1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan pemerintahan Kabupaten Maros memasuki periode 2010- 2015, maka semua SKPD yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Maros juga memasuki tahapan periode tersebut. Dalam perjalanan selama periode lima tahun mendatang diperlukan pedoman kerja sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terangkum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahun. Rencana strategi Satuan Kerja Perangkat daerah yang disebut RENSTRA- SKPD memuat gambaran pelayanan SKPD, Issu-issu strategis,visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan , rencana program / kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif. Berdasarkan hal di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maros menyusun pedoman kerja yang berbentuk Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (RENSTRA SAT.POL-PP) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode tahun 2010-2015. Sesuai visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros yakni” Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman, melalui Pemerintahan yang bersih dan profesional”, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros mengembang amanah untuk mewujudkan peningkatn pelayanan di segala bidang penyelenggaraan tugas-tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros . Dan yang mencakup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Maros yaitu :
72
Embed
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · PDF fileSatuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang ... Pengawasan dan penyuluhan ... pengendalian operasional pengamanan acara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan pemerintahan Kabupaten Maros memasuki periode 2010-
2015, maka semua SKPD yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Maros juga
memasuki tahapan periode tersebut. Dalam perjalanan selama periode lima tahun
mendatang diperlukan pedoman kerja sebagai acuan dalam pengambilan keputusan
dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang terangkum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahun.
Rencana strategi Satuan Kerja Perangkat daerah yang disebut RENSTRA-
pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik
Pegawai Negri Sipil (PPNS) dan perlindungan Masyarakat.
Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
1. Seksi pelatihan Dasar
Seksi pelatihan dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas
pokok melakukan peningkatan kwalitas sumber daya manusia Polisi
Pamong Praja melalui pendidikan dan latihan dasar.
2. Seksi Teknis FungsionalPembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Seksi teknis fungsional dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai
tugas pokok melakukan penyelenggaraan pendidikan teknis fungsional
dalam rangka meningkatkan kwalitas sumber daya manusia personil satuan
polisi pamong praja.
Fungsi
Peningkatan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Linmas
melalui diklat dasar, fungsi teknis dan fungsional
Peningkatan perlengkapandan peralatan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
Pengumpulan dan informasi ketentraman dan ketertiban;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
12
Bidang Perlindungan Masyarakat
Tugas
Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksnaan pembinaan kesiap-
siagaan, peningkatan sumber daya serta operasional perlindungan masyarakat.
Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Seksi pelindungan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan koordinasi, kesiap-siagaan dan mengendalikan satuan
perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Fungsi
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis operasional
perlindungan masyarakat;
Menyiapakan bahan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
Melakukan koordinasi penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan
masyarakat propinsi atau kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan;
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis bina potensi
masyarakat;
Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan monitoring terhadap
potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat;
Melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan potensi
masyarakat;
13
Jumlah Pegawai dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Maros dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin :
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki- laki 79 Orang
2 Perempuan 16 Orang
Total 95 Orang
Tabel 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jenjang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 Strata Dua (S2) 1 Orang
2 Strata Satu (S1) 42 Orang
3 SMA / SMU sederajat 41 Orang
4 SMP 10 Orang
5 SD 1 Orang
Total 95 Orang
Tabel 3
Jumlah pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat kepangkatan atau Golongan Ruang
No Pangkat / Gol. Ruang Jumlah
1 IV (Empat) 5 Orang
2 III (Tiga) 12 Orang
3 II (Dua) 67 Orang
4 I (Satu) 11 Orang
Total 95 Orang
14
Tabel 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat jabatan atau eselon
No Jabatan Eselon Jumlah
1 Kepala Satuan II.b 1 Orang
2 Kepala Bidang III.b 4 Orang
3 Kepala Sub Bagian / Seksi IV.a 8 Orang
4 Staf - 82 Orang
Total : 95 Orang
Pegawai kontrak yang berada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
sebanyak 2 (Dua) orang dan Tenaga bantuan teknis Sukarelawan sebanyak 730
Orang yang mana telah ditempatkan pada SKPD-SKPD (Kantor, Dinas, Badan)
untuk melaksanakan tugas pengamanan.
15
Sarana dan Prasarana / Perlengkapan
Dalam pelaksanaan tugasnya maka perlu didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan
polisi pamong praja selama periode sebelumnya (2005-2010) yaitu:
No Jenis Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mobil APV
Mobil Dalmas
Mobil Patroli
Motor PRC
Motor Patwal
Handy Talky
Komputer
Note Book
Mesin Ketik
Mega Phone
Pesawat Rig Power
Meja
Kursi
kursi tamu
Sangkur
Drug dring
Lemari sorok
Lemari kayu
Dispenser
televise
1 Buah
1 Buah
1 Buah
3 Buah
2 Buah
11 Buah
3 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
12 Buah
17 Buah
1 Set
80 Buah
80 Buah
2 Buah
1 Buah
1 Buah
2 Buah
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
kipas angin gantung
Helm Provost
Pemanas (cerek )
kursi kayu panjang (Kayu)
Papan Struktur
Papan Daftar Kejadian /
Pelanggaran
Tameng
kamera Handicam
Radio Rekaman (Tape)
Mesin absensi (sidik jari)
Printer
Lemari besi
Rak Besi 4 laci
Meja rapat
1 Buah
12 Provost
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
30 Buah
1 Buah
1 Buah
6 Buah
2 Buah
1 Buah
6 Buah
1 Buah
2.2 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Gambaran umum dari pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong
Praja dalam masa 3 (tiga) tahun sebelumnya (2007-2010) dalam Penegakan
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Disiplin Pegawai, kerjasama antar
lembaga serta pembinaan sumber daya aparatur yaitu:
a. Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Menerima laporan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari Pegawai Negeri
Sipil maupun dari masyarakat umum yang berkaitan dengan ketentraman
dan ketertiban umum,
Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah atau kebijakan kepala daerah,
17
Melaksanakan penindakan baik secara prepentif maupun persuasif bagi
pelanggar atau yang tidak mengindahkan peraturan atau aturan yang
ditetapkan dengan peraturan daerah,
Memberi pembinaan-pembinaan yang sifatnya rutin atau secara berkala
kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengulangi
pelanggaran-pelanggaran yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
b. Penegakan Disiplin Pegawai
Satuan Polisi Pamong praja dalam penegakan disiplin Pegawai
mempunyai tugas dalam hal penanganan Absensi Pegawai baik Pegawai
Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak dan melakukan evaluasi setiap enam
bulan berjalan. Selain itu secara rutin melakukan sidak ke instansi-instansi
dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Maros dan melaporkan hasilnya ke
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupten Maros tembusan Kepala
Inspektorat dan Tim Baperjakat.
Hasil dari pelaksanaan tugas tersebut adalah untuk peningkatan Disiplin
Pegawai yang dapat dilihat dari kehadiran pegawai dan pelaksanaan tugas yang
berdampak pada pelayanan masyarakat yang semakin baik dan kinerja pegawai
semakin maksimal sesuai yang diharapkan.
c. Kerjasama antar lembaga
Satuan Polisi pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya juga
bekerjasama dengan lembaga terkait dalam hal penanganan masalah
ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kemampuan dan keahlian
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat digambarkan sebagai berikut :
Melakukan rasia minuman keras dan PSK bekerjasama dengan Badan
Kesbang dan Linmas, Kepolisian, dan TNI,
Bekerjasama dengan MUI dalam Penertiban Warung-warung makan yang
buka di siang hari selama bulan ramadhan,
18
Bersama-sama dengan kepolisian dalam pengamanan Demonstrasi dan
unjuk rasa,
Bekerjasama dengan Panwaslu dan KPU dalam penertiban atribut
kampanye pada PILPRES, PEMILU dan PEMILUKADA,
Bekerjasama dengan TNI dan Kepolisian dalam Pendidikan dan Pelatihan
Dasar bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja
Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja dipengaruhi oleh kondisi kemampuan organisasi ( lingkungan Internal) dan
kondisi makro (lingkungan eksternal), yaitu :
1. Lingkungan Internal
Lingkungan Internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan :
a. Kekuatan/Strength (S)
Jumlah Personil (SDM) yang Memadai / mencukupi
Struktur Organisasi yang tertata baik
Adanya sumber daya Manusia yang telah melalui pembinaan,
pendidikan dan Pelatihan
Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas-tugas
Satuan Polisi Pamong Praja
Tersedianya dana yang menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan tugas-tugas pokoknya.
b. Kelemahan/Weakness (W)
Tidak tersedinya Prasarana dan sarana yang memadai
Tingkat pendidikan kejuruan yang belum merata
Kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin
19
Kurangnya inisiatif dari pada personilnya
Kurangnya pemahaman akan wewenang dan tugas yang diemban
2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal meliputi faktor peluang dan tantangan
a. Peluang/Opportunity (O)
Adanya kemajuan dibidang teknologi dan informasi
Adanya pengakuan dari masyarakat atas keberadaan Satuan Polisi
Pamong Praja
Kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban
Kepercayaaan pemerintah semakin meningkat
b. Ancaman/Threats (T)
Kurang tersosialisasinya wewenang dan tugas dari Satuan Satuan
Polisi Pamong Praja menyebabkan dalam pelaksanaan tugas –
tugasnya sering mendapatkan kendala.
Apresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap Satuan Polisi
Pamong Praja masih kurang
Kesadaran masyarakat dalam proses perkembangan kota masih rendah
Pengaruh media yang menayangkan aksi – aksi anarkis di kota – kota
besar.
20
B A B III
ISSU-ISSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI)
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja
Upaya peningkatan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Maros,
diperlukan usaha-usaha strategis yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Polisi Pamong Praja yang berorientasi kepada terciptanya rasa aman, dalam
melakukan aktifitas kesehariannya.
Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin plural akibat letak geografis
Kabupaten Maros yang menjadi penyangga Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan
menjadi poros trans kebeberapa Kabupaten di wilayah utara Sulawesi Selatan.
sangat rentan dengan pengaruh perubahan kehidupan kota.
Pada pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Maros dapat diidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi,
yaitu:
1. Sumberdaya Manusia Aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros sebagian
besar masih berpendidikan SLTA/SMU atau sederajat dan direkrut dari PNS
yang notabene secara teknis kurang memenuhi persyaratan sebagai aparatur
penegak PERDA.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional di lapangan.
3. Masih rendahnya peran serta secara aktif dan kesadaran masyarakat dalam hal
keamanan dan ketertiban lingkungan.
4. Kondisi Kabupaten Maros yang secara geografis terdiri dari wilayah
pegunungan dan pesisir serta terdiri dari 14 Kecamatan yang menyebabkan
Aparatur Satuan Pol. Pamong Praja mengalami kesulitan untuk menjangkau
seluruh wilayah Kabupaten Maros secara maksimal dan efektif.
21
5. Keterbatasan Dana Operasional untuk kegiatan pengendalian keamanan, ketertiban,
Linmas, dan kenyamanan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Maros
Dari hal-hal yang disebutkan di atas perlu mendapatkan perhatian dari
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk aktif secara bersama-sama
mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-
masing.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dari Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pada intinya
mengiginkan perwujudan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman yang dapat
dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan
Pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan
perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber
daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan
sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun
yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Maros lebih baik.
Hasil dari pengidentifikasian terhadap Satuan Polisi Pamong Praja tentang
hal – hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan
pelayanan yang akan dilakukan oleh Sat.Pol.PP dapat mempengaruhi pencapaian
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan
digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Sat.Pol.PP. Olehnya
itu isu – isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada
kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam
pengelolaan faktor – faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat
berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
tersebut sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:
22
Tabel 3.1 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan
Program Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah
VISI
Mewujudkan Masyarakat Maros Yang Sejahtera Dan Beriman, Melalui Pemerintahan Yang Bersih Dan
Profesional.
NO. MISI & PROGRAM BUPATI/WAKIL
BUPATI TERPILIH
PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Misi 3 Penataan Birokrasi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Penataan management Kelembagaan Sampai Ke Tingkat Kecamatan masih Kurang Maksimal.
- Kurang Akuratnya Data Dan Informasi Tentang Keamanan Dan Ketertiban lingkungan Di Seluruh wilayah Kabupaten Maros.
Masih Kurang Selarasnya antara Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi serta Kewenangan Sat.pol.PP Dengan PP. 38 Tahun
2007 tentang pembagian kewenangan pelaksanaan urusan antara pemerintah pusat, Propinsi Dan Kabupaten.
Tersedianya Regulasi Lain Yang Mengatur tentang Pelaksanaan Tugas Dan
Kewajiban Bagi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Yang berupa Peraturan Setingkat Menteri.
Prog. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui Penerapan Standar
Operasional Prosedur Dan Standar Pelayanan Minimal.
Prog. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur PEMDA
- Masih kurangnya Aparatur Satpol.PP yang Berstatus PNS
Kurangnya Tingkat Kedisiplinan Dan Tanggung jawab Dari Aparatur Sat.Pol.PP
Kebijakan Pimpinan Yang memberikan Kesempatan Kepada Aparatur Sat.Pol.PP gunan Pengembangan Diri.
