8/16/2019 Bab 1,2,3 Etika dan Aspek Hukum.pdf http://slidepdf.com/reader/full/bab-123-etika-dan-aspek-hukumpdf 1/20 KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA TUGAS MATA KULIAH ETIKA & ASPEK HUKUM LEONARDO REXANO BAKOWATUN 1406642901 PUTRITANSY NEYSA 1406642946
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Kontrak Konstruksi atau Perjanjian Konstruksi ( Construction Contract atau Construction Agreement ) merupakan sebuah bentuk
perikatan tertulis antara Pengguna Jasa (Pemilik Proyek/ Pemberi Tugas) dan Penyedia Jasa (Konsultan Perencanan/ KontraktorPelaksana/ Konsultan Pengawas) dalam merencanakan,melaksanakan, dan mengawasi suatu proyek konstruksi.
2.1 PengantarKontrak konstruksi sangat dipengaruhi oleh proyek konstruksi,
tingkat kecanggihan teknologi, dukungan dana, pengguna jasa, penyedia jasa dan tingkat persaingannya.
2.2 Periode 1945-1950• Dalam periode ini industri jasa konstruksi belum bangkit,
dikarenakan oleh Agresi Belanda.• Perusahaan jasa konstruksi yang ada dalam periode ini didominasi
oleh perusahaan Belanda, hanya sedikit perusahaan pribumi yangbergerak dan hanya dalam bentuk usaha-usaha kecil seperti NV KAMID, Pemborong M.Zain, dan lain-lain
2.4 Periode 1960-1966• Setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan
UUD'45 berlaku lagi, dimulailah pembangunan yang dilaksanakan olehPresiden Soekarno. Pembangunan ini dinamakan “Proyek-proyek Mandataris ”
• Penyedia Jasa/Kontraktor Pelaksana umumnya adalah PerusahaanNegara yang berasal dari perusahaan milik Belanda yangdinasionalisasikan oleh pemerintah.
• Proyek masih belum mengacu pada suatu rencana yang definitif,orientasinya masih lebih ditujukan pada prestise serta tidak bermanfaatbagi kesejahteraan rakyat.
• Kontrak yang dipakai adalah Cost Plus Fee. Kelemahan kontrak ini yaitu mudah terjadi manipulasi dan tidak efisien sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur. Pada tahun 1966 kontrak Cost Plus Fee dilarang.
• Dari segi pendanaan, belum dikenal loan pada periode ini dimananegara penyandang dana belum ikut berperan dalam proyek.
2.5 Periode 1967-1996• Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPI) 1969-1994 yang terdiri dari
5 rencana pembangunan lima tahun (REPELITA).• Mulai tahun 1970 merupakan periode awal kebangkitan industri jasa
konstruksi.• Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya disebut Perusahaan Negara
(PN) diubah statusnya menjadi Persero berbentuk PT yang dikenalsebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
•
Pekerjaan sudah tidak ditunjuk langsung melainkan ditenderkan, jadi persaingan mulai tumbuh, dan sektor swasta mulai ikut serta.• Namun, kontrak konstruksi masih tidak mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku (UUJK). Kontrak kontruksi sebagianbesar menggunakan “standar ” atau “ versi ” pemerintah/kementerian.Kecuali sektor swasta yang menggunakan dana pinjaman luar negeri(loan) yang biasanya mengacu pada standar kontak Internasional.
• Klaim kontruksi hampir tidak pernah ada, khususnya bagi penyedia jasanasional. Yang kerap muncul justru klaim-klaim dari perusahaan asingdan perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan nasionaldalam Joint Operation ataupun Joint Venture .
Pada pertengahan tahu n 1997 Indonesia mengalami krisis moneter.Industri jasa konstruksi mengalami kegoncangan besar. Proyek- proyek berhenti karena pengguna jasa tidak dapat membayar penyedia jasa.
• Dalam periode ini situasi tanah air belum kondusif yangmenyebabkan calon investor belum bersedia menanamkan modal diIndonesia.
• Pada periode ini timbul masalah terkait klaim kontruksi yang selamaini dianggap tabu. Kondisi semakin sulit karena banyak kontrak kontruksi yang cacat hukum, lemah atau tidak adil dan tidak setara.Banyak diantara klaim ini akhirnya diselesaikan melalui Arbitrase(BANI/Ad Hoc).
•
Lalu pada tahun 1999 pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baku mengenai industri jasa konstruksi, yaitu UUNo.18/1999 diikuti dengan 3 Peraturan Pemerintah (PP No. 28, 29dan 30/2000).
INTERNATIONALE DES INGENIEURS COUNSELS), JCT (JOINTCONTRACT TRIBUNALS) ATAU AIA (AMERICAN INSTITUDE OF ARCHITECTS), DIADOPSI SEBAGIAN TIDAK JELAS SEHINGGA RAWAN SENGKETA
- KONTRAK DENGAN SISTIM PEMBAYARAN PRA PENDANAAN PENUH DARIPIHAK PENYEDIA JASA ( CONTRACTOR’S FULL PREFINANCE ) DIANGGAPSEBAGAI KONTRAK RANCANG BANGUN ( DESIGN BUILD/TURN KEY )
- PENYELESAIAN SENGKETA : PENGADILAN ATAU ARBITRASE (DALAMKONTRAK KEDUANYA DISEBUT SECARA JELAS)
• KESALAHPAHAMAN
KONTRAK FIXED LUMP SUM PRICE , KATA “FIXED ” DIANGGAP NILAI KONTRAK TIDAK DAPAT BERUBAH “SALAH”, BILA PEKERJAAN BERUBAH?
• KESETARAAN KONTRAK
BELUM MENCAPAI PREDIKAT “ADIL DAN SETARA” (FAIR AND EQUAL ) SESUAI UUNO. 18/1999 TTG JASA KONSTRUKSI DAN PP NO.29/2000 TTG PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI, MISALKAN :- KELALAIAN : PENYEDIA JASA DPT SANKSI BERAT ≠ PENGGUNA JASA DPT
SANKSI RINGAN / TDK ADA SANKSI
- KETERLAMBATAN : PENYEDIA JASA DPT DENDA ≠ PENGGUNA JASA TDK ADA SANKSI