Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 1 Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 01 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan Perangkat Daerah. Adanya penggabungan antara urusan Pekerjaan Umum, Infrastruktur Permukiman dan Penataan Ruang menjadi satu kesatuan urusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu adanya penyusunan Revisi Rencana Strategis untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB 1
110
Embed
BAB 1 PENDAHULUAN - Bogor...BAB 1.1 Latar Belakang 1 Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 1
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program.
Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 01 November 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan Perangkat Daerah. Adanya penggabungan
antara urusan Pekerjaan Umum, Infrastruktur Permukiman dan Penataan Ruang menjadi satu
kesatuan urusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu adanya penyusunan
Revisi Rencana Strategis untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
BAB
1
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor perlu menyusun dan menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2017
- 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6/2014
tanggal 3 November 2014.
Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dihadapkan pada isu-isu
nasional, regional maupun lokal yang semakin kompleks, khususnya isu-isu lokal Kota Bogor,
yaitu terkait kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur jalan jembatan, ancaman potensi
bencana alam banjir dan pengelolaan sumber daya air permukaan serta juga permasalahan
regulasi dan penegakan hukum. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu yang dihadapi,
pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji
ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran
dari pihak eksternal. Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dan Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2017-
2019 didasarkan kepada :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 3
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
10. Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4725);
11. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 4
Negara Republik Indonesia nomor 4846);
12. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5068);
15. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
16. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan aatas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 5
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;
25. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 6
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
45); Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Pprovinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinah Kota
Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun
2009 Nomor 3 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri
D);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1
Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 tanggal 3 November 2014.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 7
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
40. Peratuan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air;
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor;
42. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor;
43. Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor;
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2017
2019 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan
RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan
kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sesuai Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bogor.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tahun 2017-2019 yang bermutu dan akuntable terdiri dari :
1. Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang
memuat visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Bogor Tahun 2015-2019.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah
daerah antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun
2017-2019 dengan RPJM Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 8
3. Tersedianya acuan untuk menilai pencapaian kinerja masing-masing unit kerja dan jajaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, yang kemudian akan
diakumulasikan menjadi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor secara keseluruhan.
1.4 Sistematika Penyajian
Penulisan Renstra-Perangkat Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Inpres tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara mulai dari
pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang dirumuskan
sebelumnya.
Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor tahun 2017-2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 I - 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 201 5 - 201 9 II - 10
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA BOGOR
Dalam rangka mewujudkan kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut untuk selalu mengembangkan kapasitas
kelembagaan dengan memperkaya fungsi dalam rangka menghadapi tuntutan dinamisa si
kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan infrastruktur yang semakin komplek
2.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bogor
Berdasarkan Peraturan Walik ota Bogor Nomor 56 Tahun 201 6 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang . Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sbagaimana tersebut diatas,
Dinas Pekerj aan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mempunyai Susunan Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan d an Pelaporan ;
c. Bidang Pembangunan Kebinamargaan , membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah I ;
2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah II ;
3. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah III .
d. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan , membawahka n:
BAB
2
1. Seksi Pemeliharaan
Kebinamargaan Wilayah I;
2. Seksi Pemeliharaan
Kebinamargaan Wilayah II; 3.
Seksi Pemeliharaan
Kebinamargaan Wilayah III.
e. Bidang Sumber Daya Air membawahkan : 1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II;
3. Seksi Air Minum dan Air Limbah.
f. Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan : 1. Seksi Infrastruktur
Permukiman Wilayah I;
2. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah II; 3. Seksi Infrastruktur
Permukiman Wilayah III.
g. Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Insfrastruktur membawahkan :
1. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
2. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan
Kebinamargaan; 3. Seksi Perencanaan, dan
Pengawasan Sumber Daya Air.
h. UPTD Pengelolaan Air Limbah
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Kualifikasi Pekerjaan
1) Kepala Dinas : 1 Orang
2) Sekretaris : 1 Orang
3) Kepala Bidang : 5 Orang
4) Kepala Sub Bagian : 3 Orang
5) Kepala Seksi : 15 Orang
6) Kepala UPTD : 1 Orang
7) Pelaksana PNS : 97 Orang
Jumlah : 123 Orang
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 II - 11
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 201 5 - 201 9 II
- 12
Bagan Struktur O rganisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, disajikan dalam Gambar di bawah ini:
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 II - 14
Tabel 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
NO TUGAS POKOK FUNGSI
1 Kepala Dinas Melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan
daerah di bidang
pekerjaan umum dan
penataan ruang
a.
b.
Perumusan kebijakan teknis di
bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;
penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelaksanaan
pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan teknis operasional di
bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;
d. Pengelolaan sumber daya aparatur,
keuangan, perlengkapan, sarana
dan prasarana Dinas;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas
di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;
f. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Walikota sesuai
tugas dan fungsinya.
2 Sekretaris
Melaksanakan sebagian
fungsi Badan di bidang
pengelolaan
kesekretariatan
a.
b.
