BAB 2LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Sistem RujukanRujukan adalah pelimpahan wewenang
dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang
diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam
arti satu strata sarana pelayanan kesehatan naik ke strata sarana
pelayanan kesehatan lainnya yang lebih tinggi tingkatannnya, maupun
secara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan
kesehatan yang sama (Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor
128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas). Rujukan
dibagi dalam rujukan medik yang berkaitan dengan pengobatan dan
pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen, dan
pengetahuan tentang penyakit; sedang rujukan kesehatan dikaitkan
dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa sarana,
teknologi, dan operasional (SKN, 2009).Prof. Dr. Soekidjo
Notoatmodjo (2008) mendefinisikan sistem rujukan sebagai suatu
sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan
pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit
atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu
menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat
kemampuannya).Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas
dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik
vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta
jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh
fasilitas kesehatan (BPJS, 2013).2.2 Tujuan Sistem Rujukan a) Umum
: dihasilkan pemerataan upaya kesehatan yg didukung mutu pelayanan
yg optimal dalam memecahkan masalah secara berdaya guna &
berhasil guna. b) Khusus : Dihasilkan upaya pelayanan kesehatan
klinik yg bersifat preventif, promotif, kuratif &
rehabilitatif.2.3 Macam dan Sistem RujukanBerdasarkan Jenis Upaya
Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Puskesmas 1) Rujukan upaya
kesehatan peroranganCakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan
adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu
menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut
wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu
(baik horisontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat
inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke
puskesmas. Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga
macam:(a) Rujukan kasus keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan
medik (biasanya operasi) dan lain-lain.(b) Rujukan bahan
pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih
lengkap.(c) Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan
tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga
puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di
puskesmas. 2) Rujukan Upaya Kesehatan MasyarakatCakupan rujukan
pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat,
misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana.
Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu
puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut
telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu puskesmas tidak
mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, maka puskesmas
tersebut wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam:(a)
Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan
fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat
audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan
bahan makanan.(b) Rujukan tenaga antara lain dukungan tenaga ahli
untuk penyelidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian
masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena
bencana alam.(c) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya
masalah kesehatan masyarakat dan tanggungjawab penyelesaian masalah
kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan
masyarakat (antara lain Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan
Kerja, Upaya Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada
Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Rujukan operasional diselenggarakan
apabila puskesmas tidak mampu (Kementerian Kesehatan RI, 2004).b.
Berdasarkan Tata Hubungan1) Rujukan InternalRujukan internal adalah
rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam
institusi tersebut, misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas
pembantu) ke puskesmas induk.2) Rujukan EksternalRujukan eksternal
adalah rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang pelayanan
kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas
rawat inap) maupun vertikal (dari puskesmas ke rumah sakit umum
daerah) (Sibarani, 2012).c. Berdasarkan Lingkup Pelayanan1) Rujukan
MedikRujukan medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi
upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung
koroner, hipertensi, diabetes mellitus) ke rumah sakit umum daerah.
Rujukan medik meliputi: a) konsultasi penderita untuk keperluan
diagnostik, pengobatan, dan atau operasi, b) pengiriman bahan
spesimen untuk pemeriksaan laboratorium, dan c) mendatangkan atau
mengirimkan tenaga yang lebih kompeten atau yang lebih ahli untuk
keperluan pelayanan kesehatan. Rujukan medis dimaksudkan untuk: a)
menghasilkan upaya pelayanan kesehatan klinis yang bersifat kuratif
dan rehabilitatif, dan b) menghasilkan upaya kesehatan masyarakat
yang bersifat preventif dan promotif. 2) Rujukan KesehatanRujukan
kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan
upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan
(preventif). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke
klinik konsultasi gizi (pojok gizi puskesmas), atau pasien dengan
masalah kesehatan kerja ke klinik sanitasi puskesmas (pos Unit
Kesehatan Kerja) (Sibarani, 2012).d. Berdasarkan Cara Pelayanan1.
Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan
kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang
sifatnya sementara atau menetap.2. Rujukan vertikal adalah rujukan
yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan,
dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat
pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Rujukan vertikal dari
tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang
lebih tinggi dilakukan apabila: a. pasien membutuhkan pelayanan
kesehatan spesialistik atau subspesialistik; b. perujuk tidak dapat
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan.
