BAB 3 PENGUMPULAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN 3.1 Sejarah ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-1-00188-IF bab 3.pdf3.1 Sejarah Perusahaan Sejak adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

43

BAB 3

PENGUMPULAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Sejak adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17

Agustus 1945 para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan

pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menekankan bahwa tiap

warganegara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang

diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi dimaksud,

Pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab

pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.

Mulai saat itu sampai sekarang ini telah terjadi penggantian nama

institusi yang menangani pendidikan sebanyak enam kali. Keenam nama institusi

yang menangani pendidikan sejak kemerdekaan sampai saat sekarang dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Sejarah Nama Departemen Pendidikan Nasional

No. Nama Institusi Periode

1 Kementerian Pengajaran 19-8-1945 s.d. 29-1-1948

2 Kementerian Pendidikan, Pengajaran,

dan Kebudayaan

29-1-1948 s.d. 10-7-1959

44

No. Nama Institusi Periode

3 Departemen Pendidikan, Pengajaran,

dan Kebudayaan

10-7-1959 s.d. 6-3-1962

4 Departemen Pendidikan Dasar dan

Kebudayaan

6-3-1962 s.d. 27-3-1966

5 Departemen Perguruan Tinggi dan

Ilmu Pengetahuan

18-2-1962 s.d. 27-3-1966

6 Departemen Olahraga 6-3-1962 s.d. 27-3-1966

7 Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan

25-7-1966 s.d. 26-10-1999

8 Departemen Pendidikan Nasional 26-10-1999 s.d. sekarang

3.2 Visi Misi

Visi

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat

untuk pada tahun 2025 menghasilkan: INSAN INDONESIA CERDAS DAN

KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna)

45

Misi

• Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

• Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan

masyarakat belajar;

• Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

• Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,

pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;

• Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan

RI.

Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas untuk

tahun 2005 - 2009 menetapkan Misi sebagai berikut: MEWUJUDKAN

PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA

CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF.

