[1] Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra PD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Renstra PD Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas e. Perangkat Daerah; f. perumusan rancangan akhir; dan g. penetapan Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, Renstra KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur yang dipresentasikan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).
14
Embed
Bab 1 - jatimprov.go.iddpuair.jatimprov.go.id/asset/dokumen/Cws6Q-Renstra 2019 -2024.pdf · Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra bagi Dinas Pekerjaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
[1]
Bab 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Renstra PD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Proses Penyusunan Renstra PD Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan :
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
e. Perangkat Daerah;
f. perumusan rancangan akhir; dan
g. penetapan
Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, Renstra KL dan Renja PD dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka
mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala
Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur yang
dipresentasikan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).
[2]
b. Renstra Kementerian/Lembaga dalam lingkup sektoral yang sama, secara umum
memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam
lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan
Renstra K/L. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian Sasaran dan Tujuan PD dan K/L
dapat memberi manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat.
c. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di
distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara terperinci dalam
Rencana Kerja PD. Secara cascading, RPJMD dijabarkan melalui Renstra PD dan di
breakdown dalam Renja PD.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD
Tahun 2019 – 2024 adalah :
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3046)
3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438)
5) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723)
[3]
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
[4]
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik indonesia
Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik indonesia
Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)
19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68);
23) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor
61, Seri E)
[5]
24) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E)
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Menyediakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu lima tahun yang
mencakup Gambaran Kerja, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan PD sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air Provinsi Jawa Timuruntuk mewujudkan tujuan dan sasaran
Pembangunan Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Timur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja
3. Sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
dalam penyusunan Renja PD
1.4 Sistematika Penulisan
Renja PD disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan Pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam
Penyelenggaraan Daerah, Proses Penyusunan Renstra PD dan Keterkaitan
Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja PD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan Peraturan Perundangan yang mengatur SOTK dan
Pedoman yang dijadikan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran
[6]
1.3 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra
bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1.4 Sistematika Penulisan
Mengemukaan organisasi penyusunan dokumen Renstra PD terkait dengan
pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Menjelaskan SOTK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Memuat diantaranya Dasar Hukum pembentukan,
Struktur Organisasi dan uraian tugas dan fungsi sampai dengan level Bidang.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Menguraikan kondisi eksisting sumber daya yang dimiliki Dinas meliputi
Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Unit Usaha
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menjelaskan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra
PD periode sebelumnya sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah