MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009-2029 Rencana Struktur Ruang 104 B B A A B B I I I I I I R R E E N N C C A A N N A A S S T T R R U U K K T T U U R R R R U U A A N N G G 3.1 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Jawa Barat mengacu pada RTRWN, yang terdiri dari : 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Bodebek, Bandung dan Cirebon. 2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Sukabumi, Palabuhanratu, Pangandaran, Kadipaten, Cikampek-Cikopo, Tasikmalaya dan Indramayu. Sedangkan penetapan PKL, berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Jawa Barat menetapkan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL, sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRWP. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk : 1. Menata perkembangan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah yang lebih merata. 2. Mendorong perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan-kawasan yang belum berkembang sesuai dengan fungsi kota yang diharapkan. 3. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan-kawasan yang berkembang dengan cepat. A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi . Kriteria penentuan PKN adalah kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa keuangan dengan
45
Embed
BAAB IIIII RENCAAN NAASSTTRRUUKKTTUURRRRUUANGGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/142042... · Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009-2029
Rencana Struktur Ruang 104
BBAABB IIIIII
RREENNCCAANNAA SSTTRRUUKKTTUURR RRUUAANNGG
3.1 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan
Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Jawa Barat mengacu pada RTRWN, yang terdiri dari :
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Bodebek, Bandung dan Cirebon.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Sukabumi, Palabuhanratu, Pangandaran,
Kadipaten, Cikampek-Cikopo, Tasikmalaya dan Indramayu.
Sedangkan penetapan PKL, berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota.
Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Jawa Barat menetapkan
PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL, sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi
pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan pertimbangan teknis yang
telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRWP.
Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk :
1. Menata perkembangan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL yang mendukung keserasian
perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah yang lebih merata.
2. Mendorong perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan-kawasan yang belum
berkembang sesuai dengan fungsi kota yang diharapkan.
3. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan di kawasan-kawasan yang
berkembang dengan cepat.
A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi
(PKNp)
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
Kriteria penentuan PKN adalah kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk
mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa keuangan dengan
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 105
cakupan pelayanan nasional atau beberapa provinsi, pusat pengolahan atau
pengumpul barang dalam skala nasional atau beberapa provinsi, simpul transportasi
skala nasional atau beberapa provinsi, pusat jasa pemerintahan dan jasa publik
lainnya dengan skala nasional atau beberapa provinsi.
Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:
a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau
terminal tipe A
b. Ekonomi : pasar induk antar wilayah
c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B
d. Pendidikan : perguruan tinggi
Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp) adalah kawasan perkotaan yang
berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional
atau beberapa provinsi. Fasilitas minimum yang tersedia di PKNp adalah pusat bisnis
kegiatan utama yang akan dikembangkan berskala nasional maupun internasional,
serta akan diusulkan menjadi PKN.
Rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat
Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp) di Jawa Barat, terdiri atas :
1. Penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek (Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Kota
Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi), Kawasan Perkotaan Bandung Raya
(Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan
5 kecamatan di Kabupaten Sumedang), dan Cirebon (Kabupaten Cirebon dan Kota
Cirebon) sebagai PKN dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala
internasional, nasional atau beberapa provinsi.
Dalam penetapan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan
Bandung Raya, dan PKN Cirebon, dilakukan rencana pengembangan meliputi :
a. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan di PKN Kawasan Perkotaan
Bodebek
Berdasarkan kecenderungan perkembangan sampai saat ini, kota-kota di
sekitar DKI Jakarta berkembang akibat pengaruh perkembangan DKI Jakarta
sebagai pusat pemerintahan nasional. Perkembangan tersebut meluas
sampai ke wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Provinsi Banten),
sehingga RTRWN menetapkan wilayah tersebut menjadi PKN Kawasan
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 106
Perkotaan Jabodetabek, dengan tingkat pertumbuhan paling pesat, yang
berimplikasi pada alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman berskala
besar, industri manufaktur, serta pusat perdagangan dan jasa berskala
nasional dan internasional.
Berdasarkan kajian ekonomi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor
merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi
dan Kota Depok merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi,
konsentrasi kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berkembang
cepat. Permukiman skala besar untuk menampung penduduk yang bekerja
di Jabodetabek juga berkembang di PKN Kawasan Perkotaan Bodebek ini.
Dalam konteks tata ruang, perkembangan ini membawa kecenderungan alih
fungsi lahan menuju kegiatan perkotaan, termasuk munculnya permukiman
baru. Masalah transportasi belum tertangani dengan baik karena prasarana
jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Penyelesaian
masalah transportasi berupa pengembangan sistem transportasi massal
memerlukan dukungan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan
bermotor, terutama di kawasan-kawasan pusat kota.
Pesatnya pertumbuhan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek berdampak
pula pada tingginya konsentrasi penduduk dan pada daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang yang perlu
diperhatikan terutama pada perkembangan sepanjang koridor Jakarta-
Cikampek di Pantura Jabar yang merupakan lokasi lahan sawah beririgasi
teknis, serta koridor Bodebekpunjur yang merupakan kawasan lindung.
Penetapan sistem perkotaan dalam PKN Kawasan Perkotaan Bodebek,
memperhatikan perbedaan skala pelayanan dan kondisi kota-kota yang
secara eksisting tidak terdapat pada hirarki yang sama, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 3.1.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 107
TABEL 3.1
SISTEM PERKOTAAN PKN KAWASAN PERKOTAAN BODEBEK(BOGOR, DEPOK, BEKASI)
PKN Kota Hirarkhi I Kota Hirarkhi II Kota Hirarkhi III
3.2.1 Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Pembangunan infrastruktur jalan dan perhubungan dimaksudkan untuk
menyediakan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan terintegrasi, yang
dilakukan melalui pendekatan wilayah pengembangan, guna terciptanya keseimbangan
dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat
pertumbuhan.
Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan
perhubungan adalah:
1. Pengembangan jaringan jalan primer yang
melayani distribusi barang dan jasa yang
menghubungkan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan
PKL.
2. Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota
maupun antar kota sebagai penghubung antar
pusat kegiatan utama
3. Pengembangan jaringan kereta api yang
berfungsi sebagai penghubung antar PKN, serta
antara PKN dengan PKNp dan PKWp
4. Pengembangan bandara dan pelabuhan
nasional maupun internasional serta terminal
guna memenuhi kebutuhan pergerakan barang
dan jasa dari dan ke Jawa Barat dalam skala
regional, nasional, maupun internasional
5. Pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung
pengembangan pusat kegiatan utama.
Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat
nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-
pusat kegiatan sebagai berikut :
a. Menghubungkan secara menerus PKN, PKW, PKL sampai ke pusat kegiatan
lingkungan
b. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 116
Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan
primer terdiri dari:
a. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN
dengan PKW dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat
berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
b. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antar PKW atau antara
PKW dengan PKL dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan
regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
c. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, PKW
dengan PKL, antar PKL atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat
kegiatan lingkungan.
Berdasarkan pengertian tersebut, kriteria jalan arteri primer adalah :
1. Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota.
2. Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer.
3. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60
km/jam.
4. lebar perkerasan jalan arteri primer tak kurang dari 8 meter.
5. Lalu-lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu-lintas regional, untuk itu
lalu-lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu-lintas ulang-alik dan lalu-lintas
lokal yang bersumber dari kegiatan lokal.
6. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui
jalan ini.
7. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan
masuk/ akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m.
8. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang
sesuai dengan volume lalu-lintasnya.
9. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih dari volume lalu lintas rata-rata.
10. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang
lain.
11. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan.
12. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti: rambu, marka, lampu
pengatur lalu-lintas, lampu penerangan jalan, dan lain lain.
13. Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan
lambat lainnya.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 117
14. Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.
Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan
kota-kota besar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan wilayah dan/atau kawasan-
kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional serta pelabuhan
pengumpan lokal.
Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria jalan kolektor primer adalah :
1. Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.
2. Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.
3. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40
km/jam.
4. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 m.
5. Jumlah jalan masuk ke jalan koletor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan
masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 m.
6. Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini.
7. Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang
sesuai dengan volume lalu-lintasnya.
8. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu-lintas rata-
rata.
9. Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada
jam sibuk.
10. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti: rambu, marka, almpu
pengatur lalu-lintas dan lampu penerangan jalan.
11. Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri
primer.
12. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan
kendaraan lainnya.
Jaringan Jalan Tol dikembangkan dan diselenggarakan untuk menghubungkan
antar PKN, PKN dan PKW, serta antar kota dalam PKN, memperlancar lalu lintas di daerah
yang telah berkembang, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan
distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan terminal untuk
menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 118
dan antarmoda di tempat tertentu. Pengembangan terminal penumpang, terdiri atas
terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, dengan fungsi sebagai berikut :
a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar
provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi,
angkutan kota dan angkutan pedesaan.
b. Terminal Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota
dalam provinsi, serta angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
c. Terminal Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.
Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan :
a. Rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan.
c. Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan
trayek, dan jaringan lintas;
e. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
f. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
g. Permintaan angkutan;
h. Kelayakan teknis,finansial, dan ekonomi;
i. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan atau;
j. Kelestarian Lingkungan Hidup.
Pengembangan infrastruktur Kereta Api dilakukan sesuai fungsi sebagai jaringan
perkeretaapian umum, yang meliputi perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian
antarkota. Jaringan jalur kereta api antarkota menghubungkan antar-PKN, PKW dengan
PKN, atau antar-PKW. Sedangkan jaringan jalur kereta api perkotaan menghubungkan
kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional atau mendukung
aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 119
Pengembangan infrastruktur kepelabuhanan meliputi pelabuhan umum dan
pelabuhan khusus. Pengembangan infrastruktur pelabuhan umum diselenggarakan guna
mewujudkan sistem transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka
menunjang pembangunan nasional. Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan internasional
hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan
lokal.
Pelabuhan internasional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan
alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar,
menjangkau wilayah pelayanan sangat luas, dan menjadi simpul jaringan transportasi laut
internasional. Pelabuhan internasional ditetapkan dengan kriteria :
a. berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur
pelayaran internasional
b. berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau
jalur pelayaran internasional
b. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi
antarnegara
c. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan
andalan ke pasar internasional
d. berada di luar kawasan lindung
e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.
Pelabuhan nasional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih
muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah,
menjangkau wilayah pelayanan menengah, memiliki fungsi sebagai simpul jaringan
transportasi laut nasional. Pelabuhan nasional ditetapkan dengan kriteria :
a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem
transportasi antarprovinsi
b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar
nasional
c. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut,
termasuk pengembangan kawasan tertinggal
d. berada di luar kawasan lindung
e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 120
Pelabuhan regional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih
muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan
angkutan perintis dalam jumlah menengah, dan menjangkau wilayah pelayanan
menengah. Pelabuhan regional ditetapkan dengan kriteria :
a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam
sistem transportasi antarprovinsi
b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar
regional
c. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman
sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal
d. berada di luar kawasan lindung
e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.
Pelabuhan lokal dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat
angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan
perintis dalam jumlah kecil, serta menjangkau wilayah pelayanan terbatas. Pelabuhan
lokal ditetapkan dengan kriteria :
a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam
sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di
sekitarnya ke pasar lokal
c. berada di luar kawasan lindung
d. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah)
meter dan dapat melayani pelayaran rakyat.
Pengembangan infrastruktur pelabuhan khusus diselenggarakan untuk menunjang
pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, antara lain fungsi pertahanan keamanan,
kegiatan perindustrian, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, atau
bidang lainnya, yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas
pelabuhan. Sebagai contoh adalah pangkalan angkatan laut untuk fungsi pertahanan
keamanan, pelabuhan perikanan untuk kegiatan perikanan, pelabuhan minyak dan gas
bumi untuk kegiatan pertambangan. Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi
pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
Pengembangan infrastruktur transportasi udara dilakukan dalam kinerja Bandar
Udara dan Pangkalan Udara. Bandar Udara merupakan lapangan terbang yang
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 121
dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Sedangkan
Pangkalan udara merupakan kawasan di daratan dan/atau di perairan dalam wilayah
Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Tentara Nasional
Indonesia.
Bandar udara menurut fungsinya merupakan simpul dalam jaringan transportasi
udara sesuai dengan hirarki fungsinya, pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional
dan internasional, dan tempat kegiatan alih moda transportasi. Sedangkan menurut
hirarki fungsi dibedakan atas bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan
pusat penyebaran.
Bandar udara ditentukan berdasarkan penilaian atas kriteria :
a. Sistem perkotaan PKN, PKW dan PKL
b. Status Penggunaan Bandar Udara Internasional dan Domestik
c. Jumlah kepadatan penumpang yang meliputi datang dan berangkat, transit, dan
frekuensi penerbangan.
d. Rute penerbangan yang terdiri dari rute penerbangan dalam negeri, rute
penerbangan luar negeri, rute dalam negeri yang menjadi cakupannya, penilaian atas
kriteria bandar udara diatur dengan Keputusan Menteri, bandar udara berdasarkan
hirarki fungsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Tatanan kebandarudaraan terdiri dari bandar udara umum dan bandar udara
khusus. Bandar udara umum terdiri dari bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, bandar udara pusat
penyebaran skala pelayanan tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran. Pusat
penyebaran sekunder diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah sedang
dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubungkan dengan pusat
penyebaran primer.
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari
rencana sistem perkotaan dan rencana infrastruktur jalan dan perhubungan dapat dilihat
pada Gambar 3.1.
Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan sebagaimana
tercantum dalam Tabel 3.5.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 122
Gambar 3.1
Peta Struktur Ruang
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 123
Tabel 3.5
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 InfrastrukturJalan
1. Pengembangan jaringanjalan primer sebagaipenghubung antara pusat-pusat kegiatan, baik antarPKN, PKN dan PKW, antarPKW, PKW dan PKL,maupun dengan kawasanstrategis nasional danprovinsi.
