BAB 3 ANALISIS SISTEM B ERJALAN 3.1 Sejarah Departemen Pertanian Pada tanggal 1 Januari 1905 pemerintah Hindian Belanda mendirikan Departemen Van Landbouw dengan tujuan untuk memajukan usaha pertanian rakyat. Kemudian didirikan balai-balai penelitian dan dinas-dinas yang diberi tugas khusus untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai IPTEK di bidan g pertanian. M engingat keterikatan yang erat antara pertanian dan perdagangan pada tahun 1911 Departemen Van Landbouw diganti namanya menjadi Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Bogor. Pada masa ini didirikan beberapa lembaga pendidikan pertanian dimana lulusannya bekerja sebagai tenaga teknis pada perkebunan besar, pertanian rakyat, pengairan, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 1933 didirikan sekolah pertanian menengah atas dimana lulusannya bekerja sebagai penyuluh pertanian, pemangku hutan, pegawai perkreditan rakyat, asisten perkebunan besar, dan guru sekolah pertanian. Pada bulan Maret 1933 pemerintah Hindian Belanda menerbitkan peraturan tata niaga beras berupa kebijakan dan ketentuan menyeluruh mengenai intervensi pemerintah di bidang perdagangan beras. Pada tahun 1934 Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel diganti namanya menjadi Departemen Van Ekonomische Zaken, sedangkan pada masa 42
42
Embed
BAB 3 new - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/Asli/Bab3/2010-1-00562-si bab 3.pdf · peraturan tata niaga beras berupa kebijakan dan ketentuan menyeluruh mengenai ... dalam arti
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
42
BAB 3
ANALISIS SISTEM B ERJALAN
3.1 Sejarah Departemen Pertanian
Pada tanggal 1 Januari 1905 pemerintah Hindian Belanda mendirikan
Departemen Van Landbouw dengan tujuan untuk memajukan usaha pertanian
rakyat. Kemudian didirikan balai-balai penelitian dan dinas-dinas yang diberi tugas
khusus untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai IPTEK di bidan g
pertanian. Mengingat keterikatan yang erat antara pertanian dan perdagangan pada
tahun 1911 Departemen Van Landbouw diganti namanya menjadi Departemen Van
Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan
Perdagangan) yang berkedudukan di Bogor.
Pada masa ini didirikan beberapa lembaga pendidikan pertanian dimana
lulusannya bekerja sebagai tenaga teknis pada perkebunan besar, pertanian rakyat,
pengairan, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 1933 didirikan sekolah pertanian
menengah atas dimana lulusannya bekerja sebagai penyuluh pertanian, pemangku
hutan, pegawai perkreditan rakyat, asisten perkebunan besar, dan guru sekolah
pertanian. Pada bulan Maret 1933 pemerintah Hindian Belanda menerbitkan
peraturan tata niaga beras berupa kebijakan dan ketentuan menyeluruh mengenai
intervensi pemerintah di bidang perdagangan beras.
Pada tahun 1934 Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel diganti
namanya menjadi Departemen Van Ekonomische Zaken, sedangkan pada masa
42
43
pendudukan Jepang (1942-1945) namanya berubah menjadi Gunseikanbu
Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.
Setelah proklamasi kemerdekaan dengan dibentuknya kabinet presidentil
pada tanggal 2 September 1945. Urusan pertanian diserahkan kepada kementrian
kemakmuran, berdasarkan ketetapan pemerintah No. 10/SD/1945, menteri
kemakmuran sewaktu itu dipimpin oleh Ir. R.P. Surachman Tjokrosudirjo.
Kemudian pada tahun 1950 dicanangkan suatu kebijakan bahwa pertanian
dalam arti luas mencakup bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan,
dan kehutanan yang secara teknis biologis terkait erat dengan bahan sandang dan
pangan sehingga muncul gagasan untuk mewadahi bidang pertanian dalam suatu
kementrian tersendiri yaitu kementrian pertanian.
