57 BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN 4.1 Analisis Atas Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT. IBH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan gas. Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, dimana salah satunya adalah hak dan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PT. IBH dalam hal sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dimulai pada saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal dimana Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pada bulan berikutnya dalam hal dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan Pajak Terutang PT. IBH dilakukan pada saat dimana terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, dengan lokasi pelaporan dan penyetoran Pajak Terutang sesuai dengan tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang - undang PPN No. 42 Tahun 2009 yaitu :
53
Embed
BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2012-2-00395-AK Bab4004.pdf · ANALISIS DAN BAHASAN 4.1 Analisis Atas Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
57
BAB 4
ANALISIS DAN BAHASAN
4.1 Analisis Atas Prosedur Pajak Pertambahan Nilai
PT. IBH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan
gas. Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, dimana
salah satunya adalah hak dan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai.
Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PT. IBH dalam hal sebagai Subjek
Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang
dimulai pada saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan Pajak Pertambahan
Nilai yang masih harus dibayar dalam hal dimana Pajak Keluaran lebih besar
daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau melakukan kompensasi atas
kelebihan pembayaran pada bulan berikutnya dalam hal dimana Pajak Masukan lebih
besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
atau menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai.
Perhitungan Pajak Terutang PT. IBH dilakukan pada saat dimana terjadinya
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, dengan lokasi pelaporan
dan penyetoran Pajak Terutang sesuai dengan tempat dimana perusahaan dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Cilandak. Hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan yang terkait
dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang - undang PPN No. 42
Tahun 2009 yaitu :
58
1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean.
2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak.
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat - lambatnya pada
akhir bulan berikutnya.
4. Menyampaikan laporan atas penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu selambat -
lambatnya akhir bulan berikutnya.
5. Melakukan pengarsipan atas Faktur Pajak yang telah dibuat dengan rapi
dan tertib.
6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan atas
perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
7. Melampirkan rekap pembelian dan rekap penjualan pada Surat
Pemberitahuan Masa
4.2 Analisis Prosedur Pemungutan dan Perolehan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. IBH yang bergerak
dalam bidang perdagangan gas, segala transaksi atas penyerahan barang atau
penjualan barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku umum, dimana
sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru, kecuali diatur lain oleh Undang –
undang.
Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak Keluaran dimulai
dengan bagian keuangan dan akuntansi membuatkan Faktur Pajak dan mengirimkan
Faktur Pajak tersebut ke pada pihak konsumen atas transaksi penjualan yang
59
dilakukan oleh perusahaan. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti atas diakuinya
transaksi penyerahan atau penjualan barang yang sangant berhubungan untuk
menghitung Pajak Keluaran.
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak Keluaran yang
dilaksanakan di perusahaan dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak
dengan Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai yang sebesar 10% (sepuluh persen).
Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan peraturan Undang – undang No. 42
Tahun 2009 Pasal 8A ayat (1).
Tarif Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau penjualan oleh
perusahaan untuk menghitung seberapa besar Pajak Terutang yaitu 10% (sepuluh
persen) telah seseuai dengan peraturan Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7
ayat (1).
Untuk pemasaran produk atau penjualan produk kepada pihak yang
melakukan kegiatan usaha dalam kawasan berikat, maka Pajak Terutang atas
transaksi penyerahan tersebut tidak dikenakan atau dipungut Pajak Pertambahan
Nilai. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang – undang No. 42
Tahun 2009 Pasal 16B ayat (1) huruf a yang menyatakan pajak terutang tidak
dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk
sementara waktu maupun selamanya, untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat
tertentu di dalam Daerah Pabean dan juga diperkuat dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesian No.45/PMK.03/2009 Pasal 1 angka 1, yang
menyatakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
60
yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
Untuk Pajak Masukan diperoleh dari transaksi pembelian yang dilakukan
oleh perusahaan. Transaksi pembelian ini berasal dari pembelian yang dilakukan oleh
perusahaan dengan melakukan impor barang. Selain melakukan pembelian dengan
mengimpor barang langsung dari luar negeri, perusahaan juga melakukan transaksi
pembelian persediaan barang itu dengan perusahaan yang ada di Indonesia.
Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak Masukan dimulai
pada saat bagian keuangan dan akuntansi telah menerima Faktur Pembelian untuk
transaksi pembelian dari pemasok yang dilakukan oleh perusahaan. Faktur
Pembelian bersifat sebagai bukti atas pembelian yang telah dilakukan, dimana sangat
berhubungan dengan perhitungan Pajak Masukan perusahaan.
