11 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Bank 2.1.1 Pengertian Bank Bank berasal dari bahasa Italia yaitu bangque atau banca yang berarti tempat penukaran uang. Dalam kamus bahasa Indonesia, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 yang merevisi Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara itu, Kasmir (2013) mengatakan bahwa, “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito, serta tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.” Dari definisi diatas, disimpulkan bahwa bank memiliki 3 kegiatan utama yaitu pertama, menghimpun dana dari pihak ketiga dapat berupa tabungan, deposito maupun giro. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dapat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sumber dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri, himpunan dana dari pihak
24
Embed
BAB 2 LANDASAN TEORI - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-2-00510-AK Bab2001.pdfnasional.Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
11
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Bank
2.1.1 Pengertian Bank
Bank berasal dari bahasa Italia yaitu bangque atau banca yang berarti tempat
penukaran uang. Dalam kamus bahasa Indonesia, Bank adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang.
Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik
Indonesia Nomor 10 tahun 1998 yang merevisi Undang-undang No 7 Tahun 1992
tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.
Sementara itu, Kasmir (2013) mengatakan bahwa, “Bank merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya
menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito, serta tempat untuk meminjam
uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.”
Dari definisi diatas, disimpulkan bahwa bank memiliki 3 kegiatan utama
yaitu pertama, menghimpun dana dari pihak ketiga dapat berupa tabungan, deposito
maupun giro. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dapat dalam bentuk
kredit atau pinjaman yang pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
sumber dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri, himpunan dana dari pihak
12
ketiga atau bersumber dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
Ketiga, pemberian serivce terhadap masyarakat dengan tujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
2.1.2 Jenis Bank
Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam undang-undang
perbankan. Secara umum bank dibagi menjadi 2 yaitu jenis bank menurut
kepemilikannya dan jenis bank menurut kegiatan operasionalnya.
2.1.2.1 Menurut kepemilikannya
Bank dibagi menjadi 5 bagian menurut kepemilikannya dengan dasar akte
pendirian maupun penguasaan saham yang dimilikinya, yaitu terdiri atas:
a) Bank milik pemerintah
Modal dan akte pendirian atas bank ini dimiliki oleh pemerintah, sehingga
seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah.Contoh bank milik
pemerintah antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia
(BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) , Bank Mandiri , Bank Mutiara (yang
sebelumnya bernama “ Bank Century”).
b) Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta
nasional.Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula
pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta
nasional, misalnya Bank Danamon dan BCA.
c) Bank milik koperasi
Bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Contoh bank milik
koperasi, misalnya Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia).
13
d) Bank milik asing
Bank asing ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik
swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank milik asing, misalnya
Citibank dan HSBC.
e) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta
nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara
Indonesia. Contoh bank campuran, misalnya Bank BNP Paribas Indonesia dan
Bank Commonwealth.
2.1.2.2 Menurut kegiatan operasionalnya
Dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual
maupun harga beli, bank terbagi dalam jenis berikut:
1. Bank Konvensional
Bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bank ini
beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito,
simpanan giro, kredit,dll
2. Bank Syariah
Bank yang dalam operasionalnya tidak menetapkan suatu tingkat bunga
tertentu tetapi di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah
aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain
untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan
lainnya.
14
2.1.3 Sumber Dana Bank
Kegiatan operasional utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Sehingga struktur dana bank
umumnya berasal dari simpanan nasabah (Dana Pihak Ketiga-DPK). Tidak hanya
berasal dari DPK, sumber dana bank dapat pula berasal dari modal bank itu sendiri.
Secara garis besar bank mempunyai 4 alternatif dalam menghimpun dana untuk
kepentingan usahanya, yaitu:
1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, seperti setoran modal dari
pemegang saham dan cadangan-cadangan bank
2. Dana dari deposan, yaitu sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro
Risiko dan Bank adalah dua komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan, karena pada dasarnya aktivitas operasi bank berbasis risiko. Risiko
sering dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan, tetapi kenyataannya
risiko dapat memberikan peluang yang besar bagi setiap manajemen organisasi
ketika mereka mampu mengelolahnya dengan baik.
Menurut Pandia (2012) Manajemen risiko bank merupakan serangkaian
prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.
Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi bank terhadap
kerugian yang mungkin timbul serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan risk
appetite yang telah ditetapkan dan diharapkan dengan manajemen risiko yang baik
dapat memberikan informasi adanya potensi risiko lebih dini sehingga bank dapat
mengambil kebijakan – kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak risiko.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009 menyatakan
bahwa dalam penerapan manajemen risiko perbankan paling tidak mencakup:
1. Adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen
risiko.