Pelaksanaan koordinasi dalam
penyusunan rencana kerja di
lingkungan dinas;
Pelaksanaan tugas administrasi
umum, administrasi kepegawaian,
perlengkapan, alat berat,
keuangan, kearsipan dan
kerumahtanggaan serta pengadaan
asset tanah;
c. Pelaksanaan koordinasi evaluasi
dan pelaporan dinas.
3 Bidang
Pembangunan
Kebinamargaan
Melaksanakan sebagian
fungsi Dinas di bidang
Pembangunan
Kebinamargaan
a. Perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis bidang
pembangunan dan peningkatan
jalan dan drainase;
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 II - 15
b. pengkoordinasian kegiatan di
bidang pembangunan dan
NO TUGAS POKOK FUNGSI
peningkatan jalan dan drainase;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan bidang
pembangunan dan peningkatan
jalan dan drainase.
4 Bidang
Pemeliharaan
Kebinamargaan
Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang
Pemeliharaan
Kebinamargaan
a.
b.
Perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis bidang
pemeliharaan jalan dan drainase;
pengkoordinasian kegiatan di
bidang pemeliharaan jalan dan
drainase;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan bidang
pemeliharaan jalan dan drainase.
5 Bidang
Sumber Daya Air
Melaksanakan sebagian
fungsi Dinas di bidang
Sumber Daya Air
a. Perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis bidang sumber
daya air;
b. pengkoordinasian kegiatan di
bidang sumber daya air;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan bidang
sumber daya air.
6 Bidang
Infrastruktur
Permukiman
Melaksanakan sebagian
fungsi Dinas di bidang
Infrastruktur
Permukiman
a.
b.
Perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis bidang
Infrastruktur Permukiman;
pengkoordinasian kegiatan di
bidang Infrastruktur Permukiman;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan bidang
Infrastruktur Permukiman.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 II - 16
7 Bidang
Tata Ruang,
Perencanaan dan
Pengawasan
Infrastruktur
Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang
Tata Ruang,
Perencanaan dan
Pengawasan
Infrastruktur
a.
b.
Perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis bidang Tata
Ruang, Perencanaan dan
Pengawasan Infrastruktur;
pengkoordinasian kegiatan di
bidang Tata Ruang, Perencanaan
dan Pengawasan Infrastruktur;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi,
NO TUGAS POKOK FUNGSI
dan pelaporan kegiatan bidang
Tata Ruang, Perencanaan dan
Pengawasan Infrastruktur.
8 UPTD
Pengelolaan Air
Limbah
Melaksanakan sebagian
a. fungsi Dinas di
bidang
Pengelolaan Air b.
Limbah
Penyusunan Rencana Kerja UPTD
Pengelolaan Air Limbah;
Pengelolaan administrasi keuangan
dan administrasi umum di
lingkungan UPTD Pengelolaan
Air Limbah;
c. Pelaksanaan koordinasi
pengendalian, pengawsan kegiatan
dalam penggunaan sarana dan
prasarana pengelolaan air limbah;
d. Pelaksanaan Pengelolaan
Instalasai Pengolahan Air Limbah
(IPAL) dan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT);
e. Pembinaan dan Pengawasan
pengelolaan sistem komunal;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan.
2.2 Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor didukung oleh Sumber Daya
Manusia dengan jumlah pegawai 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) orang sebagai berikut:
a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Pangkat Golongan
Dengan demikian RTRW masih bersifat makro dan perlu didetailkan sesuai dengan Undang-
undang no 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Terkait dengan hal tersebut selaras dengan kebijakan penataan ruang Kota Bogor
yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bogor pasal 7 Kebijakan dan strategi
pengembangan struktur ruang tersebut diwujudkan melalui ayat 1 butir b.
Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan anatar pusat kegiatan; dan butir c.
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum,
dimana strategi yang terkait dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
1. Sub Sektor Penataan Ruang
Sehubung dengan RTRW masih bersifat makro dan perlu didetailkan sesuai
dengan Undang-undang no 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka saat
ini sedang disusun RDTR 5 Wilayah Pengembangan dengan substansi yang
disesuaikan dengan Permen PU No 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penyusunan Recana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
2. Sub Sektor Jalan Jembatan (Bina Marga):
a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar
pusat pelayanan kegiatan kota;
b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road), jalan lingkar luar
(outer ring road), dan jalan tembus; dan
c. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan infrastrutur jalan jembatan yang
mendukung dan sesuai dengan kebijakan pengembangan sistim transportasi
massal, terminal penumpang dan barang serta integrasi antar moda dan inter moda;
d. serta pengembangan peningkatan prasarana Non-Motorize transport (pedestrian
dan kendaraan tidak bermotor/sepeda).
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III -
12
3. Sub Sektor Sumber Daya Air (SDA)
a. mengembangkan jaringan sumber daya air;
b. mengembangkan sistim prasarana drainase;
c. mengembangkan kawasan/koridor sempadan badan air sebagai bagian ruang terbuka
hijau (RTH) publik.
d. Pengembangan, penyediaan, konservasi, peningkatan infrastruktur sumber daya air
dan drainase kota yang sinergi dengan penataan kawasan sempadan.