Pada tahun 1968, Kabinet Ampera yang baru terbentuk terdiri dari 5
menteri utama dan 24 menteri Departemen. Dintaranya 6 Departemen ekonomi
yang terdiri dari Departemen Perdagangan, Perhubungan, Keuangan, Maritim,
Pertanian, dan Perkebunan. Departemen Pertanian waktu itu dipimpin oleh Mayjen
Sutjipto, sedangkan Departemen Perkebunan dipimpin oleh Ir. P.G. Harjosudirjo.
Pada tahun 1973-1978 mengingat peran penting Departemen Pertanian
dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia secara mandiri,
pemerintah kemudian membentuk 2 lembaga baru, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian serta Badan Pendidikan.
Pada tahun 1978-1983 Departemen Pertanian dipimpin oleh Prof. Dr.
Sudarsono Hadisaputro sebagai menteri pertanian dengan tugas melaksanakan
arahan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menitik beratkan
44
pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan peningkatan industri
pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.
Pada tahun 1993-1998 dalam Pelita VI Departemen Pertanian melakukan
perubahan pendekatan program sektor pertanian melalui restrukturisasi program.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN menggariskan bahwa sasaran
bidang ekonomi untuk sektor pertanian adalah peningkatan diversivikasi, usaha
dan hasil pertanian, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan
dukungan industri pertanian untuk memperbesar pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat secara lebih luas.
Pada tahun 2001-2004 Departemen Pertanian lebih fokus dalam program
pengembangan agribisnis. Program ini diarahkan untuk menciptakan peluang
usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis hulu, on farm, agribisnis
hilir, dan jasa-jasa pendukungnya. Program ini berhasil meningkatkan produksi
tanaman pangan yang mencatat faktor produksi tertinggi sepanjang sejarah. Secara
keseluruhan neraca perdagangan komoditi pertanian meningkat secara konsisten
ditandai dengan naiknya nilai ekspor.
Pada tahun 2004 – 2009, dibawah kepemimpinan menteri pertanian oleh Dr.
Ir, Anton Apriyantono, MS Departemen pertanian merumuskan konsep baru dalam
pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani, bukan semata-mata mengejar peningkatan produksi.
45
3.2 Visi dan Misi
3.2.1 Visi dan Misi Departemen Pertanian
Visi Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya
pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai
tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan
petani.
Pertanian tangguh atau pertanian industrial adalah sosok pertanian
yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan
keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi;
2. Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan
sumberdaya;
3. Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan
jasa;
4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi
sumberdaya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan
sumberdaya;
5. Mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan;
6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan
7. Perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang
dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan lebih
dahulu dalam mutu, jumlah, berat, volume, bentuk, warna, rasa, khasiat,
dan sifat-sifat lainnya dengan ketepatan waktu.
46
Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen
Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah :
1. Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki
integritas moral yang tinggi;
2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh,
berdayasaing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditi
pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan;
4. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan
lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi,
pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan, akses pasar dan
kebijakan pendukung;
6. Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan
pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional.
3.2.2 Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Visi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian
adalah terwujudnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
(PSDMP) yang handal dalam menghasilkan sumberdaya manusia pertanian
profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global.
47
Dalam pencapaian visi Badan Pengembangan SDM Pertanian
mengemban misi yaitu :
1. Mengembangkan sistem pendidikan pertanian yang kredibel;
2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang kredibel;
3. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan
kebutuhan petani;
4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pengembangan
sumberdaya manusia pertanian yang sesuai dengan prinsip clean
goverment and good governance.
3.2.3 Visi dan Misi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian adalah terwujudnya
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang andal dalam rangka
pemberdayaan petani beserta keluarganya untuk meningkatkan ketahanan
pangan, daya saing, nilai tambah, dan kesejahteraan.