25
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko, serta sistem informasi manajamen risiko.
4. Adanya sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Berikut adalah Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum:
Tabel 2.1 Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Peringkat Definisi Peringkat Strong Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit/Risiko Pasar/Risiko
Likuditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor,tetapi kelemahan tersebut tidak signifikat sehingga dapat diabaikan
Satisfactory Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit/Risiko Pasar/Risiko Likuditas memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada akvititas bisnis normal
Fair Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit/Risiko Pasar/Risiko Likuditas cukup memadai. Meskipun persayaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen
Marginal Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit/Risiko Pasar/Risiko Likuiditas kurang memadai.Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan tindakan korektif segera
Unsatisfactory Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit/Risiko Pasar/Risiko Likuiditas tidak memadai.Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit dimana tindakan penyelesaiannya diluar kemampuan manajemen
Sumber: Surat Edaran BI No 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (2012) Dikarenakan keterbatasan dan kerahasian data yang diberikan oleh setiap
bank dalam laporan keuangan tahunan setiap bank, maka untuk penilaian kualitas
penerapan manajemen risiko hanya sebatas data yang diberikan oleh bank tersebut.
2.3.2 Good Corporate Governance
Menurut Zarkasyi (2008) Good Corporate Governance merupakan suatu
sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
26
antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit
hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi
tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-
hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi
perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat
diperbaiki dengan segara.
Dalam Surat Edaran No 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum menyebutkan bahwa Penilaian terhadap faktor GCG merupakan
penilaian terhadap manajamen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Penjelasan dalam SE disebutkan bahwa : “ Parameter atau indikator penilaian faktor
GCG yang merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG mengacu pada ketentuan BI mengenai GCG bagi bank umum”.
Ketentuan BI tentang GCG tersebut mengacu pada SE Bank Indonesia No
15/15/DPNP 2013 tentang “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum” menyatakan bahwa dalam pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus
berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut:
1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan
informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan
secara efektif
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan
bank yang sehat.
27
4. Independensi (independecy) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa
pengaruh/tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaran dalam memenuhi hak-hak
stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan BI mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum dengan menggunakan pendekatan risiko, penilaian terhadap pelaksanaan
GCG yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu
governance system yang terdiri dari 3 aspek governance, yaitu
1. Governance structure yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan
infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG
menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.
2. Governance process yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses
pelaksanaan prinsip GCG.
3. Governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang
memenuhi harapan stakeholders bank.
Selanjutnya terdapat matriks peringkat dalam menentukan GCG bagi Bank
Umum yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup
baik), Peringkat 4 (kurang baik), Peringkat 5 (tidak baik).
2.3.3 Earning
Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja
secara efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh
dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan
menghitung rentabilitasnya (Pandia, 2012). Dengan demikian, tingkat rentabilitas
yang tinggi dapat mencerminkan efisien yang tinggi pula.
28
Menurut Pandia (2012), menyatakan bahwa rasio rentabilitas adalah
perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum
pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Untuk perhitungan
rasio yang mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau
aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.
Rentabilitas pada dasarnya adalah Laba (Rp) yang dinyatakan dalam Profit
(%). Formula yang digunakan untuk menilai rentabilitas (earning) sesuai dengan
surat edaran dalam penelitian ini menggunakan formula sebagai berikut:
a. Return on Assets (ROA) =
b. Net interst Margin (NIM) =
Keterangan :
• Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank
tahun berjalan yang disetahunkan
• Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset yang disetahunkan
• Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban
bunga (disetahunkan)
• Aset Produktif adalah aset yang menghasilkan bunga baik dineraca maupun pada
TRA (Transaksi Rekening Administratif)
2.3.4 Capital
Modal merupakan elemen penting bagi suatu bank. Fungsi modal bagi bank
Adalah sebagai berikut:
1. Untuk menanggung risiko saat ini dan mengantisipasi risiko dimasa
mendatang
29
2. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai usaha
3. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan para
pemegang saham
4. Dengan modal yang mencukup memungkinkan bagi manajemen bank untuk
bekerja dengan efisiensi yang tinggi.
Pentingnya modal bagi bank menjadikan penilaian permodalan selalu dalam
pengawasan regulator perbankan dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Bank
Indonesia sendiri, selalu memperbarui peraturan tentang penilaian permodalan
perbankan. Salah satu yang terbaru adalah PBI Nomor 14/18/PBI/2012 tentang