B4 PPT PEDOMAN DIKLAT CAWAS.ppt - …tendikdikdasmen.net/unduhan/files/Presentasi Bimtek Mentor Cawas/B… · dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang ... memiliki pangkat

8/3/2016

1

1

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Bimbingan Teknis Mentor Calon Pengawas Sekolah

Hotel Aston Bali, 2 s.d. 6 Agustus 2016

2

OUTLINE

PENDAHULUAN1

PELAKSANAAN2

DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT4

PENUTUP5

8/3/2016

2


1







Jumlah Guru dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Jenjang & Status

27 Juli 2016 Kemdikbud 4

8/3/2016

3


REKAPITULASI DATA PENGAWAS SEKOLAH

KEADAAN SAMPAI DENGAN 28 MARET 2016

Berdasarkan perbandingan antara TMT Pangkat dan TMT Jabatan yang termuda

NO PANGKAT, GOLONGANMASA KERJA (TAHUN)

JUMLAHMK < 4 4 <= MK < 5 5 <= MK < 6 MK >= 6

1 Penata, III/c 129 7 5 17 158

2 Penata Tk.I, III/d 270 22 13 97 402

3 Pembina, IV/a 5,227 1,364 1,370 5,906 13,867

4 Pembina Tk.I, IV/b 5,162 374 318 903 6,757

5 Pembina Utama Muda, IV/c 1,684 34 30 44 1,792

6 Pembina Utama Madya, IV/d 75 5 1 5 86

7 Pembina Utama, IV/e 4 - - 2 6

JUMLAH 12,551 1,806 1,737 6,974 23,068


Berdasarkan TMT Pangkat Pengawas Sekolah


JUMLAHMK < 4 4 <= MK < 5 5 <= MK < 6 MK >= 6

1 Penata, III/c 66 37 15 40 158

2 Penata Tk.I, III/d 129 82 37 154 402

3 Pembina, IV/a 498 357 467 12,545 13,867

4 Pembina Tk.I, IV/b 4,537 316 288 1,616 6,757




JUMLAH 6,948 832 851 14,437 23,068

8/3/2016

4

Berdasarkan TMT Jabatan Pengawas Sekolah


JUMLAHMK < 4 4 <= MK < 5 5 <= MK < 6 MK >= 6

1 Penata, III/c 128 5 4 21 158

2 Penata Tk.I, III/d 261 18 12 111 402

3 Pembina, IV/a 5,093 1,307 1,326 6,141 13,867

4 Pembina Tk.I, IV/b 4,666 353 320 1,418 6,757




JUMLAH 11,694 1,746 1,700 7,928 23,068


8

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

Kesenjangan antara regulasi dan Implementasi Pengangkatan

Jabatan Fungsional Pengawas

Kesenjangan antara regulasi dan Implementasi Pengangkatan

Jabatan Fungsional Pengawas



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




REGULASI (PERSYARATAN

PENGANGKATAN)I:

�Rekrutmen (Proyeksi dan

Seleksi)

�Surat Rekomendasi

Keterampilan dan Keahlian

Bidang Pengawasan

�Seleksi Akademik

�Diklat Calon

REGULASI (PERSYARATAN

PENGANGKATAN)I:

�Rekrutmen (Proyeksi dan

Seleksi)

�Surat Rekomendasi

Keterampilan dan Keahlian

Bidang Pengawasan

�Seleksi Akademik

�Diklat Calon

IMPLEMENTASI (KONDISI SAAT INI,

SEBAGIAN DAERAH

�Tidak dibuat proyeksi kebutuhan

PS, sehingga beban kerja PS

kelebihan atau kekurangan

�Diangkat tanpa memenuhi

persyaratan sehingga terkendala

dalam kenaikan pangkat

IMPLEMENTASI (KONDISI SAAT INI,

SEBAGIAN DAERAH

�Tidak dibuat proyeksi kebutuhan

PS, sehingga beban kerja PS

kelebihan atau kekurangan

�Diangkat tanpa memenuhi

persyaratan sehingga terkendala

dalam kenaikan pangkat

8/3/2016

5

9

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







�masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan

fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik

�Pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun atau

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala

sekolah/madrasah paling sedikit 4 tahun sesuai

dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya

masing-masing

�masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan

fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik

�Pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun atau

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala

sekolah/madrasah paling sedikit 4 tahun sesuai

dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya

masing-masing

10

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan1 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru

TK atau Kepala TK.2 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru

SD atau Kepala SD.3 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari Guru

SLB atau Kepala SLB.4 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata

pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK.