WPBodebekpunjur-WP Purwasuka-WP KK CekunganBandung – WPCiayumajakuning
Pembangunan jalan kolektorprimer lintas utara Daerah
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis
WPCiayumajakuning-WP KK CekunganBandung – WPPriatim –Pangandaran
Peningkatan jalan poros timur dijalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing-Cirebon
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis
Peningkatan status jalan lintasselatan Daerah menjadi jalannasional
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis
Penyelesaian penanganan jalandan jembatan di Daerah bagianselatan
Pembangunan jalan poros tengahdi jalur Bandung-Pangalengan-Rancabuaya.
WPBodebekpunjur-WP KK CekunganBandung – WPSukabumi dsk
Peningkatan Status dan FungsiRuas Jalan Strategis
Peningkatan kualitas saranaprasarana dasar di daerahperbatasan Jabar-Banten danperbatasan Jabar - DKI
Optimasi Jalur Vertikal PelabuhanRatu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta.
WPBodebekpunjur
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis.
WP Purwasuka Pengembangan infrastrukturjalan mencakup peningkatankapasitas dan kondisi ruas jalanstrategis
Pembangunan jalan lingkarKarawang di KabupatenKarawang
WPCiayumajakuning
Pembangunan jalan lingkarselatan di Kota Cirebon dan jalanlingkar Kadipaten di KabupatenMajalengka
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis.
WP Priatim-Pangandaran
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 124
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
WP Sukabumi dsk Pembangunan Jalan LingkarSukabumi di KabupatenSukabumi dan Kota Sukabumi,serta jalan lingkar Cianjur diKabupaten Cianjur
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis
WP KK CekunganBandung
Pembangunan jalan lingkarMajalaya dan Banjaran diKabupaten Bandung
Pembangunan jalan alternatifBandung-Lembang
Peningkatan kapasitas dankondisi ruas jalan strategis.
2. Pengembangan jaringanjalan tol dalam kotamaupun antar kota sebagaipenghubung antar pusat-pusat kegiatan utama
WPBodebekpunjur-WP Purwasuka-WP KK CekunganBandung –WPCiayumajakuning
Pembangunan jalan Tol Cileunyi–Sumedang-Dawuan(CISUMDAWU) dan jalan TolCikopo/Cikampek-Palimanan(CIKAPALI)
WPCiayumajakuning-WP KK CekunganBandung – WPPriatim -Pangandaran
Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagrek-Ciamis-Banjar
WPBodebekpunjur-WP KK CekunganBandung – WPSukabumi dsk.
Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Sukabumi-Ciranjang,dan Ciranjang-Padalarang
WPBodebekpunjur
Pembangunan jalan tol BogorRing Road, Depok-Antasari,Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cikarang-Tanjungpriok,Bekasi-Cikarang-Kp.Melayu, danSerpong-Cinere
Pembangunan jalan lingkarLeuwiliang di Kabupaten Bogor
WPCiayumajakuning
Pembangunan jalan tol Kanci -Pejagan di Kota Cirebon
WP KK CekunganBandung
Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol dalam KotaBandung (Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi) danUjungberung-Gedebage-Majalaya
2 InfrastrukturPerhubungan
1. Pengembangan jaringankereta api yang berfungsisebagai penghubung antarPKN, antara PKN dan PKW,serta antar PKW.
WPBodebekpunjur-WP Purwasuka-WP KK CekunganBandung–WPCiayumajakuning
Pembangunan jalur Kereta ApiAntar Kota Rancaekek-Jatinangor- Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon.
Peningkatan keandalan sistemjaringan jalur KA lintas selatanyang menghubungkan kota-kotaPurwakarta-Bandung;
Pembangunan jalur KA cepatlintas Jakarta-Bandung;
Pembangunan rel ganda parsialjalur KA Cisomang-Cikadondong
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 125
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
WPCiayumajakuning-WP KK CekunganBandung-WPPriangan Timur-Pangandaran
Peningkatan keandalan sistemjaringan jalur KA lintas selatanyang menghubungkan kota-kotaBandung-Tasikmalaya-Banjar
WPBodebekpunjur-WP KK CekunganBandung – WPSukabumi dsk.
Revitalisasi Jalur KA Antar KotaBandung-Sukabumi-Bogor
WPBodebekpunjur
Peningkatan/Pembangunan relganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi)
Peningkatan jalur KA Antar KotaBogor-SukabumiPembangunan shortcut jalur KAPerkotaan Parung Panjang-Citayam
WP Purwasuka Pembangunan Shortcut Jalur KAAntar Kota Cibungur-Tanjungrasadi Kab. Karawang dan Kab.Purwakarta
Peningkatan keandalan sistemjaringan jalur KA lintas selatanyang menghubungkan kota-kotaCikampek-Purwakarta
Peningkatan jalur KA lintasCikampek-Padalarang, termasukpeningkatan spoor emplasemen
Pembangunan rel ganda parsialantara Purwakarta-Ciganea
Elektrifikasi rel ganda KA AntarKota Cikarang-Cikampek
Peningkatan keandalan sistemjaringan KA lintas utara Jakarta-Cikampek
Pembangunan jalur KA cepatlintas Jakarta-Surabaya
WPCiayumajakuning
Pembangunan dan peningkatansistem jaringan jalur KA lintasutara-selatan yangmenghubungkan Kota Indramayu–Jatibarang
Pembangunan dan peningkatansistem jaringan jalur KA lintasutara-selatan yangmenghubungkan Kota Kadipaten-Cirebon
Reaktivasi jalur KA Antar KotaCirebon-Kadipaten-Kertajati
Peningkatan keandalan sistemjaringan jalur KA lintas utarayang menghubungkan kota-kotaCikampek-Jatibarang-Cirebon
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 126
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
WP Priatim-Pangandaran
Reaktivasi jalur KA Antar KotaBanjar-Cijulang
Reaktivasi jalur KA Cikajang-Cibatu
Pembangunan dan peningkatansitem jaringan jalur KA lintasutara-selatan antaraGalunggung-Tasikmalaya
WP Sukabumi dsk Pembangunan dan peningkatansistem jaringan jalur KA lintasutara-selatan yangmenghubungkan kota-kotaBogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang
WP KK CekunganBandung
Pembangunan jalur ganda KAPerkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka
Elektrifikasi jalur KA PerkotaanPadalarang-Kiaracondong-Cicalengka
Reaktivasi jalur KA PerkotaanRancaekek-Jatinangor-Tanjungsari
Reaktivasi jalur KA PerkotaanCikudapateuh-Soreang-Ciwidey
Pembangunan/pengembanganKA perkotaan di Kota Bandung;
Pembangunan DT BandungUrban Railway TransportDevelopment, ElectrificationPadalarang-Cicalengka Line