Setelah itu bagian akuntansi akan melakukan input dan melakukan
pengecekan atas Faktur Pajak tersebut untuk dibandingkan dengan dokumen-
dokumen pendukung yang telah tersedia di dalam sistem. Apabila ditemukan
permasalahan atas Faktur Pajak yang telah diterima. Pihak perusahaan akan
mengembalikan Faktur Cacat kepada pihak pemasok, dan meminta untuk dibuatkan
dan dikirimkan kembali Faktur Pajak yang telah dibetulkan. Hal ini dilakukan untuk
menghindari tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas Faktur Pajak cacat yang
sesuai dengan peraturan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun
2009 Pasal 9 (8) huruf g.
Dari bagian akuntansi, Faktur Pajak yang telah diperiksa dan tidak cacat,
diserahkan kepada staf pajak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan
mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan serta
yang bertanggung jawab untuk membuat summary report perpajakan perusahaan
61
yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai baik Pajak Keluaran dan Pajak
Masukan yang kemudian akan diperiksa kembali apakah telah sesuai atau tidak
sebelum dibuatnya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk
digunakan dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai PT. IBH
yang dilakukan setiap bulannya.
PT. IBH tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini
disebabkan karena perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan barang yang
didalamnya termasuk kategori barang mewah menurut Undang – undang, dimana
dijelaskan yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak yang tergolong mewah”
adalah :
1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
4.3 Analisis Pencatatan Penjualan
Transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui dan
dilakukannya pencatatan ke dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan
pada saat Faktur Penjualan dibuat oleh bagian akuntansi perusahaan berdasarkan
dokumen – dokumen pendukung yang ada pada saat pemesanan barang dilakukan
oleh pelanggan. Pencatatan sebuah transaksi akan menimbulkan akun piutang yang
akan diawasi dan dikontrol kapan saat jatuh tempo pembayarannya untuk
dilakukannya penagihan.
62
4.4 Analisis Penjualan dan Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak
Keluaran)
Menjadi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) menandakan bahwa PT IBH
telah melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa
Kena Pajak (JKP). Sesuai analisa yang dilakukan oleh peneliti, PT IBH hanya
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam setiap transaksi
penjualannya. Atas dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut,
maka PT IBH wajib melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 10% yang dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) pada PT IBH adalah harga jual yang nilainya berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang dipungut menurut Undang – undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Sesuai dengan pasal 1 angka 25 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000,
definisi dari Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang
yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau
ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Berikut akan dilampirkan tabel Pajak Keluaran
(2010 – 2012).
63
Tabel 4.1 Pajak Keluaran Januari – Desember 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.1 Pajak Keluaran Periode Januari – Desember 2010.
Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa
penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IBH
ada Rp.4.142.729.622 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) ada Rp.414.308.864, yaitu 10% dari penjualan yang
dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IBH dari para
pelanggannya ada Rp.4.557.038.586. PT IBH melakukan perbaikan sebanyak 1
(satu) kali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilaporkan pada bulan
April yang mana mengubah jumlah penjualan pada bulan tersebut. Pada pembetulan
Masa Pajak DPP Pajak Keluaran Total Penjualan (Rp)
Januari 416.684.396 41.668.440 458.352.836 Februari 206.962.210 20.696.221 227.658.431 Maret 329.489.255 32.984.925 362474180 April 263.910.826 26.391.083 290.301.909 April P1 263.403.070 26.340.307 289.743.377 Mei 551.209.728 55.120.973 606.330.701 Juni 19.784.270 1.978.427 21.762.697 Juli 49.918.800 4.991.880 54.910.680 Agustus 135.875.756 13.587.576 149.463.332 September 498.831.445 49.883.145 548.714.590 Oktober 901.175.880 90.117.588 991.293.468 November 325.340.100 32.534.010 357.874.110 Desember 443.546.956 44.354.696 487.901.652 Total Sebelum Pembetulan 4.142.729.622 414.308.864 4.557.038.586 Total Setelah Pembetulan 4.406.132.692 440.649.271 4.846.781.963
64
pertama, jumlah Pajak Keluaran PT IBH ada Rp.263.403.070. Sedangkan pada
September 2010 juga dilakukan pembetulan sebanyak 1 (satu) kali, namun perbaikan
tersebut tidak merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis
tidak menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas. Setelah
dilakukannya pembetulan pada April, maka penjualan yang terjadi sepanjang 2010
ada Rp.4.406.132.692 yang mana atasnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%,
yaitu Rp.440.649.271 dan total penjualan yang harus dibayarkan oleh para pelanggan
kepada PT IBH ada Rp.4.846.781.963.
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat
selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH 2010 dengan penjualan yang dilaporkan
pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IBH 2010.
Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut.
Penjualan SPT Masa PPN Rp.4.406.132.692
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan Rp.4.142.221.869
Selisih Rp. 263.910.823
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan
yang dilaporkan PT IBH, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan
penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2010 ada Rp.263.910.823. Dalam Undang-
undang pajak tidak dikena material atau tidak material, namun selisih
Rp.263.910.823 itu dikarenakan hasil pembulatan perhitungan secara komputerisasi
dimana WP harus melaporkan apa adanya.