5 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasanBK/ Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.

� Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan1 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru

TK atau Kepala TK.2 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru

SD atau Kepala SD.3 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari Guru

SLB atau Kepala SLB.4 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata

pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK.

5 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasanBK/ Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.

8/3/2016

6

11

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yg sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru(PPG);

� memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan.

� memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;� diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;

� berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yg sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru(PPG);

� memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan.

� memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;� diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;

12

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawas sekolah (seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilasanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina.

� telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

� setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

� lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawas sekolah (seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilasanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina.

� telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

� setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

8/3/2016

7

13

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

� Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

� Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen.

� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

� Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

� Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

� Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

� Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen.

� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

� Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

� Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru







14

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

� Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil.



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.



Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian




Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.







8/3/2016

8

15

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP


telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

� Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin


� Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.


telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

� Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin


� Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.







16

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

� Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

� Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007

tentang Standar Pengawas Sekolah.

� Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

� Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

� Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007

tentang Standar Pengawas Sekolah.

� Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.







8/3/2016

9

17

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

� Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

� Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

dan Angka Kreditnya.


2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

� Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.


2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

dan Angka Kreditnya.


2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.







18

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam

memahami dan melaksanakan:

1.rekrutmen calon pengawas sekolah;

2.seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administratif

dan seleksi akademik;

3.pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah; dan

4.pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam

memahami dan melaksanakan:

1.rekrutmen calon pengawas sekolah;

2.seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administratif

dan seleksi akademik;

3.pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah; dan

4.pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).







8/3/2016

10

19

KEBIJAKAN K-13

SELEKSI

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP

Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan pembinaan

dan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah,

yaitu:

�instansi pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah

�Kementerian Agama

�Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam

merencanakan kebutuhan pengawas sekolah dan/atau

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis

fungsional Pengawas Sekolah.

Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan pembinaan

dan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah,

yaitu:

�instansi pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah

�Kementerian Agama

�Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam

merencanakan kebutuhan pengawas sekolah dan/atau

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis

fungsional Pengawas Sekolah.








2







8/3/2016

11

TAHAP PENGANGKATAN GURU/KEPALA SEKOLAH SEBAGAI

PENGAWAS SEKOLAH

A.PEREKRUTANB. DIKLAT

PEMBENTUKANC.PENGANGKATAN

Proyeksi dan Seleksi

Calon Pengawas

Sekolah

Seleksi Administrasi

Seleksi Akademik/

Bidang Pengawasan

on the job training-I (OJT-I),

in the job training (IJT),

on the job training-II (OJT-II).

Pemberian Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP)

Pemberian Nomor Unik

Pengawas Sekolah (NUPS).

22

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







8/3/2016

12

23

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

KemendikbudKemendikbud

Dinas PendidikanDinas Pendidikan

24

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PENGHUTUNAG KEBUTUHAN PENGAWAS SEKOLAH DENGANMEMEPERHATIKAN:�jumlah pengawas sekolah yang mememasuki usia pensiun/mutasipada jabatan lain�pembangunan unit sekolah baru/jumlah satuan pendidikan�jumlah guru�kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan.

”Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan jumlahcalon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota”

PENGHUTUNAG KEBUTUHAN PENGAWAS SEKOLAH DENGANMEMEPERHATIKAN:�jumlah pengawas sekolah yang mememasuki usia pensiun/mutasipada jabatan lain�pembangunan unit sekolah baru/jumlah satuan pendidikan�jumlah guru�kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan.

”Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan jumlahcalon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota”

8/3/2016

13

25

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yg akan dijadikan bahan penilaian,

� Sbg bukti bhw calon pengawas sekolah bersangkutan telahmemenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( Permenneg PANdan RB NO 21 Tahun 2010 dan Permendikbud No 143 Tahun2014

� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yg akan dijadikan bahan penilaian,

� Sbg bukti bhw calon pengawas sekolah bersangkutan telahmemenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( Permenneg PANdan RB NO 21 Tahun 2010 dan Permendikbud No 143 Tahun2014

PERSYARATAN:1.Surat Lamaran2.Data Riwayat Hidup (DRH)3.Dokumen Bukti DRH


26

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian,

� Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutantelah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEGPAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor143 Tahun 2014

� Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian,

� Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutantelah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEGPAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor143 Tahun 2014



8/3/2016

14

27

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PERSYARATAN:Surat LamaranData Riwayat Hidup (DRH)Dokumen Bukti DRH


DRH memuat data:�Data Pribadi�kualifikasi akademik�diklat selama menjadi guru/kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir�prestasi akademik dan non akademik�karya pengembangan profesi�keikutsertaan dalam forum ilmiah�Pengalaman pengurus organisasi di bidang pendidikan�pengalaman mendapat tugas tambahan 5 (lima) tahun terakhir�penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan �Data Nilai PPKPNS�Pengalaman Keterampilan danKeahlian Bidang Pengawasan

DRH memuat data:�Data Pribadi�kualifikasi akademik�diklat selama menjadi guru/kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir�prestasi akademik dan non akademik�karya pengembangan profesi�keikutsertaan dalam forum ilmiah�Pengalaman pengurus organisasi di bidang pendidikan�pengalaman mendapat tugas tambahan 5 (lima) tahun terakhir�penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan �Data Nilai PPKPNS�Pengalaman Keterampilan danKeahlian Bidang Pengawasan

28

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP









Dokumen Bukti DRH:1SK Pengangkatan PNS pertama2SK terakhir pendidik 3Sertifikat Pendidik4Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV bidang kependidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan5SK terakhir .6Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau KTP 7Dokmen PPKPNS8Portofolio Keterampilan dan Keahlian dalam Bidang Pengawasan

Dokumen Bukti DRH:1SK Pengangkatan PNS pertama2SK terakhir pendidik 3Sertifikat Pendidik4Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV bidang kependidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan5SK terakhir .6Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau KTP 7Dokmen PPKPNS8Portofolio Keterampilan dan Keahlian dalam Bidang Pengawasan

8/3/2016

15

29

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







Seleksi akademik berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yg merupakan tes pengetahuan ttg peraturan, kebijakan, dan pelaksanan pendidikan di sekolah, kompetensi supervisi akademik; kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan.�dilaksanakan oleh Ditjen GTK), Kemendikbud�diwujudkan dlm pelaksanaan tes kompetensi pengetahuan yg dilaksanakan bersamaan dgn pelaksanaan Tahap IJT Diklat Fungsional Calon JFPS.

Seleksi akademik berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yg merupakan tes pengetahuan ttg peraturan, kebijakan, dan pelaksanan pendidikan di sekolah, kompetensi supervisi akademik; kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan.�dilaksanakan oleh Ditjen GTK), Kemendikbud�diwujudkan dlm pelaksanaan tes kompetensi pengetahuan yg dilaksanakan bersamaan dgn pelaksanaan Tahap IJT Diklat Fungsional Calon JFPS.


3







8/3/2016

16

31

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� Merupakan diklat prasyarat bagi guru PNS utk dpt diangkat dlm jabatan fungsional pengawas sekolah

� bertujuan utk memberikan pembekalan kompetensi inti yg diperlukan seorg Pengawas Sekolah dalam menjalankan tugasnya.

� dıselenggarakan oleh lembaga/instansi yg memiliki kewenangan dlm penyelenggaraan diklat fungsional pegawai atau lembaga yg ditunjuk oleh Kemdikbud

� Merupakan diklat prasyarat bagi guru PNS utk dpt diangkat dlm jabatan fungsional pengawas sekolah

� bertujuan utk memberikan pembekalan kompetensi inti yg diperlukan seorg Pengawas Sekolah dalam menjalankan tugasnya.

