-
6
BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero)
Secara garis besar. Sejarah perkembangan PT. Pos Indonesia
(Persero)
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Seiring dengan
perkembangan
kebutuhan, gagasan untuk memperlancar arus surat-menyurat selama
era
kolonial Belanda, maka Jendral G. W. Baron mendirikan Kantor Pos
yang
pertama di Batavia, pada tanggal 26 Agustus 1946. Peranan Kantor
Pos
semakin penting dan berkembang setelah adanya penemuan
teknologi
telegram dan telepon (PTT). Jawatan PTT berdasarkan Staatbland
no 359
tahun 1816
Dengan di keluarkannya Undang-Undang Perusahaan Negara
Hindia-
Belanda (Indiche bedrijevenwet = IBW), sejak tahun 107 jawatan
PTT (Post
Telegraf and Telepoon Dienst) dikelola oleh Departemen
Perusahaan-
Perusahaan Pemerintah (Department Van Fouverments
Bedfriaveri).
Seiring dengan tibanya Jepang yang mengambil alih kekuasaan
Belanda
di Indonesia. Jawatan PTT dibagi menurut Struktur Organisasi
Pemerintah
Militer Jepang. Sehingga ada jawatan Sumatera, Jawatan Jawa
dan
Jawatan Sulawesi.
Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal
27
September 1945 serta dilakukan pengambilalihan Kantor Pos PTT
di
Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintah
Militer
Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok anggota AMPTT
dan
tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT
Republik
Hari Bakti dan yang kemudian menjadi Hari Bakti Postel.
Perubahan status jawatan PTT terjadi lagi menjadi Perusahaan
Negara
Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan
Pemerintah
(PP) No. 240 tahun 1961 dan diundangkan pada tanggal 27
Desember1969 serta ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan
tanggal
27 Agustus 1964 No. UM/II/7. agar diperoleh kebebasan bergerak
yang
lebih luas dalam mengembangkan usaha, PN Pos dan Giro da PN
Telekomunikasi berdasarkan PP No.29 tahun 1965 PP o.30 tahun
1965.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 tahun 1959, status
usaha
Perusahaan Negara dikelompokkan menjadi 3 status, yaitu :
Perusahaan
-
7
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan
Persero
(Persero). Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan
Giro
berdasarkan PP No.9 tahun 1978. sehubungan dengan terjadinya
perubahan-perubahan dalam iklim usaha, status sebagai Perum
disempurnakan khususnya menyangkut tata cara pembinaan dan
pengawasan berdasarkan PP No. 24 tahun 1984.
Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan
penuh
persaingan diperlukan penyesuaian status yang fleksibel dan
dinamis agar
mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan
status
Perum Pos dan Giro menjadi PT. POS INDONESIA (Persero)
dilaksanakan
berdasarkan PP No. 5 tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995.
2.1.1 Struktur Organisasi Kantor Pos Denpasar 80000
-
8
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI UNIT DENPASAR 80400
-
9
2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI KPC
-
10
NOMOR : KD. 50/DIRUT/0714
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing
Perusahaan
perlu dilakukan perubahan strategis dalam pengelolaan
bisnis pos agar mampu bersaing guna mencapai kinerja
Perusahaan yang telah di tetapkan;
b. bahwa untuk melakukan perubahan strategis
sebagaimana dimaksud pada butir a. di atas, diperlukan
penyesuaian-penyesuaian organisasi dan tata kerja
yang lebih efektif dan efisien dalam rangka
meningkatkan daya saing perusahaan di level Unit
Pelaksanaan Teknis;
c. bahwa penyesuaian organisasi di level Unit
Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada butir
b, perlu ditetapkan dan diatur dengan keputusan direksi.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero)
yang
tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 117
tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 1 tanggal 13
Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh
Aryanti Artisari,S.H,M.Kn Notaris di Jakarta;
2. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
KD. 48/DIRUT/0714 tanggal 08 Juli 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero);
3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
KD. 49/DIRUT/0714 tanggal 08 Juli 2014 tentang
-
11
Organisasi dan Tata Kerja Regional PT Pos Indonesia
(Persero);
Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Komisaris dan Dewan Direksi
PT Pos
Indonesia (Persero) tanggal 26 Juni 2014.
2. Surat Dewan Komisaris tanggal 07 Juli 2014 Nomor
296/Dekom/0714 perihal Persetujuan Dewan Komisaris
atas Penyesuaian Struktur Organisasi PT Pos
Indonesia (Persero) Tahap I.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA
(PERSERO) TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PT POS
INDONESIA (PERSERO).
BAB I
PENGERTIAAN
Pasal 1
Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahan adalah PT Pos Indonesia (Persero);
2. Direksi adalah Direksi PT Pos Indoensi (Persero);
3. Komisaris adalah Komisaris PT Pos Indonesia (Persero);
4. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero)
yang
berkedudukan di Bandung;
5. Regional adalah Unit organisasi profit center di bawah Kantor
Pusat yang
bertanggung jawab atas peraihan pendapat bisnis dan pencapaian
target
kinerja operasi serta pengendalian seluruh sumber daya yang
diperlukan
dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
6. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unit organisasi di
bawah
Regional yang melaksanakan fungsi penjualan, pelayanan
pelanggan,
operasional, proses dan jaringan, kegiatan pendukung dan
administrasi
yang terdiri dari: Kantorpos, Mail Processing Center, Kantor
Tukar Pos
Udara, Kantor Tukar Pos Laut, Kantor Filateli Jakarta, Business
Mail
Processing Center, Kantorpos Cabang, Museum Prangko
Indonesia;
-
12
7. Kantorpos disingkat Kp adalah UPT yang bersifat profit
centersebagai
infrastruktur bisnis dan operasi dibawah Regional;
8. Mail Processing Center disingkat MPC adalah UPT sebagai
infrastruktur
operasi dibawah Regional yang melaksanakan tugas pemrosesan,
pendistribusian, transportasi dan pengantarankiriman pos;
9. Kantor Tukar Pos Udara disingkat KTPU adalah sebagai
infrastruktur
operasi dibawah Regional yang melakukan fungsi khusus pertukaran
dan
atau pengiriman serta penerimaan kiriman pos udara untuk
hubungan
dalam negeri dan luar negeri;
10. Kantor Tukar Pos Laut disingkat KTPL adalah sebagai
infrastruktur operasi
dibawah Regional yang melakukan fungsi khusus pertukaran dan
atau
pengiriman serta penerimaan kiriman pos laut untuk hubungan
dalam
negeri dan luar negeri;
11. Kantor Filateli Jakarta disingkat KFJ adalah unit kerja
sebagai infrastruktur
bisnis dibawah Regional yang melakukan fungsi pengelolaan
benda-benda
filateli dan usaha lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
filateli;
12. Fasilitas Fisik Pelayanan Pos disingkat FFP adalah titik
layanan dimana
masyarakat mendapatkan layanan jasa pos secara langsung dari
petugas
atau cara lainnya, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun
yang
dikelola secara kemitraan;
13. Outlet adalah jaringan fisik layanan yang terdiri dari
Kantorpos, Kantorpos
Cabang, Loket Ekstensi, Mobile Postal Service (MPS), Pos
Keliling Desa
(PKD), dan Corporate Postal Management (CPM) serta outlet
kemitraan;
14. Outlet Kemitraan adalah jaringan fisik layanan pos yang
dikelola secara
kemitraan , antara lain adalah Agenpos dan Agenpos Desa;
15. Kantorpos Pemeriksa disingkat Kprk adalah Kantorpos yang
membawahi
Kantorpos Cabang;
16. Kantorpos Cabang disingkat Kpc adalah UPT sebagai
infrastruktur bisnis
dan operasi dibawah Kprk;
17. Loket Ekstensi disingkat LE adalah sarana pelayanan pos
berbentuk loket
yang disedikan oleh perusahaan, yang lokasinya diluar
Kantorpos;
18. Mobile Postal Services disingkat MPS adalah kegiatan
penyediaan jasa
pos yang bergerak di tempat tertentu dalam kota secara tetap dan
teratur
dengan menggunakan mobil/kendaraan bermotor roda 4;
-
13
19. Pos Keliling Desa disingkat PKD adalah kegiatan penyediaan
jasa pos
yang bergerak dari desa ke desa secara tetap dan teratur
dengan
menggunakan kendaran bermotor roda 2 atau perahu motor;
20. Corporate Postal Management disingkat CPM adalah fasilitas
fisik
pelayanan yang berada di lokasi milik Mitra;
21. Business Mail Processing Center disingkat BMPC adalah UPT
sebagai
infrastruktur operasi dibawah Pos Admail yang melaksanakan
tugas
operasional pemrosesan kiriman pos (surat dan paket) korporat
dalam
negeri, sesuai dengan Service Level Agreement yang diminta
pelanggan
serta pengendalian mutu operasi korporat untuk mencapai standar
mutu
yang ditetapkan Perusahaan;
22. Museum Prangko Indonesia merupkan unit kerja dari Kantor
Filateli Jakarta
dibawah pengendalian Kepala Kantor Filateli Jakarta;
23. Titik Layanan Lainnya adalah setiap pengembangan outlet yang
dikelola
oleh Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan Divisi
Outlet.
BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 2
Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis
meliputi
seluruh wilayah administratif Negara Indonesia dan atau wilayah
lain yang
ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi.
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi kegiatan pelayanan,
penjualan,
dan pengelolaan pelanggan, operasional dan antaran,
jaringan,
pengelolaan jaringan, sumber daya manusia, teknologi dan sarana,
serta
kegiatan pendukung lainnya di tingkat Unit Pelaksana Teknis
berdasarkan
ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Pasal 4
Untuk menyelanggarakan fungsi tersebut pada Pasal 3, Unit
Pelaksana
Teknis melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan pelayanan yang meliputi: Penjualan produk pos di
loket dan titik
layanan lainnya, serta optimalisasi properti berdasarkan
ketentuan yang
berlaku di Perusahaan;
-
14
2. Kegiatan penjualan dan pelayanan pelanggan meliputi:
penawaran produk
dan promosi serta memberikan layanan pra dan pasca jual
meliputi:
penawaran produk dan promosi, pengelolaan dan pengembangan
Outlet,
penanganan keluhan, dan informasi pelanggan serta kepuasan
pelanggan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
3. Kegiatan pengelolan piutang pelanggan korporat meliputi:
kelengkapan
administrasi, manajemen penagihan serta menjamin pelunasan
piutang dari
masing-masing pelanggan korporat;
4. Kegiatan operasi dan antaran meliputi: indor dan outdor
proses, antaran,
supporting, pick up service, pengawasan, pelaporan dan agensi
(pengelolaan
Agenpos);
5. Kagiatan pendukung lainnya meliputi: administrasi
operasional, administrasi
umum, akuntansi, perbendaharaan/keuangan, sumber daya
manusia,
teknologi dan sarana.
Pasal 5
Jenis Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
a. Kantorpos.
b. Mail Processing Center.
c. Kantor Tukar Pos Udara.
d. Kantor Tukar Pos Laut.
e. Kantor Filateli Jakarta.
f. Business Mail Processing Center.
g. Kantorpos Cabang.
h. Museum Prangko Indonesia.
Pasal 6
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
(1) Kantorpos diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tipe dengan
tingkat tertinggi tipe
A dan terendah tipe E.
(2) MPC diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tipe dengan tingkat
tertinggi tipe A
dan terendah tipe E.
(3) Kpc diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas dengan tingkat
tertinggi kelas
1 dan terendah kelas 4.
-
15
Pasal 7
Penetapan Klasifikasi Kantorpos (Kp), Mail Processing Center
(MPC),
Kantor Tukar Pos Udara (KTPU), Kantor Tukar Pos Laut (KTPL),
Kantor
Filateli Jakarta (KFJ), Business Mail Processing Center (BMPC),
Kantor
Pos Cabang (Kpc), dan Museum Prangko Indonesia (MUPI) ke
dalam
tipe/kelas Unit Pelaksana Teknis yang dimaksud Pasal 6
ditetapkan
dengan Keputusan tersendiri.
BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 8
Kantorpos
(1) Organisasi dan tata kerja Kantorpos terdiri dari:
a. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe A (dengan MPC
sekota)
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan
Direksi ini,
sedangkan struktur organisasinya ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran II Keputusan Direksi ini.
b. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe A (tanpa MPC sekota)
ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Direksi
ini,
sedangkan struktur organisasinya ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran IV Keputusan Direksi ini.
c. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe B (dengan MPC
sekota)
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan
Direksi
ini, sedangkan struktur organisasinya ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran VI Keputusan Direksi ini.
d. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe B (tanpa MPC sekota)
ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan Direksi
ini,
sedangkan struktur organisasinya ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran VIII Keputusan Direksi ini.
e. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe C (dengan MPC
sekota)
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan
Direksi
ini, sedangkan struktur organisasinya ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran X Keputusan Direksi ini.
f. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe C (tanpa MPC sekota)
ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan Direksi
ini,
-
16
sedangkan struktur organisasinya ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran XII Keputusan Direksi ini.
g. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe D ditetapkan
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan Direksi ini, sedangkan
struktur
organisasinya ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XIV
Keputusan Direksi ini.
h. Organisasi dan tata kerja Kantorpos tipe E ditetapkan
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan Direksi ini, sedangkan
struktur
organisasinya ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XVI
Keputusan Direksi ini.
(2) Kantorpos Cabang merupakan unit kerja dari Kantorpos
Pemeriksa yang
terdiri dari Kantorpos Cabang kelas 1 sampai dengan kelas 4.
Pasal 9
Mail Processing Center
(1) MPC adalah infrastruktur operasi di bawah Regional yang
melaksanakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Menerima kiriman pos dari MPC lain, Kantorpos, Kantor Tukar,
BMPC.
b. Memproses dan mengirim kiriman pos yang telah diproses ke MPC
lain,
Kantorpos,Kantor Tukar, BMPC.
c. Melakukan antaran kiriman pos wilayah kerjanya.
(2) Organisasi dan tata kerja MPC terdiri dari:
a. Organisasi dan tata kerja MPC tipe A ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran XVII Keputusan Direksi ini, sedangkan
struktur
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII
Keputusan
Direksi ini.
b. Organisasi dan tata kerja MPC tipe B ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran XIX Keputusan Direksi ini, sedangkan struktur
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX
Keputusan
Direksi ini.
c. Organisasi dan tata kerja MPC tipe C ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran XXI Keputusan Direksi ini, sedangkan struktur
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII
Keputusan
Direksi ini.
d. Organisasi dan tata kerja MPC tipe D ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran XXIII Keputusan Direksi ini, sedangkan
struktur
-
17
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXIV
Keputusan
Direksi ini.
e. Organisasi dan tata kerja MPC tipe E ditetapkan sebagaimana
dimaksud
dalam Lampiran XXV Keputusan Direksi ini, sedangkan struktur
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXVI
Keputusan
Direksi ini.
Pasal 10
Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta
(1) KTPU Jakarta Soekarno-Hatta adalah UPT sebagai infrastruktur
operasi di
bawah Regional yang melakukan fungsi pertukaran, pengiriman,
dan
penerimaan kiriman pos udara untuk hubungan dalam dan luar
negeri.
(2) Organisasi dan tata kerja KTPU Jakarta Soekarno-Hatta
ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam lampiran XXVII Keputusan Direksi
ini,
sedangkan struktrur organisasinya sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran
XXVIII Keputusan Direksi ini.
Pasal 11
Kantor Tukar Pos Laut Tanjungpriok
(1) KTPL Tanjungpriok adalah UPT sebagai infrastruktur operasi
di bawah
Regional yang melakukan fungsi pertukaran, pengiriman, dan
penerimaan
kiriman pos laut untuk hubungan dalam dan luar negeri.
(2) Organisai dan tata kerja KTPL Tnjungpriok ditetapkan
sebagaiamana
dimaksud dalam lampiran XXIX Keputusan Direksi ini, sedangkan
struktur
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXX
Keputusan
Direksi ini.
Pasal 12
Kantor Filateli Jakarta
(1) Kantor Filateli Jakarta merupakan infrastruktur di bawah
Regional IV Jakarta
yang memiliki fungsi penyelenggaran pengeloalaan kegiatan
filateli dan
Museum Prangko Indonesia (MUPI) meliputi menjualan, penawaran
benda
filateli, dan produk turunannya, promosi benda filateli,
kegiatan pendukung,
dan administratif terkait lainnya untuk mendukung pencapaian
pendapatan
Perusahan, serta meningkatkan citra Perusahaan.
(2) Museum Prangko Indonesia merupakan unit kerja dari kantor
Filateli Jakarta
di bawah pengendalian Kantor Filateli Jakarta.
-
18
(3) Organisasi dan tata kerja Kantor Filateli Jakarta ditetapkan
sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran XXXI Keputusan Direksi ini, sedangkan
struktur
organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXII
Keputusan
Direksi ini.