2. Pengembangan bandaradan pelabuhan nasionalmaupun internasional sertaterminal guna memenuhikebutuhan pergerakan daridan ke Jawa Barat dalamskala regional, nasional,maupun internasional
WPBodebekpunjur
Pengembangan Pelabuhan Lautdi Kabupaten Bekasi
Penyediaan terminal tipe A diKota Bogor, Kota Depok, danKabupaten Bekasi
Optimalisasi fungsi PangkalanUdara Atang Sanjaya diKabupaten Bogor
WP Purwasuka Pembangunan Pelabuhan LautInternasional Cilamaya diKabupaten Karawang
Optimalisasi fungsi PangkalanUdara Kalijati di Kab. Subang
Penyediaan Terminal Tipe A diKabupaten Karawang
WPCiayumajakuning
Pembangunan Bandar udaraInternasional Jawa Barat (BIJB)Kertajati di KabupatenMajalengka sebagai PusatPersebaran Sekunder
Optimalisasi fungsi Bandar udaraCakrabuwana (Penggung) diKota Cirebon sebagai PusatPersebaran Tersier
Penyediaan terminal Tipe A diKota Cirebon, Terminal Tipe B diKabupaten Kuningan danKabupaten Indramayu
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 127
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
Peningkatan kapasitas danfungsi Pelabuhan InternasionalArjuna di Kota Cirebon
WP Priatim-Pangandaran
Penyediaan terminal Tipe A diKota Tasikmalaya
Optimalisasi fungsi Bandarudara Nusawiru di Pangandaransebagai Pusat PersebaranTersier dan Pangkalan UdaraCibeureum di KabupatenTasikmalaya
WP Sukabumi dsk Penyediaan terminal tipe A diKota Sukabumi dan tipe B diPalabuhanratu
4 Ciwulan Cilaki 1 Ciwulan Selatan 170.76 SANGAT KRITIS
2 Cilaki Selatan 27.71 TIDAK KRITIS
3 Cikandang Selatan 40.72 TIDAK KRITIS
4 Cipalebuh Selatan 41.41 TIDAK KRITIS
5 Cisanggiri Selatan 23.34 TIDAK KRITIS
6 Cikaengan Selatan 16.19 TIDAK KRITIS
7 Cipatujah Selatan 48.13 TIDAK KRITIS
8 Cimedang Selatan 26.86 TIDAK KRITIS
9 Cijulang Selatan 59.77 TIDAK KRITIS
5 Cisadea Cibareno 1 Cisadea Selatan 25.74 TIDAK KRITIS
2 Cibareno Selatan 86.12 KRITIS
3 Citepus Selatan 102.93 SANGAT KRITIS
4 Ciletuh Selatan 119.34 SANGAT KRITIS
5 Cimandiri Selatan 173.12 SANGAT KRITIS
6 Cikaso Selatan 54.98 TIDAK KRITIS
7 Cibuni Selatan 60.87 TIDAK KRITIS
8 Cisokan Selatan 84.81 KRITIS
9 Cipandak Selatan 21.91 TIDAK KRITIS
10 Ciujung Selatan 52.29 TIDAK KRITIS
Jumlah 41 DAS
Kategori DAS sangat kritis menunjukkan rasio kebutuhan dan ketersediaan air
lebih besar dari 100%, sedangkan DAS kritis apabila rasio kebutuhan dan ketersediaan air
berkisar dari 76% sampai 100%.
Berdasarkan kategori DAS di masing-masing wilayah sungai tersebut, untuk
mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian
daya rusak air, maka rencana pengembangan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
diarahkan untuk menyediakan infrastruktur yang dapat menampung air untuk memenuhi
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 130
kebutuhan air baku di musim kemarau dan sekaligus dapat mengendalikan banjir di
musim hujan antara lain berupa waduk dan situ terutama di wilayah sungai dan DAS yang
diprediksi pada tahun 2029 dengan kategori sangat kritis dan kritis.
Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, meliputi :
1. Pengembangan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air.
2. Pengembangan prasarana pengendali daya rusak air.
3. Pengembangan jaringan irigasi.
4. Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di Hulu DAS kritis dan sangat kritis.
Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi sebagaimana
tercantum dalam Tabel 3.7.
Tabel 3.7
Rencana Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Irigasi
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 InfrastrukturSumberdaya Air
1. Pengembanganwaduk/bendungan, situ,dan embung dalam rangkakonservasi danpendayagunaan sumberdaya air
WPBodebekpunjur
Pembangunan waduk diWS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum,meliputi : Pembangunan Waduk
Ciawi, Narogong,Genteng, Sodong,Tanjung, Parung Badak,Cijuray, dan Cidurian diKabupaten Bogor danWaduk Limo di KotaDepok
Revitalisasi danoptimalisasi fungsiwaduk dan danau/situ Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis di hulu DAS
WP Purwasuka Pembangunan WadukSadawarna, Cilame,Talagaherang,Cipunagara, Kandungdan Bodas di KabupatenSubang
Revitalisasi danoptimalisasi fungsiwaduk dan danau/situ
Rehabilitasi hutan danlahan kritis di hulu DAS
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 131
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
WPCiayumajakuning
Pembangunan WadukCipasang, Kadumanik,Cipanas, dan CipanasSaat di KabupatenSumedang, dan WadukLapangan Cinunjang diKabupaten Kuningan
Revitalisasi danoptimalisasi waduk dandanau/situ Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis di hulu DAS
WP PrianganTimur danPangandaran
Pembangunan waduk diWS Citarum, meliputi :Waduk Cibatarua diKabupaten Garut Pembangunan waduk di
WS Citanduy, meliputi :Waduk Cikembang danLeuwikeris di KabupatenCiamis
Pembangunan waduk diWS Ciwulan-Cilaki,meliputi : WadukLapangan Gagah Jurit,Sukahurip, Hyang diKabupaten Ciamis, danWaduk Ciwulan diKabupaten Tasikmalaya
Revitalisasi danoptimalisasi fungsiwaduk dan danau/situ
WP Sukabumi dansekitarnya
Pembangunan waduk diWS Cisadea-Cibareno,meliputi : WadukCitepus, Waduk Ciletuh,Waduk Cikarang, WadukCikaso, WadukWarungkiara dan WadukCibareno di KabupatenSukabumi, serta WadukCibuni dan WadukCimaskara di KabupatenCianjur
Revitalisasi danoptimalisasi fungsi situ
WP KK CekunganBandung
Pembangunan WadukSukawana, Santosa,Ciwidey, Cimeta,Cikapundung, Citarikdan Tegalluar diKabupaten Bandung
Revitalisasi danoptimalisasi fungsiwaduk dan danau/situ Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis di hulu DAS
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 132
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
2. Pengembangan prasaranapengendali daya rusak air
Peningkatan kondisijaringan irigasi dibagian utara.
WPBodebekpunjur
Peningkatan kondisijaringan irigasi
WP Purwasuka Peningkatan kondisijaringan irigasi.
WPCiayumajakuning
Pembangunan DaerahIrigasi Rengrang diKabupaten Sumedang
Peningkatan kondisijaringan irigasi.
WP PrianganTimur danPangandaran
Pembangunan DaerahIrigasi Leuwigoong diKabupaten Garut
Peningkatan kondisijaringan irigasi.