� dıselenggarakan oleh lembaga/instansi yg memiliki kewenangan dlm penyelenggaraan diklat fungsional pegawai atau lembaga yg ditunjuk oleh Kemdikbud

32

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







TUJUAN: memberikan pembekalan kompetensi inti yg diperlukanseorang Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan tugasTUJUAN: memberikan pembekalan kompetensi inti yg diperlukanseorang Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan tugas

KOMPETENSI: Kompetensi inti yg diperlukan utk jabatan fungsional pengawas sekolah:1.Kompetensi kepribadian2.kompetensi supervisi manajerial3.Kompetensi supervisi akademik4.Kompetensi evaluasi pendidikan5.Kompetensi penelitian dan pengembangan6.Kompetensi sosial

KOMPETENSI: Kompetensi inti yg diperlukan utk jabatan fungsional pengawas sekolah:1.Kompetensi kepribadian2.kompetensi supervisi manajerial3.Kompetensi supervisi akademik4.Kompetensi evaluasi pendidikan5.Kompetensi penelitian dan pengembangan6.Kompetensi sosial

8/3/2016

17

33

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PESERTA: PNS guru dan atau kepala sekolah yg akanmenduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.PESERTA: PNS guru dan atau kepala sekolah yg akanmenduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

METODE: menekankan pd pencapaian tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa (andragogi) dgn menggunakan metode bervariasi yg melibatkan peserta diklat secara aktif.

METODE: menekankan pd pencapaian tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa (andragogi) dgn menggunakan metode bervariasi yg melibatkan peserta diklat secara aktif.

WAKTU: minimal 161 jam pelajaran (JP), 1 JPdisetarakan dgn 45 menit.WAKTU: minimal 161 jam pelajaran (JP), 1 JPdisetarakan dgn 45 menit.

34

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







A. Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah

B. Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP)

C. Penilaian Sikap dan Perilaku

A. Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah

B. Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP)

C. Penilaian Sikap dan Perilaku

A. Pelaksanaan RTL

B. Uji Kompetensi melalui Pelaporan RTL

C. Uji Kompetensi melalui Presentasi Laporan OJT

A. Pelaksanaan RTL

B. Uji Kompetensi melalui Pelaporan RTL

C. Uji Kompetensi melalui Presentasi Laporan OJT

A. Program Umum

B. Program Khusus

C. Program Penunjang

A. Program Umum

B. Program Khusus

C. Program Penunjang

8/3/2016

18

DIKLAT ON-IN-ON

In The Job

Training

Penyusunan RTL

Proses

Pembelajaran

Penilaian

Peserta Diklat

On The Job

Training I

Uji kompetensi

Penilaian Sikap dan

Perilaku

Penyusunan RTP

On The Job

Training-II

Implementasi RTL

Pengamatan Sikap &

Perilaku

Laporan OJT-1, IJT, OJT-2

Laporan Presentasi

Hasil Penilain OJT I Hasil Penilaian IJT Hasil Penilaian OJT II

Data Nilai OJT-1, IJT, OJT-2

25 JP 61 JP 75 JP

Struktur Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas SekolahNo Metode Diklat Kegiatan Alokasi Waktu

A. On The Job Training I A.Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah

B.Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP) C.Penilaian Sikap dan Perilaku

15 JP

10 JP

TOTAL OJT I 25 JP*)

Materi/Mata Diklat

B. In The Job Training Program Umum

2 JP1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah 4 JP

Program Khusus

6 JP1. Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

2. Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 6 JP

3. Manajemen Supervisi Akademik 8 JP

4. Manajemen Supervisi Manajerial 8 JP

5. Evaluasi Pendidikan 6 JP

6. Penelitian dan Pengembangan 6 JP

7. Etika Pengawas Sekolah 4 JP

Program penunjang

6 JP1. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

2. Tes Awal Dan Tes Akhir 4 JP

3. Evaluasi Diklat 1 JP

TOTAL IJT 61 JP**)

Kegiatan

C. On the job training II A. Pelaksanaan RTL, yang meliputi:

1. Penyusunan Program Pengawasan 6 JP

2. Melaksanakan supervisi manajerial 6 JP

3. Melaksanakan supervisi akademik 12 JP

4. Melakukan PKG dan PKKS 10 JP

5. Melaksanakan Rencana Tindak Kepengawasan 6 JP

6. Penyusunan Proposal PTS 6 JP

B. Uji Kompetensi Calon Pengawas Sekolah melalui Pelaporan RTL 8 JP

C. Uji Kompetensi Calon Pengawas Sekolah Presentasi Laporan OJT 21 JP

TOTAL OJT II 75 JP ***)

Jumlah Jam Pelajaran 161

8/3/2016

19

Keterangan :

•*) 25 JP dlm OJT-1 dilaksanakan selama 12 hari kerja (3 minggu) dgn ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yg disetarakan dgn 2 JP.

• **) 61 JP dlm IJT dilaksanakan selama 6 s.d. 7 hari kerja

•***) 75 JP dlm OJT-2 dilaksanakan selama 38 hari kerja (8 minggu) dgn ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yg disetarakan dgn 2 JP.

• Contoh Jadwal IJT tertera pd format IJT.01

38

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PENGERTIAN: OJT-I adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan

fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yg

dilaksanakan oleh pemerintah prov/kab/kota sesuai

kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat

tugas masing-masing.

PENGERTIAN: OJT-I adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan

fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yg

dilaksanakan oleh pemerintah prov/kab/kota sesuai


tugas masing-masing.

WAKTU:

�OJT-I dilaksanakan selama 12 hari kerja dgn ketentuan setiap

hari melaksanakan kegiatan yg disetarakan dgn 2 JP (25 JP).

�Waktu pelaksanaan OJT-I berakhir paling lambat 1 minggu

sebelum IJT dilaksanakan.

WAKTU:

�OJT-I dilaksanakan selama 12 hari kerja dgn ketentuan setiap

hari melaksanakan kegiatan yg disetarakan dgn 2 JP (25 JP).

�Waktu pelaksanaan OJT-I berakhir paling lambat 1 minggu

sebelum IJT dilaksanakan.

8/3/2016

20

39

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







TEMPAT:

OJT-I dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah ybs

antara lain: satuan pendidikan, Kelompok Kerja (KKG/MGMP/

MGBK/KKKS/MKKS)

PIHAK TERKAIT:

�Peserta (guru dan kepala sekolah yg telah memenuhi

persyaratan)

�Panitia penyelenggara Diklat Fungsional Calon Pengawas

Sekolah.

�Mentor

TEMPAT:

OJT-I dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah ybs

antara lain: satuan pendidikan, Kelompok Kerja (KKG/MGMP/

MGBK/KKKS/MKKS)

PIHAK TERKAIT:

�Peserta (guru dan kepala sekolah yg telah memenuhi

persyaratan)

�Panitia penyelenggara Diklat Fungsional Calon Pengawas

Sekolah.

�Mentor

40

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







KRITERIA MENTOR:

�memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah sekurang-kurangnya 5 tahun;

�direkomendasikan oleh Disdik dan/atau Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia

(APSI);

�telah mengikuti bimbingan teknis calon pendamping/mentor yang dan

dinyatakan lulus sebagai pendamping. Bimtek diselenggarakan oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTOR:

�mendampingi peserta diklat cawas pd saat OJT-I dan OJT-II

�menilai peserta diklat cawas pd saat OJT-I dan OJT-II

�melaporkan hasil pendampingan dan penilaian pd OJT-I dan OJT-II kpd

penyelenggara diklat.

KRITERIA MENTOR:

�memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah sekurang-kurangnya 5 tahun;

�direkomendasikan oleh Disdik dan/atau Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia

(APSI);

�telah mengikuti bimbingan teknis calon pendamping/mentor yang dan

dinyatakan lulus sebagai pendamping. Bimtek diselenggarakan oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTOR:

�mendampingi peserta diklat cawas pd saat OJT-I dan OJT-II

�menilai peserta diklat cawas pd saat OJT-I dan OJT-II

�melaporkan hasil pendampingan dan penilaian pd OJT-I dan OJT-II kpd

penyelenggara diklat.

8/3/2016

21

41

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� UJI KOMPETENSI INTI

penilaian terhdp makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman

terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah dalam

melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial.

� UJI KOMPETENSI INTI

penilaian terhdp makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman

terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah dalam

melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial.

� PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGAWASAN (RTP)

disusun berdasarkan makalah tentang ide, gagasan, dan/atau

pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah

dlm melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial

� PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGAWASAN (RTP)

disusun berdasarkan makalah tentang ide, gagasan, dan/atau

pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah

dlm melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial

� PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU

penilaian sikap dan perilaku meliputi unsur integritas, komitmen,

kerjasama, etika, komunikasi

� PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU

penilaian sikap dan perilaku meliputi unsur integritas, komitmen,

kerjasama, etika, komunikasi

42

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







� PENERTIAN

IJT adalah serangkaian kegiatan seleksi jabfung pengawas sekolah bagi

guru dan kepala sekolah yg dilaksanakan oleh pemerintah

prov/kab/kota sesuai kewenangannya berupa kegiatan tatap muka

oleh instansi penyelenggara diklat yg ditetapkan oleh pemerintah

daerah dan/atau Kemdikbud.

