USULAN TEKNIS PT. PROPERINDO JASATAMA PT PROPERINDO JASATAMA yang selanjutnya disebut Konsultan, mencermati dan memahami sepenuhnya materi pekerjaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja “Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat Luar Pulau Jawa”, dimana secara spesifik konsultan mengikuti paket III untuk wilayah Papua. Tingkat pemahaman konsultan dimaksudkan untuk tercapainya persamaan persepsi dengan pihak pemberi tugas, dalam pekerjaan ini Direktorat Jenderal Balai Pengelolaan DAS dan Perhutani Sosial, Kementerian Kehutanan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lebih efesien dan efektif serta menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Pemahaman konsultant terhadap kerangka acuan Kerja kegiatan “Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat Luar Pulau Jawa” , khususnya Wilayah Papuadi Jelaskan lebih rinci dalam pemahaman terhadap KAK sebagai berikut. IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
PT PROPERINDO JASATAMA yang selanjutnya disebut Konsultan,
mencermati dan memahami sepenuhnya materi pekerjaan yang tertuang
dalam Kerangka Acuan Kerja “Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat
Luar Pulau Jawa”, dimana secara spesifik konsultan mengikuti paket III
untuk wilayah Papua.
Tingkat pemahaman konsultan dimaksudkan untuk tercapainya persamaan
persepsi dengan pihak pemberi tugas, dalam pekerjaan ini Direktorat
Jenderal Balai Pengelolaan DAS dan Perhutani Sosial, Kementerian
Kehutanan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lebih
efesien dan efektif serta menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik.
Pemahaman konsultant terhadap kerangka acuan Kerja kegiatan
“Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat Luar Pulau Jawa” ,
khususnya Wilayah Papuadi Jelaskan lebih rinci dalam pemahaman terhadap
KAK sebagai berikut.
3.1. PEMAHAMAN TERHADAP LATAR BELAKANG
Pekerjaan “Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat Luar Pulau Jawa”
untuk wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua adalah kegiatan lanjutan dari
pekerjaan Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat yang sudah
dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali Nusatenggara.
Konsultan telah memahami bahwa kegiatan identifikasi dan inventarisasi
hutan rakyatkegiatan ini dilatar belakangi oleh proses degradasi hutan dan
lahan yang terjadi dibagian hulu DAS, sedangkan dibagian hilir terjadi akibat
pertumbuhan bangunan yang tidak setimbang dengan ketersediaan ruang
terbuka.
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 1
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
Kegiatan alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian dan penggunaan lain
pun menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kepunahan flora dan
fauna, penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, kekeringan dan lain-lain.
Seiring dengan berjalannya waktu masalah ini semakin lama semakin berat,
dengan meningkatnya luas areal hutan yang berubah fungsi menjadi
penggunaan lain dan penurunan area kawasan hutan akibat peningkatan
jumlah penduduk dan sebab-sebab lain menuntut jawaban yang tepat.
Konsultan mencermati dari catatan sejarah pengelolaan hutan di Indonesia
sudah beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak
tahun 1976 dengan merancang Crash Program, yaitu Program Penyelamatan
Hutan Tanah dan Air (PHTA) melalui proyek penghijauan dan reboisasi.
Penyelenggaraan program ini terus berlanjut hingga tahun 2003
dilaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(Gerhan) sampai dengan tahun 2007.
Sebagai kelanjutan dari program-program tersebut, maka Renstra BPDAS-PS
(2010-2014), dinyatakan sasaran yang ingin dicapai, visi pembangunan RLPS
2010-2014 dimaksudkan untuk mencapai Optimalisasi Fasilitasi
Pembangunan BPDAS dan PS dalam Mendukung Peningkatan Fungsi DAS.
Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan misi : 1) memantapkan
kebijakan bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, (2) memperkuat
kapasitas kelembagaan bidang rehabilitasi dan perhutanan sosial, (3)
mendorong pelaksanaan pemulihan fungsi hutan dan lahan di DAS prioritas
berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selaras dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehutanan
berbasis masyarakat menjadi landasan pembangunan kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41/1999 pasal 70 dimana Pemerintah
wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di
bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna. Oleh karena itu,
pemerintah terus mendorong pembangunan hutan rakyat dalam rangka
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 2
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
pemberdayaan masyarakat sekaligus melestarikan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
Agar semua hutan termasuk hutan hak/hutan rakyat dapat memenuhi
fungsinya sebagaimana diamanatkan UU No.41/1999, pemerintah perlu
mengatur pengurusan dan pengusahaannya meskipun dalam
pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pemiliknya. Untuk maksud tersebut
telah diterbitkan PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Sedangkan ketentuan tentang pemanfaatan hutan hak/hutan rakyat telah
diatur di dalam Peranturan Menteri Kehutanan No. P. 26/Menhut-II/2005
tentang Pemanfaatan Hutan Hak.
Direktorat Jenderal BPDAS dan PS pada tahun 2010 dan 2011 telah
melaksanakan kegiatan ”Inventarisasi dan Pendataan Potensi Hutan Rakyat”.
Hasil kegiatan tersebut disamping data dan informasi mengenai potensi
hutan rakyat di Pulau Jawa juga Sistem Informasi Potensi Hutan Rakyat
(SIMPOHURA). Untuk melengkapi data potensi hutan rakyat secara nasional,
serta updating data pada sistem basis data potensi hutan rakyat yang
mencakup seluruh wilayah nasional. Pada Tahun Anggaran 2012 Direktorat
Bina RHL akan melaksanakan kegiatan ”Identifikasi dan Inventarisasi Hutan
Rakyat Luar Pulau Jawa” untuk wilayah Pulau Kalimantan, Papua dan
Maluku.Pada kesempatan ini, PT PROPERINDO JASATAMA berminat untuk
mengikuti kegiatan ”Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat Luar Pulau
Jawa” untuk paket III yakni wilayah Papua.
3.2. PEMAHAMAN TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN
Konsultan memahami bahwa maksud dan tujuan dari pekerjaan identifikasi
dan inventarisasi hutan rakyat luar pulau jawa, wilayah Papua yakni
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 3
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
mendapatkan data potensi hutan rakyat, membangun database dari data dan
informasi hasil inventarisasi dan identifikasi hutan rakyat serta
menyajikannya dalam suatu sistem informasi potensi hutan rakyat
berbasiskan spasial. Konsultan menilai bahwa tujuan-tujuan yang
disampaikan sudah terdeskripsi secara sistematik mulai dari perlunya
melihat sebaran dan luas hutan rakyat berdasarkan hasil desksurvey dan
survey lapangan, menelaah kondisi biofisik dan sosial ekonomi, mengkaji
hutan rakyat yang telah ditunjuk sesuai dengan fungsinya baik hutan rakyat
produksi, hutan rakyat lindung, dan hutan rakyat konservasi, menelaah
kondisi kelembagaan hutan rakyat yang ada, menelaah kebijakan dan
peraturan perundang-undangan terkait hutan rakyat, merumuskan kondisi
pemungkin terwujudnya hutan rakyat yang diharapkan, merumuskan
strategi kondisi pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan, sampai dengan
membangun aplikasi database hutan rakyat berbasis GIS.
3.3. PEMAHAMAN TERHADAP SASARAN KEGIATAN
Pemahaman Konsultan terhadap Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan
pekerjaan ini adalah :
1) Tersedianya data dan informasi hutan rakyat di luar Pulau Jawa;
2) Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai salah satu
landasan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan program dan
rencana aksi yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat untuk
fungsi konservasi, lindung dan produksi;
3) Meningkatkan peran fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam
kaitannya dengan implemetasi otonomi daerah, setiap dinas/instansi
yang menangani urusan kehutanan provinsi dan kabupaten/kota
dapat mengoptimalkan kinerjanya melalui database potensi hutan
rakyat. Seluruh program daerah yang terkait dengan hutan rakyat
dapat direncanakan secara akurat dan memberikan panduan tahap
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 4
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program
pengelolaan hutan rakyat.
3.4. PEMAHAMAN TERHADAP RUANG LINGKUP
KEGIATAN
Sebagaimana tertuang dalam KAK, Ruang lingkup kegiatan mencakup ruang
lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan. Konsultan memahami ruang
lingkup wilayah kegiatan “Identifikasi dan inventarisasi hutan rakyat luar
jawa, untuk wilayah Papua mencakup Provinsi Papua yang terdiri dari 28
Kabuoaten dan 1 kota dan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 10
kabupaten dan 1 Kota.
Konsultan mencermati dan memahami, ruang lingkup kegiatan utama yang
tertuang dalam KAK, meliputi :
a. Persiapan
b. Pengumpulan data awal kegiatan pembangunan hutan rakyat di Luar
Pulau Jawa
c. Desk study dan kajian literatur hutan rakyat di luar Pulau Jawa
d. Penafsiran citra
e. Penyusunan rencana kerja Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat
Luar Pulau Jawa
f. Pelaksanaan survei lapang
g. Kontrol data
h. Pengolahan dan analisis data
i. Penyusunan database
j. Pelaporan
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 5
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
3.5. PEMAHAMAN TERHADAP TAHAPAN KEGIATAN
Dalam dokumen KAK tidak dijelaskan secara rinci mengenai tahapan
kegiatan inventarisasi dan identifikasi hutan rakyat luar pulau jawa.
Konsultan memahami, dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi hutan
rakyat dilakukan melalui 3 tahapan utama, yakni :
1. Inventarisasi dan identifikasi hutan rakyat melalui pendekatan
remote sensing;
2. Survey terrestris melalui pendataan lapangan pada unit sampling
yang sudah ditentukan;
3. Menyusun database inventarisasi dan identifikasi potensi hutan
rakyat wilayah Papua hasil dari survey terrestris.
3.6. PEMAHAMAN TERHADAP LOKASI KEGIATAN
Ruang lingkup wilayah “Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Rakyat Luar
Pulau Jawa, Wilayah Papua” meliputi Provinsi Papua dan Papua
Barat.Pemahaman Konsultan berdasarkan data pemekaran Kabupaten yang
terkini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010, Lokasi
kegiatan tersebar di 28 Kabupaten dan 1 kota untuk Provinsi Papua,
sedangkan untuk Provinsi Papua Barat tersebar 10 Kabupaten dan 1 Kota.
Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat
No Kabupaten/kota
PROVINSI PAPUA (28 Kabupaten dan 1 Kota)
1 Kabupaten Asmat
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 6
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
No Kabupaten/kota
2 Kabupaten Biak Numfor 3 Kabupaten Boven Digoel 4 Kabupaten Deiyai 5 Kabupaten Dogiyai 6 Kabupaten Intan Jaya 7 Kabupaten Jayapura 8 Kabupaten Jayawijaya 9 Kabupaten Keerom
10 Kabupaten Kepulauan Yapen 11 Kabupaten Lanny Jaya 12 Kabupaten Mamberamo Raya 13 Kabupaten Mamberamo Tengah 14 Kabupaten Mappi 15 Kabupaten Merauke 16 Kabupaten Mimika 17 Kabupaten Nabire 18 Kabupaten Nduga 19 Kabupaten Paniai 20 Kabupaten Pegunungan Bintang 21 Kabupaten Puncak 22 Kabupaten Puncak Jaya 23 Kabupaten Sarmi 24 Kabupaten Supiori 25 Kabupaten Tolikara 26 Kabupaten Waropen 27 Kabupaten Yahukimo 28 Kabupaten Yalimo 29 Kota Jayapura
PROVINSI PAPUA BARAT (10 Kabupaten dan 1 Kota)
1 Kabupaten Fakfak 2 Kabupaten Kaimana 3 Kabupaten Manokwari 4 Kabupaten Maybrat 5 Kabupaten Raja Ampat 6 Kabupaten Sorong 7 Kabupaten Sorong Selatan 8 Kabupaten Tambrauw 9 Kabupaten Teluk Bintuni
10 Kabupaten Teluk Wondama 11 Kota Sorong
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI HUTAN RAKYAT LUAR PULAU JAWA – WILAYAH PAPUA III - 7
USULAN TEKNISUSULAN TEKNISPT. PROPERINDO JASATAMA
KONSULTAN melakukan analisa awal terhadap pemahaman lokasi kegiatan,
dimana untuk mendapatkan potensi sebaran hutan rakyat secara analisa
spasial, identifikasi areal hutan rakyat secara status kawasan hutan terdapat
di Luar Kawasan Hutan dengan tipe fungsi kawasan Areal Penggunaan
Lain (APL).
Hasil analisa awal konsultan untuk memahami indikatif sebaran potensi
hutan rakyat di wilayah Papua, adalah mengoverlaykan antara Peta
Penunjukan Kawasan Hutan pada Luar kawasan hutan dengan Batas
administrasi Kabupaten terbaru hasil pemekaran 2010 di Provinsi Papua dan
Papua Barat. Hasil analisa konsultan mengenai luasan area Luar Kawasan
hutan dengan fungsi kawasan Areal Penggunaan Lain pada tiap Kabupaten di
provinsi Papua dan Papua Barat, disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2.
Rekapitulasi Luasan Luar Kawasan Hutan tiap Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat
NO KABUPATEN LUASAN (Ha)PROVINSI PAPUA
1 ASMAT 16,328.24 2 BIAK NUMFOR 13,736.03 3 BOVEN DIGOEL 38,322.73 4 JAYAPURA 45,428.09 5 JAYAWIJAYA 106,652.19 6 KEEROM 96,803.67 7 KEPULAUAN YAPEN 164.80 8 LANNY JAYA 9,970.63 9 MAMBERAMO RAYA 8,680.77