Dalam pencapaian visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
mengemban misi yaitu :
1. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
4. Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, petani dan keluarganya
serta pelaku usaha pertanian lainnya dalam pelaksanaan penyuluhan
pertanian;
48
5. Meningkatkan kerjasama teknis di bidang penyuluhan pertanian dalam
dan luar negeri;
6. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan
penyuluhan pertanian.
3.2.4 Visi dan Misi Pusat Pusat Data dan Informasi Pertanian
Visi Pusat Data dan Informasi Pertanian adalah menjadi sumber data
dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk
mendukung pembangunan pertanian.
Dalam pencapaian visi Pusat Data dan Informasi Pertanian
mengemban misi yaitu :
1. Mengembangkan Metodologi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian
Data dan Informasi Pertanian;
2. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Data
dan Informasi Pertanian;
3. Membangun dan Mengembangkan Jaringan Sistem Informasi
Pertanian;
4. Membina Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Statistik
dan Sistem Informasi Pertanian.
3.2.5 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang adalah
petani yang mandiri sejahtera dengan sumberdaya alam yang lestari melalui
pengembangan agribisnis yang berwawasan lingkungan.
49
Dalam pencapaian visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Karawang mengemban misi yaitu :
1. Pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan
pertanian;
2. Transfer teknologi tepat guna;
3. Pengembangan usaha melalui agribisnis dan agroindustri;
4. Peningkatan saran dan prasarana pertanian;
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendapatkan produksi dan
produktivitas pertanian.
50
D ir ek tu r P e ng e lol aa n A ir
D ire k t ur B ud id ay a S er e ali a
D ir ek tu r B u did a ya
Ta n a m an S a yu ra n & B iof ar m a ka
D ire k t ur B ud id ay a T e r na k N o n R u m in an s ia
D ir ek tu r T an a m an
T a h un a n
D ir e k tu r M u tu & S ta nd a ris as i
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e n yu luh a n P e rt an ia n
K a p u s. K on s um s i d an K e a m an a n P a ng a n
K ap u s. Li tb an g P er ke b u na n
D ir ek tu r P e rb e nih a n
D ire k tu r B ud id ay a T a n am a n B u a h
D i re k t ur B u d ida y a T e rn a k R u m ina n s ia
D ir ek tu r B ud id a ya T a na m a n S em u s im
D ir ek tu r P e ng o lah a n H as il P e r ta ni an
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e lat iha n P e r ta nia n
K a pu s. Di str ib us i P an g an
K ap u s. Li tb an g H or tik ul tu ra
K a p us . K ar an t ina T u m bu h an
Dir ek tu r P e ng e lol aa n L a ha n
D ire kt ur P e r lu as an A re a l
D ire kt ur S ar a na P ro d uk si
Dir ek tu r P e rb e nih a n d an S a ra n a P r od u ksi
S e k. Di rje n Ho r tiku lt ur a
S ek . D ir jen T a n am a n P a ng a n
S e k . D irje n P en g elo la an L a h an
d a n A ir
D ir jen P e n g elo la an L ah a n da n A ir
Dir je n T an a m an P an g an P M
D ir jen H o rti ku ltu ra
Dir e ktu r P e r bib ita n
S e k. Di rje n P e te rn a ka n
D ir jen P et er n ak an
Dir e ktu r P e rb e ni ha n d an S a r an a P r od u ks i
S ek . D irj en P e r ke b un a n
Dir jen P er ke b un a n P M
Dir e ktu r P e n an g an a n P a s ca P a n en
S e k. Di rje n P e ng o la ha n & P e m a sa ra n H as il
P e r ta ni an
Dir jen P en g ola h an & P e m a sa ra n H as il
P e r ta ni an
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e nd id ika n P e rt an ia n
S ek . B ad a n P e ng e m ba n ga n S DM P er ta n ian
B a d an P e n g em b a ng a n S DM P er ta n ian
K ap u s. K e te rs ed ia an d an K e r aw a na n
P an g an
S e k . B a d an K e ta h an a n P a ng a n
B ad a n K e ta ha n an P an g an
K ap u s. Li tb an g T a n am a n P a n ga n
S ek . B ad a n Li tb an g P e ta n ian
B a d an L itb a ng P e r ta nia n
K a pu s. K a r an tin a H ew an
S e k. B a d an K a r an ti na
B ad a n K a ra n tin a P e r ta nia n
K ap u s. Li tb an g P er te r na ka n
D ire kt ur P em a sa r an Do m es tik
D ire kt ur P em a sa r an I nt e rn as ia on a l
Dir ek tu r B u did a ya T a na m a n Re m p ah d a n
P en ye g ar
Dir ek tu r P e rlin d un g an P e rk eb u na n
D ir ek tu r K e se ha ta n He wa n