� PENERTIAN

IJT adalah serangkaian kegiatan seleksi jabfung pengawas sekolah bagi

guru dan kepala sekolah yg dilaksanakan oleh pemerintah

prov/kab/kota sesuai kewenangannya berupa kegiatan tatap muka

oleh instansi penyelenggara diklat yg ditetapkan oleh pemerintah

daerah dan/atau Kemdikbud.

� WAKTU: IJT dilaksanakan selama 6 s.d. 7 hari kerja dgn pola minimal

61 JP @ 45 menit.

� TEMPAT: IJT dilaksanakan di tempat diklat yg memenuhi persyaratan

kegiatan pelatihan tatap muka.

� WAKTU: IJT dilaksanakan selama 6 s.d. 7 hari kerja dgn pola minimal

61 JP @ 45 menit.

� TEMPAT: IJT dilaksanakan di tempat diklat yg memenuhi persyaratan

kegiatan pelatihan tatap muka.

8/3/2016

22

43

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PIHAK YANG TERLIBAT

�Peserta: guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan.

�Narasumber:tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

�Fasilitator: tenaga profesional yang meliputi dosen, widyaiswara, dan

pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan Calon Fasilitator Diklat

Fungsional Pengawas Calon Sekolah dan dinyatakan lulus.

�Panitia Penyelenggara diklat.

PIHAK YANG TERLIBAT

�Peserta: guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan.

�Narasumber:tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

�Fasilitator: tenaga profesional yang meliputi dosen, widyaiswara, dan

pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan Calon Fasilitator Diklat

Fungsional Pengawas Calon Sekolah dan dinyatakan lulus.

�Panitia Penyelenggara diklat.

44

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







URAIAN KEGIATAN

�PEMBELAJARAN

�PENYEMPURNAAN RTP

�PENYUSUNAN RTL

�EVALUASI

URAIAN KEGIATAN

�PEMBELAJARAN

�PENYEMPURNAAN RTP

�PENYUSUNAN RTL

�EVALUASI

EVALUASI PESERTA:

�TEST TULIS

�PENILAIAN PORTOFOLIO

�PENILAIAN SIKAP DAN

PERILAKU

EVALUASI PESERTA:

�TEST TULIS

�PENILAIAN PORTOFOLIO

�PENILAIAN SIKAP DAN

PERILAKU

EVALUASI FASILITATOR

EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

EVALUASI FASILITATOR

EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

SELEKSI AKADEMIKSELEKSI AKADEMIK

8/3/2016

23

45

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PENGERTIAN:

OJT-II adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional

pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai


tugas masing-masing setelah mengikuti dan menyelesaikan IJT.

PENGERTIAN:

OJT-II adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional

pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai


tugas masing-masing setelah mengikuti dan menyelesaikan IJT.

WAKTU:

�OJT-II dilaksanakan selama 38 hari kerja

�setiap hari melaksanakan kegiatan yg disetarakan dengan 2 JP,

sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yg ditetapkan untuk

OJT-II (75 JP)

WAKTU:

�OJT-II dilaksanakan selama 38 hari kerja

�setiap hari melaksanakan kegiatan yg disetarakan dengan 2 JP,

sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yg ditetapkan untuk

OJT-II (75 JP)

46

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







TEMPAT:

OJT-II dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang

bersangkutan antara lain: satuan pendidikan tempat tugas dan

satu satuan pendidikan lainnya, Kelompok Kerja

(KKG/MGMP/MGBK/ KKKS/MKKS

TEMPAT:

OJT-II dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang

bersangkutan antara lain: satuan pendidikan tempat tugas dan

satu satuan pendidikan lainnya, Kelompok Kerja

(KKG/MGMP/MGBK/ KKKS/MKKS

PIHAK TERLIBAT:

�Peserta

�Mentor

�Instansi penyelenggara diklat pembentukan jabatan fungsional

pengawas sekolah

PIHAK TERLIBAT:

�Peserta

�Mentor

�Instansi penyelenggara diklat pembentukan jabatan fungsional

pengawas sekolah

8/3/2016

24

47

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







URAIAN KEGIATAN:

1.Pelaksanaan RTL

2.Pengamatan Sikap Dan Perilaku

3.Laporan Rtl

4.Presentasi

URAIAN KEGIATAN:

1.Pelaksanaan RTL

2.Pengamatan Sikap Dan Perilaku

3.Laporan Rtl

4.Presentasi

48

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







URAIAN KEGIATAN

8/3/2016

25

49

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







PENILAIAN PADA OJT-I: meliputi 3 komponen:

�N1-OJT-I : Makalah (30%)

�N2-OJT-I : RTP (40%)

�N3-OJT-I: Sikap dan Perilaku (30%)

PENILAIAN PADA IJT: meliputi 3 komponen:

�N1-IJT : Pengetahuan/Tes Tulis (60%)

�N2-IJT : Sikap (20%)

�N3-IJTI: Keterampilan/Portofolio/LK (20%)

PENILAIAN PADA OJT-II: meliputi 3 komponen:

�N1-OJT-II : Portofolio/Laporan RTL (50%)

�N2-OJT-II : Presentasi Laporan (30%)

�N3-OJT-II: Sikap dan Perilaku (20%)

PENILAIAN

OJT-I

PENILAIAN

OJT-II

PENILAIAN

IJT

50

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







NA = 15% NOJT-1 + 50% NIJT + 35% NOJT-II

Nilai OJT-II = 50% N1 + 30%N2 20%N3

Nilai IJT = 60%N1 + 20%N2 + 20%N3

Nilai OJT-1 = 30%N1 + 30%N2 + 40%N3

8/3/2016

26

51

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







NA = 15% NOJT-1 + 50% NIJT + 35% NOJT-II

Nilai OJT-II = 50% N1 + 30%N2 20%N3

Nilai IJT = 60%N1 + 20%N2 + 20%N3

Nilai OJT-1 = 30%N1 + 30%N2 + 40%N3

52

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







No Rentang Nilai Sebutan

1. 91 – 100 Amat Baik

2. 76 – 90 Baik

3. < 76 Cukup

8/3/2016

27

53

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







NILAI AKHIR

MINIMAL

BAIK

MINIMAL

BAIK

YALULUS STTP-NRCPS

Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen

GTK-KEMDIKBUD

TIDAK

TIDAK LULUS

PENGANGKATAN PS PENGANGKATAN PS OLEH PEMDA

NUPSNUPS

54

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

DIKLAT

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







8/3/2016

28

Pengangkatan

• ditandai dgn diterbitkannya Surat Keputusan

Presiden/Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dgn

kewenangannya.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pengawas sekolah dilaksanakan sesuai

formasi jabatan fungsional pengawas sekolah

1. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabfung PS dilaksanakan sesuai dgn formasi jabfung PS yg ditetapkan oleh Menteri yg bertanggungjawab di bidang PAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;

2. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabfung PS dilaksanakan sesuai formasi jabfung pengawas sekolah yg ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yg bertanggungjawab di bidang PAN dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN;

3. Formasi jabfung Pengawas Sekolah berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah diatur sbb:

a. jumlah seluruh satuan pendidikan di prov/kab/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau

1. jumlah seluruh guru di prov/kab/kota dibagi sasaran guru yg dibina.

8/3/2016

29

57

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

DIKLAT

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







1. menyusun dan menerbitkan Pedoman Diklat Fungsional Calon

Fungsional Pengawas Sekolah;

2. menyiapkan materi diklat modul/bahan ajar dan instrumen

penilaian;

3. menyiapkan fasilitator;

4. menyiapkan mentor;

5. menerima laporan nilai peserta diklat;

6. menerbitkan sertifikat, dan Nomor Registrasi Calon Pengawas

Sekolah (NRCPS); dan

7. menerbitkan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).

1. menyusun dan menerbitkan Pedoman Diklat Fungsional Calon

Fungsional Pengawas Sekolah;

2. menyiapkan materi diklat modul/bahan ajar dan instrumen

penilaian;

3. menyiapkan fasilitator;

4. menyiapkan mentor;

5. menerima laporan nilai peserta diklat;

6. menerbitkan sertifikat, dan Nomor Registrasi Calon Pengawas

Sekolah (NRCPS); dan

7. menerbitkan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).

