BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Romney dan Seinbart (2006, p.6) ”Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.” Menurut Horngren, Harrison dan Bamber (2002, p.227) ”Sistem Informasi Akuntansi adalah kombinasi dari orang, catatan-catatan, dan prosedur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menyediakan data keuangan.” Menurut Bodnar dan Hopwood (2001, p.1) ”Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah kumpulan dari sumber daya- sumber daya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi menampilkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.” 2.1.2 Pengertian Penggajian dan Pengupahan Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, p.552) “Dalam akuntansi, istilah gaji diartikan sebagai jumlah tertentu yang dibayarkan kepada karyawan untuk jasa yang diberikan selama periode tertentu.”
22
Embed
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi Akuntansi ...thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2007-2-00016-AKSI-Bab 2.pdf2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan ... dalam proses
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Romney dan Seinbart (2006, p.6) ”Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat,
menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi
pengambil keputusan.”
Menurut Horngren, Harrison dan Bamber (2002, p.227) ”Sistem
Informasi Akuntansi adalah kombinasi dari orang, catatan-catatan, dan
prosedur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menyediakan data
keuangan.”
Menurut Bodnar dan Hopwood (2001, p.1) ”Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) adalah sebuah kumpulan dari sumber daya- sumber daya,
seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan
dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada
beragam pengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi menampilkan
perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi.”
2.1.2 Pengertian Penggajian dan Pengupahan
Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, p.552) “Dalam akuntansi,
istilah gaji diartikan sebagai jumlah tertentu yang dibayarkan kepada
karyawan untuk jasa yang diberikan selama periode tertentu.”
9
Menurut Horngren, Harrison dan Bamber (2002, p.430) “Gaji
merupakan pendapatan yang jumlahnya dihitung per tahun, per bulan, atau
per minggu, sedangkan upah merupakan pendapatan yang dihitung
berdasarkan tarif per jam.
Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, p.552) “Gaji merupakan hal
yang penting karena :
1. Para karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan atau ketidakwajaran
dalam gaji.
2. Untuk menjaga moral karyawan dengan cara membayar gaji tepat
waktu dan dengan jumlah yang akurat.
3. Merupakan hal yang diatur dengan berbagai peraturan pemerintah
federal atau negara bagian.
4. Mempunyai efek yang signifikan terhadap besar laba bersih pada
sebagian besar usaha.”
2.1.3 Dokumen yang Digunakan
Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, p.558) “Dokumen yang
digunakan dalam proses penggajian dan pengupahan adalah:
Time card atau job-time ticket.
Payroll register.
Employee paychecks.
Disbursement voucher.
Payroll transfer check.
10
2.1.4 Fungsi yang Terkait
Menurut Boockholdt (1999, p.677) “Fungsi atau bagian yang terkait
dalam proses penggajian dan pengupahan adalah bagian kepegawaian,
bagian penggajian, bagian keuangan dan bagian akuntansi.”
2.1.5 Unsur Pengendalian Internal
Menurut Boockholdt (1999, p.400) “Lima komponen pengendalian
internal perusahaan adalah control environment, risk assessment, control
activities, information and communication, dan monitoring.”
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Muhammad Rusjdi (2006, p.2) “Pajak Penghasilan adalah :
1. Pajak sebagai Pajak Subjektif
Pajak Penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subjektif yaitu
pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai
faktor utama dalam pengenaan pajak.
2. PPh sebagai Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang
harus menanggung dan membayarnya.
3. PPh sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara
Menurut Undang-Undang 1945 pasal 23A ditentukan bahwa : “Pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan Undang-Undang.”
11
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 yang disadur oleh Aritonang (2002,
p.48) “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”
2.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1 yang disadur oleh
Aritonang (2002, p.83) “Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas.
12
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Muhammad Rusjdi (2006, p.9) ”Yang menjadi subjek pajak
adalah :
1. 1). Orang pribadi.
2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.”
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 yang disadur oleh Aritonang
(2002, p.53) dan Muhammad Rusjdi (2006, p.29) ”Yang menjadi Objek
Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
13
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
4.1 Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal.
4.2 Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengaliha harta kepada pemegang saham,
sekutu atau anggota.
4.3 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
4.4 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan
atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penugasan antara pihak-
pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
14
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.”
2.2.5 Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Diperbolehkan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 3 yang disadur oleh Aritonang
(2002, p.64) ”Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri
diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak.”
15
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005
tanggal 30 Desember 2005 yang disadur oleh Muhammad Rusjdi (2006,
p.172) ”Pemerintah melakukan penyesuaian besarnya PTKP yang
diberlakukan sejak tahun pajak 2006 menjadi sebagai berikut :
1. Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri
Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk
Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan
untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami.
4. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk
setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)orang untuk setiap keluarga.”
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 4 yang disadur oleh
Muhammad Rusjdi (2006, p.9) ”Batas penghasilan bruto yang diterima atau
diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap yang berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2006 adalah sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh
ribu rupiah) sehari, tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Tetapi
apabila jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai
16
harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya melebihi
Rp.1.100.000 (satu juta rupiah) per bulan maka dikenakan pemotongan
Pajak Penghasilan sebesar 5 %.”
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1a yang disadur oleh
Aritonang (2002, p.79) dan Muhammad Rusjdi (2006, p.303) ”Tarif pajak
yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 5 % (lima persen)
Di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
15 % (lima belas persen)
Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35 % (tiga puluh lima persen)