WP Sukabumi dansekitarnya
Peningkatan kondisijaringan irigasi
WP KK CekunganBandung
Peningkatan kondisijaringan irigasi
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 133
3.2.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Energi dan Kelistrikan
Rencana pengembangan prasarana energi dan kelistrikan adalah :
1. Pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik untuk meningkatkan pasokan
listrik ke seluruh wilayah Jawa Barat;
2. Pengembangan energi terbarukan meliputi pengembangan panas bumi, energi
potensial air, energi surya, energi angin dan bioenergi; dan
3. Pengembangan energi tak terbarukan meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan
batubara untuk meningkatkan pasokan energi.
Pengembangan energi ditujukan untuk meningkatkan pasokan dan cakupan
pelayanan energi kepada masyarakat. Peningkatan pasokan ditempuh melalui
pengembangan potensi pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan dan tak
terbarukan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dalam jangka panjang.
Peningkatan cakupan pelayanan ditempuh melalui pengembangan jaringan infrastruktur
energi.
a. Energi Terbarukan
Pengembangan sumber energi terbarukan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan
pasokan daya di dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Pengembangan sumber-
sumber energi terbarukan meliputi pengembangan panas bumi, energi potensial air
(mikrohidro), tenaga surya serta tenaga angin, serta sumber energi bahan bakar nabati.
Rencana pengembangan sumber energi terbarukan adalah :
1. Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pengembangan pemanfaatan sumber
energi panas bumi di Kab. Bogor (Awi Bengkok), Sumedang (Tampomas), Kab.
Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu dan Kamojang, dan Tangkuban Parahu),
serta Kab. Garut (Kawah Darajat)
2. Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pengembangan sumber energi potensial
air (PLTA) di Kabupaten Sumedang (Waduk Jatigede)
3. Mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi listrik mikrohidro di Kab. Garut
(Kec. Bungbulang, Cihurip dan Cikelet), serta Kabupaten Cianjur (Kec. Cigugur, Cidaun
dan Naringgul), tenaga surya, serta tenaga angin di wilayah perdesaan potensial serta
belum terjangkau oleh sistem jaringan listrik.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 134
4. Mendorong pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas di kawasan
perdesaan sebagai sumber energi alternatif di Kabupaten Garut, Ciamis, Cianjur dan
Kabupaten Sukabumi.
b. Energi Tak Terbarukan
Pengembangan energi tak terbarukan mencakup pengembangan energi yang bersumber
dari Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas, dan batubara untuk meningkatkan pasokan energi
listrik. Rencana pengembangan energi tak terbarukan adalah :
1. Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pemanfaatan sumber energi batubara
untuk meningkatkan pasokan energi listrik di Kabupaten Indramayu (PLTU) dan
Kabupaten Sukabumi (PLTU);
2. Mewujudkan pemerataan cakupan pelayanan energi listrik melalui pengembangan
listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.
Tabel 3.8
Rencana Pengembangan Infrastruktur Energi dan Kelistrikan
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 InfrastrukturEnergi danKelistrikan
1. Pengembangan instalasidan jaringan distribusilistrik untuk meningkatkandan memeratakanpasokan listrik ke seluruhwilayah Jawa Barat
2. Pengembangan energiterbarukan meliputipengembangan panasbumi, energi potensial air(mikrohidro), tenagasurya serta tenaga angin,serta sumber energibahan bakar nabati
3. Pengembangan energi takterbarukan meliputipengembangan energiyang bersumber dariBahan Bakar Minyak(BBM), gas, dan batubarauntuk meningkatkanpasokan energi listrik.
WPBodebekpunjur
Pengembangan lapanganpanas bumi eksisting dilapangan panas bumi AwiBengkok, Gunung Salak diKabupaten Bogor;
Pengembangan prospekpanas bumi di lapanganpanas bumi Ciseeng dan Gn.Pancar di Kabupaten Bogor,serta lapangan panas bumiGn. Gede Pangrango diKabupaten Bogor danKabupaten Cianjur;
Pengembangan pemanfaatansampah sebagai energi di TPAdi Kabupaten Bogor,Kabupaten Bekasi, KotaBekasi, Kota Bogor, dan KotaDepok;
Pengembangan pipanisasi gasregional dan gas kota di KotaBogor, Kota Depok,Kabupaten Bekasi dan KotaBekasi;
Pengembangan pemanfaatanenergi terbarukan berupaenergi air skala kecil, energisurya, energi angin danbioenergi;
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 135
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
Pengembangan pemanfaatangas alam di Kabupaten Bekasi(SPPBE, LNG Terminal,PLTG,dan LPG plant);
Pengembangan Desa mandirienergi.
WP Purwasuka Pengembangan prospek panasbumi di lapangan panas bumiSagalaherang dan TangkubanPerahu di Kabupaten Subang;
Pengembangan jaringanpipanisasi gas (gas pipeline)dan gas kota di KabupatenKarawang, Purwakarta, danSubang;
Pengembangan pemanfaatanenergi terbarukan berupaenergi air skala kecil, energisurya, energi angin danbioenergi;
Pengembangan pemanfaatanbatubara untuk industri;
Pengembangan secaraterkoordinasi pemanfaatangas alam (SPPBE, PLTG, danLPG Plant) di KabupatenKarawang dan Subang;
Pengembangan Desa mandirienergi.
WPCiayumajakuning
Pengembangan PLTA WadukJatigede di KabupatenSumedang;
Pengembangan PLTU diKabupaten Indramayu danKabupaten Cirebon;
Pengembangan SumberEnergi Panas Bumi Tampomasdi Kabupaten Sumedang,Sangkan Hurip GunungCiremai di KabupatenKuningan dan Gn. Kromongdi Kabupaten Cirebon;
Pengembangan jaringan pipagas regional dan gas kota;
Pengembangan pemanfaatanenergi terbarukan berupaenergi air skala kecil, energisurya, energi angin danbioenergi;
Pengembangan pemanfaatanbatubara untuk industri danpembangkit listrik diKabupaten Indramayu danKabupaten Cirebon;
Pengembangan Desa mandirienergi.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 136
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
WP PrianganTimur danPangandaran
Pengembangan pemanfaatansumber energi panas bumiKawah Drajat, KawahKamojang, Papandayan,Cilayu, Ciarinem, Cikuray danGuntur Masigit di KabupatenGarut dan sebagianKabupaten Bandung, Gn.Sawal Kabupaten Ciamis,Karaha Bodas, Gn.Galunggung, Cipacing,Ciheras, Cigunung, Cibalong,Cipanas-Ciawi, Cakrabuana diKabupatenTasikmalaya; Pengembangan pemanfaatan
energi terbarukan berupaenergi air skala kecil, energisurya, energy angin, bio-energi; Pengembangan infrastruktur
pemanfaatan gas alam; Pengembangan Desa mandiri
energi.
WP Sukabumi dansekitarnya
Pengembangan PLTA pumpstorage Cisokan di KabupatenCianjur;
Pengembangan lapanganpanas bumi Cisolok-Cisukarame di KabupatenSukabumi, dan prospek panasbumi di Tanggeung-Cibungurdan Cipanas-Pacet diKabupaten Cianjur; Pengembangan pemanfaatan
energi terbarukan berupaenergi air skala kecil, energisurya, energy angin, bio-energi; Pengembangan pemanfaatan
batubara untuk pembangkitlistrik; Pengembangan infrastruktur
pemanfaatan gas alam;Pengembangan Desa mandirienergi.
