain.

Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni:

1). Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai

2). Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan

pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan

bendungan baru, dan

3). Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer,

sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.

4.3.5.2. Kawasan Rawan Tanah

Menurut pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor (Peraturan menteri

pekerjaan umum No.22/prt/m/2007), dijelakan bahwa Kawasan rawan bencana longsor

adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi

longsor.

Penetapan Kawasan Rawan Bencana Longsor

Pada prisipnya longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari

pada gaya penahan. Gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban,

dan berat jenis tanah dan batuan, sedangkan gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh

kekuatan batuan dan kepadatan tanah.

Penetapan kawasan rawan bencana longsor dilakukan melalui identifikasi dan

inventarisasi karakteristik (ciri-ciri) fisik alami yang merupakan faktor-faktor pendorong yang

menyebabkan terjadinya longsor. Secara umum terdapat 14 (empat belas) faktor pendorong

yang dapat menyebabkan terjadinya longsor sebagai berikut:

a. Curah hujan yang tinggi;

b. Lereng yang terjal;

c. Lapisan tanah yang kurang padat dan tebal;

d. Jenis batuan (litologi) yang kurang kuat;

e. Jenis tanaman dan pola tanam yang tidak mendukung penguatan lereng;

f. Getaran yang kuat (peralatan berat, mesin pabrik, kendaraan bermotor);

g. Susutnya muka air danau/bendungan;

h. Beban tambahan seperti konstruksi bangunan dan kendaraan angkutan;

i. Terjadinya pengikisan tanah atau erosi;



j. Adanya material timbunan pada tebing;

k. Bekas longsoran lama yang tidak segera ditangani;

l. Adanya bidang diskontinuitas;

m. Penggundulan hutan; dan/atau

n. Daerah pembuangan sampah.

Uraian lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan tentang longsor dan faktor-faktor

penyebabnya yang disajikan pada bagian akhir pedoman ini. Keempat belas factor 16

tersebut lebih lanjut dijadikan dasar perumusan kriteria (makro) dalam penetapan kawasan

rawan bencana longsor sebagai berikut:

a. Kondisi kemiringan lereng dari 15% hingga 70%;

b. Tingkat curah hujan rata-rata tinggi (di atas 2500 mm per tahun);

c. Kondisi tanah, lereng tersusun oleh tanah penutup tebal (lebih dari 2 meter);

d. Struktur batuan tersusun dengan bidang diskontinuitas atau struktur retakan;

e. Daerah yang dilalui struktur patahan (sesar);

f. Adanya gerakan tanah; dan/atau

g. Jenis tutupan lahan/vegetasi (jenis tumbuhan, bentuk tajuk, dan sifat Perakaran).

Gambar 4.6. Tipilogi Zona berpotensi longsor berdasarkan hasil kajian hidrogeomorfologi



Berdasarkan faktor penyebab terjadinya gerakan tanah tersebut, maka Kabupaten

Teluk Bintuni dibedakan menjadi :

a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Meliputi lembah sungai, perbukitan sebelah selatan Distrik Babo termasuk Distrik

Farfurwar, Distrik Wamesa, Distrik Kuri dan sebelah utara Distrik Bintuni (Merdey). Pada

zona ini sering terjadi gerakan tanah, yang mana gerakan tanah lama dan baru masih

aktif bergerak akibat pengaruh curah hujan yang tinggi.

b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Tersebar setempat-setempat di daerah perbukitan terjal di bagian selatan.

c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Meliputi daerah perbukitan landai. Pada zona ini gerakan tanah dapat terjadi bila

terdapat gangguan/pemotongan lereng.

Strategi mitigasi bencana Kawasan Rawan Gerakan Tanah dilakukan melalui:

1. Mitigasi bencana melalui penataan ruang

Manajemen resiko kawasan rawan gerakan tanah melalui penataan ruang dapat

dilakukan dengan :

a) Menghindari pembangunan rumah atau sarana lainnya pada daerah yang

mempunyai kemiringan lereng 25 – 45% dan > 45% dan mengarahkan

pembangunan pada tanah stabil

b) Menghindari perencanaan pembangunan pada daerah yang mempunyai

kerentanan gerakan tanah tinggi, sedangkan pembangunan zona berkerentanan

menengah perlu dilakukan analisis kestabilan pada tiap lokasi tapak

c) Menghutankan kembali tanah yang gundul (ktitis) dengan pohon-pohon yang

mempunyai akar kuat dan dalam yag dapat berfungsi sebagai penguat tanah,

untuk mencegah terjadinya gerakan tanah.