46

3.3 Struktur Organisasi

Direktorat JenderalPendidikan Tinggi

Sekretariat Direktorat Jenderal

Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Bagian Tatalaksana

dan Kepegawaian

Subbagian Data dan Informasi

Subbagian Rencana dan Program

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program

Subbagian Anggaran dan Pembiayaan

Subbagian Perbendaharaan

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Subbagian Tatalaksana

Subbagian Mutasi Pegawai

Subbagian Pengembangan Pegawai

Bagian Umum

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Perlengkapan

Direktorat Kelembagaan

Subdirektorat Organisasi

Perguruan Tinggi

Subdirektorat Organisasi

Kemahasiswaan

Subdirektorat Kerjasama

Perguruan Tinggi

Seksi I

Seksi II

Seksi Pengembangan Organisasi

Seksi Kegiatan Kemahasiswaan

Seksi Kerjasama Dalam Negeri

Seksi Kerjasama Luar Negeri

Subdirektorat Pemberdayaan

Perguruan Tinggi

Seksi Perbantuan

Seksi Pemberdayaan Peran Masyarakat


Direktorat Ketenagaan

Subdirektorat Perencanaan dan

Informasi Ketenagaan

Seksi Perencanaan Ketenagaan

Seksi Informasi Ketenagaan

Subdirektorat Karir

Seksi Kepangkatan dan Promosi

Seksi Pelatihan Teknis

Subdirektorat Pengembangan

Ketenagaan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri

Subdirektorat Pendidikan Profesi dan Kependidikan

Seksi Pendidikan Profesi Pendidik

Seksi Pendidikan Profesi Tenaga Kependidikan


Subdirktorat Penelitian

Direktorat Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Seksi I

Seksi II

Subdirektorat Pengabdian

Kepada Masyarakat

Seksi I

Seksi II

Subdirektorat Sistem Informasi

dan Publikasi

Seksi Informasi

Seksi Publikasi

Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa

Seksi I

Seksi II


Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi

Direktorat Akademik

Seksi Kurikulum

Seksi Program Studi

Subdirektorat Wawasan dan Kemampuan

Akademik Mahasiswa

Seksi Wawasan Akademik Mahasiswa

Seksi Prestasi Akademik Mahasiswa

Subdirektorat Standar Kualitas

Akademik

Seksi Proses Pembelajaran

Seksi Sarana dan Media Pengajaran

Subdirektorat Evaluasi Akademik

Seksi Evaluasi Kualitas Akademik

Seksi Evaluasi Proses Pembelajaran


Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

47

3.4 Tugas dan Tanggung Jawab

• Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

• Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal

• Subbagian data dan Informasi mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan

bahan kebijakan di bidang pendidikan tinggi.

• Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan tinggi.

• Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas

melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang

pendidikan tinggi serta penyiapan bahan laporan Direktorat Jenderal.

• Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di

lingkungan Direktorat Jenderal.

• Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan

di lingkungan Direktorat Jenderal.

• Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan

pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

48

• Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan

pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, evaluasi, dan

penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.

• Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan tatalaksana, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian

Direktorat Jenderal.

• Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem

dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

• Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan formasi dan urusan penerimaan, pengangkatan,

kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan


• Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana peningkatan kemampuan

profesional dan karir pegawai, kesejahteraan dan penghargaan, serta

urusan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

• Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, dan kehumasan Direktorat Jenderal.

• Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan

dan kearsipan Direktorat Jenderal serta penyiapan bahan informasi dan

publikasi di bidang pendidikan tinggi.

49

• Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan

keprotokolan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pengaturan

penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal.

• Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan,

pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan


• Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

fungsional mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Direktorat

Jenderal.

• Direktorat Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan

teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang akademik.

• Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,

pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan

kurikulum dan program studi perguruan tinggi.

• Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan

teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan kurikulum dan sistem

pengajaran.

• Seksi Program Studi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan

50

teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan program studi dan unit

pembelajaran pendidikan tinggi.

• Subdirektorat Wawasan dan Kemampuan Akademik Mahasiswa

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi

pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa.

• Seksi Wawasan Akademik Mahasiswa mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan,

pemberian bimbingan, supervisi, dan evaluasi pengembangan wawasan

akademik mahasiswa.

• Seksi Prestasi Akademik Mahasiswa mempunyai tugas melakukan


pemberian bimbingan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan program

akademik mahasiswa.

• Subdirektorat Standar Kualitas Akademik mempunyai tugas



standar kualitas akademik.

• Seksi Proses Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian

bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan standar kualitas

proses pembelajaran perguruan tinggi.

51

• Seksi Sarana dan Media Pengajaran mempunyai tugas melakukan



sarana dan media pengajaran perguruan tinggi.

• Subdirektorat Evaluasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian

bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kualitas akademik dan proses

pembelajaran.

• Seksi Evaluasi Kualitas Akademik mempunyai tugas melakukan


pemberian bimbingan, supervisi, dan evaluasi kualitas akademik dan

pengelolaan program akademik.

• Seksi Evaluasi Proses Pembelajaran mempunyai tugas melakukan


pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran

dan penilaian ijazah luar negeri.

• Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

• Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,

pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di

bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

52

• Subdirektorat Penelitian terdiri atas :

A. Seksi I

Seksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan,

standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian

bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada

perguruan tinggi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,

Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten,

termasuk pengembangannya.

B. Seksi II

Seksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan,


bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada

perguruan tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan

Papua, termasuk pengembangannya.

• Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pembinaan,

pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang

pengabdian kepada masyarakat.

53

• Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas :

A. Seksi I



bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat pada perguruan tinggi di provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera

Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa

Barat, dan Banten, termasuk pengembangannya.

B. Seksi II



bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat pada perguruan tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara,

dan Papua, termasuk pengembangannya.

