BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangrepository.podomorouniversity.ac.id/334/8/BAB I -SKRIPSI... · 2021. 1. 9. · Dalam hal kepailitan, terdapat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran

Universitas Agung Podomoro 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika Indonesia telah merdeka, seluruh peraturan-peraturan dari zaman Hindia

Belanda tetap berlaku, kecuali apabila telah diuji bertentangan dengan nilai-nilai

yang terdapat dalam Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945,

maka setelah proklamasi kemerdekaan Faillissementsverordening dibahasa

Indonesiakan menjadi “Peraturan Kepailitan”. 1 Pada tahun 1947 pemerintah

Belanda di Jakarta telah menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947

(Noodsregeling Faillissementen 1947) dengan tujuan untuk memberikan dasar

hukum untuk hapusnya putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya negara

Jepang. Sehingga setelah selesainya penghapusan putusan pailit dari zaman

Jepang, maka Peraturan Darurat Kepailitan 1947 sudah tidak berlaku lagi.2

Sepanjang tahun 1947 sampai dengan 1998, peraturan Fallissementsverordening

yang terlampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sangat

sedikit digunakan dalam praktik kepailitan di Indonesia dikarenakan peraturan

tersebut kurang dikenal di masyarakat, pengusaha di Indonesia dari kelas

menengah dan kecil tidak banyak melakukan transaksi-transaksi besar dan

masyarakat meragukan kemampuan pengadilan untuk bersikap objektif dan tidak

memihak. Faktor inilah yang menyebabkan kurangnya eksistensi peraturan

kepailitan di Indonesia pada waktu itu.3

Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, banyak debitor yang tidak

sanggup membayar utang kepada kreditur asing. Sehingga IMF (International

Monetary Fund) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengganti dan

1 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cet. 5 (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2012) hlm. 20-21 2 Ibid,. hlm. 21 3 Ibid,. hlm 21-22

Universitas Agung Podomoro 2

mengubah peraturan kepailitan yang sudah ada dari zaman Belanda. Hasil dari

desakan IMF tersebut yang menghasilkan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang

perubahan atas peraturan Kepailitan yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1998

oleh pemerintah, dan pada tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998

tentang perubahan peraturan kepailitan ditetapkan menjadi UU No.4 Tahun 1998.4

Setelah UU No. 4 Tahun 1998 diundangkan, terdapat kesepakatan antara

pemerintah dan DPR yakni akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang

baru. Namun karena adanya alasan-alasan serta hambatan yang terjadi membuat

RUU tersebut tertunda penyelesaiannya. Pada akhirnya setelah diatasi hambatan-

hambatan yang terjadi pemerintahpun berhasil menyusun RUU yang dibahas

dengan DPR, kemudian diundangkan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari sudut pandangan bisnis, kepailitan atau disebut kebangkrutan merupakan

suatu keadaan ekonomi yang memburuk pada suatu perusahaan yang berakibat

rendahnya produktivitas perusahaan untuk jangka panjang yang pada akhirnya

perusahaan tersebut menjadikan hilangnya sumber daya maupun dana yang

dimiliki oleh perusahaan yang menjadikannya bangkrut. 5 Kepailitan sendiri

mempunyai dampak yang sangat mendalam kepada debitor, kreditor dan pihak-

pihak yang berurusan dengan debitor6, dampak tersebut dirasakan setelah adanya

putusan dari pengadilan niaga yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pihak-pihak yang dapat dinyatakan

pailit yakni debitor (badan hukum), bank, perusahaan efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang

4 Ibid,. hlm 23-24 5 Adriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Asas Kepastian Hukum, cet. 1 (Bandung : P.T. Alumni, 2012) hlm. 127. 6 Brian A. Blum, bankruptcy and Debtor/Creditor Sixth Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2014, hlm. 85 dalam Adriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, cet. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2012)

Universitas Agung Podomoro 3

bergerak di bidang kepentingan publik. Pemohon yang dapat mengajukan pailit

pun beragam tergantung dari pihak mana yang ingin dipailitkan seperti:

1. Debitor dapat mempailitkan sendiri atau dapat dipailitkan oleh satu atau lebih

kreditornya.

2. Jaksa dapat mengajukan permohonan pailit apabila ada kepentingan umum.

3. Dalam hal debitor adalah bank, maka pemohon pailit adalah Bank Indonesia.

4. Bapepam mengajukan pailit terhadap perusahaan efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5. Menteri keuangan mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara

yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dalam hal kepailitan, terdapat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang dapat diajukan sekaligus dengan menawarkan rencana perdamaian debitor

kepada kreditor. Dalam hal pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang

diatur pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan Penundaan Pembayaran Utang. Proses ini digunakan untuk menunda

kewajiban membayar utang debitor kepada kreditor dengan mengajukan rencana

perdamaian, namun proses ini harus disetujui oleh kreditor itu sendiri.