d) Perlu kewaspadaan pada daerah-daerah sekitar alur-alur sungai yang berpotensi

terlanda aliran bahan rombakan, terutama jika terjadi letusan G. Merapi atau

terjadi akumulasi material gerkan tanah pada bagian atas alur. Hindari pembuatan

permukiman pada daerah-daerah sekitar mulut alur dan kelokan sungai

e) Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan gerakan tanah, area pegunungan

terutama yang memiliki kemiringan lereng yang curam, area dengan degradasi



lahan yang parah, area yang tertutup butir-butir pasir yang lembut, area dengan

curah hujan tinggi;

f) Memanfaatkan wilayah rentan gerakan tanah sebagai terbuka hijau

2. Mitigasi bencana gerakan tanah melalui rekayasa teknologi dapat dilakukan

dengan:

a) Melakukan perbaikan drainase tanah, seperti perbaikan sistem drainase

hydroseeding, dan soil nailing; serta

b) Membangun berbagai pekerjaan struktural, seperti : rock netting, shotcrete, block

pitching, stone pitching, retaining wall, gabion wall, installation of geotextile, dsb.

c) Terasering dengan system drainase yang tepat (drainase pada teras-teras dijaga

jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah).

d) Khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan baik berupa

bangunan konstruksi, tanaman maupun parit

e) Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun

air tanah (fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari

air meresap ke dalam lereng atau menguras air dalam lereng keluar lereng. Jadi

drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam

tanah).

GAMBAR 4.8. Penanganan Kawasan Konservasi Dan Rawan Longsor

Pada kawasan rawan gerakan tanah dilakukan upaya-upaya mitigasi bencana berupa:



a) menghindari pembangunan rumah atau sarana lainnya pada daerah yang mempunyai

kemiringan lereng 25 – 45% dan > 45% dan mengarahkan pembangunan pada tanah

stabil;

b) menghindari perencanaan pembangunan pada daerah yang mempunyai kerentanan

gerakan tanah tinggi, sedangkan pembangunan zona berkerentanan menengah perlu

dilakukan analisis kestabilan pada tiap lokasi tapak;

c) menghutankan kembali tanah yang gundul (ktitis) dengan pohon-pohon yang

mempunyai akar kuat dan dalam yag dapat berfungsi sebagai penguat tanah, untuk

mencegah terjadinya gerakan tanah;

d) meningkatkan kewaspadaan pada daerah-daerah sekitar alur-alur sungai yang

berpotensi terlanda aliran bahan rombakan, terutama jika terjadi letusan gunung atau

terjadi akumulasi material gerkan tanah pada bagian atas alur;

e) hindari pembuatan permukiman pada daerah-daerah sekitar mulut alur dan kelokan

sungai;

f) mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan gerakan tanah, area pegunungan terutama

yang memiliki kemiringan lereng yang curam, area dengan degradasi lahan yang

parah, area yang tertutup butir-butir pasir yang lembut, area dengan curah hujan

tinggi;

g) memanfaatkan wilayah rentan gerakan tanah sebagai terbuka hijau;

h) melakukan perbaikan drainase tanah, seperti perbaikan sistem drainase hydroseeding,

dan soil nailing;

i) membangun berbagai pekerjaan struktural, seperti : rock netting, shotcrete, block

pitching, stone pitching, retaining wall, gabion wall, installation of geotextile, dsb;

j) terasering dengan system drainase yang tepat (drainase pada teras-teras dijaga

jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah);

k) khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan baik berupa bangunan

konstruksi, tanaman maupun parit; dan

l) meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air

tanah (fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air

meresap ke dalam lereng atau menguras air dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase

harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah).

4.3.5.3. Kawasan Gempa Bumi



Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar

lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Gempa bumi

merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada

bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebab gempa adalah:

a. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi

b. Aktivitas sesar dipermukaan bumi

c. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuhan tanah

d. Aktivitas gunungapi

e. Ledakan Nuklir

Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang belum dapat dicegah. Usaha yang

dapat dilakukan saat ini diantaranya adalah memperkecil atau menghindar dari bencana

yang ditimbulkannya. Salah satu upaya adalah membagi daerah gempa berdasarkan tingkat

kegempaannya, sehingga apabila akan mendirikan bangunan dirancang sesuai dengan

kekuatan gempa di daerah tersebut. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah yang

rawan bencana alam gempa bumi, karena di beberapa Distrik dijumpai adanya sesar yaitu di

Bintuni, Merdey, Wamesa, Kuri, dan Babo. Arah umum sebaran sesar di daerah ini dapat

dibedakan menjadi 2 yaitu: barat laut – tenggara dan barat daya – timur laut.

Strategi mitigasi bencana gempa bumi antara lain:

1. Mitigasi bencana gempa bumi melalui penataan ruang

Manajemen resiko gempa bumi (earthquake risk management) melalui penataan ruang

dapat dilakukan dengan :

a. Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang aman dari gempa bumi, antara lain dengan

menganalisis tipe-tipe tanah dan struktur geologinya maupun patahan atau sesar di

suatu daerah merupakan salah satu sumber gempa bumi tektonik. Untuk itu perlu

dilakukan usaha memetakan arah patahan dengan lebih teliti, khususnya di suatu

daerah yang ada indikasi patahan. Pemetaan ini bermanfaat untuk memberi saran ke

penduduk, swasta, ataupun pemerintah jika mereka hendak membangun perumahan

atau gedung.

b. Mengalokasikan penempatan bangunan (perumahan dan fasilitas umum yang vital,

seperti : rumah sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan sebagainya)

pada wilayah yang aman dari gempa bumi.

c. Bangunan hendaknya tidak memotong atau dibangun di atas jalur patahan. Dengan

demikian, kalau terjadi gempa, akibatnya tidak parah.

2. Mitigasi bencana gempa bumi melalui rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan:



a. Mengembangkan teknik-teknik konstruksi tahan gempa, baik bangunan untuk

fasilitas umum maupun rumah penduduk, antara lain menggunakan bangunan dari

kayu dan bahan ringan untuk rumah karena lebih aman dibandingkan bangunan

berat;

b. Memverifikasi kapabilitas bendungan dan pekerjaan rekayasa untuk menahan

kekuatan gempa;

c. Meninjau kembali kesempurnaan fasilitas-fasilitas bangunan yang penting (rumah

sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran, instalasi komunikasi dan

sebagainya) serta menyempurnakan fasilitas tersebut jika diperlukan;

d. Merencanakan alternatif cadangan air; serta

e. Menyiapkan sistem-sistem komunikasi emergensi dan info kepada masyarakat umum

yang menyangkut keamanan.

Untuk lebih jelasnya mengenai beberapa bahaya gempa bumi dapat dilihat pada gambar

dan tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Skala Modified Mercalli Intensity (MMI)



Skala Keterangan

I Sangat jarang /hampir tidak ada orang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf

II Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan

III Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di gedung tinggi. Mobil parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat

IV

Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, diluar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.

V

Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang-barang diatas meja terjatuh, plesteran tembok retak, barang-barang yang tidak stabil akan roboh, pandulum jam dinding akan berhenti.

VI Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan, banyak perabotan yang berat bergerser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak

VII

Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada bangunan yang desain konstruksinya jelek, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti.

VIII

Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang jelek, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik. Dinding panel akan pecah dan lepas dari framenya, cerobong asap pabrik runtuh, perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.

IX Kerusakan berarti pada bangungan dengan desain konstruksi yang baik, pipa pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.

X

Sejumlah bangunan kayu dengan desain yang baik rusak, sebagian besar bangunan tembok rusak termasuk fondasinya. Retakan pada tanah akan semakin banyak, tanah longsor pada tebing tebing sungai dan bukit, air sungai akan melimpas di atas tanggul.

XI Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, jembatan putus, rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser.

XII Kerusakan total, gerakan gempa terlihat bergelombang diatas tanah, benda benda berterbangan keudara.



4.4. KAWASAN BUDIDAYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Pasal 63, menyatakan bahwa

rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi,

kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan

pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan berdasarkan pedoman kriteria teknis kawasan budi daya (Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007) yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pengelolaan kawasan budidaya dimaksudkan untuk peningkatan perekonomian dan

kegiatan pembangunan di segala bidang tanpa mengesampingkan eksistensi lingkungan

hidup, sebagaimana paradigma yang berkembang secara universal yaitu pembangunan

berkelanjutan (sustainable development). Pengembangan kawasan budidaya dalam arahan

RTRW Kabupaten Teluk Bintuni adalah segala upaya untuk meningkatkan pendayagunaan

lahan yang berada di luar kawasan lindung, untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu

keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan

dengan mendorong segala kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah berdasarkan potensi yang ada.

Gambar 4.17. Beberapa Aspek Bahaya Gempa Bumi





4.4.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan

diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan hutan produksi

merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi

keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung

pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan

budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini

tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.


Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007) kawasan hutan produksi adalah :

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas,

dan hutan produksi yang dikonversi. Ketentuan lebih rinci untuk masing-masing jenis

peruntukan diatur dalam bagian ketentuan teknis.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan hutan produksi memiliki fungsi antara lain:

1) Penghasil kayu dan bukan kayu;

2) Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;

3) Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;

4) Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Kriteria umum dan kaidah perencanaan:

1) Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan

di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;

b. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan

pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait

dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian

hutan/lingkungan;

c. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan

pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara

selektif.



2) Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan

hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan;

3) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang

kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan

pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu

dan atau bukan kayu;

4) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu

memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang

diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);

5) Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana

kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan

pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus

memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang;

6) Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap

mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai

akibat erosi dan longsor;

7) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk

menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;

8) Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan

jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan

pertahanan dan keamanan;

9) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria

dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi,

sosial, dan ekologi;

10) Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan

produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan

kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai

cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi

hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah

pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Distrik Babo, di pedalaman Distrik Aranday

dan sedikit di perbatasan antara Distrik Bintuni dan Distrik Ransiki di Kabupaten

Manokwari.

b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat hampir di setiap Distrik

mengitari teluk.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Teluk Bintuni dibagi atas: kawasan hutan

produksi terbatas (29,14%) dan hutan produksi konversi (26,55%). Hutan Produksi

berdasarkan peruntukannya di sepanjang pesisir Distrik Babo, di Pedalaman Distrik Aranday

dan sedikit di perbatasan antara Distrik Bintuni dan Distrik Ransiki (Kab. Manokwari).

Sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi berada hampir disetiap distrik di Kawasan

Teluk Bintuni mengitari teluk mulai dari Distrik Kokas (Kabupaten Fak-fak) hingga Distrik

Aranday.

