6 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR & PROPOSISI 2.1 Kajian Pustaka Suatu konsep penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan pegangan atau landasan teoritik yang kuat serta memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan perkataan lain, melakukan kajian pustaka berarti melakukan penelaahan secara mendalam mengenai berbagai istilah, fakta, definisi, konsep, variabel, proposisi sampai pada teori yang dianggap dapat dijadikan pegangan untuk mengungkap fenomena atau permasalahan yang akan dikaji. 2.1.1 Konsep Administrasi . 1. Administrasi Dalam Arti Sempit Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi (2013 : 5), administrasi dalam arti sempit, yaitu : “Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan ketarangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain” Atmosudirjo dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi (2013 : 5) mengemukakan bahwa : “Tatausaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian (the handling) informasi”. Wajong dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi Ilmu Administrasi (2013 : 5) Mengemukakan bahwa : “Kegiatan Administrasi meliputi pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan”
34
Embed
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR & PROPOSISIrepository.unpas.ac.id/42700/2/BAB 2.pdf · “Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
6
BAB 2
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR & PROPOSISI
2.1 Kajian Pustaka
Suatu konsep penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau
sumber kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan pegangan atau landasan
teoritik yang kuat serta memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan perkataan
lain, melakukan kajian pustaka berarti melakukan penelaahan secara mendalam
mengenai berbagai istilah, fakta, definisi, konsep, variabel, proposisi sampai pada
teori yang dianggap dapat dijadikan pegangan untuk mengungkap fenomena atau
permasalahan yang akan dikaji.
2.1.1 Konsep Administrasi .
1. Administrasi Dalam Arti Sempit
Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi (2013 : 5),
administrasi dalam arti sempit, yaitu :
“Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara
sistematis dengan maksud untuk menyediakan ketarangan
serta memudahkan memperolehnya kembali secara
keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”
Atmosudirjo dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu
Administrasi (2013 : 5) mengemukakan bahwa : “Tatausaha pada hakikatnya
merupakan pekerjaan pengendalian (the handling) informasi”.
Wajong dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi Ilmu Administrasi
(2013 : 5) Mengemukakan bahwa : “Kegiatan Administrasi meliputi pekerjaan
tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam
organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan”
7
Mufiz dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi Ilmu Administrasi (2013
: 6) Mengemukakan bahwa :
“Administrasi berarti tatausaha yang mencakup setiap
pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta
secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang
menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta
dengan fakta lainnya”
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat,
yang bersifat teknis ketatausahaan.
2. Administrasi Dalam Arti Luas
Silalahi dalam bukunya Studi tentang ilmu Administrasi (2013 : 11),
administrasi secara luas yaitu :
“Kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan
pembagian kerja sebagian ditentukan dalam struktur dengan
mendayagunakan sumber daya – sumber daya untuk mencapai
tujuan secara efektif dan efisien”
Gie yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya Human Relations (2017 :
114) mengemukakan bahwa : “Administrasi adalah segenap rangkaian
kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”
Siagian yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya Human Relations (2017 :
113) mengemukakan bahwa :
“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam
suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang
ditentukan sebelumnya”
8
Pfiffner yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya Human Relations (2017 :
112) mengemukakan bahwa : “Administrasi dapat di definisikan sebagai
mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya manusia dam materil
untuk mencapai tujuan yang diinginkan”
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
Administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama dua orang atau lebih
berdasarkan pembagian kerja dengan mendayagunakan sumber – sumber daya
untuk mencapai suatu tujuan tertentu
3. Pengertian Administrasi Publik
Administrasi publik menurut Gordon yang dikutip oleh Syafiie dalam
bukunya Ilmu Administrasi Publik (2010 : 25), sebagai berikut :
“Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses
baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang
berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hokum dan
peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif,
serta pengadilan.”
Edward yang dikutip oleh Syafiie dalam bukunya Ilmu administrasi
Publik (2010 : 25) administrasi publik yaitu :
“Administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana
bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan,
diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan
dan dipimpin.”
Waldo yang dikutip dari Syafiie dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik
(2010 : 25) mengemukakan bahwa : “Administrasi publik adakah manajemen
dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai
tujuan pemerintah”
9
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
Administrasi Publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam sebuah organisasi
publik dalam memenuhi kebutuhan publik.