D ir ek tu r K e se ha ta n M a sy ar a ka t V et er in er
Dir ek tu r B u did a ya
T a na m a n Hia s
D ir ek tu r P e rlin d un g an T an a m an H or tik u ltu ra
Dir e ktu r B u d ida y a K ac an g – K a ca n ga n d a n Um b i – u m b ian
Dir ek tu r P e rlin d u ng a n
T an a m a n P an g an
K ar o O rg a ni sa si da n K e p eg a wa ian
K a r o Hu ku m d an H u m as
K a ro K er ja sa m a L ua r Ne ge r i
K a r o K e ua n ga n d an P e rle n gk a pa n
K ar o P e re n ca n aa n
S E K RE T A R I S J E N D E R A L
In sp e ktu r II I
In sp e ktu r IV
In sp e ktu r II
I ns pe k tu r I
IN S P E K TU R JE N DE R A L
S E K R E T A RI S I T JE N
M E N T E R I P E R T A N I A N
1 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G H U B U N G A N A N TA R L E M B A G A D A N K E R J AS A M A L U AR N E G E R I 2 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G P E M B ER D A Y A AN M A SY A R A KA T PE R T AN I AN
3 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G S IS TE M IN FO R M A SI D AN P E N G A W AS A N
K a pu s . P e r izin a n da n I nv es ta si
K ap u s. Da ta d a n In fo rm a si P e rt an ia n
K ap u s. P e m bi ay aa n P e rt an ia n
K a p us . P er pu s ta ka an d a n P e ny eb a ra n
T ek no lo gi P e rt an ia n
K a p us . A n a lisi s S o s ial E ko n om i da n
K e b ija ka n P e rta n ia n
K a p us . P e r lin du n ga n V a rie ta s T an a m an
K a pu s. In fo r m as i d a n K ea m a na n Ha y at i
3.3 Struktur Organisasi
3.3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian
51
3.3.2 Stuktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
52
3.3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
53
3.3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian
54
3.3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Karawang
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
55
3.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi
3.4.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian
Departemen Pertanian (DEPTAN) mempunyai tugas yaitu membantu
Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidan g
pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, DEPTAN menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
teknis di bidang pertanian;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada presiden.
3.4.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian
mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia
pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan SDM Pertanian
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya
manusia pertanian;
56
2. Perumusan program pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
3.4.5 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan Penyuluhan
Pertanian
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, dan pelaksanaan
pengembangan penyuluhan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Penyuluhan
Pertanian menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian;
2. Perumusan program pengembangan penyuuhan pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
4. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;
5. Pelaksanaan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
3.4.6 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Pertanian
Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data
dan informasi pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Pertanian
menyelenggarakan fungsi :
57
1. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian;
2. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman
pangan dan peternakan;
3. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura
dan perkebunan;
4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
3.4.7 Deskripsi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah
di bidang petanian dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan
dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang menyelenggarakan fungsi :
1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang pertanian dan
kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan dan kehutanan dan
informasi penyuluhan berdasarkan kebijakan Bupati;
2. Pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian dan kehutanan;
3. Pemberian perijinan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanian dan
kehutanan.