BAB IV
NOMENKLATUR JABATAN DAN FORMASI
Pasal 13
(1) Nomenklatur jabatan pimpinan pada organisasi tingkat Unit
Pelaksana Teknis
diatur sebagai berikut:
a. Kantorpos dipimpin oleh Kepala Kantorpos yang disingkat
Kkp.
b. Mail Processing Center dipimpin oleh Kepala Mail Processing
Center yang
disingkat Ka MPC.
c. Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta dipimpin oleh
Kepala
Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta yang disingkat Ka
KTPU
Jktsh.
d. Kantor Tukar Pos Laut Tanjungpriok dimpin oleh Kepala Kantor
Tukar Pos
Laut Tanjungpriok yang disingkat Ka KTPL Tpk.
e. Kantor Filateli Jakarta dimpin oleh Kepala Kantor Filateli
Jakarta disingkat
Ka KFJ.
f. Business Mail Processing Center dimpin oleh Kepala Business
Mail
Processing Center disingkat Ka BMPC.
g. Kantorpos Cabang dipimpin oleh Kepala Kantorpos Cabang
disingkat Ka
Kpc.
h. Museum Prangko Indonesia dipimpin oleh Kepala Cabang
Filateli
Museum PrangkoIndonesia disingkat Ka Cab Filateli-MUPI.
(2) Penggabungan atau penyederhanaan jabatan dapat dilakukan
oleh UPT
dengan persetujuan Regional dalam rangka efisiensidan
efektifitas organisasi.
Penambahan jabatan harus mendapatkan persetujuan Kantor Pusat
dengan
mengajukan usulan kepada Regional.
(3) Formasi jabatan dan karyawan ditetapkan dengan ketentuan
tersendiri
berdasarkan struktur organisasi dan beban kerja.
-
19
BAB V
TATA KERJA
Pasal 14
(1) Dalam hal pimpinan unit kerja berhalangan, pengaturan
tentang penunjukan
sebagai pelaksana harian mengikuti ketentuan yang berlaku di
Perusahaan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, setiap pimpinan
unit kerja
wajib:
a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,
baik di
lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di
lingkungan
Perusahaan, serta dengan instansi lain di luar Perusahaan sesuai
dengan
tugas masing-masing;
b. Menerapkan prinsip-prinsip Good Coorporate Govemence(GCG)
dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
c. Melaksanakan program perbaikan berkelanjutan (Continuous
improvement) terhadap kualitas Sumber Daya Manusia di unit
kerja
masing-masing dalam rangka pembinaan karir dan kaderisasi;
d. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing,
serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan;
e. Menjalankan petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
langsung,
serta menyampaikan laporan-laporan hanya kepada atasan
langsung
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kecuali dalam hal
tertentu
Kantor Pusat dapat meminta laporan langsung ke UPT;
f. Segala penyebutan terkait dengan nomenklatur jabatan di
dalam
korespondensi disesuaikan dengan keputusan ini.
(3) Koordinasi antar unit kerja pada level Kantor Pusat,
Regional dan UPT
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII dan XXXIV
Keputusan
Direksi ini.
(4) Formasi Jabatan Manajer Solusi TI dan Manajer Pemasaran
dan
Pengembangan Outlet ditetapkan hanya di Kantorpos tertentu
yang
penetapannya akan diatur tersendiri.
-
20
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Terhadap pelaksanaan perubahan organisasi dan tata kerja
Unit Pelaksana
Teknis berdasarkan Keputusan ini diberlakukan masa transisi
sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014.
(2) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
sepanjang
fungsi pengelolaan organisasi dan tata kerja Regional belum
dilakukan sesuai
Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Nomor: KD.
17/DIRUT/0312
tanggal 1 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan
Pelaksana
Teknis PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telahbeberapa kali
diubah
terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor :
KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas
Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
KD.17/DIRUT/0312
tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelakasana Teknis PT
Pos
Indonesia (Persero) dinyatakan masih berlaku.
(3) Dengan berakhinrnya masa transisi, maka :
a. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.
17/DIRUT/0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Area dan Pelaksana Teknis; dan
b. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.
91/DIRUT/1012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan
pertama
atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.
17/DIRUT/0312 tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan
Pelaksana
Teknis; serta
c. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
92/DIRUT/1013
tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 17/DIRUT/0312
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis.
Dinyatakan tidak berlaku.
-
21
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
(1) Uraian pekerjaan (job description) Ka UPT dan manajer di
unit kerjanya
sebagai pelaksanaan lenih lanjut dari Keputusan Direksi ini
ditetapkan oleh
Kepala Regional sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Perusahaan.
(2) Uraian pekerjaan (job description) Asman, FP dan Staf di UPT
ditetapkan oleh
Ka UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dengan keputusan
tersendiri.
(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 08 Juli 2014
Tembusan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada yth:
1. Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).
2. Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
3. Kepala Satuan Pengawasan Internal PT Pos Indonesia
(Persero).
4. Para Pemangku Jabatan Struktural dan Pejabat setingkat di
Kantor Pusat PT
Pos Indonesia (Persero).
5. Para Kepala Perwakilan SPI I s/d XI.
6. Para Kepala Regional I s/d XI.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
-
22
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD 50/DIRUT/0714
TANGGAL : 08 JULI 2014
I. KEPALA KANTOR POS
1. Kepala Kantorpos bertanggung jawab kepada Kepala
Regional;
2. Kepala Kantorpos mempunyai fungsi mencapai target pendapatan
dan
laba yang ditetapkan serta mengendalikan biaya sesuai besaran
alokasi
yang diterima, mengendalikan jumlah pelanggan korporat, mitra,
dan outlet
kemitraan, mutu layanan dan operasi, dan
billing&collectionsKantorpos
melalui kegiatan pemasaran, penjualan, penagihan, dan
pelayanan
pelanggan, pemanfaatan sumber daya pada Kantorpos, dan
pengendalian
kinerja seluruh Kantorpos Cabang yang berada dalam lingkup
Kantorpos
yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Kepala Kantorpos mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Merumuskan dan mengkoordinir penyusunan RKA Kantorpos
untuk
diusulkan kepada Regional;
b. Menetapkan Target pendapatan dan laba serta alokasi anggaran
biaya
dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengevaluasi
pencapaian
target pendapatan, laba Kantorpos dan Kantorpos Cabang;
c. Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
pemasaran, penjualan, operasi, penagihan, pelayanan
pelanggan,
keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia dan sarana,
aplikasi
teknologi, dan kegiatan administratif serta mengendalikan
dan
menjamin pelunasan piutang pelanggan korporat, meraih dan
memelihara pelanggan korporat untuk mendukung kinerja UPT
sesuai
dengan ketentuan Perusahaan;
d. Mengajukan usulan pengembangan kapasitas Outlet yang
berada
dalam lingkup tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada
Regional;
e. Mengelola pelaksanaan pelayanan solusi TI untuk kantor
sendiri dan
kantor inboundnya sesuai yang ditetapkan Perusahaan;
-
23
f. Mengajukan usulan pengadaan, pengembangan, dan perbaikan
sarana dan prasarana Kantorpos dan Kantorpos Cabang kepada
Regional;
g. Memastikan pelaksanaan seluruh ketentuan atau peraturan yang
telah
ditetapkan Kantor Pusat dan Regional berjalan sebagaimana
mestinya
sesuai dengan yang ditetapkan;
h. Menjaga dan memelihara aset Perusahaan yang berada di UPT
yang
berada dalam lingkup tanggung jawabnya;
i. Mewakili Perusahaan di dalam atau di luar Pengadilan dalam
lingkup
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
perusahaan;
j. Mengajukan dan mengevaluasi pelaksanaan pembukaan dan
pengembangan Agenpos (postal agent) sesuai persyaratan dan
ketentuan Perusahaan;
k. Mengevaluasi pencapaian target pendapatan, laba Kantorpos
dan
Kantorpos Cabang;
l. Menyusun langkah-langkah dan upaya-upaya untuk
meningkatkan
pelanggan korporat dan CPM serta ecommerce;
m. Mengorganisir pelaksanaan pemeriksaan periodik terhadap
pelaksanaan pekerjaan di Outlet termasuk Outlet kemitraan
dalam
lingkup tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Perusahaan;
n. Memimpin pengelolaan sumber daya Kantorpos dalam rangka
pencapaian kinerja yang telah ditetapkan;
o. Mematuhi pagu kas yang telah ditetapkan Perusahaan dalam
pengelolaan likuiditas UPT;
p. Mengawasi penyelesaian tagihan dan piutang Kantorpos;
q. Mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Program
Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan, berkoordinasi dengan
divisi
Program Bina Lingkungan Perusahaan;
r. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawannya
untuk
kelanacaran pelaksanaan tugas;
s. Mengelola sumber daya di kantornya sesuai dengan
ketentuan
perusahaan yang berlaku;
t. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Regional
dan
unit kerja yang terkait di Perusahaan.
-
24
II. WAKIL KEPALA KANTOR POS BIDANG BISNIS
1. Wakil Kepala Kantorpos Bidang Bisnis bertanggung jawab kepada
Kepala
Kantorpos.
2. Wakil Kepala Kantorpos Bidang Bisnis mempunyai fungsi
pengarahan,
pengorganisasian dan pengadilan kinerja proses operasi, layanan
dan
penjualan yang meliputi: layanan jasa suratpos, paketpos, jasa
keuangan,
ritel dan properti, serta layanan lainnya untuk mencapai target
pendapatan,
dan laba UPT serta pemasaran,pengelolaan dan evaluasi
pengembangan
Agenpos sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
3. Wakil Kepala Kantorpos Bidang Bisnis mempunyai tugas dan
tanggung
jawab:
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bagiannya;
b. Mengarahkan dan mengkoordinir penyusunan target pendapatan
di
bidangnya;
c. Merancang sasaran mutu operasi di Kantorpos;
d. Mengkoordinir, mengatur serta mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan
di bidang operasi dan antaran, serta layanjan untuk
kelancaran
operasional agar dapat menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan
di
bidangnya sesuai dengan standar operating procedure(SOP) dan
uraian pekerjaan yang ditetapkan Perusahaan;
e. Melakukan pengawasan melekat dalam pengelolaan
operasional,
pelayanan dan penjualan di bidangnya untuk mencegah fraud di
seluruh Outlet;
f. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap transasksi
keuangan, dan
piutang pendapatan perusahaan terkait dengan layanan, serta
melakukan evaluasi terhadap umur piutang pendapatan;
g. Menghimpun data produksi dan keuangan surat pos, paket pos,
jasa
keuangan, ritel, properti dan transaksi layanan lainnya
serta
menganalisa perkembangan layanan;
h. Mengelola data standar waktu penyerahan surat pos dan paket
pos;
i. Menetapkan pengaturan pelaksanaan kegiatan operasional pada
hari
libur atau cuti bersama berdasarkan ketentuan Kantor Pusat;
j. Mengevaluasi secara berkala terhadap efektifitas pelaksanaan
proses
dan kinerja operasi meliputi pola penyerahan kiriman ke MPC,
pengaturan jam buka/tutup pelayanan outlet;
-
25
k. Memberikan Asistensi kepada karyawan di lingkungan kerjanya
untuk
menyelesaikan pekerjaannya, dan membantu Kepala Kantorpos
dalam
pengelolaan kegiatan operasional, dan pelayanan outlet;
l. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja, dan anggaran biaya
di
bidangnya;
m. Mengelola sumber daya di lingkungan kerjanya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku;
n. Memberikan pembinaan SDM, melakukan coaching dan
counseling
kepada karyawan di lingkungan kerjanya untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan;
o. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan
pertanggungan keuangan di Kantorpos Cabang, Loket Ekstensi,
MPS,
CPM, dan Outlet Kemitraan lainnya;
p. Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan
pengelolaan
Agenpos di Kantorpos;
q. Menganalisa, mengevaluasi dan melakukan permintaan
penambahan
kapasitas layanan seperti Kantorpos, Kantorpos Cabang, Loket
Ekstensi, MPS, PKD, CPM kepada Wakil Kepala Kantor Pos
Bidang
Umum;
r. Berkoordinasi dengan Deputi Bisnis Surat dan Paket dan Deputi
Bisnis
Jasa Keuangan, Ritel, dan Properti di Regional serta Ka MPC
setempat;
s. Mewakili Kepala Kantor untuk kegiatan eksternal;
t. Membuat dan menyampaikan laporan di bidangnya kepada
Kepala
Kantorpos dan unit kerja terkait.
III. MANAJER PELAYANAN
1. Manajer Pelayanan bertanggung jawab kepada Wakil Kepala
Kantorpos
Bidang Bisnis.
2. Tugas pokok Manajer Pelyanan adalah melaksanakan dan
mengendalikan
pengelolaan layanan loket surat dan paket, jasa keuangan
(pospay, wesel
pos dan jasa keuangan lainnya), postman dan ecommerce serta
penjualan
prangko, benda pos, filateli dan materai serta benda pihak
ketiga lainnya,
pengelolaan operasional dan layanan giro, serta penyaluran dana
untuk
mencapai sasaran pendapatan, likuiditas Perusahaan dan mutu
serta
-
26
kepuasan pelanggan, dan melaksanakan serta mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan pelayanan pelanggan yang meliputi:
penanganan
keluhan pelanggan, informasi pelanggan, dan solusi pelanggan
sesuai
dengan ketentuan perusahaan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Pelayanan
melakukan
aktivitas utama:
a. Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan di loket
sesuai
dengan SOP yang telah ditetapkan untuk menjamin kelancaran
operasional dan pelayanan di loket sehingga tercipta pelayanan
yang
memuaskan bagi pelanggan untuk mencapai sasaran Perusahaan;
c. Melayani proses pembukaan, dan penutupan rekening giro pos
dengan
aplikasi giro pos online, proses penarikan kembali rekening giro
pos,
dan pembayaran cek pos serta melakukan proses pemindahbukuan
dengan buku rekening giro pos, dan bilyet giro pos sesuai dengan
SOP
yang ditentukan perusahaan;
d. Mengusulkan rencana pengelolaan pelayanan yang meliputi:
rencana
ruang pelayanan, jumlah loket, jenis loket, waktu pelayanan,
sistem
antrian dan lain-lain yang terkait dengan pengelolan layanan
di
Kantorpos;
e. Melakukan verifikasi data transaksi keuangan dan produksi
harian loket
terhadap penerimaan layanan loket surat dan paket, jasa keuangan
di
loket, penjualan prangko, benda pos dan materai, benda pihak
ketiga
lainnya, proses penyaluran dana, pertanggungan keuangannya,
pelaporan, dan tertib administrasinya sesuai dengan ketentuan
yang
berlaku, setoran giro pos, pembayaran cek pos, penyaluran dana,
serta
memastikan kebenaran data tersebut;
f. Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
terkait
dengan pengelolaan postman serta ecommerce dan mengatur
penjualan benda postman di Kantorpos;
g. Melaksanakan kegiatan filateli dalam rangka peningkatan
pendapatan
dan membangun komunitas filateli;
h. Mencocokan kebenaran data transaksi keuangan dan produksi
layanan di bagiannya antara neraca loket dan dokumen
sumbernya;
-
27
i. Melakukan rekonsiliasi dengan bagian Keuangan dan bagaian
Akuntansi tentang data transaksi data keuangan dan produk
harian
loket penerimaan loket surat dan paket, jasa keuangan, serta
penjualan
prangko, bendapos dan materai, benda pihak ketiga lainnya,
setoran
giro pos, pembayaran cek pos, dan penyaluran dana, serta
membuat
Berita Acara pencocokan transaksi antara web dengan pencatatan
di
Akuntansi;
j. Mengorganisasikan dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
proses
pabean outgoing internasional di loket;
k. Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pelayanan pelanggan (customer service) meliputi: penanganan
keluhan pelanggan (customer care), informasi pelanggan,
solusi
pelanggan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, dan
memberikan tanggapan dengan baik dan benar dalam waktu yang
wajar dan memuaskan pelanggan terhadap keluhan pelanggan
tentang
layanan di kantorpos;
l. Mengelola sarana informasi pelanggan untuk memberikan
informasi
layanan pelanggan, mengelola jejak lacak kiriman aplikasi I-Pos
atau
aplikasi yang ditetapkan perusahaan, serta mengelola kegiatan
survei
kepuasan pelanggan;
m. Memonitor dan mengatur tertib pelaksanaan pelayanan di loket
meliputi
antrian di loket, kelancaran dan kenyamanan pelayanan di
loket,
kepuasan pelayanan di loket;
n. Melakukan proses penyelesaian klaim ganti rugi paket dan
surat
dengan harga tanggungan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan
Perusahaan;
o. Memastikan bahwa uang penerimaan dan saksi layanan di loket
telah
disetorkan ke kasir sesuai dengan data transaksi yang
sebenarnya;
p. Melakukan pemeriksaan dan pencocokan saldo hutang biropos
dan
saldo hutang wesel pos dengan pembukuan akuntansi;
q. Mengawasi penggunaan password untuk operasional layanan di
loket,
dan mengendalikan serta memelihara password seluruh aplikasi
manajer pelayanan sesuai peraturan yg berlaku;
-
28
r. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan seluruh loket layanan
termasuk
pensiun, serta pelaporan dan pertanggungan pembayaran uang
pensiun Taspen dan Asabri;
s. Melakukan tertib administrasi, dan penyimpan arsip
naskah-naskah
terkait dibagiannya di tempat yang aman tidak terjangkau oleh
yang
tidak berwenang;
t. Mengawasi penyerahan kiriman pos dari loket kepada MPC
dengan
manifestserah;
u. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan
pekerjaan
dibagiannya;
v. Mengelola sumber daya dibagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
w. Melakukan bimbingan kepada karyawan di lingkungan kerjanya
dalam
pelaksanaan tugas;
x. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
y. Memelihara administrasi data dan laporan pelaksanaan
pelayanan
dibagiannya;
z. Membuat dan menyampaikan laporan dibagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
IV. MANAJER PENJUALAN
1. Manajer penjualan bertanggung jawab kepada Wakil Kepala
Kantorpos
Bidang Bisnis.