Sumberdaya hutan dikelola oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sejak tahun

1988, dan dalam perkembangan selanjutnya tercatat 9 pemegang HPH dengan areal konsesi

seluas 1.495.900 hektar. Luasan ini ternyata lebih besar dari areal hutan produksi di

Kabupaten Teluk Bintuni yakni 1.135.173 hektar. Perbedaan ini merupakan indikasi tentang

kemungkinan terjadinya tumpang tindih areal konsesi HPH dan areal hutan lindung (115.158

hektar) dan areal CagarAlam (158.364 hektar).Walaupun areal konsesi HPH terlampau luas,

tetapi penggurasan dan percepatan kerusakan hutan masih terkendali oleh kewajiban bagi

HPH untuk menerapkan sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan kewajiban menghutankan

kembali areal bekas tebangan, meskipun secara teknis realisasi masih belum efektif di

samping belum memberi manfaat sosial-ekonomi secara wajar dan berkelanjutan seperti

dikeluhkan banyak pihak. Kegiatan eksploitasi produksi kayu bulat ternyata pula telah

merangsang tumbuhnya dua perusahaan industri pengolahan kayu hulu (IPKH); masing-

masing perusahaan industri chip mil di Pulau Amutu, dan perusahaan industri pengolahan

kayu gergajian di Kampung Tofoy.

Selain HPH, kegiatan eksploitasi produksi kayu bulat juga dilakukan oleh warga

masyarakat adat melalui Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA). IPK-MA ini

dilakukan oleh warga masyarakat adat yang dihimpun dalam wadah Koperasi Peran Berta

Masyarakat (KOPERMAS). KOPERMAS di kawasan pesisir ini muncul sejak tahun 2002, dan

selama 2 tahun selanjutnya telah terdapat 6 KOPERMAS. Masyarakat adat dalam mengelola

KOPERMAS dihadapkan pada 3 kendala utama yakni modal, teknologi, dan manajemen.

Untuk mengatasi ketiga kendala ini masyarakat adat menggunakan perusahaan besar



sebagai mitra usaha KOPERMAS. Satu di antara enam KOPERMAS ini memilih sebuah HPH

yang telah lama beroperasi di kawasan pesisir sebagai mitra usaha. Lima KOPERMAS lainnya

ternyata memilih sebuah perusahaan swasta non HPH dengan skala usaha besar sebagai

mitra yakni PT. Marindo Utama Jaya.

Hubungan kemitraan seperti ini telah diidentifikasi berpotensi menjadi sumber dampak

pengurasan dan percepatan kerusakan hutan produksi di kawasan pesisir. Hal ini disebabkan

perusahaan mitra swasta menjadi sangat agresif dan dominan dalam hubungan kemitraan

dengan KOPERMAS. Sifat agresifitas dan dominan terjadi karena perusahaan mitra swasta

memiliki keunggulan¬keunggulan yang sangat strategic dibandingkan HPH. Keunggulan-

keunggulan ini telah memposisikan perusahaan swasta non HPH lebih menarik bagi

masyarakat adat untuk menjadikannya sebagai mitra usaha, dan juga lebih menarik minat

berbagai pihak terkait dengan legalitas kegiatan eksploitasi produksi kayu.

Daya tarik seperti ini telah menjadi sumber dampak terjadinya konflik antara masyarakat

adat dan pemegang HPH yang kadang-kadang berakhir dengan pelanggaran hukum seperti

penarikan areal konsesi HPH oleh warga masyarakat adat dan selanjutnya diserahkan

kepada perusahaan swasta mitra non HPH untuk dieksploitasi atas nama KOPERMAS. Konflik

juga sering terjadi secara horisontal antar warga masyarakat adat untuk mendapatkan areal

konsesi IPK-MA yang selanjutnya diserahkan kepada perusahaan swasta mitra non HPH

untuk dieksploitasi atas nama KOPERMAS.

Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi di Kabupaten Teluk Bintuni meliputi:

1. Beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan

tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;

2. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan

kesempatan kerja yang lebih banyak;

3. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan

kerakyatan;

4. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan

hutan lainnya;

5. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk

diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;

6. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan

rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.



4.4.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria

peruntukan kawasan pertanian meliputi:

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;

c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau

d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.


Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007) kawasan peruntukan pertanian :

Kegiatan kawasan peruntukan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan palawija,

perkebunan tanaman keras, peternakan, perikanan air tawar, dan perikanan laut.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi antara lain:

1) Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan

perikanan;

2) Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;

3) Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.


1) Ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman;

serta tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;

2) Ketentuan pokok tentang kegiatan perencanaan perkebunan; penggunaan tanah

untuk usaha perkebunan; serta pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

3) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya

tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4) Ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan; serta

penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak mengacu kepada Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan;

5) Ketentuan pokok tentang wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan;

dan usaha perikanan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan;

6) Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi

tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan

aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;

7) Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh

dialihfungsikan;

8) Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan

dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan

atau oleh Departemen Pertanian;

9) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi

dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;

10) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi

geografis dilarang dialihfungsikan;

11) Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang

menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki

kajian studi Amdal;

12) Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut

dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair)

yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen

Amdal;

13) Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu

unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun

dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;

14) Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi

(udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan

dalam dokumen Amdal;

15) Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus

diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;

16) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;



17) Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif

(tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa

mengurangi kesejahteraan masyarakat.