Prog. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur.
- Minimnya Anggaran guna Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional Di Lapangan.
Belum Teridentifikasinya Kebutuhan Akan sarana Dan Prasarana Kebutuhan Operasional yang Sesuai Standar.
Keinginan Yang Kuat Dari Pimpinan Untuk melengkapi Sarana Dan Prasarana Kebutuhan Operasional Yang Memadai.
2. Misi 6 Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Proses Pembangunan.
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam
pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan.
Rendahnya Tingkat pelayanan pada masyarakat dalam rangka mengantisipasi
dinamika akselerasi reformasi yang sedemikian cepat guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam hal ketertiban, kenyamanan dan keamanan lingkungan.
Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya
Kondisi Lingkungan yang Tertib, Nyaman, dan Aman yang semakin membaik.
Prog. Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan, Ketertiban, Dan Keamanan Lingkungan
Prog. Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta/Masyarakat dalam Berbagai Bidang Pembangunan.
23
3.3 TELAAHAN TERHADAP RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD
PROPINSI
Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis
adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis
SKPD Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Selatan.
Tabel 3.2.1 Permasalahan Pelayanan Sat.Pol.PP Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat Serta
Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
NO. SASARAN JANGKA
MENENGAH RENSTRA
K/L
PERMASALAHAN PELAYANAN
SKPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Meningkatnya Dukungan
Reformasi Pada Bidang
Pelayanan Umum.
Belum optimalnya pelayanan publik yang terindikasi dari belum maksimalnya penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
Masih tingginya tingkat pelanggaran Peraturan daerah Dan Peraturan Bupati utamanya yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Dukungan masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan tugas Sat.Pol.PP utamanya dalam hal pencapaian target Standar Pelayanan Minimal.
2. Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Dan Aparat
Satpol.PP Dan Sat.Linmas.
Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Satpol.PP Dan Sat.Linmas yang diakibatkan oleh masih rendahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya professional khususnya dalam penyelenggaraan tugas – tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pengetahuan Dan Keterampilan Personil Yang Masih Kurang.
- Penempatan Personil yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas yang masih rendah.
- Sarana Dan Prasarana serta fasilitas kerja masih terbatas.
- Masih kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan Diklat Keterampilan Bagi Aparatur Sat.Pol.PP.
- Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.
Tabel 3.2.2 Permasalahan Pelayanan Sat.Pol.PP Kabupaten Maros Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Sulawesi Selatan
NO. SASARAN JANGKA
MENENGAH RENSTRA
SKPD PROPINSI
PERMASALAHAN PELAYANAN
SKPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Mewujudkan Supremasi
Hukum.
Kurangnya peran aktif dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam hal menegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan – Kebijakan daerah Yang telah ada.
Kurangnya koordinasi Berupa Sosialisasi Dan Penyuluhan Kepada masyarakat Mengenai Perda Dan Kebijakan Daerah Lainnya.
PP no.6 Tahun 2010 mengenai Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Sat.Pol.PP
2. Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Manusia
Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja.
Masih banyaknya Anggota Sat.Pol.PP yang belum memahami dan menguasai teknis pelaksanaan Tugas pokok Dan Fungsi sehingga menimbulkan Image Yang kurang Baik Di tengah masyarakat akan keberadaan Sat.Pol.PP.
- Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sat.Pol.PP oleh Anggotanya masih banyak yang belum sesuai dengan Protap Yang benar.
- Masih kurangnya Sarana Dan Prasarana Pendukung pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Sat.Pol.PP yang Representatif dan Memadai.
- Terjalinnya koordinasi dan Hubungan Yang kuat dan baik terhadap instansi yang terkait baik Instansi Vertikal maupun sesame instansi Otonomi daerah.
3. Meningkatnya Ketentraman
Dan Kenyamanan
Masyarakat.
Beberapa isu yang ada yang rentan terhadap terjadinya gejolak ditengah masyarakat, mis. Isu mengenai ketenagakerjaan, isu mengenai Pilkada/Pemilu Legislatif, kenaikan BBM, isu Sosial budaya/sosial/agama/terorisme dll.
- Masih rendahnya tingkat antisipasi yang dilakukan oleh Satpol.PP dalam mengantisipasi terjadinya Gejolak – Gejolak Sosial di tengah masyarakat.