58

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

DIKLAT

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







1. menyusun proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah;

2. melaksanakan sosialisasi kebutuhan dan pengadaan

pengawas sekolah

3. melaksanakan rekrutmen calon pengawas sekolah

4. memfasilitasi Penyelenggaraan OJT-I dan OJT-II

5. menempatkan tugas pengawas sekolah dgn menerbitkan

Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

1. menyusun proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah;

2. melaksanakan sosialisasi kebutuhan dan pengadaan

pengawas sekolah

3. melaksanakan rekrutmen calon pengawas sekolah

4. memfasilitasi Penyelenggaraan OJT-I dan OJT-II

5. menempatkan tugas pengawas sekolah dgn menerbitkan

Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

8/3/2016

30

59

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

DIKLAT

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







1. melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah

Tahap IJT; dan

2. melaporkan pengangkatan jabatan pengawas sekolah dan

mengajukan penerbitan NUPS kpd Direktorat Pembinaan

Tendik Dikdasmen, Ditjen GTK, Kemdikbud, dengan

melampirkan SK Pengangkatan Pengawas Sekolah.

1. melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah

Tahap IJT; dan

2. melaporkan pengangkatan jabatan pengawas sekolah dan

mengajukan penerbitan NUPS kpd Direktorat Pembinaan

Tendik Dikdasmen, Ditjen GTK, Kemdikbud, dengan

melampirkan SK Pengangkatan Pengawas Sekolah.

60

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

DIKLAT

PENDAMPINGAN

MONEV

PENDAHULUAN

PIHAK TERKAIT

PENUTUP







INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT

1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap IJT

2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kpd BKPP dan Dinas

Pendidikan.



2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kpd BKPP dan Dinas

Pendidikan.

SATUAN PENDIDIKAN:

1. mengajukan calon pengawas sekolah

2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II

SATUAN PENDIDIKAN:



8/3/2016

31

61

KEBIJAKAN K-13

PELAKSANAAN

DIKLAT

MONEV

PENDAHULUAN

PIHAK TERKAIT

PENUTUP









2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas

Pendidikan.



2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas

Pendidikan.

SATUAN PENDIDIKAN:



SATUAN PENDIDIKAN:



Apa yang harus dilakukan?1. Membentuk Panitia Seleksi dan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah => melibatkan

Dinas Pendidikan, BKD, BKN Regional (jika memungkinkan), dan Korwas serta Pengawas Sekolah

2. Setelah terbentuk Panitia, Panitia menyusun jadwal kegiatan Seleksi dan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah

3. Menyusun draf surat Dinas Pendidikan kpd Kepala sekolah utk segera mengusulkan guru-guru bakal calon pengawas sekolah

4. Mensosialisasikan rencana perekrutan calon pengawas sekolah kpd guru-guru, baik di MGMP maupun di MKKS

5. Menerima berkas usulan bakal calon pengawas sekolah

6. Menyeleksi berkas administrasi bakal calon Pengawas Sekolah

7. Menyeleksi akademik bidang tugas pengawasan yg diselenggarakan bersamaan dgn IJT Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah.

8. Menerima laporan hasil pendampingan dan penilaian pada OJT-I dan OJT-II kpd penyelenggara diklat

9. Menyusun laporan hasil seleksi dan diklat fungsional calon pengawas sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan

8/3/2016

32

Tugas lain

Mengusulkan draf kebutuhan Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya mengusulkan kebutuhan pengawas sekolah kpd Bupati/walikota utk diajukan kpd Menpan dalam menentukan formasi jabfung Pengawas Sekolah.

Kebutuhan Pengawas Sekolah per jenis pengawas sekolah ditentukan berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah sbb:

•Menghitung jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/ kota dibagi jumlah sasaran pengawasan per jenis pengawas; atau

•Menghitung jumlah seluruh guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaran guru yang dibina oleh pengawas sekolah.

B4 PPT PEDOMAN DIKLAT CAWAS.ppt - …tendikdikdasmen.net/unduhan/files/Presentasi Bimtek Mentor Cawas/B… · dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang ... memiliki pangkat

Documents