2. Tugas pokok Manajer Penjualan adalah mengelola dan
mengendalikan
kegiatan penjualan surat, paket dan jasa keuangan di Kantorpos
kepada
pelanggan korporat dan bertanggung jawab atas pencapaian
target
pendapatan surat pos dan paket pos yang ditetapkan Perusahaan,
serta
melakukan pengelolaan pelanggan, akuisisi pelanggan,
penggarapan
pasar untuk meningkatkan penjualan sehingga target dapat dicapai
secara
maksimal dengan biaya seefisien mungkin, dan mengelola,
melaksanakan
serta mengendalikan administrasi penjualan, pengelolaan
piutang
pendapatan di kantorpos dan account executive.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Penjualan
melakukan
aktifitas utama:
-
29
a. Membuat uraian tugas (job description) dibagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Menyusun program kerja dan anggaran penjualan di kantorpos
serta
membuat dan mengupdatedata analisis daerah operasi;
c. Menyusun dan mengendalikan anggaran penjualan, menyeleksi
dan
memilih pelanggan, melaksanakan akuisisi pasar, dan
mempertahankan pelanggan serta memelihara pelanggan;
d. Menyusun dan mengalokasikan target penjualan serta
mengendalikan
pelaksanaan penjualan oleh account executive di Kantorpos
serta
target penambahan jumlah Agenpos dan Agenpos Desa baru;
e. Melakukan dan membangun komunikasi secara intensif kepada
pelanggan;
f. Menyusun perencanaan pengelolaan pelanggan yang jadi
binannya
serta merencanakan dan melakukan tugas pembinaan serta
pemeliharaan kepada pelanggan binaan;
g. Melaksanakan penggarapan pasar, pengawalan kiriman
pelanggan,
dan prospecting calon pelanggan baru;
h. Menyiapkan data penjualan dan mengevaluasi pencapaian
pendapatan penjualan surat dan paket serta jasa keuangan
terhadap
target yang ditetapkan;
i. Melaksanakan dan mengendalikan aplikasi salesforce;
j. Melaksanakan dan mengendalikan tertib administrasi
piutang,
penagihan piutang dan penyelesaian piutang pendapatan serta
rekonsiliasi dengan bagian akuntansi;
k. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penjualan yang dilakukan
oleh
account executive di Kantorpos;
l. Melakukan bimbingan kepada karyawan di lingkungan kerjanya
dalam
pelaksanaan tugas;
m. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja penjualan
secara
periodik;
n. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
o. Membuat laporan periodik sesuai laporan yang ditetapkan
serta
laporan-laporan penjualan lainnya termasuk laporan piutang
pendapatan ke Regional.
-
30
V. MANAJER PENGAWASAN UNIT PELAYANAN LUAR
1. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar bertanggung jawab
kepada
Wakil Kepala Kantorpos Bidang Bisnis.
2. Tugas pokok Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar adalah
melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan
oleh Kantorpos Cabang, Loket Ekstensi, MPS, CPM, unit
pelayanan
lainnya, pengelolaan dan pengembangan Agenpos dan Agenpos
Desa
serta titik layanan lainnya untuk mencapai tertib administrasi
dan
pembukuan akuntansi dengan tertib dan benar sesuai dengan
ketentuan
Perusahaan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Pengawasan
Unit
Pelayanan Luar melakukan aktivitas utama:
a. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya;
b. Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di
bagian
Pengawasan Pelayanan Luar di Kantorpos;
d. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pelayanan
luar sesuai dengan ketentuan perusahaan;
e. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Kantorpos Cabang, Loket Ekstensi, MPS, CPM,
unit
pelayanan lainnya, Agenpos dan Agenpos Desa serta titik
layanan
lainnya meliputi kegiatan pencocokan transaksi penerimaan
dan
pengeluaran uang antara daftar pertangguangan N2 dengan
dokumen
sumber dan bukti pendukung lainnya, serta melakukan
verifikasi
terhadap kebenaran transaksi keuangan sesuai dengan
ketentuan
Perusahaan;
f. Melakukan perhitungan kebutuhan uang kas yang ditahan
untuk
likuiditas di Kantorpos Cabang, dan memenuhi kebutuhan uang
tunai
sesuai dengan surat pembayarannya, serta melakukan
pengosongan
kas terhadap penahanan uang tunai yang tidak wajar,
berkoordinasi
dengan bagian Keuangan dan BPM;
g. Memenuhi permintaan BPM, dan benda pihak ketiga lainnya,
register
berharga dan tidak berharga sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya;
-
31
h. Melakukan pemeriksaan saldo uang kas, uang yang ditahan,
sisa
persediaan BPM di Kpc, Unit MPS/PKD dan titik layanan
lainnya,
dengan menggunakan C3 dan C6 atau sarana pengawasan lainnya;
i. Mengorganisasikan, mengendalikan pengelolaan dan
pengembangan
Agenpos;
j. Menyimpan dan mengarsipkan dengan tertib, dan teratur
pertinggal
resi, register, naskah berharga lainnya di tempat yang aman;
k. Mencatat data produksi, pendapatan, dan pengeluaran Kpc,
unit
MPS/PKD, Agenpos dan titik layanan lainnya serta membuat
laporan
yang dibutuhkan;
l. Mendata/mengadministrasi: Nama, alamat, lokasi, kinerja
dan
informasi lainnya tentang Outlet Kemitraan (Agenpos dan
Agenpos
Desa) serta mengelola laporan kinerja sesuai kebutuhan
Perusahaan;
m. Melakukan pembinaan usaha dengan melakukan kunjungan,
motivasi,
dialog dan update informasi serta meneruskan media
informasi/promosi ke Agenpos;
n. Membantu kepala Kantorpos mengawasi proses standarisasi,
pengendalian tampilan fisik dan evaluasi terhadap
performace/tampilan
Outlet Kemitraan;
o. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
p. Melakukan bimbingan kepada karyawan di lingkungan kerjanya
dalam
pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan pengisisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
r. Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
VI. MANAJER PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN OUTLET
1. Manajer Pemasaran dan Pengembangan Outlet bertanggung
jawab
kepada Wakil Kepala Kantorpos Bidang Bisnis.