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke
tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila : a.
Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan
pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan
kewenangannya; b. Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat
pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; c.
Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh
tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan
kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau d.
Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan
dan/atau ketenagaan (BPJS Kesehatan, 2014).2.4 Kegiatan yang
Tercakup dalam Sistem RujukanMenurut buku Petunjuk Teknis Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan tahun 2011, kegiatan yang tercakup
dalam sistem rujukan antara lain:A. Pengiriman PasienPengiriman
pasien rujukan harus dilaksanakan sedini mungkin untuk perawatan
dan pengobatan lebih lanjut ke sarana pelayanan yang lebih lengkap.
Unit pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk
kembali pasien ke sarana kesehatan yang mengirim, untuk mendapatkan
pengawasan pengobatan dan perawatan termasuk rehabilitasi
selanjutnya (Ismail, 2011).B. Pengiriman Spesimen atau Penunjang
Diagnostik Lainyaa. Pemeriksaan Bahan specimen atau penunjang
diagnostik lainnya yang dirujuk, dikirimkan ke laboratorium atau
fasilitas penunjang diagnostic rujukan guna mendapat pemeriksaan
laboratorium atau fasilitas penunjang diagnostic yang tepat
(Ismail, 2011).b. Pemeriksaan KonfirmasiSebagian specimen yang
telah diperiksa di laboratorium puskesmas, rumah sakit, atau
laboratorium lainnya boleh dikonfirmasi ke laboratorium ynag lebih
mampu untuk divalidasi hasil pemeriksaan pertama.C. Pengalihan
Pengetahuan dan KeterampilanDokter spesialis dari rumah sakit dapat
berkunjung secara berkala ke puskesmas. Dokter asisten
spesialis/residen senior dapat ditempatkan di rumah sakit
kabupaten/kota yang membutuhkan atau kabupaten yang belum mempunyai
dokter spesialis. Kegaiatan menambah pengetahuan dan keterampilan
bagi dokter umum, bidan, atau perawat dari puskesmas atau rumah
sakit umum kabupaten/kota dapat berupa magang atau pelatihan di
rumah sakit umum yang lebih lengkap.D. Sistem Informasi
RujukanInformasi kegiatan rujukan pasien dibuat oleh petugas
kesehatan pengirim dan dicatat dalam surat rujukan pasien yang
dikirimkan ke dokter tujuan rujukan, yang berisikan antara lain:
nomor surat, tanggal dan jam pengiriman, status pasien keluarga
miskin (gakin) atau non gakin termasuk umum, JKN atau BPJS, tujuan
rujukan penerima, nama dan identitas pasien, resume hasil anamnesa,
pemeriksaan fisik, diagnosa, tindakan dan obat yang telah
diberikan, termasuk pemeriksaan penunjang, kemajuan pengobatan dan
keterangan tambahan yang dipandang perlu. Informasi balasan rujukan
dibuat oleh dokter yang telah menerima pasien rujukan dan setelah
selesai merawat pasien tersebut mencatat informasi balasan rujukan
di surat balasan rujukan yang dikirimkan kepada pengirim pasien
rujukan, yang berisikan antara lain: nomor surat, tanggal, status
pasien keluarga miskin (gakin) atau non gakin termasuk umum, JKN
atau BPJS, tujuan rujukan penerima, nama dan identitas pasien,
hasil ndiagnosa setelah dirawat, kondisi pasien saat keluar dari
perawatan dan follow up yang dianjurkan kepada pihak pengirim
pasien.Informasi pengiriman specimen dibuat oleh pihak pengirim
dengan mengisi Surat Rujukan Spesimen, yang berisikan antara lain:
nomor surat, tanggal, status pasien keluarga miskin (gakin) atau
non gakin termasuk umum, JKN atau BPJS, tujuan rujukan penerima,
jenis/bahan specimen dan nomor specimen yang dikirim, tanggal
pengambilan specimen, jenis pemeriksaan yang diminta, nama dan
identitas pasien asal specimen dan diagnosis klinis. Informasi
balasan hasil pemeriksaan bahan/specimen yang dirujuk dibuat oleh
pihak laboratorium penerima dan segera disampaikan pada pihak
pengirim dengan menggunakan format yang berlaku di laboratorium
yang bersangkutan.Informasi permintaan tenaga ahli/spesialis dapat