Guna mewujudkan kebijakan dan strategi tersebut Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kota Bogor 2011 – 2031 tersebut mengamanatkan sejumlah program, sasaran dan
kegiatan utama sebagai berikut :
1. Sub sektor Bina Marga
a. Rencana penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan
jalan;
b. Peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru 1)
Pembangunan jalan tol yang terdiri dari :
a) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Bogor/Bogor Outer Ring Road
(BORR)
b) Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI)
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III -
13
2) Pembangunan jalan non-tol
a) Pembangunan Jalan Paralel Lingkar Luar Bogor (Sentul – Kedung
Halang)/ Arterial Frontage Toll Road R2;
b) Pembangunan Jalan R3 (Villa Duta – Wangun);
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III -
14
c) Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Selatan/Bogor Inner Ring Road
(BIRR) Wangun/Tajur – Pasir Kuda;
d) Pembangunan jalan tembus Jalan Achmad Sobana-Jalan Jenderal
Ahmad Yani;
e) pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP C dan
WP D;
f) Pembangunan Jalan sisi jalan tol Jagorawi di WP E; dan
g) Pembangunan sejumlah jalan tembus sesuai rencana jaringan jalan yang
terintegrasi sesuai rencana pola jaringan jalan yang saling mendukung dan
terkait.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III -
15
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III -
16
c. Peningkatan kapasitas jalan eksisting
Rencana peningkatan kapasitas jalan eksisting ini merupakan pelebaran jalan
sesuai kebutuhan akibat peningkatan volume lalu lintas dan/atau
sekurangkurangnya memenuhi ketentuan Ruang Milik Jalan atau Badan Jalan
Minimum sesuai UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun
2006 tentang Jalan. Adapun sejumlah ruas jalan yang harus ditingkatkan
kapasitasnya adalah sebagai berikut :
Jalan Raya Pajajaran, Jalan Raya Tajur, Jalan K.S. Tubun, Jalan CilendekSemplak,
Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie, Jalan Mayor Jenderal Ishak
Djuarsa, Jalan Ciomas, Jalan K.H. Abdullah bin Muhamad Nuh, Jalan
Pangeran Sogiri, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Jalan Parung Banteng,
Jalan Kayumanis-Cilebut, Jalan Cibeureum, Jalan Cikaret, Jalan Cipaku,
Jalan Warung Nangka, Jalan Tentara Pelajar Warung Legok, dan Jalan
Mandala Ciluar.
d. Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor (diatur lebih lanjut dalam rencana
rinci tata ruang).
e. Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki.
2. Sub sektor Sumber Daya Air
a. Rencana Pengembangan Sumber Daya Air terdiri dari :
1) Peningkatan pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu Sungai
Ciliwung dan Sungai Cisadane;
2) Peningkatan pengelolaan jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/
Kota yaitu Sungai Cipakancilan, Sungai Cibalok, Sungai Ciangke, Sungai Ciomas,
dan Sungai Cigede;
3) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota yaitu wilayah Sungai
Ciliwung-Cisadane;
4) Pemeliharaan jaringan irigasi di WP B, WP D, dan WP E;
5) Sistem pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, sumur resapan di
perumahan, pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedung Waringin, daerah
Kampung Kramat, daerah Pacilong, dan Kelurahan
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III -
17
Mekarwangi;
6) Konservasi jaringan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan/
pelestarian sumber air baku meliputi sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air,
pengelolaan kualitas air, serta pencegahan pencemaran air.
b. Rencana pengembangan sistem drainase terdiri dari :
1) Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase makro dan mikro.
2) Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan
pembangunan;
3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana drainase; dan
4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan
banjir terutama di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.
c. Mempertahankan lahan basah sawah irigasi teknis.
d. pembangunan kawasan perumahan tidak mengkonversi lahan pertanian irigasi teknis;
e. Perlindungan kawasan sempadan badan air.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-
2019 III - 18
B. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
NO. INDIKASI PROGRAM
DAMPAK
RUMUSAN
REKOMENDASI MITIGASI ALTERNATIF
1 2 3 4 5 6
1 Program pembangunan jalan
dan jembatan
- Meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan turunnya produksi pertanian
1 Meminimalkan
penggunaan lahan
pertanian dengan
pertimbangan total
manfaat dan dinamika
pembangunan khususnya
RTRW
1 Pembangunan jalan tidak sebidang/ Elevated
Pembangunan jalan dan
jembatan harus dilakukan
dengan:
2 Penyesuaian trase
jalan
1 Meminimalkan penggunaan
lahan pertanian produktif.
- Mengurangi daerah resapan air, sehingga dapat meningkatkan run off, dan menimbulkan banjir pada tempat-tempat tertentu,
2 Pemanfaatan area di
sekitar lokasi
pembangunan jalan dan
jembatan sebagai ruang
terbuka hijau (RTH)
mempertimbangkan
keselamatan, kelancaran
dan kenyamanan jalan
serta area tersebut
merupakan ruang milik
jalan.
2 Upaya peningkatan fungsi
resapan air melalui
penanaman pohon dan
pembuatan drainase di
koridor jalan..
- Mengurangi secara
signifikan
keanekaragaman hayati
3 Memperhatikan kesatuan
masyarakat secara sosial
agar tidak terpisah.