- Terdapat beberapa kearifan local yang dapat berdampak kepada pencegahan terhadap terjadinya gejolak sosial, mis. “siri’ na’pacce”, Sipakainge’, Sipakaraja’dll.
4. Meningkatnya Perlindungan
Kehidupan Bermasyarakat.
Terjadinya perubahan secara fungsi yang signifikan mengenai fungsi dari kelembagaan perlindungan masyarakat yang tadinya berada di Kesbangpol berlaih ke Sat.Pol.PP.
- Penyesuaian terhadap pelaksanaan Fungsi Linmas Pada Sat.Pol.PP
- Terdapat beberapa lembaga sosial masyarakat di Kab. Maros yang sering melakukan komunikasi dalam rangka pencegahan dan penyelesaian potensi permasalahan sosial.
25
3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi
utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan
pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang
terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan
pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah
pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun
rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.
Tabel 3.4.1 Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros Berdasarkan
Struktur Ruang.
NO
RENCANA STRUKTUR
RUANG
INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA
PERIODE PERENCANAAN BERKENAN
PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG
TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN BAPPEDA
ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN
PELAYANAN BAPPEDA
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional, sebagai:
- Pusat Pemerintahan Kabupaten Dan Kecamatan.
- Pusat Perdagangan Dan Jasa. - Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi. - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri Manufaktur. - Pusat Kegiatan Industri Perikanan. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan
Keamanan Negara. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
- Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait.
Seluruh Lokasi Pengembangan PKN
2. Pusat Pelayanan Kawasan Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan:
- Pusat Pemerintahan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan
Keamanan. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
- Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan PPK
3. Pusat Pelayanan Lingkungan Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Lingkungan, Sebagai:
- Pusat Pemerintahan Kecamatan.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi
Seluruh Lokasi Pengembangan PPL
26
- Pusat Perdagangan Dan Jasa. - Pusat Pelayanan Pendidikan. - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri Rumah
Tangga. - Pusat Pertahanan Dan Kemanan
Negara. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian.
Kualitas maupun kuantitas. - Meningkatnya Intensitas
Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
4. Sistem Jaringan Transportasi. Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Transportasi, Meliputi:
- Sistem Jaringan Transportasi Darat. - Sistem Jaringan Sungai Dan
Penyeberangan. - Sistem Jaringan Perkeretaapian. - Sistem Jaringan Transportasi Laut. - Sistem Jaringan Transportasi Darat.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
- Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Transportasi.
5. Sistem Jaringan Energi. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Energi, Meliputi: - Sistem Jaringan Pipa Minyak. - Sistem Jaringan Pipa Gas Bumi. - Sistem Jaringan Pembangkit Tenaga
Listrik. - Sistem Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Energi
6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air Yang Meliputi:
- Sungai. - Bendung. - Bendungan. - Cekungan Air Tanah. - Sistem Jaringan Irigasi. - Sistem Jaringan Pengendalian Banjir. - Sistem Pengaman Pantai.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air.
7. Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Yang Meliputi:
- Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial.
- Sistem Jaringan Telekomunikasi Satelit.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
8. Sistem Jaringan Prasarana. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Prasarana, Yang Meliputi:
- Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum.
- Sistem Jaringan Saluran Drainase. - Sistem Jaringan Air Limbah. - Sistem Pengelolaan Persampahan.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Prasarana
9. Sistem Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi, Yang Meliputi:
- Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi Untuk Kawasan Rawan Bencana.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Lokasi Pengembangan Fungsi Lokal Dan Jalur Evakuasi.