65
Tabel 4.2 Pajak Keluaran Januari – Desember 2011
Masa Pajak DPP Pajak Keluaran Total Penjualan (Rp)
Januari 543.428.540 54.342.854 597.771.394
Februari 198.500.653 19.850.065 218.350.718
Maret 125.688.043 12.568.804 138256847
April 320.162.681 32.016.268 352.178.949
Mei 173.455.784 17.345.578 190.801.362
Juni 270.315.767 27.031.577 297.347.344
Juli 1.506.122.091 150.612.209 1.656.734.300
Agustus 351.597.300 35.159.730 386.757.030
September 400.994.558 40.099.456 441.094.014
Oktober 150.938.380 15.093.838 166.032.218
November 112.658.642 11.265.864 123.924.506
Desember 388.338.230 38.833.823 427.172.053
Total 4.542.200.669 454.220.066 4.996.420.735
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH
Gambar 4.2 Pajak Keluaran Januari – Desember 2011.
Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa
penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IBH
ada Rp.4.542.200.669 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) tersebut adalah sebesar Rp.454.220.066, yaitu 10% dari
penjualan yang dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IBH dari
para pelanggannya ada Rp.4.996.420.735. PT IBH tidak melakukan perbaikan atas
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah pernah dilaporkan Januari – Desember
66
2011. Maka dari itu PT IBH ini tidak adanya pembetulan yang terjadi sebelumnya
pada 2010.
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat
selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH 2011 dengan penjualan yang dilaporkan
pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IBH 2011.
Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut.
Penjualan SPT Masa PPN Rp.4.542.200.669
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan Rp.4.542.200.676
Selisih Rp. (7)
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan
yang dilaporkan PT IBH, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan
penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2011 ada Rp.(7) atau tidak material. Dalam
Undang-undang pajak tidak dikena material atau tidak material, namun selisih 7 itu
dikarenakan hasil pembulatan perhitungan secara komputerisasi dimana WP harus
melaporkan apa adanya.
Sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi dari Pajak
Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa
Kena Pajak (JKP).
67
Tabel 4.3 Pajak Keluaran Januari – Desember 2012
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.3 Pajak Keluaran Januari – Desember 2012.
Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa
penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IBH
ada Rp.6.782.254.739 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) ada Rp.678.225.475, yaitu 10% dari penjualan yang
dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IBH dari para
pelanggannya ada Rp.7.460.480.214. PT IBH tidak melakukan perbaikan atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang telah pernah dilaporkan pada Januari – Desember
2012. Maka dari itu PT IBH ini tidak adanya pembetulan yang terjadi sebelumnya
pada 2010.
Masa Pajak DPP Pajak Keluaran Total Penjualan (Rp)
Januari 390.195.130 39.019.513 429.214.643
Februari 158.856.385 15.885.639 174.742.024
Maret 436.848.629 43.684.863 480533492
April 190.998.760 19.099.876 210.098.636
Mei 299.524.123 29.952.412 329.476.535
Juni 687.570.568 68.757.057 756.327.625
Juli 1.296.595.851 129.659.585 1.426.255.436
Agustus 548.888.268 54.888.827 603.777.095
September 577.441.390 57.744.139 635.185.529
Oktober 820.510.763 82.051.076 902.561.839
November 727.696.267 72.769.627 800.465.894
Desember 647.128.605 64.712.861 711.841.466
Total 6.782.254.739 678.225.475 7.460.480.214
68
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat
selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2012 dengan penjualan yang
dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT
IBH pada 2012. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut.
Penjualan SPT Masa PPN Rp.6.782.254.739
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan Rp.6.782.254.739
Selisih Rp. 0
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan
yang dilaporkan PT IBH, terdapat kesamaan antara penjualan yang dilaporkan pada
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan
penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) PT IBH pada 2012 ada Rp. 0. Tidak ada selisih yang
timbul pada PT IBH sehingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan ketiga tabel yang ada di atas, yang menunjukkan data
perbandingan berikut:
Penjualan 2010 Rp.4.406.132.692
Penjualan 2011 Rp.4.270.403.559
Penjualan 2012 Rp.6.782.254.739
Maka dapat disimpulkan bahwa pada 2010 - 2011, transaksi penjualan pada
PT IBH mengalami penurunan sebesar 3,08% dan penjualan dari 2011 - 2012
mengalami peningkatan sebesar 58,819%.
69
4.5 Prosedur Pencatatan Pembelian
Transaksi pembelian yang telah dilaksanakan oleh perusahaan diakui dan
dilakukannya pencatatan ke dalam sistem akuntansi yang digunakan perusahaan pada
saat Faktur Pembelian diterima oleh bagian akuntansi dari pihak pemasok. Sebelum
dilakukannya pencatatan, bagian akuntansi akan melakukan pencocokan dan
pengecekan Faktur Pembelian yang diterima dari pihak pemasok dengan dokumen –
dokumen pendukung seperti Purchase Order dan Bukti Penerimaan Barang untuk
memastikan bahwa barang yang diterim sesuai dengan pemesanan yang dilakukan
sebelumnya baik dari jenis maupun jumlah barang dan Faktur Pembelian yang
dikirim kepada bagian akuntansi untuk ditagih pembayarannya.
Selain melakukan pengecekan dan pencocokan atas barang yang dikirim
dengan Faktur Pembelian serta dokumen – dokumen pendukung, bagian akuntansi
juga bertugas malakukan pengecekan terhadap Faktur Pajak atas transaksi pembelian
tersebut apakah Faktur Pajak tersebut cacat atau tidak serta terdapat kesalahan atau
tidak.
Apabila semuanya sudah benar dan tidak ada kesalahan, maka transaksi
tersebut akan dicatat kedalam sistem akuntansi sebagai akun biaya dan hutang.
Apabila masih ditemukannya kesalahan, bagian akuntansi akan mengembalikan
Faktur Pajak Pembelian yang diterima kepada pihak pemasok untuk dibuatkan
pembetulannya, sebelum transaksi pembelian tersebut dicatat dan diakui di dalam
pembukuan PT. IBH.
4.6 Analisis Pembelian dan Penerimaan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan)
Dalam transaksi kesehariannya, PT IBH tidak pernah lepas dari transaksi
pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP). Berhubung adanya perubahan
70
yang terjadi atas Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak
pada beberapa kriteria Pajak Masukan yang dapat atau tidak dapat dikreditkan, maka
peneliti akan melakukan penelitian atas Pajak Masukan yang dapat atau yang tidak
dapat dikreditkan oleh PT IBH.
Sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan
Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, pengertian Pajak Masukan yaitu Pajak
Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena
Pajak. Berikut akan dilampirkan tabel dibawah ini.
Tabel 4.4 Pajak Masukan Januari – Desember 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Masa Pajak DPP PPN Total PM (Rp) Januari 41.418.225 4.141.823 45.560.048 Februari 40.308.750 4.030.875 44.339.625 Maret 4.170.000 417.000 4.587.000 April 36.930.920 3.693.092 40.624.012 Mei 3.540.000 354.000 3.894.000 Juni 30.087.570 3.008.757 33.096.327 Juli 23.206.950 2.320.695 25.527.645 Agustus 55.876.960 5.587.696 61.464.656 September 30.660.750 3.066.075 33.726.825 Oktober 15.923.410 1.592.341 17.515.751 November 58.445.725 5.845.573 64.291.298 Desember 10.880.250 1.088.025 11.968.275
Total 351.449.510 35.145.952 386.595.462
71
Gambar 4.4 Pajak Masukan Januari – Desember 2010.
Sesuai dengan data rincian pada tabel 4.4, maka dilihat bahwa pada 2010, PT
IBH melakukan transaksi atas Dasar Pengenaan Pajak ada Rp.351.449.510. PT IBH
juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 10% ada
Rp.35.145.952. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IBH, yaitu
dari total Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai ada Rp.386.595.462.
PT IBH melakukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali atas Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang telah dilaporkan pada September, namun perbaikan tersebut tidak
merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis tidak
menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas.
72
Tabel 4.5 Pajak Masukan Januari – Desember 2011
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.5 Pajak Masukan Januari – Desember 2011.
Sesuai dengan data rincian pada tabel 4.5, maka dilihat bahwa pada 2011, PT
IBH melakukan kegiatan pembelian yang mana atas transaksi Dasar Pengenaan
Pajak ada Rp.925.223.882 dikenakan pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, ada
Rp.119.835.387. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IBH, ada
Rp.1.045.059.269.
Masa Pajak DPP PPN Total PM (Rp)
Januari 271.631.430 27.163.143 298.794.573
Februari 67.706.200 6.770.620 74.476.820
Maret 283.967.124 28.396.712 312.363.836
April 4.320.000 432.000 4.752.000
Mei 8.085.325 808.532 8.893.857
Juni 50.818.085 5.081.808 55.899.893
Juli 30.570.500 30.370.050 60.940.550
Agustus 79.545.088 7.954.509 87.499.597
September 42.995.960 4.299.596 47.295.556
Oktober 30.779.170 3.077.917 33.857.087
November 19.945.000 1.994.500 21.939.500
Desember 34.860.000 3.486.000 38.346.000
Total 925.223.882 119.835.387 1.045.059.269
73
Tabel 4.6 Pajak Masukan Januari – Desember 2012
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH
Gambar 4.6 Pajak Masukan Januari – Desember 2012.
Sesuai dengan data rincian pada tabel 4.6, maka dilihat bahwa pada tahun
2012, PT IBH melakukan transaksi sesuai dengan Dasar Pengenaan Pajak ada
Rp.723.446.844. Atas transaksi tersebut juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) 10% ada Rp.72.344.684. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
oleh PT IBH ada Rp.795.791.528.
Dari ketiga tabel Faktur Pajak Masukan yang ada di atas, yang menunjukkan
data perbandingan pembelian dalam negeri yaitu sebagai berikut:
Masa Pajak DPP PPN Total PM (Rp)
Januari 78.537.000 7.853.700 86.390.700
Februari 81.822.630 8.182.263 90.004.893
Maret 32.732.590 3.273.259 36.005.849
April 2.509.000 250.900 2.759.900
Mei 26.678.000 2.667.800 29.345.800
Juni 188.277.730 18.827.773 207.105.503
Juli 54.652.200 5.465.220 60.117.420
Agustus 835.000 83.500 918.500
September 153.835.077 15.383.508 169.218.585
Oktober 19.699.300 1.969.930 21.669.230
November 4.579.959 457.995 5.037.954
Desember 79.288.358 7.928.836 87.217.194
Total 723.446.844 72.344.684 795.791.528
74
DPP tahun 2010 Rp.351.449.510
DPP tahun 2011 Rp.925.223.882
DPP tahun 2012 Rp.723.446.844
PPN tahun 2010 Rp.35.145.952
PPN tahun 2011 Rp.119.835.387
PPN tahun 2012 Rp.72.344.684
Maka dapat disimpulkan bahwa dari 2010 - 2011 Dasar Pengenaan Pajak
yang dilakukan PT IBH mengalami peningkatan ada 163,25% dan dari 2011 - 2012
mengalami penurunan ada 21,808%. Begitu pula dengan Pajak Pertambahan Nilai
dari 2010 - 2011 mengalami peningkatan ada 240,96% dan 2011 - 2012 mengalami
penurunan ada 39,629%.
4.7 Analisis Kompensasi Pajak Lebih Bayar Masa Sebelumnya dan Pajak
Pertambahan Nilai Kurang (Lebih) Bayar
Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menimbulkan kurang
atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila jumlah Pajak Keluaran
lebih besar daripada Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada
Pajak Keluaran, maka akan terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
Jika kurang bayar, maka Wajib Pajak harus membayarkan jumlah kurang bayar
tersebut pada bank – bank tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak. Namun jika terjadi lebih bayar, maka perusahaan dapat melakukan
kompensasi atau restitusi. Dalam hal ini, PT IBH yang sebagai objek penelitian
75
penulis, selalu melakukan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya apabila terjadi lebih
bayar.
Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) kurang atau lebih bayar pada 2010 - 2012. Dikarenakan
menurut penulis bahwa perusahaan tidak melakukan kompensasi atas pajak lebih
bayarnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penulis juga akan
menampilkan data tabel perhitungan atas kurang (lebih) bayar yang sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku pada 2010 – 2012.
Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Januari – Desember 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Gambar 4.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang (lebih) Bayar 2010
Masa Pajak Pajak Kompensasi
Kurang Pajak Keluaran Masukan (Lebih) Bayar (Rp)
Januari 41.668.440 4.141.823 - 37.526.617
Februari 20.696.221 4.030.875 - 16.665.346
Maret 32.984.925 417.000 - 32.567.925
April 26.391.083 3.693.092 - 22.697.991
April P1 26.340.307 - - 26.340.307
Mei 55.120.973 354.000 - 54.766.973
Juni 1.978.427 3.008.757 1.030.330 (1.030.330)
Juli 4.991.880 2.320.695 - 2.671.185
Agustus 13.587.576 5.587.696 - 7.999.880
September 49.883.145 3.066.075 - 46.817.070
Oktober 90.117.588 1.592.341 - 88.525.247
November 32.534.010 5.845.573 - 26.688.437
Desember 44.354.696 1.088.025 - 43.266.671
76
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IBH ini hanya ada 1 (satu) kali
terjadinya lebih bayar sehingga mengakibatkan adanya kompensasi yang terjadi pada
Juni. PT IBH juga sering terjadi kurang bayar selama 2010 kecuali pada April dan
September, namun pada September penulis tidak memasukan di tabel sebagai
pembetulan 1 (satu) karena nilai penjualannya sama. Berikut penulis akan
menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang sesuai
dengan peraturan perpajakan.
Tabel 4.8 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Gambar 4.8 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya Januari –Desember 2010
Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, yang mana pada
perhitungan kurang (lebih bayar) terjadi di bulan Juni. Namun pada SPT Masa PPN
dilaporkan bahwa pada Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih
bayar dari masa sebelumnya yang dilaporkan PT IBH pada SPT Masa PPN – nya
sangat berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Masa Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Total PM Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
Juni 1.978.427 3.008.757 386.595.462 1.030.330 (1.030.330)
77
Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar
Januari – Desember 2011
Sumber: SPT Masa PPN Periode 2011 PT IBH
Gambar 4.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Kurang (Lebih) Bayar 2011
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IBH tidak melakukan kompensasi
atas masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut penulis
akan menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang
sesuai dengan peraturan perpajakan.
Tabel 4.10 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya 2011
Sumber: SPT Masa PPN Periode 2011 PT IBH
Masa Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
Januari 54.342.854 27.163.143 - 27.179.711
Februari 19.850.065 6.770.620 - 13.079.445
Maret 12.568.804 28.396.712 15.827.908 (15.827.908)
April 32.016.268 432.000 - 31.584.268
Mei 17.345.578 808.532 - 16.537.046
Juni 27.031.577 5.081.808 - 21.949.769
Juli 150.612.209 30.370.050 - 120.242.159
Agustus 35.159.730 7.954.509 - 27.205.221
September 40.099.456 4.299.596 - 35.799.860
Oktober 15.093.838 3.077.917 - 12.015.921
November 11.265.864 1.994.500 - 9.271.364
Desember 38.833.823 3.486.000 - 35.347.823
Masa Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Total PM Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Maret 12.568.804 28.396.712 1.045.059.269 15.827.908 (15.827.908)
78
Gambar 4.10 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya Januari–Desember 2011
Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, maka pada bulan Maret
perusahaan mengalami lebih bayar, pada SPT Masa PPN dilaporkan bahwa pada
Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih bayar. Maka tidak
adanya perbedaan yang terjadi dan telah sesuai.
Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Januari–Desember 2012
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Kurang (Lebih) Bayar 2012
Masa Pajak Pajak
Keluaran Pajak
Masukan Kompensasi Kurang
(Lebih) Bayar (Rp) Januari 39.019.513 7.853.700 - 31.165.813
Februari 15.885.639 8.182.263 - 7.703.376
Maret 43.684.863 3.273.259 - 40.411.604
April 19.099.876 250.900 - 18.848.976
Mei 29.952.412 2.667.800 - 27.284.612
Juni 68.757.057 18.827.773 - 49.929.284
Juli 129.659.585 5.465.220 - 124.194.365
Agustus 54.888.827 83.500 - 54.805.327
September 57.744.139 15.383.508 - 42.360.631
Oktober 82.051.076 1.969.930 - 80.081.146
November 72.769.627 457.995 - 72.311.632
Desember 64.712.861 7.928.836 - 56.784.025
79
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IBH ini dari Januari – Desember
2012 tidak terdapat lebih bayar ataupun terjadinya kompensasi tetapi terjadinya
kurang bayar. Maka dari itu penulis tidak menampilkan tabel yang menunjukkan
kompensasi pajak lebih bayar karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.
4.8 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000, penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dilakukan paling lama pada 15 (lima
belas) setelah berakhirnya Masa Pajak. Sedangkan untuk pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama
pada 20 (dua puluh) setelah berakhirnya Masa Pajak.
Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
kurang bayar dikenakan sanksi 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan
maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi
Rp.500.000. Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tanggal penyetoran
dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PT IBH pada 2010 - 2012.
80
Tabel 4.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Januari – Desember 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Gambar 4.12 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya 2010.
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada Mei, Agustus - November
2010, PT IBH terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seharusnya PT IBH melakukan
pelaporan dan penyetoran paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan. Oleh karena itu, PT IBH dikenakan sanksi
atas keterlambatannya ada Rp.500,000.
Masa Pajak Kurang (Lebih) bayar (Rp) Tanggal Setor Tanggal Lapor
Januari 37.526.617 19 Februari 2010 19 Februari 2010
Februari 16.665.346 18 Maret 2010 18 Maret 2010
Maret 32.567.925 15 April 2010 16 April 2010
April 22.697.991 18 Mei 2010 19 Mei 2010
April P1 26.340.307 19 Juli 2010 19 Juli 2010
Mei 54.766.973 09 Juli 2010 19 Juli 2010
Juni (1.030.330) 15 Agustus 2010 15 Agustus 2010
Juli 2.671.185 11 Agustus 2010 15 Agustus 2010
Agustus 7.999.880 19 Oktober 2010 19 Oktober 2010
September 46.817.070 11 November 2010 12 November 2010
Oktober 88.525.247 03 Desember 2010 10 Desember 2010
November 26.688.437 12 Januari 2010 13 Januari 2010
Desember 43.266.671 24 Januari 2010 25 Januari 2010
81
Tabel 4.13 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Januari – Desember 2011
Sumber: SPT Masa PPN 2011 PT IBH.
Gambar 4.13 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya 2011.
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada Mei - Agustus, PT IBH ini
tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku,
setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, maka penyetoran
dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
disampaikan. Dan untuk pelaporan dapat dilakukan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Masa Pajak Kurang (Lebih) bayar
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Januari 27.179.711 18 Februari 2011 18 Februari 2011
Februari 13.079.445 16 Maret 2011 17 Maret 2011
Maret (15.827.908) 18 April 2010 19 April 2010
April 31.584.268 16 Mei 2011 19 Mei 2011
Mei 16.537.046 14 Juli 2011 19 Juli 2011
Juni 21.949.769 09 Agustus 2011 18 Agustus 2011
Juli 120.242.159 12 September 2011 12 September 2011
Agustus 27.205.221 06 Oktober 2011 17 Oktober 2011
September 35.799.860 17 Oktober 2011 19 Oktober 2011
Oktober 12.015.921 09 Nopember 2011 18 Nopember 2011
November 9.271.364 14 Desember 2011 19 Desember 2011
Desember 35.347.823 13 Januari 2012 19 Januari 2012
82
Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan
maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi
sebesar Rp.500.000. Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tanggal
penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang PT IBH pada
2012.
Tabel 4.14 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Januari – Desember 2012
Sumber: SPT Masa PPN 2012 PT IBH
Gambar 4.14 Perhitungan Kurang (lebih) Bayar Seharusnya 2012.
Masa Pajak Kurang (Lebih) Bayar
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Januari 31.165.813 16 Februari 2012 17 Februari 2012
Februari 7.703.376 15 Maret 2012 19 Maret 2012
Maret 40.411.604 13 April 2012 20 April 2012
April 18.848.976 29 Mei 2012 29 Mei 2012
Mei 27.284.612 26 Juni 2012 27 Juni 2012
Juni 49.929.284 25 Juli 2012 25 Juli 2012
Juli 124.194.365 30 Agustus 2012 30 Agustus 2012
Agustus 54.805.327 25 September 2012 25 September 2012
September 42.360.631 18 Oktober 2012 24 Oktober 2014
Oktober 80.081.146 05 Desember 2012 05 Desember 2012
November 72.311.632 14 Desember 2012 14 Desember 2012
Desember 56.784.025 17 Januari 2013 18 Januari 2013
83
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada Oktober 2012, PT IBH
terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) nya. Seharusnya PT IBH melakukan pelaporan paling lama
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IBH melakukan
pelaporan pada 5 Desember 2012. Oleh karena itu, PT IBH dikenakan sanksi atas
keterlambatannya ada Rp.500,000. PT IBH juga terlambat dalam melakukan
penyetoran pajak kurang bayarnya, yang seharusnya disetorkan paling lama akhir
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IBH melakukan
penyetora tanggal 5 Desember 2012. Untuk itu, PT IBH dikenakan sanksi atas
keterlambatannya 2% dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
terutang.
4.9 Penerimaan Pembayaran
Penerimaan pembayaran atas transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh
perusahaan dilakukan sesuai pada saat jatuh tempo transaksi penjualan oleh PT. IBH.
Sebelum pembayaran diterima oleh perusahaan, bagian keuangan akan melakukan
pemeriksaan terhadap akun piutang yang mana telah jatuh tempo atau belum. Bagian
keuangan juga melakukan pengawasan atas akun pembayaran yang diterima dimuka
dari transaksi penjualan yang terjadi apabila atas transakasi penjualan tersebut terjadi
pembayaran dimuka sebelumnya.
4.10 Prosedur atas Faktur Pajak Penjualan PT. IBH
Faktur Pajak dibuat atas dasar adanya transaksi penjualan yang terjadi yang
mengakibatkan adanya penyerahan atas barang kepada pelanggan. Dalam Faktur
Pajak sedikitnya harus memuat :
84
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan
harga
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
4.11 Analisis atas Faktur Pajak Penjulan PT. IBH
Pembuatan Faktur Pajak menurut ketentuan Undang – undang No. 42 Tahun
2009 Pasal 13 ayat (1a), dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal saat penyerahan
barang atau barang yang sudah dikirim atau dapat juga pada tanggal saat perusahaan
menerima uang berkaitan transaksi penjulan yang terjadi. Diantara kedua aturan ini
yang digunakan tergantung saat tanggal salah satunya yang terjadi terlebih dahulu.
Apabila tanggal perusahaan mengirimkan barang terlebih dahulu dilakukan dari
tanggal penerimaan uang, maka tanggal pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat
barang dikirimkan dan pada saat penerimaan uang apabila yang terjadi sebaliknya.
Pembuatan Faktur Pajak oleh perusahaan biasanya dibuat pada saat barang
dikirimkan kepada pelanggan, tetapi terkadang ada pihak pelanggan meminta
tanggal pembuatan Faktur Pajak dibuat pada saat barang diterima atau sampai pada
pihak pelanggan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya Pajak Keluaran yang tidak
dapat diakui pada suatu masa, namun transaksi terjadi pada masa tersebut, dimana ini
85
dapat juga menimbulkan kerugian pada pihak Negara. Untuk menghindari terjadinya
hal ini maka perusahaan seharusnya melakukan pembuatan tanggal Faktur Pajak
dapat disepakati dan dipertimbangkan dengan pihak pelanggan sampai batas waktu
yang sesuai peraturan yang mengatur tanggal pembuatan Faktur Pajak agar tidak
bertentangan dengan ketentuan dan dapat menghindari kerugian Negara serta bagi
perusahaan pelanggan dapat digunakan sebagai kredit pajak atas Pajak Masukan
pada masa pada saat terjadi transaksi penjualan tersebut.
Untuk menguji kepatuhan penerapan pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(PPN) dalam perusahaan dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Faktur
Pajak yang diterbikan dan di kreditkan. Berikut adalah contoh beberapa table Faktur
Pajak Keluaran yang di rekap selama Januari – Maret 2010 -2012.
Tabel 4.15 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Januari 2010
No Lawan Transaksi No Faktur Tanggal DPP (Rp) PPN (Rp)
1 PT. Kota Minyak Automation
010.000- 10.00000001 04-Jan-10
19.828.200
1.982.820
2 PT. Doulton 070.000- 10.00000002 06-Jan-10
5.150.000
515.000
3 BUT. Star Energy (Kakap) LTD.
030.000- 10.00000003 07-Jan-10
18.884.000
1.888.400
4 PT. Indosama 010.000- 10.00000004 12-Jan-10
20.895.750
2.089.575
5 PT. Samator 010.000- 10.00000005 13-Jan-10
14.859.200
1.485.920
6 PT. Samator Gas Industri
010.000- 10.00000006 13-Jan-10
20.895.750
2.089.575
7 BUT. Star Energy (Kakap) LTD.
010.000- 10.00000007 18-Jan-10
25.688.320
2.568.832
8 PT. Media Karya Sentosa
010.000- 10.00000008 18-Jan-10
23.532.336
2.353.234
9 PT. Media Karya Sentosa
010.000- 10.00000009 18-Jan-10
78.899.840
7.889.984
10 PT. Transportasi Gas Indonesia
010.000- 10.00000010 25-Jan-10
34.391.500
3.439.150
11 PT. Transportasi Gas Indonesia
010.000- 10.00000011 25-Jan-10
71.571.500
7.157.150
12 PT. Medco LPG Kaji
010.000- 10.00000012 28-Jan-10
23.237.500
2.323.750
13 PT. Medco LPG Kaji
010.000- 10.00000013 28-Jan-10
25.561.250
2.556.125
14 PT. Perusahaan Gas Negara
010.000- 10.00000014 28-Jan-10
22.600.000
2.260.000
86
No Lawan Transaksi No Faktur Tanggal DPP (Rp) PPN (Rp)
15 PT. Medika Karya Sentosa
010.000- 10.00000015 29-Jan-10
10.689.250
1.068.925
416.684.396 41.668.440 Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat rekapan faktur pajak selama Januari
2010 hasilnya telah sesuai dengan perhitungan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Maka telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Tabel 4.16 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Februari 2010
Sumber: SPT Masa PPN 2010 PT IBH.
No Lawan Transaksi No Faktur Tanggal DPP (Rp) PPN (Rp)
1
PT. Holcim Indonesia TBK
010.000- 10.00000016 02-Feb-10
13.000.000
1.300.000
2 PT. Samator Gas Industri
010.000- 10.00000017 02-Feb-10
23.924.100
2.392.410
3 PT. SGS Indonesia 010.000- 10.00000018 04-Feb-10
63.797.600
6.379.760
4 PT. Atmaco Mitsui PTA Indonesia
010.000- 10.00000019 05-Feb-10
9.382.000
938.200
5 PT. Doulton 010.000- 10.00000020 12-Feb-10
5.150.000
515.000
6 PT. Fajar Buana Pratama
010.000- 10.00000021 12-Feb-10
6.083.610
608.361
7
PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
010.000- 10.00000022 17-Feb-10
9.377.200
937.720
8 PT. Mattel Indonesia
010.000- 10.00000023 18-Feb-10
9.377.200
937.720
9 PT. Berca Indonesia
010.000- 10.00000024 19-Feb-10
5.888.000
588.800
10 CV. Delta Environmental
010.000- 10.00000025 23-Feb-10
4.100.000
410.000
11 PT. Aneka Gas Industri
010.000- 10.00000026 24-Feb-10
55.950.000
5.595.000
12 PT. Wahana InsaNugraha
010.000- 10.00000027 25-Feb-10
932.500
93.250
206.962.210 20.696.221
87
Gambar 4.16 Faktur Pajak Keluaran Berdasarkan DPP + PPN Terhadap Lawan
Transaksi Februari 2010.
Dengan telah dibuatnya tabel di atas beserta grafik, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa hasil perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan
Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tabel 4.17 Rekap Penyerahan Pajak Keluaran Maret 2010
No Lawan Transaksi No Faktur Tanggal DPP (Rp) PPN (Rp)