-
4
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-
2019 III - 19
Pemakaian material
berakibat pada
perubahan bentang
alam
3 Mengoptimalkan
penghijauan sepanjang
koridor jalan
Memperhatikan kesesuaian
dengan rencana tata ruang
(pengendalian).
NO. INDIKASI PROGRAM
DAMPAK
RUMUSAN
REKOMENDASI MITIGASI ALTERNATIF
1 2 3 4 5 6
- Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara.
4 Penggunaan material
yang bersumber dari
quary yang berizin
- Pemisahan komunitas karena penggusuran dan putusnya akses.
5 Sosialisasi yang tepat
pada masyarakat
- Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-
2019 III - 20
- Menimbulkan konflik social
2 Program
pemeliharaan/rehabilitasi
jalan dan jembatan
- Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material.
1 Mengoptimalkan
penghijauan sepanjang
koridor jalan.
1 Penggunaan
material kembali
(daurulang/recycle)
dengan penggunaan
cold milling
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan harus dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas melalui pengurangan dampak kebisingan, kemacetan, pencemaran, suhu dan memperlancar aliran air serta RTH
NO. INDIKASI PROGRAM
DAMPAK
RUMUSAN
REKOMENDASI MITIGASI ALTERNATIF
1 2 3 4 5 6
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-
2019 III - 21
-
-
-
Berkurang atau hilangnya tanaman jalur hijau.
Meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan
Peningkatan suhu di permukiman sekitar, contoh; dari aspal ke beton.
2
3
Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan.
Penggunaan material ramah lingkungan dan berasal dari quary berizin
3 Program pembangunan
prasarana pedestrian dan
jalur pesepeda
- Berpotensi mengurangi
Jalur Hijau
1 Mengoptimalkan ruang milik jalan yang ada dengan mengupayakan untuk tidak mengurangi jalur hijau (RTH) existing.
1 Pemanfaatan bagian
ruang milik/manfaat
jalan existing dengan
pemarkaan dan
penggunaan kerb
Memprioritaskan pada ruas jalan
utama yang potensial dan juga
dapat berfungsi sebagai fasilitas
integrasi moda
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-
2019 III - 22
NO. INDIKASI PROGRAM
DAMPAK
RUMUSAN
REKOMENDASI MITIGASI ALTERNATIF
1 2 3 4 5 6
-
-
Mengurangi daerah resapan air, sehingga dapat meningkatkan run off, dan menimbulkan banjir pada tempat-tempat tertentu.
Berpotensi konflik sosial
2
3
Memaksimalkan potensi jalur hijau/rth dalam rumija
Sosialisai, edukasi dan keterbukaan informasi pada masyarakat.
4
Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
-
-
Perubahan sistim tata alir.
Penurunan Kuantitas dan kualitas air dan tanah
1
2
Penggunaan material yang ramah lingkungan
Menjaga kesetimbangan
air tanah dan air
permukaan
1
Revitalisasi Irigasi existing
Diprioritaskan pada kawasan pertanian produktif
- Terganggunya budidaya perikanan
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-
2019 III - 23
5 Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
- Berkurangnya fungsi
lahan budidaya
1 Pengunaan lahan
berdasarkan kebutuhan,
kapasitas dan
ketersediaan ruang yang
optimum
1 Pembangunan
danau/ kolam
retensi secara
tersebar pada
daerah/ kawasan tak
bernilai ekonomi
Diproritaskan pada kebutuhan
penanganan banjir
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 24
NO. INDIKASI PROGRAM
DAMPAK
RUMUSAN
REKOMENDASI MITIGASI ALTERNATIF
1 2 3 4 5 6
6 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
- Meningkatnya
infrastruktur layanan
air bersih
1 Penggunaan material
yang ramah lingkungan
1 Penyediaan infrastruktur operasional layanan air bersih (meliputi bangunan intake, bangunan pengolahan, transmisi air baku, reservoar, dan pipa distribusi)
Diprioritaskan pada daerah yang
belum dijangkau layanan PDAM
2 Menjaga kesetimbangan
air tanah dan air
permukaan
- Meningkatnya layanan
sistem jaringan dan
pengelolaan air limbah.
3 Penggunaan material
yang ramah lingkungan
2 Penyediaan layanan
sistem jaringan dan
pengolahan air
limbah skala
komunitas/kawasan
/kota.
Menambah jumlah sambungan
rumah tangga yang terhubung
pada sistem jaringan dan
pengolahan air limbah skala
komunitas/ kawasan/ kota 4 Mengendalikan
pencemaran air permukaan dari limbah domestik.
1 Program Perencanaan Tata
Ruang
- Mengurangi alih fungsi
lahan
1 Penataan melalui
Peraturan Daerah
(PERDA/ PERWALI)
1 Penyediaan
informasi penataan
ruang
Seluruh kawasan di Kota Bogor
sesuai pembagian zonasi.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 25
2 Program Pemanfaatan Ruang -
Mengurangi
ketidaksesuaian tata
ruang
1 Konsistensi kesesuaian
Rencana Detil Tata
Ruang terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah
1 Penyediaan
Rekomendasi Ijin
Pemanfaatan
Penggunaan Tanah
1 Seluruh kawasan di Kota
Bogor sesuai pembagian
zonasi.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 26
C. Rencana Induk Sektoral Lainnya
C.1. Rencana Induk Transportasi
Rencana pengembangan Moda Angkutan Umum Massal ber-basis BRT (Bus
Rapid Transit).
Salah satu kebijakan dalam penataan, peningkatan dan pengembangan
transportasi Kota Bogor adalah keberpihakan pada peningkatan kualitas
pelayanan angkutan umum yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan
penerapan moda angkutan umum massal berbasis bus (Bus Rapid Transit)
dimana hingga saat ini telah operasional 3 koridor dan selanjutnya akan terus
dikembangkan menjadi 7 koridor.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 27
Untuk mendukung kebijakan transportasi tersebut maka diperlukan
peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana jalan yang layak, memadai dan
mendukung terhadap moda transportasi bus tersebut.
Rencana pengembangan prasarana Pedestrian dan Non Motorize Transport
(NMT)
Untuk mendukung rencana dengan pengembangan moda tersebut juga
dikembangkan prasarana pedestrian dan NMT untuk dapat terintegrasi dengan
utilisasi moda tersebut sehingga perlu dikembangkan infrastruktur prasarana
pedestrian dan NMT pada koridor-koridor tersebut.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 28
Rencana Integrasi Antar Moda
Pengintegrasian Moda Transportasi Jalan Raya dan Kereta Api.
Konsep Penataan Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 29
C.2. Rencana Induk Drainase
Rencana penanganan kawasan banjir dan genangan
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 30
Berdasarkan hasil identifikasi dalam dokumen Masterplan Drainase Kota Bogor
terdapat 3 (tiga) lokasi yang hingga tahun 2014 ini menjadi lokasi rawan banjir yaitu
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 31
: kayumanis, sekitar kawasan simpang Jl. Abdullah Bin Nuh – Jl. Soleh Iskandar
dan sekitar kawasan Kp. Keramat Ciluar.
Dalam upaya penanganan banjir dan genangan tersebut arahan kebijakan teknis yang
direkomendasikan adalah sebagai berikut :
a. Pembangunan Kolam Retensi
b. Peningkatan Kapasitas Saluran dan Sungai
c. Perlindungan Irigasi
d. Penataan Drainase
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk pra
musrembang, RPJMD, Focus Group Discussion (FGD) stakeholders, dan masukan Renstra
(SKPD) dapat teridentifikasi beberapa isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan Kota
Bogor, antara lain :
Isu-isu strategis :
1. Jabodetabek Greater Area
Kondisi wilayah administrasi Kota Bogor sangat dipengaruhi secara langsung dengan
wilayah disekitarnya dan potensi dampak serta kebijakan pembangunannya antara lain
yang menjadi isu penting adalah posisi Kota Bogor dalam sistim transportasi
Jabodetabek dan juga dalam pengelolaan sumber daya air DAS Ciliwung-
Cisadane.Terkait isu strategis tersebut tentu penyelenggaraan infrastrukturnya harus
memiliki sinergitas dan terintegrasi agar diperoleh penyelenggaraan yang efektif dan
efisien.
2. Aksesibilitas
Aksesibiltas merupakan salah satu komponen penting daya saing dan dayatarik sebuah
kota yang berorientasi kepada jasa dan perdagangan. Tanpa akses yang
memadaiwilayah tersebut akan kehilangan pamor dan ditinggalkan para pelaku jasa.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 32
Aksesibilitas ini lebih terasa dibutuhkan pada daerah yang belum berkembangdan
terisolasi. Pembukaan daerah dengan memberi akses yang besar akan membawa
dampak ikutan yang besar dan cepat pada sektor pertumbuhanekonomi setempat.
3. Tingkat Pelayanan Jalan& Kualitas Infrastruktur
Besarnya akses ke suatu tempat tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik
akan mendorong penurunan nilai ekonomis jalan tersebut.Manajemen lalulintas dari
aspek pengoptimalan kapasitas jalan harus terusditingkatkan, sementara dari aspek
struktur perkerasan, pola pemeliharaan jalan harus ditingkatkan untuk menghasilkan
kualitas struktur yang baik dan umurstruktur yang layak.
4. Cuaca Extreme & Perubahan Iklim
Kondisi cuaca extreme dan perubahan iklim yang saat ini terjadi sangat mempengaruhi
kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor, dimana
banjir dan genangan menjadi lebih sering terjadi serta dampak kerusakan infrastruktur
yang lebih cepat dan lebih besar.
5. Penyelenggarasan Antisipatif, Partisipatif dan Terintegrasi
Penyelenggaraan infrastruktur meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian harus mampu mengantisipasi berbagai aspek baik pertumbuhan
penduduk, daya dukung lingkungan dan juga pertumbuhan ekonomi dimana
melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat juga privat dan hal tersebut juga
memiliki keterkaitan dengan pembangunan sektor lainnya.