2. Tukas pokok Manajer Pemasaran dan Pengembangan Outlet
adalah
merencanakan, mengelola dan mengendalikan pembukaan,
penutupan
outlet dan merespon permohonan pembukan outlet kemitraan
(agenpos/agenpos desa) baru, melaksanakan pemasaran dan
pengelolaan usaha serta pengembangan outlet untuk mencapai
jumlah
-
32
dan komposisi outlet yang ideal, efektif dan produktif sesuai
ketentuan
yang ditetapkan Perusahaan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Pemasaran
dan
Pengembangan Outlet melakukan aktivitas utama:
a. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya;
b. Membuat uraian tugas dibagiannya sesuai kebijakan dan SOP
yang
berlaku sesuai pedoman Kerja;
c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan
dalam
lingkup tanggung jawabnya.
d. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pemasaran,
pengelolaan dan pengembangan outlet telah sesuai dengan
kebijakan
dan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan;
e. Berkoordniasi dengan Manajer Pelayanan dan Customer Service
(CS)
dalam merespon dan menindaklanjuti setiap permohonan
pembukaan
Agenpos baru;
f. Berkoordinasi dengan Main Agent (perwakilannya) untuk
menjamin
terlaksananya layanan Jasa Keuangan di Agenpos;
g. Memeriksa persyaratan pembukaan dan penutupan outlet
baru,
melakukan survei lokasi dan evealuasi untuk menentukan
kelayakan
pembukaan dan penutupan outlet serta pelaporannya;
h. Membuat draft Surat Ijin Operasi Agenpos baru untuk ditanda
tangani
oleh Kepala Kantorpos dan melaporkannya kepada kepala
Regional;
i. Berkoordinasi dengan bagian terkait untuk menjamin
terlaksananya
instalasai layanan Agenpos, pelaksanaan Pelatihan
Pengelolaan
Agenpos serta pelaksanaan pick up kiriman dari Agenpos;
j. Melakukan pembinaan usaha dengan melakukan kunjungan
motivasi,
dialog dan update Informasi serta meneruskan media
informasi/promosi ke Agenpos dan Outlet lainnya;
k. Merancang dan melakukan kegiatan pemasaran dan promosi
untuk
pembukaan Agenpos baru kepada komunitas dan masyarakat serta
mendorong peningkatan transaksi penjualan di Outlet dan
Agenpos;
l. Mendata/mengadministrasi : nama, alamat, lokasi, kinerja
dan
informasi lainnya tentang Outlet, Agenpos dan Agenpos desa
serta
mengelola/membuat laporan kinerja sesuai kebutuhan
Perusahaan;
-
33
m. Membantu Kepala Kantorpos dalam melakukan dan mengawasi
proses
standarisasi, pengendalian/pengawasan tampilan fisik Outlet,
Agenpos, Agenpos Desa dan evaluasi terhadap
performance/tampilan
Outlet;
n. Mengelola sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Melakukan bimbingan kepada Karyawan dilingkungan kerjanya
dalam
pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
q. Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
VII. WAKIL KEPALA KANTOR POS BIDANG UMUM
1. Wakil Kepala Kantorpos Bidang Umum bertanggung jawab kepada
Kepala
Kantorpos.
2. Wakil Kepala Kantorpos Bidang Umum mempunyai fungsi
pengarahan,
pengorganisasian dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya
Manusia,
Akuntansi, Keuangan dan BPM, Teknologi dan Sarana, Audit dan
Manajemen Risiko untuk mendukung kinerja operasional
Kantorpos.
3. Wakil Kepala Kantorpos Bidang umum mempunyai tugas dan
tanggung
jawab:
a. Mengkoordinir dan merumuskan penyusunan program kerja,
dan
anggaran perusahaan di bidangnya;
b. Merumuskan pembuatan uraian tugas staf di Kantorpos
berdasarkan
ketentuan Perusahaan;
c. Mengarahkan dan mengkoordinir serta meyakinibahwa
pelaksanaan
pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabnya telah sesuai dengan
SOP
yang berlaku di Perusahaan;
d. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
berkait
dengan sumber daya manusia meliputi: pembuatan dan
pembayaran
daftar gaji/pensiun/pajak karyawan, kenaikan grade/gaji,
penilaian
kinerja karyawan/SMKI, penghargaan, hukuman disiplin,
administrasi
kepegawaian, dan pensiun karyawan telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Perusahaan;
e. Mengkoordinir pembuatan SMKI dan unit agar dilaksanakan
sesuai
dengan ketentuan Perusahaan;
-
34
f. Mengorganisasikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan
akuntansi
dan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Perusahaan;
g. Mengendalikan pagu kas di Kantorpos;
h. Mereview performa laporan keuangan dan laporan
profitabilitas
Kantorpos;
i. Memonitor pelaksanaan sistem informasi keuangan dan aplikasi
terkait
di bidang keuangan;
j. Mengendalikan pelaksanaan administrasi perpajakan dan
akuntansi
perpajakan;
k. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan fungsi treasury;
l. Mengendalikan dan mengevaluasi proses operasioan keuangan
sesuai
dengan kebijakan yang berlaku;
m. Melakukan otorisasi atas transaksi pengeluaran kas sesuai
dengan
kewenangannya;
n. Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan dan
pembukuan
akuntansi dengan dokumen sumbernya secara periodik;
o. Mengendalikan dan mengkoordinir pemeriksaan terhadap saldo
kas
UPT, uang yang ditahan Kpc dan sisa persediaan BPM, filateli,
dan
benda pihak ketiga lainnya, dengan pertanggungan keuangan
dan
dokumen seumbernya;
p. Merencanakan kebutuhan benda pos, prangko, filateli, benda
materai
dan benda pihak ketiga lainnya, untuk operasional Kantorpos;
q. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan sarana, kendaraan dinas, peralatan, fasilitas kerja,
alat
tulis kantor, dan teknologi guna mendukung operasional
Kantorpos;
r. Melakukan pengawasan melekat terhadap pekerjaan di
bidangnya;
s. Memberikan tanggapan atau tindak lanjut atas permintaan
penambahan kapasitas layanan seperti Kantorpos, Kantorpos
Cabang,
Loket Ekstensi, MPS/PKD, CPM dari Wakil Kepala Kantor Pos
Bidang
Bisnis;
t. Berkoordinasi dengan Deputi Bidang Umum di Regional;
u. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
-
35
v. Melakukan pembinaan SDM, memberikan coaching dan
counseling
kepada karyawan di lingkungan kerjanya;
w. Mengkoordinir pembuatan laporan di bagiannya untuk
disampaikan
kepada Kepala Kantorpos dan unit kerja terkait.
VIII. MANAJER SDM
1. Manajer SDM bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Kantor
Bidang
Umum.
2. Manajer SDM mempunyai fungsi mengorganisasikan dan
mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan Sumber Daya Manusia, kesekretariatan
dan
kegiatan umum lainnya di UPT dalam lingkup tanggung jawabnya
untuk
mendukung pelaksanaan operasional berjalan dengan tertib dan
benar
sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini,
Manajer SDM mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyusun dan melaksanakan program kerja dengan anggaran
di
bagiannya;
b. Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
c. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan
Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
d. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses dan pekerjaan
di
Bagian Sumber Daya Manusia yang meliputi antara lain :
pembuatan
daftar gaji karyawan dan pensiun karyawan, rotasi karyawan,
kenaikan
grade/gaji, pelatihan, hukuman disiplin, penghargaan, cuti,
pengisian
Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) karyawan, pengisian
pajak
karyawan, dan lain-lain terkait dengan kepegawaian serta
pengelolaan
administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP yang berlaku;
e. Melakukan pengawasan terhadap daftar hadir karyawan;
f. Mengelola penyelesaian piutang karyawan;
g. Menyusun jadwal kerja dinas hari libur karyawan;
h. Mengatur tata kelola dan administrasi surat-menyurat;
i. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan umum lainnya
untuk
mendukung kegiatan operasional;
-
36
j. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
terkait
dengan Sumber Daya Manusia dan melakukan pencocokan
naskah/dokumen pembayaran dengan pembukuan akuntansi;
k. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
l. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
m. Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan di
lingkungan
kerjanya;
n. Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
IX. MANAJER TEKNOLOGI DAN SARANA
1. Manajer Teknologi dan Sarana bertanggung jawab kepada Wakil
Kepala
Kantorpos Bidang Umum.