2.1.2 Organisasi
Farland yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya Human Relations
yang (2017 : 100) mendefinisikan : “organisasi ialah suatu kelompok manusia
yang dapat dikenal dan menyumbangkan usahanya terhadap pencapaian
tujuan”
Siagian yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu
Administrasi (2013 : 124) mengemukakan bahwa :
“Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau
lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu untuk tujuan
bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki
dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok
orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang
yang disebut bawahan”.
Waldo yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu
Administrasi (2013 : 124) mengemukakan bahwa : “Organisasi adalah struktur
hubungan – hubungan diantara orang – orang berdasarkan wewenang dan
bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”
Toha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu
Administrasi (2013 : 125) mengemukakan bahwa : “organisasi sebagai sistem
kegiatan yang terkordinir secara sadar atau kekuatan dari dua manusia atau
lebih”
10
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
Organisasi adalah sekelompok orang atau pengelompokkan orang – orang yang
melakukan interaksi berdasarkan pembagian kerja dan otoritas yang tersusun
secara hirarkis dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan.
2.1.3 Manajemen
Pfiffner yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya human relations
(2017 : 88) mendefinisikan :
“management is concerned with the direction of these individuals
and funcion to achive ends previously determined (manajemen
berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan)”
Siagian yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya human relations
(2017 : 88) mendefinisikan : “manajemen adalah kemampuan atau
keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian
tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”
Toha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu
Administrasi (2013 : 136) mengemukakan bahwa :“aktivitas menggerakkan
segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh
sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”
Siagian yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu
Administrasi (2013 : 137) mengemukakan bahwa : “manajemen dapat
didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh
sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan
orang lain”
11
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Manajemen
merupakan sekumpulan proses untuk meraih tujuan pada organisasi melalui
kerjasama.
2.1.4 Pengambilan Keputusan
Baron yang dikutip oleh Jamaludin dalam bukunya Teori Pengambilan
Keputusan kualitatif dan kuantitatif (2018 :2) mengemukakan bahwa :
“pengambilan keputusan adalah suatu proses terjadinya identifikasi
masalah, menetapkan tujuan pemecahan, pembuatan keputusan awal,
pengembangan dan penelitian alternatif – alternatif, serta pemilihan
salah satu alternatif yang kemudian dilaksanakan dan
ditindaklanjuti”.
Stoner yang dikutip oleh Jamaludin dalam bukunya Teori Pengambilan
Keputusan kualitatif dan kuantitatif (2018:3) mengemukakan bahwa :
“pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu arah tindakan
untuk memecahkan suatu masalah tertentu”
Siagian yang dikutip oleh Jamaludin dalam bukunya Teori Pengambilan
Keputusan kualitatif dan kuantitatif (2018:4) mengemukakan bahwa :
“Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu
pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah,
pengumpulan fakta – fakta dan data. Penetuan yang matang dari
alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang
menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat”.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari
beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara
pemecahan masalah.
12
2.1.5 Konsep Kebijakan Publik
1. Definisi Kebijakan Publik
Dye yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan
Publik (2014 : 7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah : “apa yang
dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.
Friedrich yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar
Kebijakan Publik (2014 : 7) mengemukakan kebijakan public sebagai berikut :
“Kebijakan publik adalah serabgkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan
agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang
dimaksud”
Chandler dan Plano yang dikutip oleh Tangkilisan dalam bukunya
Implementasi Kebijakan Publik (2003 : 12) mengemukakan bahwa :
“Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumber – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah
publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano
beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk
investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-
orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat
hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan”.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah yang berorientasi pada tujuan guna memecahkan masalah publik
atau demi kepentingan publik dalam rangka mencapai suatu tujuan.
13
2. Tahapan Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang
kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus
dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk
mengkaji kebijakan publik membagi proses – proses penyusunan
kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini
adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.
Tahap – tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah
sebagai beikut :
1. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah
pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi
terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.
Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan
para perumus kebijakan.
Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama
sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus
pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan – alasan
tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tadi
di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
14
Dalam perumusan kebijakan masing – masing alternatif
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil
untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing – masing
aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan
peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan
elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni
dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen –
agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah
diambil dilaksanakan oleh unit – unit administrasikan yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling
bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat
dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa
yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
15
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai
atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang
dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena
itu ditentukan ukuran – ukuran atau kriteria – kriteria yang
menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang
telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang
diinginkan atau belum.
2.1.6 Konsep Implementasi Kebijakan
1. Pengertian Implementasi Kebijakan
Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Agustino dalam