6. Nilai tambah
Infrastruktrur sebagai bagian nilai tambah estetis dan sosial juga nilai tambah
perekonomian dewasa ini infrastruktur juga menjadi ikon dari sebuah kota selain
sebagai salah satu pemicu tujuan wisata tetapi juga utilisasi untuk meningkatkan
produktivitas Kota, sehingga harus memiliki keterpaduan dalam konsep urban design
ruang kota.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 33
7. Procurement dan Dunia Usaha Jasa Konstruksi
Proses pengadaan yang masih terlalu mengutamakan proses administratif dari pada
prestasi teknis, hal ini sangat berkaitan dengan upaya mendorong dunia usaha jasa
konstruksi yang lebih kompetitif sehingga perlu penyelarasan antara proses
procurement dan pembinaan serta pengembangan dunia usaha jasa konstruksi yang
sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan pembangunan Infrastruktur ke-Bina
Margaan dan infrastruktur Sumber Daya Air.
8. Kepastian hukum
Peraturan perundang-undangan dan sejumlah regulasi masih dirasakan kurang memadai
dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan jembatan serta sumber daya air terutama yang
berkaitan dengan dengan sector lainnya.
9. Penataan Ruang
Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus
dibenahi. Aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat
hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan zoning regulation belum
sepenuhnya dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih fungsi lahan dan
ketidaksesuaian peruntukan ruang. Oleh karena itu, perlu disusun Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen yang lebih rinci seperti
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk menunjang pengembangan
kawasan-kawasan yang diprioritaskan atau kawasan strategis. Dokumen RTBL tersebut
dapat dijadikan sebagai acuan di dalam perencanaan pembangunan prasarana dan sarana
dasar (PSD) kawasan.
10. Sanitasi Lingkungan
Saat ini kondisi sanitasi lingkungan akan ditingkatkan melalui penambahan prasarana
sarana lingkungan permukiman seperti pada kawasan padat penduduk. Kondisi ini akan
berindikasi terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 III - 34
11. Kualitas Lingkungan Permukiman dan Permukiman Kota
Dari sisi prasarana penunjang permukiman sehat masih diperlukan peningkatan
ketersediannya seperti jalan lingkungan dan minimnya akses terhadap ruang public.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 IV - 56
Visi merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh suatu organisasi untuk mencapai cita-cita
yang diinginkan. Dalam konteks ini, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah Kota Bogor
untuk bidang lingkungan hidup adalah mewujudkan lingkungan hidup Kota Bogor yang bisa
mendukung terwujudnya visi Kota Bogor yaitu “Menjadikan Bogor Sebagai Kota Yang
Nyaman, Beriman dan Transparan”.
Penetapan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Kota Bogor dilakukan
dengan memperhatikan isu lingkungan strategis yang saat ini dihadapi oleh Kota Bogor; visi,
misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kota Bogor yang dinyatakan dalam RPJMD Kota
Bogor 2015-2019; serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bogor sebagai mana telah diuraikan pada Bab 2 dan Bab 3. Visi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
BAB
4
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 IV - 57
Infrastruktur Jalan Jembatan, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pemukiman yang
layak”.
Visi tersebut mengandung makna bahwa :
Layak = 1. Sesuai dengan standar peraturan
2. Mendukung kebutuhan utilisasi
Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Kota Bogor yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang
ingin dicapai.
Misi, merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi yang
telah ditetapkan, dan dengan tetap memperhatikan isu lingkungan strategis, serta tantangan ke
depan, ditetapkan 2 (dua) misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor
sebagai berikut :
1. Mewujudkan infrastruktur perkotaan dan tata ruang yang berkualitas.
2. Mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dan bersih (Good
Governance and Clean Government) serta layanan publik yang berkualitas berbasis
teknologi informasi.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Bogor
Ke-dua Misi tersebut masing-masing memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini
ditetapkan dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang terkandung dalam RPJMD
Kota Bogor khususnya pada aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan disesuaikan
dengan tugas pokok dam fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor dan
isu-isu strategsi.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 IV - 58
perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan
Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor
kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.
Perumusan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2017-2019
sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
A. Misi Pertama : Mewujudkan infrastruktur perkotaan, permukiman dan tata ruang yang
berkualitas.
Tujuan :
1. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
Indikator Tujuan :
1.1. Persentase jalan dan jembatan yang berkondisi mantap.
Sasaran:
1.1.1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota.
Indikator Sasaran:
Persentase peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kota:
a). Tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap.
b). Konektivitas wilayah Kota.
1.2. Persentase saluran/ sungai berkondisi baik.
Sasaran:
1.2.1. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Indikator Sasaran:
Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik
1.3. Persentase jumlah layanan informasi jasa konstruksi.
Sasaran:
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bogor Tahun 2015-2019 IV - 59
1.3.1 Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi
Indikator Sasaran:
Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kota
pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
2. Meningkatnya infrastruktur permukiman yang berkualitas.
Indikator Tujuan :
2.1. Persentase cakupan penduduk yang terlayani air minum bersih.
Sasaran:
2.1.1. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan.
Indikator Sasaran:
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
2.2. Persentase cakupan penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V - 81
Kota Bogor Tahun 2015-2019
Program
Indikator Kinerja
Program
Cara
perhitungan Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal (2016)
Renstra
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No Tujuan
SASARAN Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3 Jumlah jembatan jalan
lingkungan
yang terbangun (unit)
Jumlah jembatan
jalan
lingkungan yang
terbangun (unit)
17 6 6
6 6
6 47
4 Panjang saluran pembuangan air hujan
perumahan
berkondisi
baik (m2)
Panjang saluran
pembuangan air hujan
perumahan
berkondisi
baik (m2)
767.400 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
0 867.40
3 Meningkatkan
kualitas
penataan ruang
1. Meningkatnya
ketersediaan
informasi
penataan ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
1 Tingkat
ketersediaan
dokumen
perencanaan
tata ruang
Jumlah
peraturan
tata rencana
tata ruang
yang telah
tersedia
dibagi
jumlah
seluruh
pengaturan
perencanaan
tata ruang
yang
dibutuhkan
X 100 %
20 2.350 40 2.700 50 2.250 75 2.750 100 2.250 100
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V - 82
Kota Bogor Tahun 2015-2019
TUJUAN SASARAN
Program
Indikator Kinerja
Program
Cara
perhitungan Kinerja
Program
Indikator Kinerja
Awal (2016)
Renstra
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No Tujuan SASARAN Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang
1 Rasio
keterlibatan
masyarakat
dalam proses
perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian
tata ruang
Rasio
keterlibatan
masyarakat
dalam proses
perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian
tata ruang
1:10.000 1:9.000
1:8.000 1:7.000
1:6.000 1:6.000
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V - 83
Kota Bogor Tahun 2015-2019
Program Pemanfaatan Ruang
1 Prosentase
ketercapaian
target indikasi
program
rencana tata
ruang
Jumlah target
indikasi
program rencana tata
ruang yang tercapai
sampai
dengan tahun ke-I dibagi
jumlah seluruh
indikasi
program rencana tata
ruang sampai
dengan tahun ke-1 X 100 %
20 40
60 80
90 90
TUJUAN SASARAN
Program
Indikator Kinerja
Program
Cara
perhitungan Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal (2016)
Renstra
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No Tujuan SASARAN Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Misi II: Mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
Meningkatkan tata kelola Dinas yang baik
dan bersih serta
layanan publik
1. Meningkatnya akuntabilitas Dinas dan Kualitas
Peningkatan
dan Pengembangan sistem
Pelaporan
1 Penilaian AKIP Dinas
Hasil
Penilaian oleh
Kemenpan RB
NA 80 81
82 83
84 84
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V - 84
Kota Bogor Tahun 2015-2019
1
yang
berkualitas
berbasis
teknologi
informasi
Layanan Publik
Capaian Kinerja dan
Keuangan
2 Persentase
temuan BPK
yang
ditindaklanjut
i
Jumlah temuan
BPK, Inspektorat Propinsi dan
Inspektorat yang
ditindaklanju ti dibagi total jumlah
temuan
BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat X 100%
100 100
100
100
100
100
100
TUJUAN
SASARAN
Program
Indikator Kinerja
Program
Cara
perhitungan Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal (2016)
Renstra
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No Tujuan
SASARAN Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3 Indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
kinerja
perangkat
daerah
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2,5 2,65 3,2
3,3 3,4
3,5 3,5
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V - 85
Kota Bogor Tahun 2015-2019
2.
Meningkatnya profesionalisme
aparatur Dinas
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1 Prosentase
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia dibagi
jumlah sarana
prasarana
pada RKBMD X 100%
NA 70 75
80 85
90 90
2 Prosentase
sarana dan
Prasarana
yang
berkondisi
baik
Jumlah sarana
prasarana yang
berkondisi baik dibagi
jumlah
seluruh sarana
prasarana
yang tersedia X 100%
NA 85 85
90 95
100 100
TUJUAN
SASARAN
Program
Indikator Kinerja
Program
Cara
perhitungan Kinerja Program
Indikator Kinerja
Awal (2016)
Renstra
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No Tujuan
SASARAN Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja Pada
akhir Periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V - 86
Kota Bogor Tahun 2015-2019
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Prosentase pemenuhan
kebutuhan
operasional Dinas
Jumlah kebutuhan
operasional
Dinas yang tersedia
dibagi jumlah
kebutuhan
operasional Dinas yang
direncanakan X 100%
NA 70 75
80 85
90 90
3.
Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi
Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
1 Jumlah sistem
terupdate Jumlah
sistem
terupdate
2 0 1 1.000 1
2 2 1.200 2
Program
Pembangunan dan Pengelolaan Sistim Informasi / Data Base Sumber Daya Air
1 Jumlah sistem
data SDA Jumlah
sistem data SDA
2 0 1 1.000 1
1 1.200 2 2
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VI - 80
Kota Bogor Tahun 2015-2019
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BOGOR YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
mas ukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 6.1 berikut :
BAB
6
SASARAN
PROGRAM BIDANG
PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR
SASARAN SAT
. CARA PERHITUNGAN KONDISI
AWAL KONDISI
AKHIR JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8
MISI I. Mewujudkan infrastruktur perkotaan dan tata ruang yang berkualitas
1. Meningkatnya kualitas layanan
jalan Kota
Persentase
peningkatan
kualitas dan
konektivitas
jalan kota:
% 88.5 Pembangunan Jalan dan
Jembatan Bidang Pembangunan
Kebinamargaan
dan Bidang
Pemeliharaan
a. Tingkat
kondisi jalan
kota yang
berkondisi
mantap
% Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh
nilai IRI dapat dilakukan menggunakan: 1.
Alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer); 2.
Metode visual dengan cara menaksir nilai
Road Condition Index (RCI) yang kemudian
dikonversikan ke nilai International
Roughness Index ( IRI) yang dilakukan pada
kondisi tertentu )*
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kebinamargaan
b. Konektivitas
wilayah Kota
Realisasi jumlah jalan tembus yang terbangun
dibagi target jumlah pembangunan jalan tembus dalam RTRW X 100 %
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan
Pesepeda Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 89
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VI - 81
Kota Bogor Tahun 2015-2019
SASARAN
PROGRAM BIDANG
PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR
SASARAN SAT
. CARA PERHITUNGAN KONDISI
AWAL KONDISI
AKHIR JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 2. Meningkatnya
keberlanjutan
dan ketersediaan air untuk
memenuhi
kebutuhan masyarakat
1. Persentase
saluran/sung
ai yang
berkondisi baik
%
Jumlah panjang saluran/ sungai yang
berkondisi baik dibagi jumlah seluruh panjang saluran/ sungai x 100 %
48.48
52.65
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Bidang Sumber
Daya Air
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 90
3. Meningkatnya
ketersediaan
informasi jasa
konstruksi
1. persentase
tersedianya
7 (tujuh)
layanan
informasi
jasa
konstruksi Tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
% Jumlah layanan informasi jasa konstruksi
yang ada dibagi jumlah layanan informasi
jasa konstruksi yang wajib ada X 100 %
100 Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Kontruksi
Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur
SASARAN
PROGRAM BIDANG
PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR
SASARAN SAT
. CARA PERHITUNGAN KONDISI
AWAL KONDISI
AKHIR JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 4. Meningkatnya
kualitas layanan
air minum
permukiman
perkotaan
1. persentase
penduduk
yang mendapatka n akses air minum yang
aman
% - survey; - kuesioner; dll.
NA 97.3 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air minum
dan Air limbah
Bidang Sumber
Daya Air
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91
5. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah)
permukiman
perkotaan
1. persentase
penduduk
yang
terlayani
sistem air
limbah yang
memadai
% - survey; - kuesioner; dll.
66.80 67.56 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air minum
dan Air limbah
Bidang Sumber Daya Air dan UPTD Pengelolaan Air Limbah
6. Meningkatnya kualitas
lingkungan
pemukiman
yang aman dan
nyaman
1. Persentase
Jalan
lingkungan
yang
berkondisi
baik
% 46.02 88.01 Program Lingkungan
Sehat Perumahan Bidang Infrastruktur Pemukiman
SASARAN
PROGRAM BIDANG
PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR
SASARAN SAT
. CARA PERHITUNGAN KONDISI
AWAL KONDISI
AKHIR JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92
7. Meningkatnya
ketersediaan
informasi penataan ruang
1. Persentase
tersedianya
informasi mengenai
tata ruang
beserta
rencana
rincinya
melalui peta
analog dan
peta digital
%
Survey
100
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Peningkatan
Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang
Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur
2 Konsistensi
antara
rencana tata
ruang dan
pemanfaatan
ruang
% Survey 90 Program Pemanfaatan
Ruang Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur
Misi II: Mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta layanan publik yang
berkualitas berbasis teknologi informasi
1. Meningkatnya akuntabilitas Dinas dan Kualitas Layanan Publik
1 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja
Penilaian AKIP Dinas PUPR CC A Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sekretariat
SASARAN
PROGRAM BIDANG
PENANGGUNG
SASARAN INDIKATOR
SASARAN SAT
. CARA PERHITUNGAN KONDISI
AWAL KONDISI
AKHIR JAWAB
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93
1 2 3 4 5 6 7 8 2. Meningkatnya
profesionalisme aparatur Dinas
2 Prosentase
ketersediaan
sarana dan prasarana Dinas PUPR
%
Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi
jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan X 100%
NA
100
Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur Sekretariat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Sekretariat
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi
1 Persentase
ketersediaan
sistem
informasi
%
Persentase jumlah sistem informasi yang
terbangun/ jumlah sistem informasi yang seharusnya ada X 100
100
Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur
Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sistim Informasi / Data Base Sumber Daya Air
Bidang Sumber
Daya Air
KAIDAH PELAKSANAAN
7
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Revisi
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor ini
merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode 2017 – 2019, mengikuti periode
berlakunya Revisi RPJMD Kota Bogor 2017 – 2019.
Renstra DPUPR Kota Bogor ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan
Perencanaan, Kooredinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan,
memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Renstra DPUPR merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang yang merupakan rencana tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bogor selama periode lima tahun, 2015-2019.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor diterbitkan melalui surat
keputusan Walikota Bogor dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan
evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan
bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana
tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota serta secara
moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor.
Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VII - 86