• Subdirektorat Sistem Informasi dan Publikasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem

informasi, dan publikasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

54

• Subdirektorat Sistem Informasi dan Publikasi terdiri atas :

A. Seksi Informasi

Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Seksi Publikasi

Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

• Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa terdiri atas :

A. Seksi I

Seksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi

pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa di bidang

penelitian dan pengabdian pada perguruan tinggi di provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI

Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, termasuk pengembangannya.

B. Seksi II

Seksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi

pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa di bidang

penelitian kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan Direktorat.

55

• Direktorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan

teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang ketenagaan perguruan tinggi.

• Subdirektorat Perencanaan dan Informasi Ketenagaan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan

rencana, dan pengelolaan informasi ketenagaan perguruan tinggi.

• Subdirektorat Perencanaan dan Informasi Ketenagaan terdiri atas :

A. Seksi Perencanaan Ketenagaan

Seksi Perencanaan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan kebijakan, pemetaan, perencanaan, dan evaluasi

ketenagaan perguruan tinggi.

B. Seksi Informasi Ketenagaan

Seksi Informasi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data dan

informasi ketenagaan perguruan tinggi.

• Subdirektorat Karir mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan dan pembinaan karir ketenagaan perguruan tinggi.

• Seksi Kepangkatan dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan kepangkatan dan promosi ketenagaan perguruan tinggi.

• Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan program dan fasilitasi pelatihan teknis ketenagaan

perguruan tinggi.

56

• Subdirektorat Pengembangan Ketenagaan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, dan

evaluasi pengembangan kompetensi ketenagaan perguruan tinggi.

• Subdirektorat Pengembangan Ketenagaan terdiri atas :

A. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pendidik

dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di dalam negeri.

B. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pendidik

dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di luar negeri.

• Subdirektorat Pendidikan Profesi Kependidikan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan.

• Subdirektorat Pendidikan Profesi Kependidikan terdiri atas :

A. Seksi Pendidikan Profesi Pendidik

Seksi Pendidikan Profesi Pendidik mempunyai tugas melakukan

urusan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan pendidikan profesi calon pendidik.

57

B. Seksi Pendidikan Profesi Tenaga Kependidikan.

Seksi Pendidikan Profesi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas

melakukan urusan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi calon tenaga

kependidikan.

• Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

• Direktorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian

bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan

perguruan tinggi.

• Direktorat Kelembagaan terdiri atas :

A. Subdirektorat Organisasi Perguruan Tinggi

Subdirektorat Organisasi Perguruan Tinggi mempunyai tugas



organisasi perguruan tinggi. Subdirektorat Organisasi Perguruan

Tinggi terdiri atas :

Seksi I



bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi organisasi perguruan

tinggi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,

58

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,

Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan

Banten, termasuk pengembangannya.

Seksi II



bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi organisasi perguruan

tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua,

termasuk pengembangannya.

B. Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan

Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan mempunyai tugas



organisasi kemahasiswaan. Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan

terdiri atas :

Seksi Pengembangan Organisasi

Seksi Pengembangan Organisasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,

supervisi, evaluasi, dan pengembangan organisasi

kemahasiswaan.

59

Seksi Kegiatan Kemahasiswaan

Seksi Kegiatan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,

supervisi, evaluasi, dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.

C. Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi

Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi mempunyai tugas


pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kerja sama

perguruan tinggi serta pengembangan jaringan perguruan tinggi.

Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi terdiri atas :

Seksi Kerjasama Dalam Negeri

Seksi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan

teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan kerja sama

perguruan tinggi di dalam negeri.

Seksi Kerjasama Luar Negeri

Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan

teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan kerja sama

perguruan tinggi dengan pihak lain di luar negeri.

D. Subdirektorat Pemberdayaan Perguruan Tinggi

Subdirektorat Pemberdayaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas



60

pemberdayaan perguruan tinggi. Subdirektorat Pemberdayaan

Perguruan Tinggi terdiri atas :

Seksi Perbantuan

Seksi Perbantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

kebijakan, pedoman dan prosedur, pembinaan, pemberian

bimbingan teknis, dan evaluasi perbantuan perguruan tinggi.

Seksi Pemberdayaan Peran Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Peran Masyarakat mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan prosedur,

pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi

pemberdayaan peran serta masyarakat.

E. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan Direktorat.

61

3.5 Prosedur yang sedang berjalan

Proses Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Program

Subbagian Anggaran danPembiayaan

(Bagian Keuangan)

Subbag Rencana danProgram

(Bagian Perencanaan)PTN dan KOPERTIS

Disetujui

Ditolak

Keputusanpengajuananggaran

Menyusunanggaran

danprogram

Proposal rencanaanggaran dan

program

mulai

Formulir hasilpersetujuan

Penerimaanproposal

Rapat bersamamemeriksakesesuaian

anggaran yangdiajukan

Pencairandana sesuaianggaran

Transfer dana danbukti pembayaran

1

Gambar 3. 2 Proses Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Program

62

Gambar 3. 3 Proses Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program dan Penyusunan

Laporan

Pada awalnya setiap PTN dan KOPERTIS mengajukan anggaran kepada

Ditjen DIKTI setiap tahunnya. Anggaran tersebut diajukan melalui proposal dan

ditangani oleh Subbagian Rencana dan Program. Setelah proposal diterima oleh

pegawai Subbagian Rencana dan Program, maka Bagian Perencanaan akan

63

memeriksa apakah anggaran yang diajukan sesuai dan logis atau tidak. Jika ya,

maka dana anggaran akan dicairkan oleh Subbagian Anggaran dan Pembiayaan.

Setiap bulannya PTN Perguruan Tinggi Negeri dan KOPERTIS wajib

melaporkan realisasi anggarannya dalam bentuk berkas excel melalui email.

Email tersebut ditangani oleh Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan

Program. Dalam pengiriman laporan realisasi tersebut PTN dan KOPERTIS

mempunyai batas waktu, sehingga perubahan laporan dapat dilakukan sampai

batas waktu tersebut. Namun, jika perubahan laporan melewati batas waktu maka

laporan realisasi bagi PTN dan KOPERTIS yang telat akan di evaluasi bulan

berikutnya. Kebutuhan setiap PTN dan KOPERTIS berbeda-beda dan juga

terdapat banyak sekali data yang tidak konsisten. Oleh karena itu, Subbagian

Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program harus mencatat kembali laporan

mereka ke berkas excel untuk setiap PTN dan KOPERTIS. Dalam tahap ini,

pemeriksaan sinkronisasi antara rencana dan realisasi dilakukan. Kemudian,

berkas excel yang sudah diperiksa tersebut menjadi laporan setiap PTN dan

KOPERTIS.

Setelah mencatat kembali laporan realisasi itu, Subbagian Evaluasi

Pelaksanaan Rencana dan Program harus membuat laporan keseluruhan dengan

mencatat dan menghitung total seluruh laporan realisasi dari masing-masing PTN

dan KOPERTIS kedalam suatu berkas excel (summary). Laporan keseluruhan ini

akan diberikan kepada Kabag, IRJEN dan SESJEN.

Setelah membuat laporan keseluruhan, maka Subbagian Evaluasi

Pelaksanaan Rencana dan Program harus mengolah laporan keseluruhan yang

ada menjadi laporan PERMEN (PERATURAN MENTERI). Laporan ini berisi

64

total dari semua belanja dari semua lembaga pedidikan tinggi tersebut. Laporan

inilah yang akan diberikan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Agar laporan

lebih terlihat perubahannya, maka KaBag dari Bagian Perencanaan mengolah

data mentah dan laporan untuk dipetakan ke dalam grafik.