2. Manajer Teknologi dan Sarana mempunyai fungsi
mengorganisasikan dan
mengendalikan teknologi dan sarana (kendaraan, gedung,
peralatan
kantor, software, jaringan IT, komputer dan perangkat
pendukungnya)
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
Kantorpos;
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaiamana dimaksud ayat (2)
Pasal ini,
Manajer Teknologi dan Sarana mempunyai tugas dan tanggung jawab
:
a. Menyusun dan merencanakan program kerja serta anggaran biaya
di
bagiannya;
b. Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
c. Mengkoordinir dan mengatur proses pelaksanaan pekerjaan di
Bagian
Teknologi dan Sarana Kantorpos;
d. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan
teknologi dan sarana sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
e. Mengawasi penggunaan software dan aplikasi termasuk
penggunaan
aplikasi termutakhir yang ditetapkan perusahaan;
f. Mengawasi pelaksanaan pengamanan sistem informasi dan
data
elektronik;
g. Melakukan pemeliharaan database lokal aplikasi-aplikasi
yang
diguanakan perusahaan;
-
37
h. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan teknologi dan sarana
(kendaraan, gedung, peralatan kantor, software, jaringan IT,
komputer
dan perangkat pendukungnya serta aset perusahaan lainnya) di
UPT
dalam batas kewenangannya sesuai dengan ketentuan
perusahaan;
i. Melakukan tertib administrasi pengelolaan teknologi dan
sarana yang
meliputi pembuatan Per-1, Per-2, Per-8, Per-9, Per49, Per-73,
Per-74,
Per-75 dan administrasi lainnya terkait teknologi dan
sarana;
j. Melakukan permintaan barang tercetak berharga dan biasa
berdasarkan jadwal permintaan yang telah ditetapkan
perusahaan;
k. Melakukan pemeriksaan sisa barang tercetak berharga dan
biasa
dengan daftar pertanggungan barang tercetak;
l. Membantu dukungan operasional teknologi meliputi proses
instalasi
dan pemeliharaan software, perbaikan komputer dan perangkat
pendukungnya, perbaikan jaringan teknologi, serta melakukan
tertib
administrasinya;
m. Mengatur pengeluaran operasional kendaraan bermotor sesuai
dengan
ketentuan perusahaan;
n. Mempertanggungkan pengeluaran biaya teknologi dan sarana
dan
mengadministrasikannya sesuai dengan peruntukannya dalam
batas
kewenangannya;
o. Menyimpan barang tercetak berharga dan biasa di tempat yang
aman
dan terkunci;
p. Memenuhi permintaan barang tercetak berharga dan biasa,
peralatan
kerja lainnya dari bagian lain;
q. Membuat laporan terkait pengelolaan teknologi dan sarana
serta
mengirimkannya ke Regional dan Kantor Pusat sesuai dengan
ketentuan perusahaan;
r. Menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
yang
ditetapkan perusahaan untuk pengelolaan teknologi dan
sarana;
s. Mengendalikan jumlah kebutuhan perangkat teknologi informasi
untuk
menunjang kelancaran operasional bisnis perusahaan;
t. Menjamin software dan aplikasi yang digunakan di UPT sesuai
dengan
ketentuan perusahaan termasuk penggunaan aplikasi dengan
versi
yang terbaru;
-
38
u. Mensosialisasikan pola-pola pengamanan data elektronik dan
sistem
informasi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak
bertanggung
jawab;
v. Melaksanakan instalasi/update/upgrade perangkat teknologi
(hardware
/ software / jaringan) dan memberikan bantuan teknis serta
panduan
dalam mengatasi masalah-masalah atau gangguan yang berkaitan
dengan penggunaan perangkat teknologi informasi;
w. Mengelola infrastruktur layanan TI (Capacity Management);
x. Mengelola pencatatan konfigurasi sistem layanan TI baik
aplikasi
maupun infrastruktur layanan TI serta tata cara perubahan
konfigurasi
yang diperlukan (Configuration Management);
y. Melakukan pengelolaan aset teknologi yang meliputi
perencanaan,
pengusulan, pengadaan, penerimaan, pemeriksaan, distribusi,
mutasi
pencatatan, penghapusan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
dalam
rangka optimalisasi perangkat TI;
z. Membuat laporan aset TI, laporan kinerja sisterm dan
infrastruktur TI,
dan laporan pengeluaran biaya teknologi ke Regional;
aa. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
bb. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
cc. Melakukan coaching dan counselling terhadap karyawan di
lingkungan
kerjanya;
dd. Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
X. MANAJER AKUNTANSI
1. Manajer Akuntansi bertanggung jawab kepada Wakil Kepala
Kantorpos
Bidang Umum.
2. Manajer Akuntansi mempunyai fungsi mengorganisasikan dan
mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Akuntansi di UPT agar
tercapai
pembukuan akuntansi yang tertib dan benar sesuai dengan
ketentuan
perusahaan.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini,
Manajer Akuntasni mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya;
-
39
b. Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagau pedoman kerja;
c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di
bagian
akuntansi;
d. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan
akuntansi sesuai dengan ketentuan perusahaan;
e. Melakukan proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan
di
UPT dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang telah
ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
f. Meyakinkan bahwa pencatatan transaksi penerimaan dan
pengeluaran
keuangan di UPT dalam lingkup tanggung jawabnya sesuai
dengan
dokumen sumbernya;
g. Menyusun laporan kilat UPT dan laporan akuntansi serta
mengirimkannya ke Regional dan Kantor Pusat sesuai dengan
ketentuan perusahaan;
h. Melakukan pemeriksaan terhadap saldo-saldo pada PSA dan
melakukan pencocokan dengan dokumen sumbernya serta bukti
pendukung lainnya;
i. Menyimpan dokumen sumber dan pembukuan akuntansi di
tempat
aman dan tertib;
j. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
k. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
l. Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan di
lingkungan
kerjanya;
m. Membuat dan menyampaikan laporan bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
XI. MANAJER AUDIT DAN MANAJEMEN RISIKO
1. Manajer Audit dan Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada
Wakil
Kepala Kantorpos Bidang Umum.
2. Tugas pokok Manajer Audit dan Manajemen Risiko adalah
melaksanakan
pemeriksaan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan
pekerjaan
pada setiap bagian di Kantorpos berdasarkan pedoman
pemeriksaan
periodik yang berlaku, dan melakukan pengukuran standar
mutu.
-
40
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Audit dan
Manajemen
Risiko melaksanakan aktivitas utama:
a. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya;
b. Membuat uraian tugas (job description) setiap karyawan di
bagiannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
c. Menyusun jadwal kegiatan pemeriksaan periodik, objek dan
materi
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada
semua
bagian di Kantorpos agar terhindar dari fraud;
e. Membuat hasil pemeriksaan hasil periodik dan rutin dalam
buku
pemeriksaan tersendiri serta melaporkannya kepada Wakil
Kepala
Kantorpos Bidang Umum;
f. Melakukan pemeriksaan khusus dalam hal terdapat indikasi
kecurangan;
g. Melaksanakan pengukuran mutu layanan dan operasional,
serta
memberikan laporan kepada Wakil Kepala Kantorpos Bidang Umum
atas hasil pengukuran mutu;
h. Mengawasi pelaksanaan pengamanan kiriman pos dan aset
perusahaan dalam lingkup unit kerja;
i. Mengkaji pelaksanaan pekerjaan dari aspek manajemen
risiko;
j. Menyimpan dan mengarsipkan hasil pemeriksaan di tempat
yang
aman, dan tidak dapat dijangkau oleh yang tidak berhak;
k. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelencaran
pelaksanaan
tugas;
l. Melakuka bimbingan kepada karyawan di lingkungan kerjanya
dalam
pelaksanan tugas;
m. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
n. Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
XII. MANAJER KEUANGAN DAN BPM
1. Manajer Keuangan dan BPM bertanggung jawab kepada Wakil
Kepala
Kantorpos Bidang Umum.