3.5 Analisa Sistem Berjalan
58
Dalam analisa sistem berjalan, proses yang terdapat pada Departemen
Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
dapat difokuskan pada beberapa kegiatan operasional. Fokus proses yang ada yaitu
rekrutmen, pelatihan dan pembinaan, penyuluhan, dan pelaporan penyuluhan.
Berikut analisa proses aktivitas di DEPTAN dan Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang.
3.5.1 Rekrutmen
Penyuluh pertanian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Penyuluh Pertanian Swadaya;
3. Penyuluh Pertanian Swasta.
Perekrutan Penyuluh Pertanian PNS diadakan oleh DEPTAN atau
tepatnya oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
(BPSDMP). Para pelamar Penyuluh Pertanian PNS harus memenuhi
kualifikasi yang sudah ditentukan dan melewati test masuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Setelah dinyatakan lulus test, maka para pelamar tersebut
harus melewati masa prajabatan selama 1 tahun terlebih dahulu. Pada masa
prajabatan tersebut para pelamar diberikan pengenalan akan tugas pokok
dan fungsi, serta hal-hal pendukung yang menyangkut dengan
pekerjaannya nanti. Pelamar yang telah melewati masa prajabatan disahkan
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para pelamar tersebut baru
disahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah melewati masa
CPNS selama 1 tahun. Dalam melakukan kegiatan penyuluhannya nanti,
59
DEPTAN atau BPSDMP akan melakukan proses penempatan untuk para
Penyuluh Pertanian PNS tersebut ke Dinas Pertanian tingkat
Kabupaten/Kota. Penempatan Penyuluh Pertanian PNS disesuaikan dengan
kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Selain itu penempatan juga bedasarkan kecakapan dan potensi
kemampuan Penyuluh Pertanian PNS tersebut. Penyuluh Pertanian PNS
memiliki jenjang atau tingkatan yaitu :
1. Penyuluh Pertanian Utama;
2. Penyuluh Pertanian Madya;
3. Penyuluh Pertanian Muda.
Penyuluh Pertanian PNS yang baru digolongkan ke dalam tingkatan
Penyuluh Pertanian Muda. Seorang Penyuluh Pertanian PNS masing-
masing memiliki angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini
berfungsi untuk mengukur kinerja dan kemampuan seorang Penyuluh
Pertanian PNS. Jika seorang Penyuluh Pertanian PNS ingin masuk atau
naik ke dalam tingkatan penyuluh diatasnya, maka ada syarat angka kredit
kumulatif yang harus dicapai. Angka kredit kumulatif tersebut dapat
ditingkatkan dengan cara melakukan tugas utama dan pendukung Penyuluh
Pertanian PNS.
Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS yang dilakukan oleh
DEPTAN atau lembaga penyuluhan tingkat pusat, Dinas Pertanian tingkat
Kabupaten/Kota juga diberikan kesempatan dan jatah oleh DEPTAN untuk
melakukan perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya.
60
Untuk perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya, Dinas Pertanian
tingkat Kabupaten/Kota akan membuka kesempatan bagi para pelaku
utama yang berminat menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya. Penyuluh
Pertanian PNS bersama dengan aparat Desa/Kelurahan melakukan
identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang berminat dan
memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap kelurahan
binaannya. Hasil identifikasi dilaporkan ke Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) yang berada di Kecamatan. BPP merekapitulisasi Calon Penyuluh
Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Dinas Pertanian tingkat
Kabupaten/Kota atau Badan Pelaksana Penyuluhan. Kemudian Badan
Pelaksana Penyuluhan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon
Penyuluh Pertanian Swadaya. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang
memenuhi syarat akan dikirimkan ke Dinas Pertanian tingkat Provinsi atau
Badan Koordinasi Penyuluhan atau dengan tembusan kepada Kepala Badan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat tersebut
diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Pusat
Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti
pelatihan dan pembinaan. Setelah itu yang bersangkutan mengikuti uji
kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Lembaga