dibuat oleh kepala puskesmas atau rumah sakit umum kabupaten/kota
yang ditujukan kepada kepala dinas kabupaten atau kota atau oleh
dinas kesehatan kabupaten/kota yang ditujukan ke dinas kesehatan
provinsi dengan mengisi surat permintaan tenaga ahli, yang
berisikan antara lain: nomor surat, tanggal, perihal permintaan
tenaga ahli dan menyebutkan jenis spesialisasinya, waktu dan tempat
kehadiran jenis spesialisasi yang diminta, maksud keperluan tenaga
ahli diinginkan dan sumber biaya atau besaran biaya yang
disanggupi. Informasi petugas yang mengirim, merawat atau meminta
tenaga ahli selalu ditulis nama jelas, asal institusi dan nomor
telepon atau handphone yang bisa dihubungi pihak lain. Keterbukaan
antara pihak pengirim dan penerima untuk bersedia memberikan
informasi tambahan yang diperlukan masing-masing pihak melalui
media komunikasi bersifat wajib untuk keselamatan pasien, spesimen
dan alih pengetahuan medis. 2.5 Jenjang Pelayanan Kesehatan2.5.1
Jenjang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kemenkes RI Tahun 2004
Gambar 2.1 Jenjang Pelayanan Kesehatan (Kemenkes RI, 2004)
Berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan, jenjang pelayanan
kesehatan dibagi menjadi lima, yaitu (Pranoko dkk., 2012):a.
Tingkat rumah tangga. Pelayanan kesehatan oleh individu atau oleh
keluarga sendiri.b. Tingkat masyarakat. Kegiatan swadaya masyarakat
dalam menolong mereka sendiri, misalnyaposyandu, polindes, saka
bakti husada, dan lain-lain.c. Fasilitas pelayanan tingkat pertama.
Upaya kesehatan tingkat pertama yang dilakukan puskesmas dan unit
fungsional dibawahnya, yaitu praktek dokter swasta, bidan swasta,
dokter keluarga, dan lain-lain.d. Fasilitas pelayanan tingkat
kedua. Upaya kesehatan tingkat kedua (rujukan spesialis) oleh Balai
Pengobatan Penyakit Paru (BP4), Balai Kesehatan Mata Masyarakat
(BKMM), Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Kesehatan
Olah Raga Masyarakat (BKOM), Sentra Pengembangan dan Penerapan
Pengobatan Tradisional (SP3T),rumah sakit kabupaten atau kota,
rumah sakit swasta, klinik swasta, dinas kesehatan kabupaten atau
kota, dan lain-lain.e. Fasilitas pelayanan tingkat ketiga. Upaya
kesehatan tingkat ketiga (rujukan spesialis lanjutan atau
konsultan) oleh rumah sakit provinsi atau pusat atau pendidikan,
dinas kesehatan provinsi dan departemen kesehatan
2.5.2Jenjang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan BPJS Kesehatan
Gambar 2.2 Sistem Rujukan Berjenjang
(BPJS Kesehatan, 2013).Pelayanan kesehatan perorangan terdiri
dari 3 (tiga) tingkatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama,
pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat
ketiga (BPJS Kesehatan, 2013). Pelayanan kesehatan tingkat pertama
merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas
kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua
merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh
dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan
pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Pelayanan
kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub
spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter
gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi
kesehatan sub spesialistik (BPJS Kesehatan, 2013).Dalam menjalankan
pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan
tingkat lanjutan wajib melakukan sistem rujukan dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas kesehatan yang
tidak menerapkan sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan melakukan
recredentialing terhadap kinerja fasilitas kesehatan tersebut dan
dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama (BPJS Kesehatan,
2013).2.6 Jalur RujukanMenurut Buku Pedoman Kerja Puskesmas jalur
rujukannya adalah:1) Intern antara petugas Puskesmas2) Antara
Puskesmas Pembantu dengan Puskesmas3) Antara masyarakat dengan
Puskesmas4) Antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain5)
Antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, Laboratorium, atau fasilitas
kesehatan lainnya.