-
41
2. Manajer Keuangan dan BPM mempunyai fungsi melaksanakan
dan
mengendalikan pengelolaan keuangan dan benda pos, prangko,
benda
filateli, benda materai, dan benda pihak ketiga lainnya.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini,
Manajer Keuangan dan BPM mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyusun dan melaksanakan program kerja di bagiannya;
b. Membuat uraian tugas (job description) di bagiannya sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di
bagian
Keuangan dan BPM;
d. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan
keuangan dan BPM sesuai dengan ketentuan perusahaan;
e. Melaksanakan fungsi treasury dan mengawasi pelaksanaan kerja
kasir;
f. Melakukan pencocokan pencatatan transaksi keuangan dengan
neraca atau dokumen sumber terkait serta fisik uangnya;
g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kebenaran transaksi
biaya,
kwitansi, Surat Perintah Bayar beserta kelengkapannya
sedimikian
rupa sehingga akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta
mengadministrasikan naskah dan arsipnya dengan baik dan
aman;
h. Melakukan pencatatan setoran uang dari kasir di dalam buku
anasir
kas;
i. Mengatur cash flow di Kantorpos untuk pemenuhan kebutuhan kas
dan
operasional perusahaan, serta penahanan uang kas serta
transfer
uang ke rekening perusahaan sesuai dengan ketentuan pagu kas
yang
ditetapkan perusahaan;
j. Melakukan pengawasan terhadap uang kas yang ditahan di Kpc
dan
berkoordinasi dengan bagian Pengawasan Pelayanan Luar;
k. Mengelola persediaan benda pos, prangko, filateli, benda
materai dan
benda pihak ketiga lainnya meliputi: pencocokan penerimaan BPM
dari
Kantor Pusat atau Kantorpos lain dengan daftar
pengantar/pertanggungan BPM, pencatatan pada buku persediaan
BPM, tertib administrasi pertanggungan BPM;
l. Melakukan pemenuhan permintaan BPM, filateli, konsinyasi
untuk
penjualan di loket, Kpc dan titik layanan lainnya sesuai
ketentuan
perusahaan;
-
42
m. Membuat perhitungan kebutuhan BPM untuk keperluan penjualan
di
Kantorpos;
n. Membuat laporan terkait dengan pengelolaan keuangan dan
BPM,
serta mengirimkannya kepada kantor Regional dan Kantor Pusat
sesuai dengan ketentuan perusahaan;
o. Menyiapkan dan membuat nota/invoice tagihan piutang
pendapatan
atas transaksi piutang pendapatan berdasarkan jurnal atau
neraca
setelah dicocokan dengan pembukuan akuntansi;
p. Menyiapkan dan menyerahkan kantung uang remise kepada MPC
dengan buku serah;
q. Menerima kantung uang remise dengan buku serah dan
mencocokan
jumlahnya dengan daftar N1;
r. Menyimpan uang kas, cek, surat berharga lainnya, BPM, dan
dokumen
sumber lainnya di tempat yang aman;
s. Melakukan pengawasan proses pembayaran pensiun, kredit
pensiun,
pertanggungan keuangan, pelaporan dan tertib administrasinya
serta
pemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuan
perusahaan;
t. Melaksanakan pengelolaan pajak Perusahaan;
u. Menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
yang
ditetapkan Perusahaan untuk pengelolaan keuangan dan BPM;
v. Melakukan bimbingan kepada karyawan di lingkungan kerjanya
dalam
pelaksanaan tugasnya;
w. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
x. Membuat dan menyampaikan laporan di bagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
XIII. MANAJER SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI
1. Manajer Solusi Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada
Wakil
Kepala Kantorpos Bidang Umum.
2. Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai fungsi
mengorganisasikan
dan mengendalikan aplikasi teknologi untuk mendukung
kelancaran
pelaksanaan operasional di kantorpos sendiri dan Kantorpos
Inbound
Teknologi sesuai yang ditetapkan Perusahaan.
-
43
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaiaman dimaksud ayat (2) Pasal
ini,
Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung
jawab
:
a. Menysusn dan merencanakan program kerja serta anggaran biaya
di
bagiannya;
b. Membuat uraian tugas di bagiannya seuai dengan SOP yang
berlaku
sebagai pedoman kerja;
c. Mengkoordinir dan mengatur proses pelaksanaan pekerjaan di
bagian
TI di Kantorpos;
d. Mempertanggungkan dan mengadministrasikan pengeluaran
biaya
teknologi (Financial Management);
e. Mengelola pemenuhan kebutuhan UPT terkait dengan layanan
TI
(Demand Management);
f. Mengelola tingkat layanan TI (Service Level Management);
g. Mengelola ketersediaan layanan TI (Avaibility
Management);
h. Mengelola kesinambungan layanan TI (Service Continuity
Management);
i. Mengelola pencatatan konfigurasi sistem layanan TI serta tata
cara
perubahan konfigurasi yang diperlukan (Configuration
Management);
j. Mengelola proses pengumpulan, menganalis, menyimpan, dan
berbagi
ilmu pengetahuan di UPT (Knowledge Management);
k. Mengelola fungsi layanan untuk penerimaan laporan
insiden,
gangguan, keluhan, dan permintaan layanan TI (Service
Desk/Helpdesk);
l. Mengelola proses yang memonitor seluruh kejadian agar
operasi
berjalan normal dan juga mendeteksi dan mengeskalasi kondisi
(Event
Management);
m. Mengelola insiden layanan TI yang berupa penerimaan
laporan
insiden, penanganan insiden, eskalasi, dan pelaporan insiden
layanan
TI (Incident Management);
n. Mengelola permasalahan layanan TI yang berupa identifikasi
masalah
dari mulai laporan insiden, penyelesaian masalah, eskalasi
permasalahan dan pelaporan permasalahan layanan TI (Problem
Management);
o. Mengelola pemenuhan permintaan layanan TI (request
fullfilment);
-
44
p. Mengelola proses pemberian akses kepada pengguna yang
berwenang untuk mengakses layanan TI (Access Management);
q. Mencatat versi aplikasi, menyimpan installer/patch, dan
mendistribusikan aplikasi yang beroperasi (Realese and
deploy
management);
r. Membuat laporan kinerja aplikasi dan laporan pengeluaran
biaya
teknologi ke Regional;
s. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran
pelaksanaan
tugas;
t. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu
(SMKI);
u. Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan di
lingkungan
kerjanya;
v. Membuat dan menyampaikan laporan dibagiannya kepada atasan
dan
unit kerja terkait.
XIV. KEPALA KANTOR POS CABANG
1. Kepala Kantorpos Cabang bertanggung jawab kepada Kepala
Kantorpos
Pemeriksa.
2. Tugas pokok Kepala Kantorpos Cabang adalah melakukan
transaksi
pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan, giro
dan
penyaluran dana, pembayaran pensiun, proses tutupan pos dan
antaran
pos serta kegiatan pendukung dan administrasi lainnya
sebagai
infrastruktur bisnis, dan operasi dari Kantorpos Pemeriksa untuk
mencapai
pendapatan, dan mutu operasi;
3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantorpos Cabang
melaksanakan aktivitas utama:
a. Membuat uraian tugas (job description) di Kantorpos Cabang
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di Kantorpos Cabang
telah
sesuai dengan SOP dan ketentuan Perusahaan;
c. Melakukan penerimaan transaksi layanan paket, keagenan, BPM
dan
benda filateli, pelayanan jasa surat, jasa keuangan, tabungan,
giro dan
penyaluran dana, pembayaran pensiun, pembayaran weselpos dan
layanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
-
45
d. Mempertanggungkan transaksi penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang terjadi di Kantorpos Cabang pada daftar
pertanggungan N2;
e. Melakukan permintaan benda pos, materai, prangko dan benda
filateli,
serta benda pihak ketiga lainnya dengan menggunakan daftar
permintaan N2a;
f. Melaukan tutupan surat dan paket yang akan dikirmkan ke
Kantorpos
Pemeriksa yang bertalian setiap hari sesuai dengan jadwal
tutupan
yang telah ditetapkan Kantorpos Pemeriksa;
g. Mencocokan uang hasil penerimaan dan pembayaran transaksi
keuangan di Kantorpos Cabang dengan naskah dan sumber
dokumen
yang bertalian, sisa uang pembayaran pensiun dengan carik
pensiun,
serta mengirimkan uang remise dalam kantung remise ke
Kantorpos
Pemeriksa dalam kesempatan pertama dan angkutan yang aman;
h. Mengirimkan naskah pertanggungan keuangan, dokumen
sumber,
resi-resi transaksi, bersamaan dengan kiriman pos di dalam
kantung
pos ke Kantorpos Pemeriksa;
i. Membuka kantung pos yang diterima dari Kantorpos
Pemeriksa
dengan dihadapan saksi, dan melakukan pemeriksaan dan
pencocokan uang dan BPM yang diterima serta naskah-naskah
yang
bertalian;
j. Mengawasi pelaksanaan antaran surat dan paket yang dilakukan
oleh
pengantar pos di Kantorpos Cabang serta pemeriksaan terhadap
sisa
antaran;
k. Mengembalikan kiriman pos yang tak terantar atau kiriman
buntu dan
naskah-naskah terkait ke Kantorpos Pemeriksa;
l. Menindaklanjuti keluhan pelanggan terhadap pelayanan di
Kantorpos
Cabang, berkoordinasi dengan Kantorpos Pemeriksa;
m. Melakukan penahanan uang tunai di Kantorpos Cabang sesuai
dengan surat pembayarannya, dan bila tidak diperlukan agar
segera
mengirimkan atau mentransfer uang tersebut ke rekening
Kantorpos
Pemeriksa;
n. Menyimpan barang cetak berharga, uang tunai,
naskah-naskah
berharga lainnya di tempat yang aman;
-
46
o. Memelihara aset Perusahaan, dan menjaga keamanan serta
ketertiban di Kantorpos Cabang;
p. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungan penerimaan
dan
pengeluaran keuangan di Kpc sesuai dengan ketentuan
Perusahaan;
q. Menyerahkan dan menerima kiriman pos termasuk kantung
uang
remise ke dan dari petugas dengan menggunakan buku serah;
r. Membuat dan menyampaikan laporan terkait kepada Kantorpos
Pemeriksa.