4.4.2.1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdapat di Distrik Manimeri, Distrik Aranday,

Distrik Tuhiba, Distrik Tembuni dan Distrik Babo. Pengembangan pertanian tanaman pangan

di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kendala belum optimalnya pemanfaatan lahan

pertanian akibat belum meratanya sarana irigasi; serta keterbatasan lahan dan kemampuan

sumberdaya manusia yang mengolahnya. Akibatnya, produktivitas lahan pertanian seperti

padi di Kabupaten Teluk Bintuni masih rendah. Adapun lokasi budidaya kawasan pertanian

yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat di Distrik Manimeri, Aranday, Tuhiba,

Tembuni dan Babo.

Secara keseluruhan bukanlah sektor yang potensial, karena sektor ini tumbuh lambat

dibawah rata-rata pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat propinsi. meskipun

menunjukan bahwa sektor pertanian mempunyai keunggulan lokasional karena didukung

oleh ketersediaan sumberdaya lokal sehingga mempunyai daya saing namun sektor

pertanian secara keseluruhan bukanlah sektor yang potensial di Kabupaten Teluk Bintuni.

Adapun rencana pengelolaan kawasan pertanian di Kabupaten Teluk Bintuni meliputi :

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya. Perubahan fungsi sawah ini

hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan

sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan

fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang

akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama. Pada kawasan

perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri,

kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah

yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana

menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam

pelayanan daerah irigasi yang sama;

2. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman

pangan abadi maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;

3. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan

menjadi sawah beririgasi teknis;



4. Pencetakan sawah baru yang disertai perbaikan saluran pada wilayah-wilayah yang

rawan kekeringan;

5. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan

produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan agrowisata;

6. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan

tanaman tahunan yang produktif, dan kawasan ini merupakan kawasan yang boleh

dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai

dengan Rencana Detail Tata Ruang.

4.4.2.2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan disini merupakan bagian dari kawasan pertanian lahan kering yang

mana pada kawasan perkebunan ini memiliki pengertian kawasan yang diperuntukkan bagi

tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan

baku indistri. Arahan pengembangan sub sektor kawasan perkebunan pada prinsipnya

dapat dikembangkan di tiap distrik yang disesuaikan dengan ketersediaan dan daya

dukung lahan pada distrik yang bersangkutan. Dengan demikian maka pengalihan lahan-

lahan perkebunan menjadi lahan dengan fungsi lain perlu dikendalikan. Hal ini

dimaksudkan agar jumlah produksi perkebunan dapat dipertahankan atau bahkan dapat

dioptimalkan.

Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit di Distrik Babo dan Distrik Sumuri;

b. kawasan perkebunan kakao, terdapat di Distrik Bintuni, Distrik Tembuni dan Distrik

Babo; dan

c. kawasan perkebunan kopi terdapat di Distrik Bintuni, Distrik Tembuni dan Distrik Babo.

Perkebunan yang terdapat di wilayah ini adalah adalah perkebunan kelapa sawit yang

terdapat di Distrik Babo. Di daerah ini memang dikhususkan bagi pengembangan

perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Varita Maju Utama baru mencapai 6.600 Ha.

Rencana kemudian bagi pengembangan kelapa sawit ini adalah pemanfaatan areal-areal

bekas tebangan dari areal hutan yang dapat dikonversi hingga ke Kampung Tanah Merah.

Petani transmigrasi dan sebagian penduduk setempat di Kampung Tofoi merupakan petani

perkebunan kelapa sawit. Dari kondisi yang saling menguntungkan ini ternyata menjadikan

masyarakat transmigran daerah ini dapat meningkat kesejahteraannya, sehingga model



seperti ini dapat diterapkan di bagian wilayah yang lain dan untuk masa yang akan datang.

Sentra produksi perkebunan lainnya terdapat di Distrik Tembuni.

Distrik Bintuni dan Babo dijumpai 3 komoditi perkebunan yang menjadi andalan petani

maupun perusahaan perkebunan. Ketiga jenis tanaman perkebunan tersebut adalah kakao,

kelapa sawit, dan kopi. wilayah ini berpotensi untuk produk perkebunan jika dilihat dari

lahan hutan yang belum dimanfaatkan.

Rencana pengelolaan kawasan perkebunan antara lain :

a. Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi

syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;

b. Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian

lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan

keindahan/estetika;

c. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan peran

serta masyarakat yang tergabung dalam kimbun masing-masing; serta.

d. Pengembangan perkebunan terutama pada area yang telah mengalami kerusakan dan

mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya,

khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan yaitu:

a. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi

pertanaman serta untuk pengolahan dan pemasaran;

b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi/asossiasi petani;

c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha;

d. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan wilayah lain yang mengembangkan

komoditas perkebunan yang sama dalam menyusun strategi pengembangan perkebunan

secara bersama, termasuk di dalamnya dalam kerjasama penelitian guna pengembangan

produk perkebunan; serta

e. Menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha perkebunan.

Selanjutnya langkah yang sangat relevan dalam pembangunan perkebunan ke depan

adalah menerapkan pengembangan konsep Corporate Community Relationship, melalui

pengembangan konsep ini diharapkan :

a. Pengusaha perkebunan rakyat atau masyarakat di sekitar perkebunan dapat berperan di

dalam pengelolaan perkebunan.



b. Pengusaha perkebunan besar dengan segala kelebihan yang dimilikinya dapat berperan

membantu meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perkebunan rakyat, baik melalui

kegiatan peremajaan, rehabilitasi, maupun deversifikasi usaha perkebunan.

4.4.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan

yang diperuntukkan bagi perikanan.

Pengembangan kawasan perikanan dibagi dalam

dua kelompok yakni perikanan darat yang

dikembangkan di kolam, sungai, waduk, tambak,

karamba, mina padi dan perikanan laut.

Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

1. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri

pengolahan hasil perikanan; dan/atau

2. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Distrik Bintuni, Manimeri,

Wamesa, Kaitaro, Aroba dan Babo

b. kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di Distrik Tembuni, Bintuni,

Manimeri, Wamesa, Kaitaro, Aroba dan Babo.

c. kawasan pengolahan ikan terdapat di Distrik Kamundan, Wariagar, Bintuni, Kaitaro

dan Babo.

Rencana pengelolaan untuk kawasan perikanan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah,

sebagai berikut:

1). Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan

untuk perikanan;

2). Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut; serta

3). Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan

ikan dan kelestarian ekosistem.

Ikan Tangkapan



4.4.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan


Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007) kawasan pertambangan :

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan

b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.



(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pertambangan batubara terletak di distrik Aroba, Babo,

Bintuni, Biscoop, Dataran Beimes, Fafurwar, Kaitaro, Manimeri, Masyeta, Merdey,

Meyado, Moskona Barat, Moskona Selatan, Moskona Timur, Moskona Utara,

Sumuri, Tembuni, Tuhiba, Wamesa.

b. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terletak di distrik Moskona

Utara, Moskona Barat, Moskona Timur, Masyeta, Merdey dan Biscoop.

c. kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif terletak di distrik Wamesa

dan Kuri.

d. kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral bukan logam tersebar di

distrik Aranday, Aroba, Babo, Bintuni, Biscoop, Dataran Beimes, Fafurwar, Kaitaro,

Kamundan, Kuri, Manimeri, Masyeta, Merdey, Meyado, Moskona Barat, Moskona

Selatan, Moskona Timur, Moskona Utara, Sumuri, Tembuni, Tomu, Tuhiba,

Wamesa, Weriagar.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terletak di distrik Aranday, Aroba, Babo, Bintuni, Biscoop, Dataran

Beimes, Fafurwar, Kaitaro, Kamundan, Kuri, Manimeri, Masyeta, Merdey, Meyado,

Moskona Barat, Moskona Selatan, Moskona Timur, Moskona Utara, Sumuri, Tembuni,

Tomu, Tuhiba, Wamesa, Weriagar dan perairan laut Teluk Bintuni.

Rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi :

a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi

bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian

lingkungan;

b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan

zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur

dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali



sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas

(top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;

d. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran batu bata – genting,

sebab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

e. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan B atau A (Panas Bumi) dan

bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah

kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau

kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai

AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya

dalam jangka panjang dan skala yang luas;

f. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan

sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang

ketat; serta

g. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk

pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar

dan tanaman nilam.

4.4.5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukkan industri adalah kawasan yang diperuntukkan untuk bagi industri.

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria:

a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;

b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. Tidak mengubah lahan produktif.


Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007) kawasan indutri :

Sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu

pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu

tersebut disebut kawasan industri.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:



1) Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu

lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;

2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;

3) Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;

4) Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin

ditimbulkan.


1) Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri;

serta izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian;

2) Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan

bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan

peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses

aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

3) Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan

dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis

industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat

dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan

atau kemudahan akses ke pasar;

4) Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat

ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;

5) Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan

peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang

mengelola kawasan industri;

6) Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Keputusan Presiden

Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri dan Surat Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis

Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan

kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri,

dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri;

7) Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi

Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL.



Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan industri pengolahan gas bumi di

Distrik Babo dan industri pengolahan minyak di Moskona Selatan.

Sektor industri merupakan salah satu pendukung utama pembangunan ekonomi

Kabupaten Teluk Bintuni, hal ini terlihat dari kontribusi terhadap PDRB cukup besar terutama

dari sektor pengolahan Gas bumi. Didukung dengan posisi yang strategis maka Kabupaten

Teluk Bintuni mempunyai prospek yang besar untuk berkembang sebagai wilayah industri,

hal ini ditandai dengan berkembangnya industri Pengolahan gas bumi oleh LNG Tabgguh di

Distrik Babo. Industri pengolahan LNG di Perairan Teluk Bintuni merupakan industri gas

bumi yang sangat maju dan salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kabupaten

Teluk Bintuni. Perut bumi Teluk Bintuni terbilang kaya akan bahan tambang dan galian.

Hampir seluruh kawasan mengandung gas bumi cair (LNG). Sentra pemanfaatan LNG di

Kampung Tanah Merah, Distrik Babo, Distrik Sumuri sedangkan konsentrasi pengambilan

minyak bumi di Distrik Tembuni.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan industri tersebut, wilayah-wilayah perdesaan

yang berbasiskan sektor pertanian, justru tidak mengalami perkembangan yang berarti,

kondisi ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan (industri) yang

mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, maka untuk masa mendatang

pengembangan industri tidak hanya didasarkan pada kemampuan menghasilkan output

tetapi juga memiliki kemampuan terhadap pengembangan ekonomi wilayah, dengan

mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah perdesaan. Selain itu sektor-

sektor ekonomi perdesaan juga perlu dikembangkan baik dari kuantitas maupun kualitas

produksi dan tenaga kerja, sehingga dapat terbentuk sistem perekonomian yang saling

menunjang.

Berdasarkan kondisi tersebut maka arah pengembangan kegiatan industi di Kabupaten

Teluk Bintuni, adalah sebagai berikut:

Mendorong perkembangan Kawasan Industri di Distrik Sumuri (LNG Tangguh) sebagai

kawasan strategis pengembangan ekonomi wilayah;

Pengembangan industri untuk arah pengembangannya adalah kegiatan pengolahan gas

bumi dengan berwawasan lingkungan serta pengembangan industri kecil yang

mempunyai kaitan dengan berbagai industri di industrial estate tersebut.

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:

a. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah di

Distrik Sumuri, dengan memanfaatkan rencana peningkatan jalan serta wilayah yang



ada di sekitarnya. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang

besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus;

b. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

ekologis;

c. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai

penyangga antar fungsi kawasan;

d. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri

dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan

pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya

aktifitas sosial; serta

e. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah

lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan

adanya bencana industri.

4.4.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Berdasarkan pedoman kriteria teknis kawasan budi daya (Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No.41/PRT/M/2007) kawasan peruntukan pariwisata :

Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata

dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

1) Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya

lokal dan keindahan alam;

2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.


1) Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan kegiatan

kepariwisataan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisataan;

2) Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam,

budaya, dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong

perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya,



adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi

lingkungan hidup;

3) Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional

dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan

kegiatan sektor jasa masyarakat;

4) Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan

pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus

memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut.

Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau

Kementerian yang menangani bidang kebudayaan;

5) Pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat

membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian

benda cagar budaya yang bersangkutan;

6) Ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan benda-

benda cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang

Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

7) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pariwisata harus diperuntukan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya

tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;

8) Pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi

jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase,

dan saluran air kotor;

9) Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti

kawasan pertanian, perikanan, dan perkebunan;

10) Harus bebas polusi;

11) Pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab

Pemerintah/Pemerintah Daerah;

12) Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau

memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas : kawasan peruntukan pariwisata budaya

berupa wisata adat tersebar di setiap distrik.



Kabupaten Teluk Bintuni memiliki berbagai potensi pariwisata seperti lokasi cagar alam

di wilayah timur pesisir Teluk Bintuni. Kawasan cagar alam ini memiliki potensi sebagai

pusat penelitian dan wisata alam. Adanya potensi pariwisata ini belum didukung oleh

ketersediaan sarana pariwisata yang lengkap seperti hotel, restauran, agen perjalanan

pariwisata, tempat penjualan cindera mata, dan lain-lain. Kondisi ini, diperlukan

pembangunan dan peningkatan ketersediaan fasilitas pariwisata baik kualitas dan kuantitas

yang dapat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni.

4.4.7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Permukiman penduduk di wilayah ini pada

umumnya merupakan rumah panggung.

Penduduk biasanya hidup berkelompok, dan

satu kampung terdiri dari beberapa kelompok.

Biasanya penduduk asli bermukim didaerah

pegunungan sehingga sulit jangkauan

aksesibilitasnya kurang. Saat ini terdapat

program rumah sosial untuk penduduk asli

yang bermukim di daerah pedalaman.

Rumah sosial ini sudah ada di Distrik Babo

dan Distrik Bintuni. Rumah sosial ini terletak

dijalur utama jaringan jalan maupun jaringan

yang memiliki akses. Pola yang terlihat untuk

daerah permukiman adalah berbentuk linear

yang diharapkan masyarakat sekitar dapat

lebih mudah mendapatkan akses. Penduduk

asli sudah mau pindah perumahan sosial dari

permukiman di pedalaman karena penduduk asli sudah berpikir lebih maju untuk hidup lebih

sejahtera. Secara umum kawasan permukiman di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan

penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi:

Kawasan Permukiman Perkotaan

Permukiman di Weriagar, Distrik Aranday

Permukiman di Taroy, Distrik Tembuni



Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan

distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. untuk Kawasan

perkotaan ditetapkan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang umumnya

terbatas. Permukiman perkotaan meliputi :

Permukiman pusat-pusat ibukota Distrik

Permukiman perkotaan menengah

Permukiman perkotaan kecil

Permukiman di sekitar kawasan industri

Permukiman yang timbul akibat kegiatan sentra ekonomi/produksi dan perindustrian.

Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai bagian dari pengembangan kawasan

industri, mengingat dengan terserapnya tenaga kerja untuk industri yang cukup besar

membawa konsekuensi diperlukannya permukiman bagi tenaga kerja tersebut yang

dekat dengan lokasi kerjanya. Permukiman ini pengembangannya diarahkan di sekitar

Distrik Babo khususnya Tanah merah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

dibawah ini mengenai kawasan permukiman yang dibangun khusus untuk menunjang

kawasan industri pengolahan pertambagangan gas bumi di LNG Tangguh Distrik Babo.



Kawasan Permukiman Baru Di LNG Tangguh, Sarana Umum yang dibangun di Kampung Tanah Merah Baru, Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Sarana ini merupakan bagian dari proyek relokasi dan resetlemen Kampung Tanah Merah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan kilang LNG Tangguh.

Tata Letak Kampung Tanah Merah Baru yang ditata mengikuti kondisi topografi



Gambar fisik rumah yang akan dibangun pada kawasan tersebut, sebagai hasil kesepakatan yang akan dialokasikan kepada setiap kepala keluarga yang berhak.

Konstruksi rumah di kawasan permukiman LNG Tangguh



Kampung Tanah Merah Baru di Tengah pepohonan, pembukaan hutan untuk keperluan permukiman baru dilakukan secara selektif

Permukiman di sekitar kawasan Pantai

Permukiman yang timbul akibat kegiatan sentra ekonomi/produksi dan kelautan.

Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai bagian dari pengembangan kawasan

pesisir dan pantai, mengingat kedekatan dengan kegiatan nelayan maka diperlukannya

penyediaan permukiman bagi nelayan tersebut yang dekat dengan lokasi kawasan

pesisir dan pantai. Permukiman ini diarahkan di sekitar Distrik Babo, Distrik Bintuni dan

distrik-distrik sekitar pesisir lainnya.

Permukiman di Sekitar Kawasan Pertanian

Kawasan perdesaan merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar masyarakat

Kabupaten Teluk Bintuni yang kehidupan pokoknya bersumber pada pola pertanian.

Permukiman yang timbul akibat kegiatan sentra ekonomi/produksi dan pertanian.

Kawasan ini pengembangannya diarahkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan

pertanian. Permukiman ini pengembangannya diarahkan di seluruh distrik di Kabupaten

Teluk Bintuni.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman meliputi :



a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi

tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan

prasarana permukiman;

b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman

sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;

c. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan

memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai

basis kegiatan usaha;

d. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan

berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil. Permukiman

perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah

pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian.

Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi

perikanan dan pengolahan hasil ikan;

e. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani

oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;

f. Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman yang disediakan oleh

pengembang dan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan

perumahan secara vertikal;

g. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan

penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan

ruang terbuka hijau;

h. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat

pelayanan Distrik; serta

i. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat

peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat

perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri,

dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian

dengan rencana tata ruang.

4.4.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan

keamanan meliputi :



a. Kodim yang terdapat di ibukota kabupaten;

b. Koramil yang terdapat di setiap ibukota distrik; dan

c. Polres yang terdapat di ibukota kabupaten.

Dan berikut adalah tabel pola ruang di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu :

Tabel 4.9. Luasan Pola Ruang di Kabupaten Teluk Bintuni

Kawasan Lindung Luasan

(Ha) 1. Hutan Mangrove Primer 249939.305 2. Hutan Mangrove Sekunder 783.624 3. Hutan Rawa Primer 184718.903 4. Hutan Rawa Sekunder 13797.083 5. Hutan Lindung 82297.353 6. Hutan Suaka Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa 118749.043 7. Rawa 1310.787 8. Tambang 448.561 9. Tubuh Air 41936.396

Luas Total 693981.055

Kawasan Budidaya Luasan 1. Alang-alang 55.788 2. Areal Penggunaan Lain 23185.582

Kawasan Budidaya Luasan

3. Belukar 24738.624 4. Hutan Produksi 314381.552 5. Hutan Produksi konversi 437990.323 6. Hutan Produksi Terbatas 470569.483 7. Kebun Campuran 1340.2 8. Perkebunan 8431.261 9. Permukiman 3834.369 10. Rencana Pemukiman 12974.67 11. Semak 1374.186 12. Tanah Terbuka Alami 13898.699 13. Tegalan 1635.792

Luas Total 1314410.53







BAB 4 RENC. POLA RUANG - Teluk Bintuni Regency...ÿ 575: Z v v d Z µ v P t ] o Ç Z < µ v d o µ l ] v µ v ] î ì í ì .ULWHULD GDQ 5HQFDQD 3ROD 3HOHVWDULDQ .DZDVDQ /LQGXQJ 5HQFDQD

Documents