WP KK CekunganBandung
Peningkatan energi panasbumi di Cibuni, Patuha,Wayang Windu, Kamojang,Papandayan, Tampomas, Gn.Malabar di KabupatenBandung, dan TangkubanPerahu di KabupatenBandung Barat;
Pengembangan energi darisampah TPA;
Pengembangan pemanfaatanenergi terbarukan berupaenergi air skala kecil, energisurya, energy angin, bio-energi;
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 137
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
Pengembangan jaringan pipagas regional dan gas kota;
Pemanfaatan batubara untukindustri;
Pengembangan Desa mandirienergi.
3.2.4 Rencana Pengembangan Prasarana Telekomunikasi
Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi adalah:
1. Pengembangan telekomunikasi di desa-desa yang belum terjangkau sinyal telepon
2. Pengembangan telekomunikasi di desa-desa yang belum dilalui jaringan terestrial
telekomunikasi.
Kriteria Pengembangan Fasilitas Telekomunikasi :
Prioritas pengembangan fasilitas telekomunikasi dilakukan pada :
1. Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon
genggam/handphone (daerah blank spot).
2. Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi
alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi.
3. Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone
tetapi desa tersebut tergolong miskin.
Pengembangan infrastruktur telekomunikasi ditujukan untuk membuka akses
wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan terlayani oleh jaringan telekomunikasi.
Rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk mengembangkan
fasilitas telekomunikasi di perdesaan wilayah Jabar Selatan, Kabupaten Cianjur (Kec.
Pagelaran, Cikadu dan Naringgul), Kabupaten Kuningan (Kec. Pasawahan, Mandiracan),
Kab. Indramayu (Kec. Gantar, Terisi), serta Kab. Garut (Kec. Talegong dan Pamulihan).
Tabel 3.9
Rencana Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 InfrastrukturTelekomunikasi
1. Pengembangantelekomunikasi di desa-desayang belum terjangkausinyal telepon
WPBodebekpunjur
Pengembangan infrastrukturtelekomunikasi perdesaan
Pengembangan CyberProvince
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 138
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
2. Pengembangantelekomunikasi di desa-desayang belum dilalui jaringanterestrial telekomunikasi
3. Pengembangan CyberProvince
WP Purwasuka Pengembangan infrastrukturtelekomunikasi perdesaan
Pengembangan CyberProvince.
WPCiayumajakuning
Pengembangan infrastrukturtelekomunikasi perdesaan,khususnya di KabupatenKuningan dan KabupatenIndramayu.
Pengembangan CyberProvince.
WP PrianganTimur danPangandaran
Pengembangan infrastrukturtelekomunikasi pedesaan,khususnya di KabupatenGarut.
Pengembangan CyberProvince.
WP Sukabumi dansekitarnya
Pengembangan infrastrukturtelekomunikasi pedesaan,khususnya di Kab. Cianjur
Pengembangan CyberProvince.
WP KK CekunganBandung
Pengembangan infrastrukturtelekomunikasi perdesaan
Pengembangan CyberProvince.
3.2.5 Rencana Pengembangan Permukiman
Rencana pengembangan permukiman adalah penyediaan sarana prasarana yang
dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar minimum pelayanan yang ada dengan
skala pelayanan lintas wilayah kabupaten/kota. Terdapat beberapa arahan
pengembangan wilayah yang akan secara langsung ataupun tidak langsung akan
berpengaruh pada pengembangan permukiman. Pada wilayah dimana pengembangan
perkotaan menjadi bagian utama (PKN), rencana lebih dikonsentrasikan pada penanganan
perumahan perkotaan, air bersih dan pengelolaan persampahan untuk mendukung peran
dan fungsi sistem perkotaan tersebut. Pada wilayah dengan pengembangan wilayah
dengan fungsi lindung tinggi dan merupakan sentra produksi, maka rencana lebih
diutamakan pada pengembangan air bersih dan pengembangan infrastruktur perdesaan
untuk menunjang aksesibilitas dan konektifitas sentra produksi dan jaringan distribusi.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 139
Secara umum, pengembangan permukiman dilakukan dengan arahan sebagai
berikut :
Menunjang perkembangan permukiman perkotaan
Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang permukiman perkotaan
Percepatan penyediaan infrastruktur perdesaan di daerah tertinggal
Rencana pengembangan infrastruktur permukiman adalah:
1. Pengembangan hunian vertikal di perkotaan dan pengembangan Kawasan siap
bangun dan lingkungan siap bangun di perkotaan
Perencanaan pengembangan kawasan permukiman perkotaan menjadi penting
mengingat diproyeksikan sekitar 80% dari penduduk Jawa Barat yang akan
berjumlah sekitar 54,16 juta Jiwa di tahun 2029 bermukim di perkotaan. Dalam
pengembangan perumahan ini terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi, antara
lain kesenjangan daya beli, kapasitas kelembagaan, ketersediaan lahan, serta
keterbatasan dukungan PSU. Untuk itu, prioritas pengembangan diarahkan pada
pemenuhan kebutuhan perumahan perkotaan terutama pada masyarakat
berpenghasilan menengah/rendah yang antara lain di lakukan melalui pengembangan
rumah susun dan penanganan kawasan kumuh perkotaan. Untuk Jawa Barat,
pengembangan rusun diprioritaskan untuk kawasan Bodebek dan Metropolitan
Bandung. Untuk kawasan permukiman terdapat beberapa kriteria yang perlu
diperhatikan seperti batas kelerengan (topografi), ketersediaan sumber air, bukan di
daerah rawan bencana, sistem drainase yang baik, bukan di daerah kawasan
lindung/pertanian/penyangga.
2. Peningkatan pelayanan sistem air minum
Pengelolaan air minum ini ditujukan untuk menghasilkan air minum yang aman bagi
masyarakat. Pemanfaatan sumber air permukaan harus mempertimbangkan
pemanfaatan air di sebelah hilir sehingga tidak merugikan pihak manapun. Untuk
pemanfaatan sumber air tanah, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah
kapasitas air tanah tersebut. Untuk pendistribusian air, pembangunan jaringan/pipa
diupayakan tidak melalui lahan produktif. Permukiman yang memerlukan layanan air
bersih sedapat mungkin dapat dilayani melalui (minimal) hidran umum. Lokasi
pengolahan air minum sedapat mungkin ditempatkan tidak disekitar pemukiman
penduduk. Limbah sisa pengolahan air di buang melalui instalasi yang mampu
meminimalisasi limbah yang di buang yang mungkin mengganggu lingkungan sekitar.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 140
Perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan melalui
pengembangan kapasitas IPA/WTP, penyediaan reservoir dan penambahan jaringan
distribusi/perpipaan.