Pada akhir tahun 2018, terdapat perusahaan ternama yang pailit yakni PT

Sariwangi Agricultural Estate Agency yang telah dibangun sejak tahun 1962,

kantornya berada di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di

industri produksi teh yang berkembang menjadi produsen yang meliputi proses

blending serta pengemasan.7

Sariwangi memperkenalkan teh celup pada tahun 1973 dengan cara lebih

modern dalam menikmati teh yang berbeda dengan teh tubruk8, kesukesan ini

dilirik oleh Unilever dan secara resmi mengakuisisi produk dan merek teh celup

7 Bambang Priyo Jatmiko, Sariwangi si Pelopor Teh Celup di Indonesia yang Berakhir Tragis “https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/18/060810426/sariwangi-si-pelopor-teh-celup-di-indonesia-yang-berakhir-tragis" diakses 24 Oktober 2018 8Halaman Beranda website Sariwangi “https://www.tehsariwangi.com" diakses 24 Oktober 2018

Universitas Agung Podomoro 4

Sariwangi pada tahun 1989, setelah diakuisisi PT Sariwangi Agricultural Estate

Agency menjalankan bisnisnya dalam bidang trading, produksi dan pengemasan

teh hingga beberapa tahun yang lalu PT Sariwangi Agricultural Estate Agency

dapat menyentuh 46.000 ton pertahun, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency

juga memberikan suplai teh dalam kantong hingga 8 juta kantong pertahun.

Namun sejak tahun 2015 PT Sariwangi Agricultural Estate Agency bersama

perusahaan afiliasinya menghadapi utang sebesar 1,5 triliun rupiah kepada

kreditor-kreditor, salah satu penyebab terjadinya utang ini dikarenakan kegagalan

investasi yang bertujuan meningkatkan produksi perkebunan teh. Perusahaan teh

ini bertujuan mengembangkan teknologi penyiraman air namun hasilnya tidak

sesuai dengan yang diharapkan oleh Sariwangi 9 , pada tahun itu juga (2015)

Sariwangi mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan

Perjanjian Perdamaian .

Pada tahun 2018 Sariwangi juga tidak mampu membayar utangnya, sehingga

pada 16 Oktober 2018 PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan perusahaan

afiliasinya dinyatakan pailit dengan keluarnya putusan dari pengadilan niaga

Jakarta Pusat dengan mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari PT

Bank ICBC yang memiliki piutang sebesar 322.759.699.562 (tiga ratus dua puluh

dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh

sembilan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah) terhadap PT Sariwangi

Agricultural Estate Agency dan perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan

Indorub Sumber Wadung, karena terbuktinya telah lalai dalam perjanjian

Homologasi dengan ini PT Sariwangi dan perusahaan afiliasinya resmi

menyandang status pailit10.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai proses penundaan kewajiban pembayaran utang dengan

9 Bambang Priyo Jatmiko, Sariwangi si Pelopor Teh Celup di Indonesia yang Berakhir Tragis “https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/18/060810426/sariwangi-si-pelopor-teh-celup-di-indonesia-yang-berakhir-tragis" diakses 24 Oktober 2018 10 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.putusan nomor. 06/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor : 38/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Universitas Agung Podomoro 5

mengambil judul “PEMBATALAN HOMOLOGASI (studi kasus terhadap

putusan nomor : 06/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo

Nomor : 38/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ditemukanlah rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaturan proses pembatalan homologasi menurut Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang ?

2. Apakah proses pembatalan homologasi, yang dialami oleh PT Sariwangi

Agriculture Estate Agency dalam putusan nomor: 06/Pdt. Sus-Pembatalan

Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor : 38/Pdt. Sus-

PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.) sesuai menurut Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Pembatalan

Homologasi PT Sariawangi Agricultural Estate Agency dan mengetahui upaya

hukum dari pembatalan perdamaian yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang

Universitas Agung Podomoro 6

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat pembatalan perdamaian

menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya

dalam bidang hukum bisnis. Penelitian ini juga digunakan untuk dapat

dikembangkan oleh peneliti yang ingin meneliti studi kasus serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan

mengenai praktik kepailitan yang sebenarnya terjadi, seperti Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang kemudian diajukan dengan

perjanjian perdamaian atau perjanjian Homologasi serta mengetahui dampak-

dampak dari adanya pembatalan perjanjian perdamaian atau perjanjian

Homologasi tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, penulis mengemukakan teori dan konsep yang

digunakan dalam penelitian ini guna membantu penulis dalam menyelesaiakan

penelitian ini.

1.5.1. Teori

Penulis dalam skripsi ini yang membahas pembatalan perjanjian

perdamaian, menggunakan teori hukum alam (natural law) untuk

menganalisis prinsip kebebasan berkontrak dan menggunakan konsep

Pareto efficient. Teori Hukum alam memiliki arti yang berbeda-beda

menurut masing-masing pakar maupun filosof yang menganut aliran teori

hukum alam ini, biasanya para pakar dan filosof mempunyai pandangan

Universitas Agung Podomoro 7

masing-masing yang artinya hukum alam itu menganggap ada kaidah

yang sifatnya universal11. Hukum alam mungkin sudah tidak mungkin

lagi digunakan untuk saat ini namun hukum alam ini sudah

menyumbangkan sesuatu untuk kehidupan hukum kita saat ini seperti

kevalidan hukum Internasional yang dapat ditegakkan12.

Hukum Alam dapat dibedakan menjadi Substansi dan Metode,

Substansi yakni hukum alam memuat kaidah dan hukum alam juga

menciptakan sejumlah aturan-aturan yang diterbitkan atau dilahirkan dari

asas-asas yang absolut sifatnya yang dapat kita kenal saat ini sebagai

“Hak Asasi Manusia”.Sedangkan Metode adalah suatu usaha dalam

menciptakan atau membentuk aturan-aturan untuk dapat menghadapi

keadaan yang berubah-ubah ataupun berbeda-beda yang tidak

mengandung kaidah namun mengajarkan bagaimana membuat aturan

yang baik13.

Dari uraian diatas mengenai Hukum Alam, kita dapat mendapat

gambaran umum mengenai Hukum Alam dengan membaca mengenai

pendapat yang dikemukakan oleh Dias mengenai Hukum Alam yakni:

suatu ideal yang menuntut perkembangan hukum serta pelaksanaan

hukum, dasar hukum yang sifatnya moral bertujuan untuk menjaga agar

tidak terjadinya pemisahan antara “yang ada sekarang” dengan “yang

seharusnya”, suatu metode yang bertujuan untuk menemukan hukum

yang lebih sempurna, isi hukum yang lebih sempurna dapat disimpulkan

menggunakan akal dan kondisi yang ada dengan adanya hukum 14 .

Pemikiran Hukum Alam memiliki khas yakni tidak dapat dipisahkannya

antara hukum dan moral, pada umumnya para penganut hukum alam

11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Cet 1 (Jakarta: Chandra Pratama, 1996) hlm. 268 12 Ibid., hlm. 271-272 13 Ibid., hlm. 272 14 Ibid., hlm. 274

Universitas Agung Podomoro 8

berpendapat bahwa hukum dan moral sebagai cerminan dan pengaturan

secara internal maupun eksternal dari kehidupan sesama manusia15.

Prinsip kebebasan berkontrak muncul bersama-sama dengan aliran

ekonomi klasik, kedua prinsip ini saling mendukung dan bersumber pada

teori hukum alam (natural law). kedua prinsip ini memiliki pendapat

bahwa kebanyakan orang-orang mengakui keperluan merekalah yang

terpenting dan bagaimana cara tercapainya kepentingan itu. Kemampuan

ini didapatkan manusia oleh akalnya. Menurut teori hukum alam (natural

law) setiap orang wajib diberikan kebebasan untuk menentukan

langkahnya sendiri guna mencapai kesejahteraan. Apabila seorang dapat

mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan kumpulan

dari perseorangan tersebut juga ikut sejahtera, dan untuk memperoleh

kesejahteraan tersebut seseorang harus mempunyai kebebasan dalam

persaingan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Dalam

perkembangannya, prinsip kebebasan berkontrak hanya dapat dicapai

apabila kedua pihak memiliki kekuatan yang sama (bargaining position).

Namun karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah kekuatan

(bargaining power) yang tidak seimbang, maka negara ikut campur tangan

untuk melindungi yang lemah. Sehingga ketika ada pihak yang

mempunyai kekuatan yang tidak sama, maka pihak yang mempunyai

kekuatan lebih kuat tidak bisa menekan pihak yang lebih lemah dengan

semena-mena.16

Pareto efficient dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, Pareto efficient

pada dasarnya adalah tercapainya kepuasan seseorang17, menurut Vilfredo

Pareto suatu kejadian yang dapat dikatakan efisien jika para pihak

menjadi lebih baik atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pareto

15 Ibid,. hlm. 274-275 16 Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”, (Desertasi Universitas Indonesia, 1993), hlm. 14-15 17 Fajar Sugianto, Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 37

Universitas Agung Podomoro 9

efficient dibangun dengan 2 konsep yakni superiority dan optimality.

Pareto superiority adalah keadaan ekonomi pertukarannya dilakukan

untuk memberikan dampak keuntungan kepada seseorang dan tidak

merugikan seorangpun. Apabila pertukaran tersebut tidak tercapai, maka

situasinya menjadi Pareto Optimality yakni keadaan ekonomi yang tidak

memberikan seorangpun menjadi lebih baik tanpa adanya kerugian atau

menjadikan seseorang mengalami kerugian.18

1.5.2. Konsepsi

Konsepsi adalah Pengembangan image untuk menerjemahkan suatu

idea atau gagasan yang biasanya berbentuk kata dan konsepsi dapat

diartikan sebagai cara untuk menerjemahkan sesuatu yang tidak konkrit

menjadi sesuatu yang konkrit yang disebut dengan definisi operasional.19

berikut beberapa definisi operasional yang digunakan oleh penulis :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda) :

1. Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam

hal utang-utangnya) kepada si piutang.

2. Kreditor adalah yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih

3. Debitor adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau

lembaga lain.

4. Kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit

dan sebagainya.

18 Ibid., hlm. 38 19Sutan Remy (Desertasi), Op. Cit., hlm. 18-19

Universitas Agung Podomoro 10

5. Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban

membayar kembali apa yang sudah diterima.

6. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara;

mahkamah.

7. Hari adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi (yaitu satu edaran bumi

pada sumbunya, 24 jam)

8. Tenggang waktu adalah batas waktu (tentang perjanjian, ancaman, dan

sebagainya)

9. Perjanjian perdamaian/Homologasi adalah pengesahan oleh hakim atas

persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan

Menurut Para Ahli:

1. Menurut Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. perjanjian

Perdamaian adalah suatu perjanjian sehingga melahirkan perikatan

seperti dalam Pasal 1233 KUHPerdata, dengan dibuatnya perjanjian

perdamaian yang mengikat maka isi perjanjian tersebut terdapat hak

dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang terikat.

Pihak-pihak perjanjian yang terdapat dalam pembahasan ini adalah

debitor dan kreditor, dan debitor harus melaksanakan perdamaian

yang telah disepakati serta disahkan, kreditor juga dapat menuntut

pelaksanaan perdamaian tersebut.

2. Menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. perjanjian

perdamaian atau perjanjian Homologasi adalah perdamaian yang

Universitas Agung Podomoro 11

terdapat pada proses kepailitan yang artinya sama dengan

perdamaian pada umumnya, yang intinya adanya kesepakatan

untuk berdamai antara pihak-pihak yang bersengketa seperti pihak

debitor dan kreditor.

3. Menurut Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. Perjanjian

perdamaian merupakan tahap paling penting, karena perjanjian

perdamaian ini menawarkan tata cara pembayaran atau

restrukturisasi utang-utang debitor.

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

pengawasan Hakim Pengawas.

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan

putusan Pengadilan.

5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang

diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta

Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Universitas Agung Podomoro 12

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau

kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang

wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak

kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan

Debitor.

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan

umum.

8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam

putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang

waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.

10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan

tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.

11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk

korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan

hukum dalam likuidasi.

1.6. Sistematika Penulisan Penulis membuat sistematika penulisan agar penulis dapat memberikan

kerangka penulisan yang sesuai urutan dan memudahkan penulis mengerjakan

pengembangan penulisan secara baik benar. Dan juga bertujuan memudahkan

pembaca untuk mengetahui latar belakang, permasalahan dan penjelasan serta

Universitas Agung Podomoro 13

pembahasan dari seluruh bab dalam penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 5

(lima) Bab.

Bab I merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran (teori dan konsep), metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka mengenai pembatalan homologasi yang

terjadi antara PT. Bank ICBC Indonesia dengan PT. Sariwangi Agricultural Estate

Agency dan PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung atas putusan

nomor : 06/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor :

38/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab IV merupakan bagian isi dan pembahasan penelitian yang diteliti oleh

penulis mengenai studi kasus Kepailitian Sari Wangi.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan uraian

bab-bab diatas, sehingga mendapat kesimpulan yang jelas dan singkat serta saran

dari kesimpulan tersebut.