Gambar 2.3 Alur Pelayanan Kesehatan(BPJS Kesehatan, 2014)
Gambar 2.4 Skema Tata Cara Alur Perujukan2.7Tata Cara
Pelaksanaan Sistem Rujukan Pasien yang akan dirujuk harus sudah
diperiksa dan layak untuk dirujuk. Adapun kriteria pasien yang
dirujuk adalah bila memenuhi salah satu dari: 1) Hasil pemeriksaan
fisik sudah dapat dipastikan tidak mampu diatasi. 2) Hasil
pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis ternyata tidak
mampu diatasi. 3) Memerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih
lengkap, tetapi pemeriksaan harus disertai pasien yang
bersangkutan.4) Apabila telah diobati dan dirawat ternyata
memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di sarana
kesehatan yang lebih mampu. Dalam prosedur merujuk dan menerima
rujukan pasien ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang merujuk
dan pihak yang menerima rujukan dengan rincian beberapa prosedur
sebagai berikut: 1) Prosedur standar merujuk pasien a. Prosedur
Klinis:1. Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang medik untuk menentukan diagnosa utama dan diagnose
banding.2. Memberikan tindakan pra rujukan sesuai kasus berdasarkan
Standar Prosedur Operasional (SPO).3. Memutuskan unit pelayanan
tujuan rujukan.4. Untuk pasien gawat darurat harus didampingi
petugas Medis / Paramedis yang kompeten dibidangnya dan mengetahui
kondisi pasien.5. Apabila pasien diantar dengan kendaraan Puskesmas
keliling atau ambulans, agar petugas dan kendaraan tetap menunggu
pasien di IGD tujuan sampai ada kepastian pasien tersebut mendapat
pelayanan dan kesimpulan dirawat inap atau jalan. 2. Prosedur
Administratif:1. Dilakukan setelah pasien diberikan tindakan
pra-rujukan.2. Membuat catatan rekam medis pasien. 3. Memberikan
Informed Consent4. Membuat surat rujukan pasien rangkap 2 (form
R/1/a terlampir). Lembar pertama dikirim ke tempat rujukan bersama
pasien yang bersakutan. Lembar kedua disimpan sebagai arsip.5.
Mencatat identitas pasien pada buku register rujukan pasien. 6.
Menyiapkan sarana transportasi dan sedapat mungkin menjalin
komunikasi dengan tempat tujuan rujukan.7. Pengiriman pasien ini
sebaiknya dilaksanakan setelah diselesaikan administrasi yang
bersangkutan. 2) Prosedur standar menerima rujukan pasien, a.
Prosedur Klinis:1. Segera menerima dan melakukan stabilisasi pasien
rujukan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO). 2. Setelah
stabil, meneruskan pasien ke ruang perawatan elektif untuk
perawatan selanjutnya atau meneruskan ke sarana kesehatan yang
lebih mampu untuk dirujuk lanjut. 3. Melakukan monitoring dan
evaluasi kemajuan klinis pasien. b. Prosedur Administratif: 1.
Menerima, meneliti dan menandatangani surat rujukan pasien yang
telah diterima untuk ditempelkan di kartu status pasien. 2. Apabila
pasien tersebut dapat diterima kemudian membuat tanda terima pasien
sesuai aturan masing-masing sarana. 3. Mengisi hasil pemeriksaan
dan pengobatan serta perawatan pada kartu catatan medis dan
diteruskan ke tempat perawatan selanjutnya sesuai kondisi pasien.
4. Membuat informed consent (persetujuan tindakan, persetujuan
rawat inap atau pulang paksa). 5. Segera memberikan informasi
tentang keputusan tindakan / perawatan yang akan dilakukan kepada
petugas / keluarga pasien yang mengantar. 6. Apabila tidak sanggup
menangani (sesuai perlengkapan Puskesmas / RSUD yang bersangkutan),
maka harus merujuk ke RSU yang lebih mampu dengan membuat surat
rujukan pasien rangkap 2 kemudian surat rujukan yang asli dibawa
bersama pasien, prosedur selanjutnya sama seperti merujuk pasien.7.
Mencatat identitas pasien di buku register yg ditentukan. 8. Bagi
Rumah Sakit, mengisi laporan Triwulan pada RL.1. 3) Prosedur
standar memberi rujukan balik pasien, a. Prosedur Klinis:1. Rumah
Sakit atau Puskesmas yang menerima rujukan pasien wajib
mengembalikan pasien ke RS / Puskesmas / Polindes/Poskesdes
pengirim setelah dilakukan proses antara lain:a. Sesudah
pemeriksaan medis, diobati dan dirawat tetapi penyembuhan
selanjutnya perlu di follow up oleh Rumah Sakit / Puskesmas /
Polindes/Poskesdes pengirim. b. Sesudah pemeriksaan medis,
diselesaikan tindakan kegawatan klinis, tetapi pengobatan dan
perawatan selanjutnya dapat dilakukan di Rumah Sakit / Puskesmas /
Polindes / Poskesdes pengirim. 2. Melakukan pemeriksaan fisik dan
mendiagnosa bahwa kondisi pasien sudah memungkinkan untuk keluar
dari perawatan Rumah Sakit / Puskesmas tersebut dalam keadaan: a.
Sehat atau Sembuh. b. Sudah ada kemajuan klinis dan boleh rawat
jalan. c. Belum ada kemajuan klinis dan harus dirujuk ke tempat
lain. d. Pasien sudah meninggal. 3. Rumah Sakit / Puskesmas yang
menerima rujukan pasien harus memberikan laporan / informasi medis
/ balasan rujukan kepada Rumah Sakit / Puskesmas / Polindes /
Poskesdes pengirim pasien mengenai kondisi klinis terahir pasien
apabila pasien keluar dari Rumah Sakit / Puskesmas. b. Prosedur
Administratif:1. Rumah Sakit / Puskesmas yang merawat pasien
berkewajiban memberi surat balasan rujukan untuk setiap pasien
rujukan yang pernah diterimanya kepada Rumah Sakit / Puskesmas /
Polindes/Poskesdes yang mengirim pasien yang bersangkutan. 2. Surat
balasan rujukan boleh dititip melalui keluarga pasien yang
bersangkutan dan untuk memastikan informasi balik tersebut diterima
petugas kesehatan yang dituju, dianjurkan berkabar lagi melalui
sarana komunikasi yang memungkinkan seperti telepon, handphone,
faksimili dan sebagainya.3. Bagi Rumah Sakit, wajib mengisi laporan
Triwulan pada RL.1. 4) Prosedur standar menerima rujukan balik
pasien. a. Prosedur Klinis: 1. Melakukan kunjungan rumah pasien dan
melakukan pemeriksaan fisik. 2. Memperhatikan anjuran tindakan yang
disampaikan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas yang terakhir merawat
pasien tersebut. 3. Melakukan tindak lanjut atau perawatan
kesehatan masyarakat dan memantau (follow up) kondisi klinis pasien
sampai pasien sembuh. b. Prosedur Administratif: 1. Meneliti isi
surat balasan rujukan dan mencatat informasi tersebut di buku
register pasien rujukan, kemudian menyimpannya pada rekam medis
pasien yang bersangkutan dan memberi tanda tanggal/jam telah
ditindaklanjuti. 2. Segera memberi kabar kepada dokter pengirim
bahwa surat balasan rujukan telah diterima.2.8 Rujukan Kesehatan
Gigi dan Mulut di PuskesmasUpaya kesehatan gigi dan mulut merupakan
bagian integral dari upaya kesehatan secara menyeluruh yang
penyelenggaraannya terintegrasi secara lintas program dan lintas
sektoral. Rujukan upaya kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan
melalui pelayanan medik gigi dasar sampai dengan spesialistik.
Banyak faktor yang mempengaruhi terselenggaranya rujukan upaya
kesehatan gigi dan mulut, antara lain faktor lingkungan, geografi,
transportasi, sosial ekonomi dan sosial budaya. Tujuan umumnya
adalah terwujudnya suatu tatanan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
yang merata, terjangkau ,bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.
Sedangkan tujuan khususnya, agar mantapnya pelayanankesehatan gigi
danmulut di setiapjenjang pelayanankesehatan yang berlaku. Sasaran
sistem upaya rujukan gimul ialah setiap institusi pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta (Sudayasa, 2010). Rujukan kesehatan
gigi dan mulut dibedakan menjadi dua macam yaitu (Sudayasa,
2010):a. Rujukan Medik Gigi :1) Rujukan kasus dengan atau tanpa
pasien, untuk keperluan diagnostik, pengobatan,tindakan operatifdan
pemulihan(model rahang)2) Rujukan spesimen, untuk pemeriksaan
penunjang /tambahan.3) Rujukan ilmu pengetahuan dan
teknologi(IPTEK); mendatangkanatau mengirim tenaga/ahli yang
kompeten untuk memberikan dan mendapatkan bimbingan pengetahuan dan
ketrampilan kesehatan gigi danmulut (gimul).b. Rujukan Kesehatan
Gigi :1) Bantuan teknologi berupa teknologi tepat guna, cukup
sederhana, dapat dikuasai dan dilaksanakan, serta terjangkau
masyarakat. Contoh: cara menyikat gigi yang baik dan benar,
bentuk-bentuk sikat gigi yang benar.2) Bantuan sarana berupa
alat-alat, buku-buku, brosur, poster-poster, leaflet-leaflet.3)
Bantuan operasionalberupa dana operasional danpemeliharaan
peralatan kesehatangigi dan mulut, terutama pada unit
pelayanankesehatanterdepan di poli gigi puskesmas.Untuk efektifitas
pelayanan kesehatan gimul, perlu diperhatikan indikasi rujukannya,
antara lain (Sudayasa, 2010):a. Rujukan Kasus Dengan Atau Tanpa
Pasien :1) Dari posyandu/sekolah/pustu ke puskesmas, indikasi :
semua kelainan/ kasus /keluhan yang ditemukan pada jaringan keras
dan jaringan lunak di dalam rongga mulut.2) Dari poli gigi
puskesmas ke rumah sakit yang lebih mampu, indikasi : semua
kelainan/ kasus yang ditemukan tenaga kesehatan gigi (dokter gigi,
perawat gigi) di Puskesmas yang memerlukan tindakan diluar
kemampuannya.b. Rujukan Model (Prostetik Atau Orthodonsi) :Indikasi
: pelayanan kesehatan gigi yang memerlukan pembuatan prothesa
termasukmahkota dan jembatan, plat orthodonsi, obturator, feeding
plate, inlay, onlay, uplayc. Rujukan Spesimen :Indikasi : semua
kelainan/ kasus yang ditemukan tenaga kesehatan gigi (dokter gigi,
perawat gigi) di Puskesmas yang memerlukan pemeriksaan penunjang
diagnostik/ laboratorium sehubungan dengan kelainan dalam rongga
mulutnya.d. Rujukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi :Indikasi :
keadaan dimana dibutuhkan peningkatan ilmu pengetahuan dan atau
ketrampilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, agar dapat
memberikan pelayanan yang lebih optimal.e. Rujukan Kesehatan Gigi
:Indikasi : semua kegiatan peningkatan promosi kesehatan dan
pencegahan kasus yang memerlukan bantuan teknologi, sarana dan
biaya operasional.2.9 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)2.9.1 DefinisiBPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan
Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan social. BPJS
merupakanBadan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh
pemerintah untuk menyelenggarakanjaminan pemeliharaan kesehatanbagi
seluruh rakyatIndonesia (Putri, 2014).2.9.2 Peserta BPJSPeserta
BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah
membayar iuran, meliputi :1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan(PBI): fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan
penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.2.Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan(Non PBI),
terdiri dari : Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya
a)Pegawai Negeri Sipil; b)Anggota TNI; c)Anggota Polri; d)Pejabat
Negara; e)Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; f)Pegawai Swasta;
dan g)Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima Upah.
TermasukWNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam)
bulan. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganyaa)Pekerja
di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b)Pekerja yang
tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.Termasuk WNA yang
bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Bukan pekerja
dan anggota keluarganyaa)Investor;b)Pemberi Kerja;c)Penerima
Pensiun, terdiri dari :Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan
hak pensiun;Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak
pensiun;Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;Janda,
duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak
pensiun;Penerima pensiun lain; danJanda, duda, atau anak yatim
piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak
pensiun.d)Veteran;e)Perintis Kemerdekaan;f)Janda, duda, atau anak
yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dang)Bukan
Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar
iuran.ANGGOTA KELUARGA YANG DITANGGUNG1.Pekerja Penerima Upah :
Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung,
anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat
yang sah, dengan kriteria:a.Tidak atau belum pernah menikah atau
tidak mempunyai penghasilan sendiri;b.Belum berusia 21 (dua puluh
satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih
melanjutkan pendidikan formal.2.Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja : Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga
yang diinginkan (tidak terbatas).3.Peserta dapat mengikutsertakan
anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya,
ayah, ibu dan mertua.4.Peserta dapat mengikutsertakan anggota
keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti Saudara
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi
:a.Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan
non spesialistik mencakup:1.Administrasi pelayanan2.Pelayanan
promotif dan preventif3.Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi
medis4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non
operatif5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai6.Transfusi
darah sesuai kebutuhan medis7.Pemeriksaan penunjang diagnosis
laboratorium tingkat pertama8.Rawat inap tingkat pertama sesuai
indikasib.Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu
pelayanan kesehatan mencakup:1.Rawat jalan, meliputi:a)Administrasi
pelayananb)Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh
dokter spesialis dan sub spesialisc)Tindakan medis spesialistik
sesuai dengan indikasi medisd)Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakaie)Pelayanan alat kesehatan implantf)Pelayanan penunjang
diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medisg)Rehabilitasi
medish)Pelayanan darahi)Peayanan kedokteran forensikj)Pelayanan
jenazah di fasilitas kesehatan2.Rawat Inap yang
meliputi:a)Perawatan inap non intensifb)Perawatan inap di ruang
intensifc)Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh
Menteri2.9.3 Iuran1.Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.2. Iuran bagi
Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI,
anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai
negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan
dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan
2% (dua persen) dibayar oleh peserta.3.Iuran bagi Peserta Pekerja
Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5%
(empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan
ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1%
(satu persen) dibayar oleh Peserta.4.Iuran untuk keluarga tambahan
Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya,
ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu
persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh
pekerja penerima upah.5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja
penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga,
dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan
pekerja adalah sebesar:a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu
lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas III.b. Sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua
ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas II.c. Sebesar Rp. 59.500,- (lima
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.6.Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau
anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima
persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan
masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh
Pemerintah.7.Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
setiap bulan2.9.4 Denda Keterlambatan Pembayaran
Iuran1.Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah
dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan
dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga)
bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak
oleh Pemberi Kerja.2. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak
paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan
dengan total iuran yang tertunggak.2.9.5 Prosedur Pendaftaran
Peserta Jkn Bpjs Kesehatan2.9.5.1Pendaftaran BagiPenerima Bantuan
Iuran /PBIPendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi
peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang
diverifikasi dan divalidasioleh Kementerian Sosial.Selain peserta
PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkanSKGubernur/
Bupati/ Walikotabagi Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda
ke program JKN.2.9.5.2Pendafataran Bagi PesertaPekerja Penerima
Upah /PPU1.Perusahaan / Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan
beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan
melampirkan :a.Formulir Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum
Lainnyab.DataMigrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format
yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.2.Perusahaan / Badan Usaha
menerimanomor Virtual Account (VA)untuk dilakukan pembayaran ke
Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)3.Bukti Pembayaran
iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untukdicetakkan kartu
JKNataumencetak e-ID secara mandirioleh Perusahaan / Badan
Usaha.2.9.5.3 Pendaftaran Bagi PesertaPekerja Bukan Penerima Upah
/PBPU dan Bukan Pekerja2.9.5.3.1 Pendaftaran PBPU dan Bukan
Pekerja1.Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS
Kesehatan2.Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu
Keluarga3.Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan
melampirkan : - Fotokopi Kartu Keluarga (KK) - Fotokopi KTP/Paspor,
masing-masing 1 lembar - Fotokopi Buku Tabungan salah satu peserta
yang ada didalam Kartu Keluarga - Pasfoto 3 x 4, masing-masing
sebanyak 1 lembar. 4. Setelahmendaftar,calonpeserta memperoleh
Nomor Virtual Account (VA)5.Melakukan pembayaran iuran ke Bankyang
bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)6.Bukti pembayaran iuran diserahkan
ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN. Pendaftaran
selaindiKantor BPJS Kesehatan,dapatmelaluiWebsite BPJS
Kesehatan2.9.5.3.2 PendaftaranBukan PekerjaMelalui EntitasBerbadan
Hukum (Pensiunan BUMN/BUMD)Proses pendaftaran pensiunan yangdana
pensiunnyadikelola olehentitas berbadan hukum dapat didaftarkan
secara kolektif melalui entitas berbadan hukumyaitu dengan
mengisiformulir registrasi danformulirmigrasi data peserta.