3. Pengelolaan air limbah dan drainase
Idealnya, diperlukan luasan 2 Ha untuk kebutuhan pembangunan IPLT (instalasi
pengolah lumpur tinja) yang dapat melayani 10.000 orang. Sementara untuk IPAL
dibutuhkan lahan seluas 3 Ha untuk melayani jumlah yang sama. Untuk kawasan
dengan beban pencemaran berat diperlukan sebuah instalasi pengolahan limbah
terpadu dengan jarak setidaknya 5 km dari pemukiman penduduk. Pengoperasian
instalasi pengolah limbah tersebut sedapat mungkin menghindari dampak lain berupa
polusi udara, polusi suara, sedimentasi, busa dan atau pencemaran dalam bentuk
lainnya yang terbuang ke lingkungan sekitar terutama badan air. Selain itu kompleks
instalasi ini perlu mempertimbangkan nilai estetika agar tidak mengurangi
harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya.
4. Pengelolaan persampahan
Rencana pengelolaan persampahan di Jawa Barat direncanakan akan dilakukan
secara regional melalui Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
Regional yang diarahkan dengan konsentrasi pada penanganan sampah di 3 PKN.
Pengembangan TPPAS mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis serta sosial
sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru untuk penyelesaian masalah
persampahan tersebut. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kriteria regional seperti
kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kelerengan, tataguna lahan sekitar dan bebas
banjir.
5. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh
Penataan kawasan kumuh difokuskan pada kawasan perkotaan yang memiliki tingkat
kepadatan yang cukup tinggi, sedangkan untuk penataan kawasan kumuh di
perdesaan di fokuskan pada kawasan kumuh nelayan yang berada di pesisir pantai,
pada prinsipnya penataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan peningkatan
kualitas melalui perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Penataan
dalam hal ini berupaya dalam menanggulangi aspek status kepemilikan lahan dimana
permukiman kumuh banyak terdapat pada lahan milik negara seperti bantalan rel
kereta api, di bawah jaringan listrik bertegangan tinggi (SUTET).
6. Pembangunan Pusat Kebudayaan, serta Kawasan dan Sarana Olah Raga
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 141
Pengembangan budaya direncanakan dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan di PKN
dan PKW pada Wilayah Pengembangan (WP), serta untuk memfasilitasi sarana olah
raga direncanakan pembangunan kawasan olah raga terpadu di PKN, kawasan Olah
Raga di PKW dan sarana Olah Raga di PKL.
7. Pembangunan rumah sakit
Pengembangan jasa pelayanan kesehatan diarahkan dalam pembangunan Rumah
Sakit (RS) tipe A di PKN, Rumah Sakit tipe B di PKW serta diarahkan untuk
pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe C di PKL yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota.
8. Pembangunan pasar induk regional
Untuk pengembangan ekonomi wilayah diarahkan pada pembangunan Pasar Induk
Regional yang dapat melayani masyarakat di WP, pasar induk regional berprinsip
pada pasar/grosir induk yang mampu melayani pasar-pasar yang bersifat lokal di
wilayahnya.
9. Peningkatan prasarana dasar permukiman perdesaan
Peningkatan prasarana dasar permukiman perdesaan terkait dengan pengembangan
infrastruktur dasar permukiman di perdesaan diarahkan pada desa tertinggal, desa
terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa translok, desa di kawasan rawan
bencana serta di desa perbatasan dengan provinsi lain. Penataan kawasan
permukiman perdesaan dilakukan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan
bencana. Sumber energi bagi perdesaan diarahkan pada pengembangan Desa
Mandiri Energi terutama untuk perdesaan yang tidak memiki sumber energi, hal ini
dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di wilayah perdesaan
direncanakan untuk dapat membangun sarana olah raga dan pusat kegiatan belajar.
Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan ini adalah untuk mendorong desa
tertinggal untuk lebih maju dan menghubungkannya dengan desa pusat
pertumbuhan yang ada di sekitarnya. Pengembangan infrastruktur perdesaan
dilakukan antara lain melalui pengembangan jalan poros penghubung antar
perdesaan yang menjadi sentra produksi, sanitasi dasar dan peningkatan kualitas
permukiman. Peningkatan produktifitas dan konektifitas antar wilayah akan
meningkatkan hubungan keterkaitan dalam pengembangan antar wilayah.
Keterkaitan perkembangan antar wilayah diharapkan dapat mendorong wilayah untuk
tumbuh bersama dalam skala yang lebih luas.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 142
10. Pengembangan Desa Mandiri Energi
Rencana pengembangan ini terkait dengan adanya krisis energi, maka tiap daerah
mulai menggali potensi energi yang dimiliki. Potensi energi yang dapat digali dari
daerah perdesaan di Jawa Barat seperti potensi energi potensial air (mikrohidro),
tenaga surya serta tenaga angin, serta sumber energi bahan bakar nabati.
11. Pembangunan pusat kegiatan belajar di perdesaan
Pembangunan pusat kegiatan belajar di perdesaan ini utamanya untuk menunjang
kegiatan perekonomian berbasis perdesaan yang akan didorong perkembangannya.
Pusat belajar yang dibangun akan disesuaikan dengan keunikan potensi ekonomi
yang dimiliki oleh setiap perdesaan.
12. Pembangunan puskesmas
Pembangunan puskesmas selain puskesmas utama ini, dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan fasilitas kesehatan wilayah-wilayah terpencil yang tidak atau belum
memiliki akses terhadap sarana kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas.
6. Pengembangan jasapelayanan kesehatan,ekonomi, budaya danolah raga
7. Peningkataninfrastruktur perdesaan
WPBodebekpunjur
a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pengembangan hunian vertikal di
kawasan perkotaan Bodebek; Pengembangan kasiba/lisiba; Peningkatan ketersediaan air bersih
perkotaan dan pengembanganIPA/WTP di Kabupaten Bekasi danKabupaten Bogor; Pengembangan pengolahan air
limbah yang memperhatikan bakumutu limbah cair dan merupakansistem yang terpisah daripengelolaan air limbah industrisecara terpusat terutama padakawasan perumahan padat, pusatbisnis dan sentra industri; Penataan jaringan drainase
perkotaan; Pembangunan Tempat Pengolahan
dan Pemrosesan Akhir SampahRegional Nambo dengan cakupanpelayanan untuk wilayah KabupatenBogor, Kota Bogor, dan Kota Depok; Peningkatan kualitas lingkungan
permukiman kumuh di Kota Depokdan Kota Bekasi; Pembangunan kawasan olahraga
terpadu di PKN,PKW danpembangunan sarana olahraga diPKL; Pembangunan Rumah Sakit Tipe A
di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKWdan Rumah Sakit Tipe C di PKL; Peningkatan kualitas lingkungan
permukiman kumuh di Kota Depokdan Kota Bekasi; Pembangunan kawasan olahraga
terpadu di PKN,PKW danpembangunan sarana olahraga diPKL;
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 144
No Infrastruktur RencanaPengembangan
Wilayah Arahan Pengembangan
Pembangunan Rumah Sakit Tipe Adi PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKWdan Rumah Sakit Tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW; Pengendalian permukiman di
kawasan Puncak untuk mendukungfungsi konservasi kawasan; Pembangunan Pasar Induk Regional
di Kabupaten Bogor.
b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan Peningkatan infrastruktur dasar
permukiman di desa tertinggal, desaterpencil, permukiman kumuhnelayan, desa di kawasanperbatasan dengan Provinsi Bantendan DKI, serta kawasan rawanbencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi dan pengelolaanbencana; Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan Pembangunan Puskesmas.