3.6 Matriks Kebutuhan Informasi

Tabel 3. 2 Kebutuhan Informasi

No Deskripsi

kebutuhan

informasi

Kapan

dibutuhkan

Waktu Bagian

internal

Bagian

eksternal

Kondisi

saat ini

Belanja Modal

Perguruan Tinggi

1 Berupa satuan kerja

program, PPJ, NTS,

rencana volume fisik,

rencana satuan fisik,

rencana anggaran,

realisasi fisik,

realisasi keuangan,

persentase fisik dan

persentase keuangan

minggu ke-3 2-3 Hari 1, 2 dan

3

Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

Belanja

Barang/Jasa

Perguruan Tinggi


program, PPJ, NTS,




3

Pencatatan

dengan

program

Microsoft

65

No Deskripsi

kebutuhan

informasi

Kapan

dibutuhkan

Waktu Bagian

internal

Bagian

eksternal

Kondisi

saat ini

rencana anggaran,

realisasi fisik,

realisasi keuangan,


persentase keuangan

Excel.

Belanja Bantuan

Sosial Perguruan

Tinggi


program, PPJ, NTS,



rencana anggaran,

realisasi fisik,

realisasi keuangan,


persentase keuangan


3

Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

Belanja Pegawai

Perguruan Tinggi


program, PPJ, NTS,



rencana anggaran,

realisasi fisik,

realisasi keuangan,


persentase keuangan


3

Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

66

No Deskripsi

kebutuhan

informasi

Kapan

dibutuhkan

Waktu Bagian

internal

Bagian

eksternal

Kondisi

saat ini

5 Laporan PTN minggu ke-4 7 hari 2 dan 8 9 Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

6 Laporan KOPERTIS minggu ke-4 7 hari 2 dan 8 10 Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

7 Laporan Keseluruhan minggu ke-4 7 hari 2 dan 8 5 dan 6 Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

8 Laporan PERMEN minggu ke-4 7 hari 2, 4 dan

8

7 Pencatatan

dengan

program

Microsoft

Excel.

Catatan :

1 = Subbagian Rencana dan Program

2 = Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program

3 = Subbagian Anggaran dan Pembiayaan

4 = Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

5 = IRJEN

67

6 = SESJEN

7 = MENTERI

8 = KaBag Perencanaan

9 = PTN

10 = KOPERTIS

3.7 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini meliputi :

‐ Proses pencatatan yang dilakukan setiap bulannya oleh Subbagian

Evaluasi dan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 2 sampai 3 hari.

‐ Proses pembuatan laporan yang tidak efektif, karena dicatat secara

manual berulang kali.

‐ Laporan hanya bersifat kumpulan data saja, tidak dibuat statistik dari

sudut pandang tertentu.

‐ Keseriusan PTN dan KOPERTIS dalam melaporkan realisasi sulit

dipantau.

‐ Satuan tipe data yang diajukan tiap–tiap perguruan tinggi tidak konsisten.

‐ Beberapa field yang disediakan tidak selalu sesuai dengan tiap–tiap

perguruan tinggi .

‐ Tingkat kesalahan manusia yang tinggi.

68

3.8 Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan penyebab timbulnya

masalah tersebut maka akan dikembangkan sistem database berbasis web yang

mendukung seluruh ketersediaan informasi dan menghilangkan masalah yang

ada.

Aplikasi yang dibuat ialah sistem pelaporan anggaran dan realisasinya

pendidikan tinggi berbasis web, sistem tersebut memungkinkan Subbagian

Rencana dan Anggaran membuat formulir laporan realisasi setiap tahunnya

sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh PTN dan KOPERTIS itu sendiri.

Sistem ini juga memungkinkan PTN dan KOPERTIS melaporkan realisasi setiap

bulannya, dan data-data tersebut secara langsung masuk ke dalam database tanpa

perlu dimasukkan oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana dan

Program. PTN dan KOPERTIS juga dapat melakukan revisi sesuai tanggal yang

diberlakukan sehingga pencatatan dalam melaporkan realisasinya dapat dipantau,

Sistem juga dapat membuat chart yang berguna untuk keperluan statistik dari

sudut pandang tertentu. Sistem juga memudahkan Subbagian terkait dalam

pembuatan laporan.

BAB 3 PENGUMPULAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN 3.1 Sejarah ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2009-1-00188-IF bab 3.pdf3.1 Sejarah Perusahaan Sejak adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

Documents