7 BAB 2 LANDASAN TEORI dan KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian, Tujuan dan Dasar Pemikiran didirikannya Bank Syariah Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan dalam pasal 1, pengertian bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada mayarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dan pengertian bank umum adalah : “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan pengertian Unit Usaha Syariah (UUS) adalah : “unit kerja di kantor pusat bank umum konvesional yang berfungsi sebagia kantor induk dari Kantor Cabang Syarih atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor cabang Asing yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kntor induk dari kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah..” Adiwarman Karim (2004,p18) menyatakan bahwa “Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang”.
39
Embed
BAB 2 LANDASAN TEORI dan KERANGKA PEMIKIRANthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2007-3-00314-MN-Bab 2.pdf · 2.1.1 Pengertian, Tujuan dan Dasar ... oleh negara-negara yang tergabung dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
7
BAB 2
LANDASAN TEORI dan KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian, Tujuan dan Dasar Pemikiran didirikannya Bank Syariah
Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998
tentang perbankan dalam pasal 1, pengertian bank adalah :
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkan kepada mayarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Dan pengertian bank umum adalah :
“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.”
Sedangkan pengertian Unit Usaha Syariah (UUS) adalah :
“unit kerja di kantor pusat bank umum konvesional yang berfungsi sebagia
kantor induk dari Kantor Cabang Syarih atau Unit Syariah, atau unit kerja di
Kantor cabang Asing yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang
berfungsi sebagai kntor induk dari kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau
Unit Syariah..”
Adiwarman Karim (2004,p18) menyatakan bahwa “Perbankan adalah satu
lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang,
meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang”.
8
Definisi bank tersebut, memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan
usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber
dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaklah bank tidak semata-
mata ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik, tapi juga harus
pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut merupakan
komitmen bank dalam melakukan usahanya di Indonesia.
Sedangkan dalam ensiklopedi Islam yang dimaksud dengan bank syariah adalah
lembaga keuangan uang usaha pokoknya membarikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan
prinsip-prinsip Syariah Islam.
Fauzi Solihin dalam Journal The Winners Vol.2 (2001,p173-174) menjelaskan
bahwa tujuan didirikan bank syariah adalah sebagai berikut:
1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat bermu’amalat secara Islam, khususnya
mu’amalat yang telah berhubungan dengan praktek riba dan menimbulkan
dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan
pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan/gap yang
besar antara Aghniya (pemilik modal) dengan Dhuafa (orang yang
membutuhkan modal).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang
berusaha yang lebih besar (produktif) terutama kepada kelompok kecil dan
menengah.
4. Membantu menanggulangi kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih
menonjolkan sifat kemitraan dan kebersamaan dalam pengembangan usaha.
9
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter pemerintah, yaitu dengan sistem
perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu menghindari inflasi dan
persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya dari pengaruh
gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Sedangkan dasar pemikiran didirikannya bank syariah bersumber dari adanya
larangan riba di dalam Al Qur’an sebagai berikut:
“Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana
berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya.
Yang demikian itu karena mereka mengatakan : “Perdagangan itu sama dengan riba”.
Padahal Allah SWT telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh
karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia
berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulang lagi
(memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Baqarah
: 275).
“Allah (telah) menghapus (barakah) riba dan ia menyuruh sedekah”. (Q.S. al-
Baqarah : 276)
Sehingga dapat diketahui, bahwa riba adalah: Pembayaran lebih yang
disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, atau penukaran suatu barang dengan
barang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena yang menukarkan mensyaratkan
demikian. Riba tetap haram walaupun tidak berlipat ganda.
Tidak hanya dilarang dalam agama Islam saja, riba juga tidak diterima/diragukan
oleh umat Yahudi dan Kristen yang terlihat di ayat-ayat dalam kitab mereka, yaitu :
– Yahudi : ”Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik
uang maupun makanan atau apapun yang dapat dibungakan (Kitab Ulangan
23:19)”
10
– Kristen : ”Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu
berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu?; orang
berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima
kembali sama banyak; tetapi kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik
kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka
upahmu akan besar dan akan menjadi anak anak Tuhan Yang Maha Tinggi
(Lukas 6:34-35)”
2.1.2 Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Dunia dan di Indonesia
Dunia
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-
embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya
sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil
bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit
Ghamr pada tahun 1963.
Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9
bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun
menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan
industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang
didapat dengan para penabung.
Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan
mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta
pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.
Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori
oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun
11
utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk
menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB
menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut
dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.
Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam
kemudian muncul. Di Timur Tengah antaralain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal
Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic
Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan
dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation
yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.
Indonesia
Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum
dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah
di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan
non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal
tersebut menunjukan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan
yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan
yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam
undang-undang yang baru. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah
membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil
yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bak
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan
sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai
12
dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia. Kemudian,
pada Tahun 1998 dikeluarkan UU No.10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7
Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi
keberadaan sistem perbankan syariah. Pada Tahun 1999 dikeluarkan UU No.23 tentang
Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula
menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah
berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut
diberlakukan. Secara umum perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat
pada gambar berikut.
1990 1992 1998 1999 2000 2002
kesepakan untuk - UU No.10/1998, Bank - Penyususnan peraturan mendirikan bank syariah Indonesia mengakui keberadaan perbankan syariah oleh BI
bank syariah dab bank konvensional - Pengenalan instrumen- Bank konvensional diperkenankan pasar uang syariah
membuka KC syariah
- UU No.7/1992: - UU No. 23/1999: PBI No.41/2002:Kesempatan operasi - BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan - Konversi BUK menjadi BUS bank bagi hasil pengawasan perbankan termasuk bank syariah - Konversi KCK menjadi KCS
- Bank muamalat sebagai - BI berwenang untuk menetapkan kebijakan - Konversi KCP/KK menjadibank syariah pertama moneter berdasarkan prinsip syariah KCSsebagai hasil kongres - Berdirinya Bank Umum Syariah kedua - Membuka KCPS di KCKMUI - Membuka Unit Syariah
(US) di KCK
Gambar 2.1
Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia
Sumber: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, 2002
LokakaryaMUI
Pengenalan dual banking sistem
Pengenalan dual system bank
Pengenalan instrumen moneter syariah
Pengenalan pasar uang syariah
Perbedaan cara
penilaian kinerja
keuangan dan
13
Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia.
Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan
beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir
tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian
memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit
dan menghasilkan laba.
Saat ini terdapat 3institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat
Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum
yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank
besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah
berkembang sebanyak 104 BPR Syariah.
Peta penyebaran bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dewasa ini masih
terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi dan
Bandung. Perkembangan bank syariah justru tidak berfokus di daerah potensial, yaitu
masyarakat muslim di Banda Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Pola pemilihan
lokasi pendirian syariah saat ini terlihat masih berpegang pada pola pendirian bank
konvensional, yaitu daerah pertumbuhan ekonomi dan sentra perdagangan seperti
Jabotabek dan Bandung.
Adiwarman Karim (2004,p25-25) menjelaskan bahwa dari sebuah riset yang
dilakukan oleh Karim Bussiness Consulting, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah
di Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh
256.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh
14
kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta
berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.
Gambar 2.2
Diagram Tingkat Pertumbuhan Aset Bank Syariah tahun 1996-2010
Sumber: Karim Business Consulting, 2002
Sedangkan dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
(2002,p2) diketahui perbankan syariah dalam statistic yang menjelaskan bahwa selama
periode krisis ekonomi, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik
dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif
lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing loans) pada
bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya (lihat
Gambar 2.3 (a)). Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada
bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat
menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada
masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan
dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113-117 persen (lihat Gambar
2.3 (b))
0 0 0 0 0 0 0
27468797
80841345
020000000400000006000000080000000
100000000
in billion rupiah
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
The Growth Sharia Banks' Asset
15
0
50
100
150
200
250
92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01
Conventional Banking Sharia Banking
(a) (b)
NPL Bank Syariah lebih rendah dan mengalami LDR Bank Konvensional menurun berada pada levelproses recovery yang lebih cepat dibandingkan di bawah 50% sedangkan Bank Syariah telah
Bank Konvensional dalam periode pasca krisis ekonomi kembali di atas 100%
Gambar 2.3
Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia
Sumber: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, 2002
Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber
dana insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun
rentabilitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang
selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun
praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi
produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah memang yang
harus mendapatkan perhatian, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu
mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin
berjalan bila didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.
26.77%
14.08%12.96%
4.04%
2000 2001
Convensional Bank Shariah Bank
16
2.1.3 Ciri dan Keistimewaan Bank Syariah
Adapun ciri-ciri dan keistimewaan dari bank syariah menurut Fauzi Solihin dalam
Journal The Winners Vol.2 (2001,p174-175) adalah :
Ciri Bank Syariah
1. Bagi hasil dan keuntungan yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian
diwujudkan dalam bentuk presentase bagi hasil dari jumlah keuntungan yang
besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk melakukan
tawar-menawar dalam batas wajar.
2. Penggunaan presentase tetap dari jumlah kewajiban untuk melakukan
pembayaran selalu dihindarkan karena persentase bersifat melekat pada sisa
hutang meskipun batas perjanjian telah berakhir. Sistem persentase
memungkinkan beban bunga semakin tinggi.
3. Dalam kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menetapkan perhitungan
berdasarkan nominal pembiayaan (fixed return) yang ditetapkan di muka karena
pada hakikatnya untung/ruginya suatu proyek yang dibiayai bank baru diketahui
setelah proyek selesai.
4. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank
dari sudut syariah (Hukum Islam).
5. Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional, yaitu
pembiayaan tanpa beban yang murni bersifat sosial. Produk itu ditujukan bagi
orang miskin/yang sangat membutuhkan untuk kegiatan keagamaan. Sumber
dana fasilitas ini berasal dari zakat, infak, sedekah, dan pendapatan nonhalal
sebagai hasil transaksi dengan bank konvensional yang menetapkan sistem
bunga.
17
Keistimewaan Bank Syariah
1. Kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pengelola bank dengan nasabah
sehingga dalam menghadapi risiko usaha membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Diterapkannya prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga.
3. Konsep Bank Syariah berorientasi pada kebersamaan dalam hal berikut:
a. Mendorong investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif
melalui profit and loss sharing.
b. Memerangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah melalui
bantuan hibah yang diarahkan secara produktif.
c. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil baik yang diberlakukan
kepada Mudharib (bank) atau kepada pemegang amanah maupun
kepada peminjam.
2.1.4 Operasional Perbankan Syariah
Prinsip perbankan syariah
Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998
tentang perbankan dalam pasal 1, pengertian Prinsip Syariah adalah :
“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk
penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyediaan modal
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni
tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”
18
Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:
Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman
dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil
usaha institusi yang meminjam dana.
Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya
merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai
intrinsik.
Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak
harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah
transaksi. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan
dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan
syariah.
Produk dan Jasa perbankan syariah
Adiwarman Karim (2004,p87) menjelaskan pada dasarnya, produk yang
ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga besar, yaitu Produk
Penghimpunan Dana (funding), Produk Penyaluran Dana (financing) dan Produk Jasa
(service). Gambaran operasional bank syariah dapat terlihat pada gambar berikut.
19
Gambar 2.4
Operasional Bank Syariah
Sumber: Bank Islam, 2004
1. Kegiatan Penghimpunan Dana (funding)
Wadi’ah (jasa penitipan)
Terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip wadi’ah, yaitu giro
wadi’ah dan tabungan wadi’ah. Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad
dhamanah. Berbeda dengan wadi’ah amanah yang mengharuskan harta titipan tidak
boleh dimanfaatkan oleh yang dititip, prinsip wadi’ah yad dhamanah memperbolehkan
pihak yang dititipkan (bank) memanfaatkannya dengan catatan bertanggung jawab atas