WP Purwasuka a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pengembangan hunian vertikal
terutama di pengembangankawasan industri KabupatenKarawang dan KabupatenPurwakarta; Pengembangan kasiba/lisiba; Penataan kawasan kumuh; Peningkatan pelayanan air besih
berupa pembangunan IPA/WTP danjaringan pipa distribusi; Pengembangan pengolahan air
limbah; Penataan jaringan drainase
perkotaan; Peningkatan pengelolaan
persampahan; Pembangunan kawasan olah raga di
PKW dan sarana olah raga di PKL; Pembangunan rumah sakit Tipe B di
PKW dan rumah sakit Tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKW; dan Pembangunan Pasar Induk Regional
di PKW Cikampek-Cikopo.
b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan Peningkatan infrastruktur dasar
permukiman di desa tertinggal, desaterpencil, permukiman kumuhnelayan dan kawasan rawanbencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi dan pengelolaanbencana; Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 145
No Infrastruktur RencanaPengembangan
Wilayah Arahan Pengembangan
Pembangunan Rumah Sakit Tipe Adi PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKWdan Rumah Sakit Tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW; Pengendalian permukiman di
kawasan Puncak untuk mendukungfungsi konservasi kawasan; Pembangunan Pasar Induk Regional
di Kabupaten Bogor.
b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan Peningkatan infrastruktur dasar
permukiman di desa tertinggal, desaterpencil, permukiman kumuhnelayan, desa di kawasanperbatasan dengan Provinsi Bantendan DKI, serta kawasan rawanbencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi dan pengelolaanbencana; Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan Pembangunan Puskesmas.
Pembangunan Puskesmas.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 146
No Infrastruktur RencanaPengembangan
Wilayah Arahan Pengembangan
WPCiayumajakuning
a. Infrastruktur PermukimanPerkotaan
Pengembangan hunian vertikal diKota Cirebon; Pengembangan kasiba/lisiba; Peningkatan pelayanan air bersih
berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan distribusi; Peningkatan sistem pengelolaan air
limbah; Penataan jaringan drainase
perkotaan; Peningkatan pengelolaan sampah
regional di Kabupaten Cirebon; Pembangunan kawasan
permukiman di Kertajati Aerocity diKabupaten Majalengka; Penataan permukiman kumuh; Pembangunan kawasan olah raga
terpadu di PKN dan PKW dan saranaolah raga di PKL; Pembangunan Rumah Sakit Tipe A
di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKWdan Rumah Sakit Tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW; dan Pembangunan Pasar Induk Beras
Regional di Kabupaten Indramayudan Pasar Induk Regional diKabupaten Cirebon.
b. Infrastruktur PermukimanPerdesaan
Peningkatan infrastruktur dasarpermukiman di desa tertinggal, desaterpencil, desa perbatasan denganProvinsi Jawa Tengah, permukimankumuh nelayan, dan kawasan rawanbencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi dan pengelolaanbencana; Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; Pembangunan Puskesmas.
WP PrianganTimur danPangandaran
a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pengembangan kasiba/lisiba di
Kab. Tasikmalaya, KabupatenCiamis dan Kabupaten Garut; Pengembangan sistem pelayanan
air bersih di Kabupaten Garut; Peningkatan sistem pengelolaan air
limbah di Pangandaran dan KotaTasikmalaya; Penataan permukiman kumuh; Penyediaan tempat pengolahan
akhir sampah regional; Penataan jaringan drainase
perkotaan; Pembangunan kawasan olah raga di
PKW & sarana olah raga di PKL;
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 147
No Infrastruktur RencanaPengembangan
Wilayah Arahan Pengembangan
Pembangunan rumah sakit tipe B diPKW, rumah sakit tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKNp; dan Pembangunan pusat rekreasi
terpadu skala nasional daninternasional di PKNp.
b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan Peningkatan infrastruktur dasar
permukiman di desa tertinggal, desaterpencil, permukiman kumuhnelayan, desa di wilayah perbatasandengan Provinsi Jawa Tengah dankawasan rawan bencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi dan penanggulanganbencana; Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan Pembangunan Puskesmas.
WP Sukabumi dansekitarnya
a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pengembangan kasiba/lisiba di
Kabupaten Sukabumi, KotaSukabumi, dan Kab. Cianjur; Pengembangan sistem pelayanan
air bersih di Kab. Sukabumi danKabupaten Cianjur; Peningkatan sistem pengelolaan air
limbah di Palabuhanratu; Pengembangan permukiman
perkotaan yang memperhatikanprinsip konservasi; Penataan permukiman kumuh; Penyediaan tempat pengolahan
akhir sampah regional; Penataan jaringan drainase
perkotaan; Pembangunan kawasan olah raga di
PKW dan sarana olah raga di PKL; Pembangunan rumah sakit tipe A di
PKNp, rumah sakit tipe B di PKW,rumah sakit tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKW dan PKNp; Pembangunan pasar induk regional
di Palabuhanratu; dan Pembangunan pusat bisnis kelautan
di PKNp.
b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan Peningkatan infrastruktur dasar
permukiman di desa tertinggal, desaterpencil, desa perbatasan denganProvinsi Banten, permukimankumuh nelayan, dan kawasan rawanbencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi dan penanggulanganbencana; Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan Pembangunan Puskesmas.
MATERI TEKNIS RTRW PROVINSI JAWA BARAT 2009- 2029
Rencana Struktur Ruang 148
No Infrastruktur RencanaPengembangan
Wilayah Arahan Pengembangan
WP KK CekunganBandung
a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pengembangan hunian vertikal
terutama di kawasan perkotaan,industri dan pendidikan, khususnyadi Kota Bandung, KabupatenBandung, Kota Cimahi danJatinangor di Kabupaten Sumedang; Pengembangan Kawasan Pendidikan
Tinggi Jatinangor di KabupatenSumedang; Pengembangan kasiba/lisiba di
Kabupaten Bandung Barat danKabupaten Sumedang; Peningkatan pengelolaan
persampahan, revitalisasi TPALeuwigajah, optimalisasi TPKSarimukti, dan operasionalisasiTempat Pengolahan danPemrosesan Akhir Sampah RegionalLegok Nangka; Peningkatan pelayanan air besih; Peningkatan pengolahan air limbah; Penataan permukiman kumuh; Penataan jaringan drainase
perkotaan; Pembangunan kawasan olah raga
terpadu di PKN dan PKW dan saranaolah raga di PKL. Pembangunan rumah sakit Tipe A di
PKN, rumah sakit Tipe B di PKW danrumah sakit Tipe C di PKL; Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW.
b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan Peningkatan infrastruktur dasar
permukiman di desa tertinggal, desaterpencil, dan kawasan rawanbencana; Penataan kawasan permukiman
perdesaan dengan prinsipkonservasi terutama di WP KKCekungan Bandung bagian utaradan selatan; Pembangunan sarana olah raga dan