27
Tabel 3.4.2 Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Maros berdasarkan Pola
Ruang
NO
RENCANA POLA
RUANG
INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA
PERIODE PERENCANAAN BERKENAN
PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG
TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN BAPPEDA
ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN
PELAYANAN BAPPEDA
1. Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung Terhadap Perlindungan Kawasan Dibawahnya, Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Lindung - Revitalisasi Kawasan Lindung - Pengembangan Fungsi – Fungsi
Kawasan Lindung. - Peningkatan Fungsi – Fungsi
Kawasan Lindung.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
2. Kawasan Perlindungan Setempat
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Perlindungan
Setempat. - Revitalisasi Kawasan Perlindungan
Setempat. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
3. Kawasan Suaka Alam Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam. - Revitalisasi Kawasan Suaka Alam. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Suaka Alam.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
4. Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Pelestarian
Alam Dan Cagar Budaya. - Revitalisasi Kawasan Pelestarian
Alam Dan Cagar Budaya. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
5. Kawasan Rawan Bencana Alam.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Rawan Bencana Alam, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Rawan Bencana
Alam. - Revitalisasi Kawasan Rawan Bencana
Alam. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Rawan Bencana Alam.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
6. Kawasan Lindung Geologi Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung Geologi, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Lindung
Geologi. - Revitalisasi Kawasan Lindung
Geologi. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung Geologi.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
28
7. Kawasan Lindung Lainnya. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung lainnya, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Lindung
Lainnya. - Revitalisasi Kawasan Lindung
Lainnya. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung Lainnya.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
8. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan Produksi, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi. - Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Hutan Produksi.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
9. Kawasan Peruntukan Pertanian
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan Produksi, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Pertanian. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Pertanian. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertanian.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
10. Kawasan Peruntukan Perikanan.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Perikanan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Perikanan.. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan..
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
11. Kawasan Peruntukan Permukiman.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
12. Kawasan Peruntukan Pertambangan.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pertambangan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
13. Kawasan Peruntukan Pariwisata.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
29
Pariwisata. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Pariwisata. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata.
Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
14. Kawasan Peruntukan Industri.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Industri, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
15. Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perkebunan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Parkebunan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Parkebunan. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Parkebunan.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas
Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
16. Kawasan Peruntukan Peternakan
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Paternakan. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Paternakan. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas
Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
17. Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perkantoran, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
18. Kawasan Peruntukan Pendidikan
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. . - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
19. Kawasan Peruntukan Olah Raga.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Olah Raga, Yang Meliputi:
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
30
- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan .
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan.
Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
20. Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan .
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, Dan Skala Kecamatan.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
21. Kawasan Peruntukan Pertemuan.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Pertemuan, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Pelayanan Pertemuan, Pameran, Dan Sosial Budaya.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Pelayanan Pertemuan, Pameran, Dan Sosial Budaya .
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Pertemuan, Pameran, Dan Sosial Budaya.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
22. Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Pertahanan Dan Kemanan Negara. - Revitalisasi Kawasan Peruntukan
Pertahanan Dan Kemanan Negara. - Pengembangan Dan Peningkatan
Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Negara.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya Intensitas
Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
23. Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa.
Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa, Yang Meliputi: - Rehabilitasi Kawasan Peruntukan
Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal.
- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal .
- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal.
- Adanya Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat.Pol.PP Dan Sarana Prasarana Kerja, baik dari segi Kualitas maupun kuantitas.
Meningkatnya Intensitas Pengkoordinasian Terhadap Pihak – Pihak Terkait
Seluruh Instansi Dan Pihak Terkait
31
Tabel 3.4.3
1. Perumusan Kebijakan Teknis
Di Bidang Ketentraman Dan
Ketertiban Umum.
- Belum adanya regulasi berupa
Petunjuk Pelaksanaan Dan
Petunjuk teknis tentang
penegakan Perda RTRW yang
memuat arahan terhadap
perlakuan – perlakuan yang
akan dilaksanakan pada wilayah
– wilyah yang telah ditentukan
dalam RTRW sebagaimana yang
terdapat dalam indikasi arahan
program di setiap
wilayah/kawasan.
- Belum adanya Juklak dan Juknis
tentang pelaksanaan
perlindungan masyarakat yang
terdapat di setiap
wilayah/kawasan arahan
indikasi program pada RTRW.
- Masih Rendahnya
kualitas SDM
aparatur Sat.Pol.PP
Dalam memahami
tentang
pelaksanaan RTRW.
- Masih kurangnya
tenaga operasional
Sat.Pol.PP dalam
hal pelaksanaan
penegakan RTRW.
- Masih kurangnya
Sarana Dan
Prasarana
Pendukung
Operasional di
lapangan guna
mobilitas
pelaksanaan
penegakan Perda
RTRW.
- Terbitnya Perda
RTRW
Kabupaten
Maros
- Perbup tentang
Prosedur
Operasional
Sat.Pol.PP
secara Umum.
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2010
Tentang Polisi
Pamong Praja.
- Penegakan Perda Mengenai
RTRW Dan Pelaksanaannya.
- Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat
Yang Berlokasi pada wilayah
– wilayah Arahan RTRW.
- Kepolisipamong Prajaan Dan
PPNS Dalam Hal Pelaksanaan
Ketentuan RTRW.
- Perlindungan Masyarakat
Yang Berada dalam Wilayah –
wilayah Tertentu
sebagaimana Yang terdapat
dalam RTRW.
2. Penyiapan Pelaksanaan
Kegiatan Operasional,
Ketentraman, Ketertiban
Umum, Dan Pembinaan
Umum
- Pelaksanaan Ketertiban
Umum Dan Ketentraman
Masyarakat Skala Kabupaten
Maros.
- Pelaksanaan Kepolisi Pamong
Prajaan Dan PPNS Skala
Kabupaten.
- Pelaksanaan Perlindungan
Masyarakat Skala Kabupaten.
- Koordinasi Dengan Instansi
Terkait.
NO. RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SAT.POL.PP
PERMASALAHAN PELAYANAN
SKPD
FAKTOR
PENGHAMBAT
PENDORONG
32
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan
memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah
sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Berdasarkan Identifikasi permasalahan – permasalahan dan telaahan yang
telah dilakukan dan meliputi :
- Gambaran pelayanan
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW Kabupaten Maros.
- Implikasi KLHS Kabupaten Maros.
maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang meliputi: Kedisiplinan, wawasan
Dan Pengetahuan, Keterampilan, serta sikap professional dari aparatur
Sat.Pol.PP Kabupaten Maros.
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Sat.Pol.PP
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
4. Pengawalan Terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Maros.
5. Pelaksanaan Terhadap Perlindungan Masyarakat.
33
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SatuanPolisi Pamong Praja
Perencanaan Strategis merupakan proses perencanaan yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun
atau satu tahun secara sistematis, terukur konsisten, dan berkesinambungan dengan
memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
akan muncul.
Visi merupakan pendangan jauh kedepan yang merupakan orientasi dari
suatu organisasi dalam hal ini adalah organisasi pemerintah, yaitu Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Maros. Visi tersebut juga merupakan cita dan citra dari
setiap anggota atau unsur dari organisasi tersebut yang ingin diwujudkan oleh
segenap anggota organisasi tersebut secara bersama-sama. Visi berfungsi sebagai
pedoman atau arah dalam menciptakan kesadaran untuk penegndalian dan
pengawasan, sebagai pendorong guna menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan
menciptakan daya dorong untuk perubahan dan persatuan dalam suatu organisasi.
Berdasarkan uraian diatas makaVisi Satuan Polisi Pamong Praja yang
hendak diwujudkan yang senantiasa berjalan seiring dan seirama dengan Visi dan
Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2010-2015 dalam membangun
Kabupaten Maros, Adalah Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Yang lebih baik.
Visi tersebut mengandung maksud bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik meliputi seluruh
sektor pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, baik dari
profesionalisme maupun dari sisi kesejahteraan anggotanya, yang tujuan akhirnya
bermuara kepada kemampuan untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan
peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
34
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya atau usaha yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan adanya misi maka
diharapkan agar seluruh yang terkait dengan pencapaian visi yang akan dicapai
dapat mengetahui keberadaan dan peran masing – masing . Berdasarkan Visi yang
telah diuraikan diatas maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Yang
Berkinerja Tinggi.
2. Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman Dan
Ketertiban Masyarakat.
3. Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik Dari
Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
Berdasarkan dengan visi dan misi tersebut diatas, maka Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Maros melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan
Bupati Maros Nomor 80/XII/2008 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan tata kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupatrn Maros yang
menjadi pedoman bagi staf Polisi Pamong Praja dalam mengambil langkah cegah
dini dan tindakan persuasive agar Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan tugas
lainnya yang diserahkan dapat terlaksana dengan baik serta dukungan semua pihak
yang bertujuan menciptakan kelancaran aktifitas masyarakat dan lembaga
pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
4.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Dari Visi dan Misi diatas dapat ditentukan Tujuan yang ingin dicapai yaitu:
1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong
Praja Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Tujuan, yaitu:
a. Memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
35
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja.
c. Meningkatkan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan
Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki tujuan, yaitu:
a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada
peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat
Baik Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan
Budaya. Memiliki tujuan, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat.
Sasaran
Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang
diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang
ingin dicapai pada setiap Misi adalah sebagai berikut:
1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Sasaran, yaitu:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan penertiban
b. Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan pejabat tinggi
dan tamu VIP.
c. Meningkatnya kualitas SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
d. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan perkantoran Satuan Polisi
Pamong Praja.
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satuan Polisi
Pamong Praja.
36
2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki Sasaran, yaitu:
a. Kebijakan Daerah yang ditegakkan baik berupa Peraturan Daerah maupun
Peraturan Bupati.
3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik
Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
Memiliki Sasaran, yaitu:
a. Meningkatnya kualitas keamanan dan kenyamanan lingkungan
Untuk lebih jelasnya dapati dilihat pada tabel 4.2.1 dan Tabel 4.2.2 (terlampir)
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi
Strategi adalah langkah – langkah atau upaya – upaya yang akan dilakukan dan
berisi program – program indikatif guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah
disepakati. Adapun strategi dari setiap Misi adalah sebagai berikut:
1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Strategi, yaitu:
a. Peningkatan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat mengenai
ketertiban
b. Memaksimalkan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja.
c. Pemberdayaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
d. Memaksimalkan Layanan Pengadministrasian, Perencanaan, Dan Pelaporan
Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur.
e. Peningkatan kenyamanan dan keamanan kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki Strategi, yaitu:
a. Menegakkan Supremasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati.
37
3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik
Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
Memiliki Strategi, yaitu:
a. Peningkatan Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Kenyamanan
Lingkungan.
Kebijakan
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap Misi adalah sebagai berikut:
1. Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
Yang Berkinerja Tinggi . Memiliki Kebijakan, yaitu:
a. Pengembangan penyuluhan serta pembinaan bagi masyarakat.
b. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan
Polisi Pamong Praja.
c. Membina, Mendorong, dan memfasilitasi sumberdaya manusia aparatur
untuk mengembangkan kemampuan intelegensia, emosional maupun
spiritual.
d. Optimalisasi pelaksanaan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
2. Misi 2: Menegakkan Kebijakan Daerah Guna Mewujudkan Ketenteraman
Dan Ketertiban Masyarakat. Memiliki Kebijakan, yaitu:
a. Mengembangkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Misi 3: Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Masyarakat Baik
Dari Faktor Alam, Manusia, Lingkungan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
Memiliki Kebijakan, yaitu:
a. Mengoptimalkan pengendalian terhadap keamanan dan kenyamanan
lingkungan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.1 (Terlampir)
38
28
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya atau usaha untuk mencapai suatu sasaran dan
tujuan pembangunan Daerah yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan adalah bagian
dari suatu program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa SDM, Barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, dan gabungan dari beberapa jenis dari sumberdaya yang
telah disebutkan untuk menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
Setiap Program tersebut memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama
periode 2010-2015 yang merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan
tujuan tertentu. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel
5.1 (terlampir).
29
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU
PADA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Maros memuat
beberapa misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini
mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
ditampilkan pada tabel 6.1 (Terlampir)
30
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Maros 2010-2015 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun atas dasar visi, misi yang jelas dan tepat
dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.
Di dalam renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun mendatang sesuai dengan
Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Maros 2010-2015 yang merupkan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dari tahun 2011-2015 sesuai dengan tuntutan yang berkembang yang
disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa
masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan yang
dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya
perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta
kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA).
Rencana Strategis (renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling
efektif untuk mewujudkan good governance (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi.
Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan
pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Satuan polisi
Pamong Praja Kabupaten Maros, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada
masyarakat.
Perwujudan renstra 2010-2015dapat terlaksana dengan maksimal jika
mengacu pada visi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros dengan motto Maros lebih
baik.
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat
dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi
Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Maros dapat rampung sesuai batas waktu yang
ditentukan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Satuan
Polisi pamong Praja dan Linmas Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun mendatang.
Penyususunan rencana strategis ini memuat Visi, Misi sesuai tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang dijabarkan dalam beberapa Program
dan kegiatan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Maros dan Wakil Bupati
Maros seperti yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Maros.
Rencana Strategis ini dapat disusun berkat dukungan dari semua pihak ,
terutama Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, dan disadari bahwa dalam
penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan,
sehingga kami harapkan usul dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan dan
penyempurnaannya.
Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas ini dapat
bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maros dan mewujudkan
Maros Lebih Baik.
Kepala Satuan
Drs. H. HUSAIR, MM Pangkat : Pembina Tk. I N I P : 19630604 199003 1 007
v
DAFTAR ISI
KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ……………………………….....
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………
i
iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG………………………………………………
1.2 LANDASAN HUKUM ……………………………………………..
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………………..
1
2
5
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA